Hak Paten bagi Host Country atas pengembangan teknologi baru

Hak Paten bagi host country atas penerapan teknologi baru

di industri migas

Sampe L. Purba

Bab I

Pendahuluan

Industri minyak dan gas bumi (migas) adalah industri yang padat modal, sarat resiko dan memerlukan teknologi tinggi. Menyadari hal tersebut, Indonesia (yang diwakili dalam judul paper ini sebagai host country atau negara tempat dimana investasi dilaksanakan), dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, melakukan kerja sama dengan para mitra Kontraktor kontrak kerja sama (KKS) untuk melakukan usaha eksplorasi dan eksploitasi di industri migas yang pada umumnya adalah perusahaan – perusahaan besar yang berinduk di negara maju, dengan format konsep dan batasan sebagai berikut[1] :

a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan (point of delivery – transfer of right)

b. Pengendalian manajemen operasi berada pada BPMIGAS, yaitu Badan yang khusus dibentuk Pemerintah untuk menjadi pihak dalam Kontrak Kerja Sama

c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menjadi pelaksana Kontrak Kerja Sama tersebut

Berdasarkan konstruksi pemikiran tersebut, maka dibuatlah kontrak kerja sama, yang pada umumnya dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC), dimana mitra kontraktor asing akan mendapatkan pengembalian atas biaya investasi dan operasinya (recovery of operating cost) dalam bentuk barel oil equivalen (b.o.e) dari hasil produksi, sedangkan sisanya akan dibagihasilkan antara host country (diwakili BPMIGAS[2]) dan Kontraktor tersebut dalam bentuk persentase (split share) yang telah diperjanjikan, disepakati dan dituangkan dalam Kontrak.

Dalam implementasi Kontrak Kerja Sama untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, Kontraktor menggunakan teknologi yang berasal dari negara investor. Hak-hak Kekayaan Intelektual atas teknologi tersebut melekat pada pemilik teknologi, sedangkan atas penggunaannya akan diatur dalam perjanjian lisensi antara Kontraktor dengan pemilik teknologi. Biaya yang timbul atas pemakaian lisensi teknologi tersebut menjadi beban biaya operasi migas.

Suatu teknologi yang telah ditemukan berdasarkan hasil riset, pengujian dan penyempurnaannya diakui manfaat keberadaannya ketika teknologi tersebut dapat diapplikasikan. Teknologi anjungan lepas pantai (offshore platform) laut dalam (TLP –Tension Leg Platform)[3] dan teknologi kilang FLNG (Floating Liquified Natural Gas) yang mengapung di laut lepas misalnya belum pernah diapplikasikan di dunia, namun telah lolos uji secara laboratorium. Applikasi teknologi ini diterapkan dan akan diterapkan di PSC di Indonesia. Pemilik teknologi, yakni dari negara asal investor, – yang hak-hak kekayaan intelektualnya dilindungi berdasarkan agreement World Trade Organization (WTO) dan juga sistem hukum di Indonesia[4] – , menurut penulis akan banyak diuntungkan dengan kesempatan menggunakan Indonesia sebagai laboratorium teknologinya, yang beban biayanya ada pada PSC melalui recovery of operating cost.

PSC kontrak dalam konstruksi hukumnya adalah bersifat hukum perjanjian. Deklarasi dan pengakuan pada PSC contract bahwa investor asing memiliki kemampuan teknologi yang canggih, menjadi justifikasi dalam menerima teknologi asing tersebut. Di sisi lain, masalah hak kekayaan intelektual tidak saja tunduk kepada hukum perikatan, tetapi adalah juga menyentuh aspek hukum kebendaan. Seyogianya menurut penulis paper ini, pihak host country harus turut menikmati hak kekayaan intelektual dari penyempurnaan suatu teknologi, sekalipun pemilik teknologi awal tersebut adalah dari negara asing. Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-undang Paten, disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, paper ini akan membahas dua hal sebagai berikut :

a. Apakah penerapan teknologi baru di dalam PSC dapat dikualifikasikan sebagai paten baru

b. Apakah host country dapat memperoleh hak paten atas pengembangan teknologi baru di PSC

Beberapa contoh aktual kasus di lapangan akan dijadikan sebagai bahan untuk memperdalam perspektif pembahasannya.

