Penataan Bisnis Militer

Penataan Bisnis MILITER

Bab I

Pendahuluan

Salah satu jati diri Tentara Nasional Indonesia – yang selanjutnya dalam paper ini disingkat dengan TNI –  adalah Tentara Profesional, yang antara lain adalah tentara yang tidak berbisnis, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 huruf d Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.[1]

 

Salah satu misi TNI adalah : Mewujudkan TNI yang tidak lagi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis TNI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan prajurit sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional[2].

Berdasarkan pasal 76 Undang-undang nomor 34 tahun 2004, dinyatakan bahwa :

(1)     Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2)     Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

 

Adanya kesenjangan antara yang semestinya (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dalam hal bisnis militer antara lain adalah karena keterbatasan anggaran Pemerintah untuk mendukung institusi TNI untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan visi TNI yaitu terwujudnya TNI profesional dan modern, memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional.[3]

Beberapa penyebab (raison de’tree) yang diberikan kepada umum dan awam atas berlangsungnya kegiatan bisnis militer adalah karena :

a.         Dana yang Dianggarkan untuk Militer oleh Pemerintah hanya Memenuhi Sebagian Kecil Saja dari Kebutuhan Militer

b.         Bisnis-bisnis Pihak Militer Memberikan Bantuan Besar untuk Menutupi Kekurangan Dananya

c.         Penghasilan dari Bisnis Militer Digunakan untuk Mendukung Kesejahteraan Prajurit

Kebutuhan bisnis militer adalah untuk menutupi anggaran yang minim yang disediakan oleh Negara melalui APBN. Panglima TNI dalam suatu kesempatan  mengatakan : ” memang anggaran yang dipenuhi dari bisnis militer besarnya sekitar 70 persen, sedangkan dari APBN sekitar 30 persen. Namun, itu jauh dari kebutuhan ideal untuk kesejahteraan prajurit. Ia memberi ilustrasi, katakanlah, kebutuhan kesejahteraan Rp 10 juta, tetapi yang didapatkan dari APBN Rp 300.000 (30 persen), sementara bisnis hanya dapat memberikan Rp 700.000 (70 persen). Jadi total yang bisa dipenuhi Rp 1 juta. Padahal kebutuhannya Rp 10 juta. “Kebutuhan anggaran saya Rp 16 triliun, itu berarti 30 persen. Kalau bisnisnya 70 persen, berarti setahun bisnis harus menghasilkan Rp 32 triliun. Kalau bisnis sebulan hasilnya hampir Rp 3 triliun. Bisnis mana yang bisa menghasilkan Rp 3 triliun sebulan? ”[4]

Selanjutnya, jaminan kesejahteraan prajurit yang minim, juga menjustifikasi kebutuhan akan bisnis tersebut untuk mensubsidi dan membantu para prajurit dan keluarganya yang telah berjuang dan bahkan mati untuk negara. ” Contohnya, kalau prajurit itu mati, keluarganya mau ke mana. Dia pulang ke rumah orangtuanya lagi, orangtuanya lebih miskin. Sementara anak-anaknya harus tetap sekolah. “Biayanya dari mana? Kalau prajurit mati, pensiunnya hanya sekian persen dari gaji. Gajinya sendiri sudah tidak cukup. Lantas bagaimana anak-anak mereka? Mereka tidak mau bapaknya mati untuk negara kemudian anak-anaknya jadi gelandangan. Saya ingin mereka tetap melanjutkan sekolah sampai menjadi orang yang berguna,”[5] Bisnis militer dilakukan sebagai akibat dari kesejahteraan prajurit yang belum terpenuhi. Kalau hal itu bisa terpenuhi, TNI tidak akan melakukan bisnis dan pemenuhan kesejahteraan prajurit adalah kewajiban pemerintah, bukan TNI. Karena belum tercapai, maka saya terpaksa membantu untuk kesejahteraan prajurit,” tuturnya[6] .