Bab II

Hak Paten dalam perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Kebendaan

A. Paten dalam perspektif Hukum Perikatan

1. Definisi Paten

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten beberapa definisi adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 :

Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasi Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pasal 1 ayat 2 :

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses.

Pasal 1 ayat 6 :

Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

2. Paten dalam perspektif hukum perikatan

Paten dalam perspektif hukum perikatan, dalam pembahasan ini dibatasi pada paten yang timbul dari suatu proses kreatif oleh satu atau beberapa orang karyawan yang bekerja atas perintah atau di bawah perintah orang lain, proses kreatif mana menghasilkan suatu karya penemuan baru yang dapat dikualifikasikan sebagai paten. Paten pada hukum perikatan, sampai pada tingkat tertentu memperoleh pengakuannya yang luas dalam Undang-undang Paten terdahulu, yaitu Undang- undang nomor 6 tahun 1989. Pada pasal 1 ayat 3, dinyatakan bahwa selain perorangan, badan hukum juga diakui sebagai penemu (inventor) apabila badan hukum tersebut memfasilitasi adanya temuan baru inovatif kreatif yang dapat dikualifikasikan sebagai paten.

Selanjutnya, pada pasal 13, dinyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberi pekerjaan itu. Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh hukum perikatan mengenai tanggungjawab atasan atau majikan atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengawasannya.[5]

Dalam KUHPerdata pada pasal 1367 dinyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang diperbuatnya sendiri , tetapi juga untuk kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya sebagai majikan. Dengan pendekatan argumentum a contrario[6], apabila seseorang atau suatu Badan Hukum bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau barang yang di bawah pengawasan atau kuasanya, maka sebaliknya apabila ada keuntungan atau manfaat, termasuk manfaat ekonomis dari suatu temuan baru berupa paten, benefit atau manfaatnya tentunya juga ada pada orang atau majikan yang memberi penugasan tersebut.

Patut dicatat, bahwa pasal 1367 KUHPerdata, adalah termasuk pada perikatan yang timbul karena undang-undang, sedangkan apabila ditinjau berdasarkan pasal 13 Undang Undang Paten 1989, bahwa kepemilikan langsung pemberi kerja atas paten adalah otomatis kecuali diperjanjikan secara berbeda.

Dalam konteks hukum perikatan yang lahir karena perjanjian, maka kaidah yang ada pada pasal 1338 KUHPerdata dapat dijadikan sebagai acuan, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sementara itu, syarat sahnya suatu perjanjian dapat dirujuk pada pasal 1320 KUHPerdata yang unsur-unsurnya meliputi sepakat para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pada pasal 1601 KUHPerdata disebutkan bahwa seseorang dapat bekerja untuk pihak yang memberikan pekerjaan baik dalam bentuk pekerja upahan maupun pekerja borongan. Hasil pekerjaan tersebut adalah menjadi milik si pemberi kerja. Sedangkan dalam kaitannya dengan kewajiban pekerja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya diatur pada pasal 1603 KUHPerdata.

B. Paten dalam perspektif Hukum Kebendaan

Paten dalam perspektif hukum kebendaan mengacu pada sifat-sifat yang melekat pada kebendaan seperti tata cara perolehan, perlindungan, pewarisan maupun habis atau daluwarsanya hak tersebut. Hak Paten termasuk ke dalam hak milik perindustrian dalam kelompok HaKI menurut pembagian yang diskemakan oleh Rachmadi Usman[7]. Sedangkan J. Satrio menggolongkan paten pada hak atas benda-benda imaterial, yang merupakan bagian dari hak kekayaan absolut, pada hukum kekayaan[8]. Mariam Darus[9], mengartikan hak kebendaan adalah hak yang memberikan kenikmatan sempurna bagi sipemilik, memiliki pengertian universal, abstrak dan dalam berbagai perundang-undangan negara dinamakan property right.

Sifat-sifat hak kebendaan yang melekat pada paten antara lain adalah seperti yang ada pada asas-asas umum kebendaan yaitu[10] :

1. Merupakan hukum memaksa (dwingendrecht), dimana aturan yang berlaku tidak boleh disimpangi dan wajib dipatuhi oleh para pihak

2. Dapat dipindahkan

3. Individualitas, dapat ditunjuk jenis benda yang dihaki

4. Bersifat mutlak, artinya memberi kewenangan padan orang yang memilikinya untuk mempertahankannya terhadap gugatan pihak lain (droit de suite)

5. Hak kebendaan dapat dihadapkan pada hak perorangan yaitu hak yang hanya berlaku dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lawannya dalam perjanjian.

Persyaratan dan kualifikasi di atas, terpenuhi pada hak paten. Undang-undang Paten mengatur hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya hak, perlindungan atas hak, pengalihan hak, dan juga berakhirnya hak paten.

C. Hak Paten berdasarkan Undang-undang Paten

Jiwa dan konstruksi undang-undang Paten, yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten tidak terlepas dari pengaruh pengaturan paten yang telah disepakati pada perjanjian dagang internasional dalam wadah GATT/ WTO. Hal ini nyata jelas dalam konsiderans “menimbang” pada Undang-undang Paten, yang menyatakan bahwa perlunya undang-undang paten adalah dalam rangka memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor, sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang makin pesat.

Selanjutnya dalam konsiderans ”mengingat“, Undang-undang Paten undang-undang yang dijadikan rujukan hanya Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). Sedangkan rujukan konstitusi yang dikutip adalah pasal 5 (ayat 1), pasal 20 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia 1945.

Dari konsiderans menimbang yang dikutip di atas, sebenarnya telah terlihat penitik beratan yang tidak seimbang, dimana perlindungan yang akan diberikan adalah lebih kepada inventornya dan bukan kepada karya penemuan/ invensi atau pada proses terjadinya invensi tersebut. Dalam sejarah perkembangan pengaturan hukum paten, yang dimulai pada abad ke 14, perlindungan paten pada awalnya dititik beratkan kepada pengusaha atau negara yang mengimpor paten, untuk diberikan hak eksklusif untuk menggunakan paten yang diimpornya.[11] Adapun kepada inventornya cukup diberi ganti rugi (istilah ini menurut penulis kurang pas – karena tidak ada unsur wanprestasi di dalamnya) atas jasa penemuannya.

Paten yang diberikan, merupakan hak monopoli untuk mana negara atau kerajaan memperoleh kompensasi dari pemegang hak paten. Hal ini dipraktekkan di Venesia – Italia dan juga di Inggeris pada masa pemerintahan Henry IV tahun 1449. Namun karena paten yang diberikan dalam bentuk monopoli tersebut sering disalah gunakan, dan dengan tuntutan masyarakat, pemberian paten dibatasi dan kepentingan penemu (inventor)nya diakomodir secara seimbang.[12]

Evolusi titik berat paten dari pemberian hak kepada pengusaha atau pihak yang menyediakan dana dan fasilitas untuk perolehan paten kepada penemunya saja dapat dilihat pada rangkaian konsiderans Undang-undang Paten di Indonesia sebagai berikut :

Dalam Undang-undang Paten terdahulu ( Undang-undang nomor 6 tahun 1989 pada pasal 13, dinyatakan bahwa yang berhak untuk memperoleh paten atas suatu penemuan adalah PENGUSAHA yang mempekerjakan karyawan dalam penemuan paten tersebut. Sementara kepada orang atau orang-orang yang bekerja untuk penemuan tersebut cukup diberi imbalan tertentu.

Pasal 13

(1) Kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberi pekerjaan itu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan.

(3) Penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut.

Selanjutnya, dalam Undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1989 dapat terbaca dengan jelas pada bagian konsiderans dan penjelasan bahwa perubahan Undang-undang tersebut lebih didorong untuk menyesuaikan dengan tuntutan GATT/ WTO sebagai konsekuensi telah diratifikasinya keikutsertaan Indonesia dalam WTO berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1994. Salah satu perbedaan mencolok dibandingkan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1989 adalah dihapuskannya peranan Badan Hukum sebagai pihak yang dimungkinkan untuk menjadi penemu Paten. Demikian juga dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001, penemu yang diganti istilahnya menjadi inventor, adalah mengikuti substansi definisi pada Undang-undang nomor 13 tahun 1997.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1987

Penemu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.

Pasal 1 ayat 3 UU nomor 13 tahun 1997

Penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.

Pasal 1 ayat 3 UU nomor 14 tahun 2001

Inventor adalah seorang yang seraca sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Penulis berpendapat bahwa evolusi pergeseran ini sangat penting dimaknai sehubungan dengan pembahasan paper ini, mengingat dalam kerangka hukum positif, yang didefinisikan sebagai pemilik hak paten adalah penemunya, atau pihak lain apabila hak tersebut dialihkan.

Dalam dua konstruksi Undang-undang Paten yang terakhir, peran fasilitasi yang diberikan oleh pengusaha atau adanya unsur pembiayaan oleh negara tidak lagi diakui sebagai dasar untuk memperoleh alas hak sebagai penemu paten.

D. Hak Paten dalam pengaturan WTO

Hak Paten, merupakan bagian dari TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan satu kesatuan pada seluruh dokumen WTO pada annex 1 C agreement[13]. Dalam preambulenya dijelaskan bahwa para anggota bersepakat untuk mengurangi distorsi dan hambatan pada perdagangan internasional, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk memajukan perlindungan yang efektif dan memadai Hak atas Kepemilikan Intelektual, dan sekaligus juga memastikan bahwa langkah-langkah dan prosedur untuk dapat diterapkannya HaKI tidak menjadi penghambat bagi perdagangan yang sah[14].

TRIPS Agreement memiliki tiga prinsip pokok. Pertama adalah menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI)[15] bagi negara-negara peserta penandatangan TRIPS Agreement. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Penetapan standar pada TRIPS adalah standar minimum. Tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi.

Kedua ialah bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HaKI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam TRIPS Agreement. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “national treatment”.

Ketiga, negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri berdasarkan prinsip “the most favoured nation”, yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan kepada warga negara dari negara lain.

Pengaturan paten terdapat pada Annex 1 C section 5 article 27 – 34 TRIPS. Beberapa hal pokok penting dari isi dokumen tersebut antara lain adalah pada artikel 27 yang menyatakan bahwa paten diberikan untuk setiap penemuan/ invensi dalam bentuk produk atau proses, di seluruh bidang teknologi, sepanjang memenuhi syarat baru, meliputi langkah-langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri.

Dua hal yang mendasar merupakan catatan penulis di sini, yakni pertama bahwa paten diberikan untuk setiap penemuan. Tekanan lebih besar kepada penemuan, dibanding dengan penemu. Namun, entah bagaimana, ketika disesuaikan dengan Undang-undang Paten di Indonesia, tekanan justru lebih besar diberikan kepada penemu/ inventornya dibanding dengan penemuan itu sendiri. Catatan yang kedua adalah bahwa suatu penemuan baik berupa proses atau produk baru dapat dinyatakan sebagai paten, apabila dapat diterapkan dalam industri (capable of industrial application). Catatan kaki pada dokumen TRIPS menyatakan bahwa capable of industrial application dapat diartikan sebagai berguna (useful).

.


E. Hak Paten dalam Kontrak PSC

Kontrak PSC secara eksplisit tidak ada mengatur mengenai hak paten atas suatu teknologi. Hal ini menurut dugaan reasonable speculative penulis adalah disebabkan dua faktor berikut :

1. PSC Contract lebih menekankan kepada pembagian hasil produksi migas dari wilayah kerja yang dikontrakkan dan tidak mengantisipasi adanya kemungkinan sumber penghasilan lain berupa intellectual property right yang dapat diperoleh sebagai hasil dari pengusahaan, penerapan dan penyempurnaan suatu teknologi di PSC

2. Perancang PSC, sejak generasi pertama tahun 1970 an justru menduga sebaliknya, yaitu dengan adanya pengakuan akan sumber teknologi dari negara asal investor, malah apabila diatur akan ada tuntutan kompensasi penggunaan teknologi tersebut secara eksplisit dari negara sumber teknologi.

3. Masalah intellectual property right belum merupakan isu yang menonjol pada masa awal PSC diperkenalkan, dan konvensi tersebut diikuti sampai generasi terkini.

Namun demikian, sesuai uraian pada bagian terdahulu, PSC contract sebenarnya banyak bersentuhan dengan aspek-aspek yang menyangkut intellect property right, khususnya mengenai paten. Hal tersebut dapat dikaji dari pasal-pasal pada PSC standard[16] yang antara lain menyatakan :

1. Kontraktor menyediakan seluruh technical skill yang diperlukan dalam melaksanakan petroleum operation

2. Kontraktor bertanggungjawab kepada BPMIGAS untuk eksekusi dari pelaksanaan kontrak PSC.

3. Kontraktor harus menyerahkan seluruh data seperti data geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan data serta laporan lainnya yang diperoleh Kontraktor selama melaksanakan kontrak

Bab III

Paten atas Pengembangan teknologi baru dari perspektif host country

A. Pengembangan teknologi baru di lingkungan PSC

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, hubungan kontraktual pemerintah yang diwakili oleh BPMIGAS didasari pada tiga premis dasar, yaitu Kontraktor memiliki financial ability (kemampuan keuangan), technical competence (kompetensi teknologi), dan personal skill (keahlian profesi). Hal ini dicantumkan pada klausul witnesseth, whereas pada bagian awal sebelum section satu pada setiap PSC contract. Klausul ini mencerminkan pijakan dan maksud para pihak dalam suatu perikatan.

Teknologi yang dikembangkan dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi ada yang bersifat pengulangan dari kesuksesan di tempat yang lain, dan ada juga yang merupakan penyempurnaan atau bahkan penerapan pertama kalinya dari suatu teknologi atau modifikasi dan penyempurnaan suatu teknologi. Teknologi dimaksud ada yang terkait dengan upaya seismik, pemboran, pembangunan fasilitas produksi maupun pengolahan(processing) bahan-bahan galian menjadi crude oil atau gas yang dialirkan melalui pipa atau gas yang dimampatkan untuk dikapalkan dalam bentuk LNG (Liquified Natural Gas).

Dua contoh pengembangan teknologi yang masih baru dipaparkan untuk maksud pembahasan dalam paper ini, yaitu :

1. Pembangunan Tension Leg Platform (TLP) dan Floating Production Unit (FPU) di selat Makasar[17]

Proyek masif ini, didesain untuk mengapung pada kedalaman 2400 – 3200 kaki di ukur dari garis permukaan dasar laut (sea bed), sekitar 50 km dari garis pantai Lapangan Attaka, Kalimantan Timur ke arah selat Makasar. Pembangunan fisiknya dilakukan secara bertahap mulai pada tahun 2003. Proyek ini merupakan proyek pertama di dunia, sebagaimana dikutip di bawah ini :

This TLP saw the first application of several design features including fixed, non-stroking tensioners for the production risers, a drilling production riser with mostly threaded and coupled connections and tender supported drilling operations.

Proyek ini , diperkirakan menelan biaya A$ 1,500,000,000, dengan kontrak tahap pertama bernilai A$ 700,000,000[18].

Clough, PT Petrosea Tbk* and Hyundai Heavy Industries of South Korea, have jointly developed Asia’s deepest offshore production oil and gas field, in Indonesia. The contract was undertaken for US-based Unocal who is developing the West Seno field. The Field is situated in the Makassar Strait between Kalimantan and Sulawesi.

Located 200km north-east of Balikpapan and in 1,100m of water depth, the West Seno field consists of two platforms with some 48 to 52 production wells. When fully operational the field will produce approximately 60,000 barrels of oil per day.

The total contract value of the first stage is approximately A$700 million. The full scope of the project includes a 12,000 tonne Floating Production Unit (FPU) and a 6,000 tonne Tension Leg Platform (TLP) fixed to the seabed, and other associated offshore and onshore production facilities.

Hasil akhir dari Proyek tersebut tidak seperti yang diperkirakan semula, sebagai akibat menurunnya taksiran reserve yang diharapkan dapat dieksploitasi, sehingga dilakukan modifikasi strategi untuk penghematan biaya sambil tetap mengupayakan dapat dieksploitasinya sumber daya migas yang ada dengan teknologi ERD (Extended Reach Drilling). Namun demikian, Pemerintah menyadari pelajaran dan kesempatan berharga dalam applikasi teknologi ini, diharapkan akan memberi masa depan yang cerah bagi teknologi eksploitasi di laut dalam[19].

Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada diperjanjikan dalam Kontrak pembangunan TLP dan FPUnya mengenai kemungkinan pemilikan paten kepada Pemerintah Indonesia, atas penerapan teknologi baru ini untuk pertama kalinya di dunia.

2. Rencana pembangunan kilang LNG terapung di Laut Timor

Pembangunan kilang LNG terapung direncanakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh salah satu PSC di Indonesia Timur bagian Selatan, di sekitar Laut Timor. Kilang LNG terapung belum ada di dunia. Tentu saja para pihak yang mengembangkan teknologi tersebut akan mendapatkan lesson learned (pelajaran) yang sangat berharga untuk pembuktian teori dan model, serta penyempurnaannya di masa depan. Pembangunan kilang ini diperkirakan akan menelan biaya $ 4,000,000,000. Ketika pihak Kontraktor akan membangun kilang tersebut di Darwin – Australia bagian Utara, BPMIGAS meminta agar pembangunan kilang LNGnya dilakukan di Indonesia[20].

Memang, disadari ada juga semacam prestise apabila suatu teknologi dapat diterapkan untuk pertama kalinya di negara kita[21]. Hal ini akan memberi manfaat ekonomi yang besar, apalagi kalau hak atas kepemilikan intelektualnya juga dishare dengan negara tuan rumah.

Namun, yang patut disadari berdasarkan publikasi dan riset puluhan tahun yang ada, teknologi ini belum proven baik dari segi standar safety, efficiency maupun productivitynya[22]. Negara yang pertama mengaplikasikannya akan menanggung beban biaya besar, karena dijadikan menjadi laboratorium percobaan teknologi atas biaya operasi migas melalui recovery of operating cost.

B. Host country sebagai pemilik paten atas invensi pengembangan teknologi baru

Host country sebagai pemilik paten atas invensi pengembangan teknologi, dapat dimungkinkan berdasarkan hal-hal berikut :

1. Pengertian yang melekat pada hak paten itu sendiri

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Paten menyebutkan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri (bold, italic dan garis bawah oleh penulis).

Ayat ini mengandung tiga unsur bersifat kumulatif dan bukan alternatif.

Suatu teknologi dapat diberikan paten apabila pembuktiannya di lapangan telah teruji . Pemerintah host country mengambil bagian dan merupakan satu mata rantai (value chain) dalam proses pembuktian dan penyempurnaan teknologi baru tersebut. Dalam konteks inilah harus dilihat adanya alas hak (rechtstitel) yang melekat secara original bagi host country bersama-sama dengan investor pemilik teknologi asal dalam proses invensi dimaksud.

Dalam pasal 27 ayat 1 TRIPS, ketiga unsur tersebut juga merupakan syarat untuk memenuhi unsur paten, sebagai berikut :

patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application

Pendekatan dan interpretasi yang penulis sampaikan, kiranya dapat dikaji lebih jauh dan dipergunakan para lawyer kita ketika merundingkan suatu transfer teknologi yang kesempatan pembuktian maupun penyempurnaannya baru akan ada di host country.

2. Struktur hubungan kontraktual antara host country dengan mitra kontraktornya

Struktur hubungan antara Pemerintah host country dengan investor di dalam kontrak PSC, dapat dipandang sebagai hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana pekerjaan atas dasar perjanjian borongan, sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata. Perbedaannya adalah, bahwa dalam kontrak PSC, pihak Kontraktorlah yang menyediakan modal, dan menanggung resiko eksplorasi, namun setelah ada produksi migas, pihak kontraktor akan mendapat pengembalian biaya operasinya ditambah dengan bagian dari hasil atau keuntungan usaha eksplorasi dan eksploitasi tersebut.

Dalam kontrak PSC juga sangat jelas dinyatakan bahwa manajemen operasi ada pada pemerintah c/q BPMIGAS, sementara kontraktor hanyalah pelaksana belaka yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan program kerjanya berdasarkan persetujuan BPMIGAS.

Hal lain yang diatur PSC contract adalah bahwa seluruh data dari hasil eksplorasi maupun eksploitasi adalah milik Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, seyogianya tim perunding atau Pemerintah dapat mendalilkan bahwa paten atas pengembangan teknologi baru adalah merupakan hak baru yang terpisah dari lisensi awal teknologi yang dapat dihaki secara tersendiri oleh Pemerintah baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Kontraktor

3. Perjanjian terpisah secara eksplisit dalam kontrak EPCI

Kontrak-kontrak pembangunan yang besar, seperti dalam contoh yang diberikan pada bagian awal paper ini, biasanya dikemas dalam satu paket EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation).

Seperti telah diuraikan di atas, berdasarkan asas hukum perikatan dalam bentuk perjanjian, dimungkinkan untuk secara eksplisit mengatur paten yang timbul dari applikasi suatu teknologi baru. Dalil – dalil asas kebebasan berkontrak (party autonomy), asas mengikat suatu kontrak (pacta sunt servanda) dan asas sepakat (konsensual) dapat dimajukan untuk hal tersebut.

Asas tersebut pada dasarnya bersifat universal, termasuk dalam sistem common law yang mengenal empat elemen dasar suatu kontrak, yaitu adanya mutual consent, consideration, legality of object dan capacity para pihak.[23]

Langkah ini perlu diambil mengingat hak otomatis bagi pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Paten yang lama (undang-undang nomor 6 tahun 1989) telah dikooptasi dengan lebih menekankan kepada inventornya serta tidak ada pengakuan kepada suatu Badan Hukum yang terlibat dalam proses terciptanya hak baru tersebut. Penulis cynically berpendapat, penyesuaian Undang-undang Paten ( UU no. 14 tahun 2001) dengan ketentuan WTO/ TRIPS lebih merupakan akomodasi yang memberi kemenangan kepada negara-negara maju pemilik teknologi awal.

Apabila para lawyer dan tim perunding host country dapat sukses memperjuangkan hal tersebut, maka stigma bahwa Indonesia masuk dalam watchlist pelanggar HaKI sebagaimana pernah disampaikan oleh pakar HaKI, Prof. Ahmad Ramli pada suatu kesempatan[24], akan terimbangi dengan opini bahwa sesungguhnya negara industri maju juga yang mengkondisikan bahwa negara-negara berkembang hanya menjadi pengguna semata dari suatu teknologi. Sejatinya negara berkembang turut memberikan kontribusi signifikan atas pengembangan, applikasi dan penyempurnaan suatu teknologi.

Bab IV

Simpulan

Sehubungan dengan dua permasalahan yang disampaikan pada bab I makalah ini, dan berdasarkan pembahasan dan paparan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi baru di dalam PSC dapat dikualifikasikan sebagai paten baru, dengan ketentuan :

a. Menekankan dan mengembalikan makna paten sebagai satu mata rantai penemuan yang meliputi tiga unsur secara terpadu yaitu unsur kebaruan, langkah inventif dan applikatif dalam industri

b. Melakukan scientific review untuk membedakan antara existing paten, dan langkah inovatif baru yang merupakan turunan (derivasi) dari existing paten, namun signifikan diperlukan untuk dapat diterapkan dalam industri

2. Host country dapat memperoleh hak paten atas pengembangan teknologi baru di PSC, dengan ketentuan :

a. Menekankan bahwa proses terciptanya hak paten baru tidak terlepas dari kontribusi host country dalam menguji, mengembangkan, menyempurnakan serta membiayai suatu proses yang menghasilkan paten baru

b. Mendalilkan bahwa konstruksi hubungan kontraktual antara host country yang diwakili oleh BPMIGAS dengan kontraktor sampai pada derajat tertentu dapat dianalogkan seperti hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja.

c. Memperjanjikan secara eksplisit dalam setiap kontrak EPCI yang merupakan implementasi dari suatu rencana kerja dan anggaran yang disetujui oleh BPMIGAS

Jakarta,  Pebruari 2008

Sampe Purba

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad M. Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual : Teori dasar Perlindungan

Rahasia Dagang, CV, Mandar Maju, Bandung, 2000

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, IndHill-Co, Jakarta, 2002

J. Satrio, Hukum Perikatan-perikatan pada umumnya, PT. Alumni, Bandung, 1999

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,

PT Alumni, Bandung, 1997

Richard A. Mann, Barry S. Roberts, Business Law, 12 th ed.,

Thomson South Western west, Ohio, USA, 2003

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum – suatu pengantar,

Liberty, Yogyakarta, 2004

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang Paten

Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing

The World Trade Organization

Undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 13 tahun 1989

Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dokumen Perjanjian

Agreement Establishing of World Trade Organization

ANNEX 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Production Sharing Contract

Bahan-bahan lain


[1] Alur pikir dan konsep ini telah berlangsung sejak ditandatanganinya PSC (Production Sharing Contract) generasi pertama tahun 1970 an, dan dipertahankan terus sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

[2] Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) adalah suatu Badan khusus berstatus Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2002 sebagai implementasi dari UU no. 22 tahun 2001 untuk bertindak sebagai pihak dalam kontrak kerja sama migas dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah.

[3] This TLP saw the first application of several design features including fixed, non-stroking tensioners for the production risers, a drilling production riser with mostly threaded and coupled connections and tender supported drilling operations. http: www. Offshore-technology.com\ TLP new technology\Offshore Technology – West Seno, Makassar Strait, Deepwater Development.htm

[4] Perlindungan Paten dalam agreement World Trade Organization diatur dalam section persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), dan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001tentang Paten.

[5] J. Satrio, Hukum Perikatan-perikatan pada umumnya, PT. Alumni, Bandung, 1999, hal. 96

[6] Argumentum a contrario : cara penafsiran undang-undang yang didsarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Ref. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum – suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 114

[7] Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, tahun 2003, hal. 8

[8] J. Satrio, op.cit, hal. 1

[9] Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, PT Alumni, Bandung, 1997, hal. 43

[10] Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, IndHill-Co, Jakarta, 2002, hal. 33-34

[11] Rachmadi Usman, op.cit, hal. 189

[14] Merupakan terjemahan bebas dari : Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;

[15] Intellectual Property Rights dalam khasanah perundang-undangan Indonesia diterjemahkan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Ahmad M Ramli, menterjemahkannya dengan Hak atas Kepemilikan Intelektual untuk menekankan aksentuasi hukum kebendaan immaterial yang tersublimasi dalam pengertian intellectual property right tersebut. Ref. Ahmad M. Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual : Teori dasar Perlindungan Rahasia Dagang, CV, Mandar Maju, Bandung, 2000

[16] Pasal-pasal pada PSC standard pada umumnya tidak jauh berbeda dari berbagai generasi. Kontrak PSC adalah semacam kontrak baku yang disiapkan oleh Pemerintah, serta berlakunya selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

[17] Bahan di download dari http://www.offshore-technology.com/ West Seno, Makassar Strait Deepwater Development, Indonesia

[19] Dikutip dari Indonesian Keynote: National Strategy in Deepwater Indonesia, Vision, Strategy and Policy Considerations by Ahmad Luthfi, Deputy Planning of BPMIGAS, http://www.intsok.no/upload/docs/2007_Indonesia_Deepwater

[21] Malaysia, melalui Petronas juga berupaya menjadi yang pertama di dunia dalam mengaplikasikan teknologi floating LNG ini, ref. to http://www.energyintel.com/March 2008 – Floating LNG Looks Cheap, Petronas Malaysian state Petronas is getting serious about deploying the world’s first floating LNG production plant on a deepwater gas development off Sabah, WGI learns from sources close to the company. It has formed links with a group of leading marine engineering firms, all vying to become the first to launch an FLNG plant. One big reason for the intense drive now is estimated unit costs that are half or less those cited for onshore liquefaction facilities.

[22] World Oil,  Nov, 1999 Evaluation supports floating LNG safety by Marie Naklie,  Jay Harms,  Soo Cheong San

Copyright © 2008 CNET Networks, Inc

[23] Richard A. Mann, Barry S. Roberts, Business Law, 12 th ed., Thomson South Western west, Ohio, USA, 2003 hal. 146

[24] Diakses dari : Indonesia Butuh Regulasi “ITE” http://www.disperindag-jabar.go.id/

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s