Untuk TNI AD (Angkatan Darat) saja, menurut Syarifuddin Tippe, Pemerintah dapat mendukung pembangunan profesionalisme TNI AD secara sungguh-sungguh melalui peningkatan anggaran hingga mencapai 5 % atau lebih dari PDB (Produk Domestik Bruto) untuk melengkapi kebutuhan pendidikan dan latihan, persenjataan, fasilitas pendukung, serta menjamin kesejahteraan prajurit agar TNI mampu melaksanakan tugasnya dengan baik[7].

Institusi TNI mengharapkan partisipasi aktif dan pemihakan dari para pelaku industri dan ekonomi termasuk Badan Usaha Milik Negara untuk turut membangun institusi TNI yang adalah milik bangsa yang dibanggakan.

Suara tersebut dapat dilihat dari kutipan pada halaman depan majalah Patriot, milik TNI sebagai berikut :

Melihat goodwill dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang akan memprioritaskan produk dalam negeri, menyimak kesiapan TNI sebagai pengguna dan melihat kesiapan sejumlah BUMN industri strategis untuk memenuhi kebutuhan peralatan militer TNI maka dominasi dan ketergantungan alutsista produk negara asing pasti akan dapat diminimalisir. Seluruh bangsa Indonesia tentu akan merasa bangga bila kita memiliki kemandirian dalam melengkapi peralatan dan persenjataan TNI.[8]  

Kegiatan bisnis dalam lingkup institusi TNI dapat digolongkan sebagai bisnis formal dan bisnis informal. Bisnis formal adalah kategori untuk bisnis yang melibatkan TNI secara kelembagaan dalam bisnis. Contohnya adalah bisnis militer dengan bentuk yayasan. Susunan pengurus yayasan mengikuti struktur komando. Dengan demikian, bisnis ini dimiliki oleh institusi militer, khususnya kesatuan atau markas yang bersangkutan. Bisnis dalam bentuk yayasan tidak hanya dijalankan di tingkat kesatuan atau di tingkat Markas Besar. Pada hirarki militer di bawahnya, seperti KODAM, juga memiliki yayasan sendiri.

Bentuk lain dari bisnis formal adalah koperasi. Koperasi di lingkungan militer juga mengikuti struktur komando. Di tingkat markas besar (mabes), koperasi.menggunakan nama Induk. Sedangkan di tingkat Kodam, koperasi menggunakan nama Pusat dan di tingkat Korem atau Kodim, digunakan nama Primer. Bisnis informal adalah bisnis militer yang tidak melibatkan militer sebagai institusi melainkan individu-individu pensiunan militer atau anggota yang sudah tidak aktif lagi.[9]

Mengenai pembagian antara struktul formal dan informal tersebut dikonfirmasi oleh pejabat Pemerintahan, yang membedakan dua kriteria kelompok besar bisnis TNI, yaitu yang menggunakan aset negara dan yang dilakukan anggota/ pensiunan TNI. [10]

Menurut Muradi[11], setidaknya ada tiga kategorisasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi bisnis militer: kategori legalitas, keterlibatan dan fungsi. Pada kategori legalitas terdapat setidaknya tiga bentuk aktivitas bisnis militer: perusahaan yang dimiliki dan dikelola langsung oleh TNI atau oleh yayasan-yayasan yang dibentuk TNI, penyertaan modal oleh individual perwira atau secara institusional TNI pada perusahaan tertentu, dan koperasi sebagai salah satu langkah mensejahterakan prajurit.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan proses pengambilalihan bisnis militer/TNI oleh negara masih membutuhkan waktu yang panjang, namun demikian pemerintah terus melakukan upaya pengalihan hingga batas tahun 2009.  “Sesuai dengan UU TNI No.34 Tahun 2004 yang menerapkan paling lambat pengalihan bisnis TNI itu pada tahun 2009,”[12]

Pengambilalihan bisnis TNI secara garis besar memiliki empat tujuan. Pertama, sebagai langkah untuk menghentikan penyimpangan fungsi TNI dari fungsi pertahanan. Kedua, untuk membangun dan meningkatkan profesionalisme TNI. Ketiga, upaya untuk menegakkan supremasi dan kontrol sipil atas militer, khususnya kontrol pada pemanfaatan anggaran pertahanan. Pemerintah dan parlemen harus memegang kendali penuh atas anggaran dan belanja pertahanan, dengan hanya membuka satu pintu pemenuhan anggaran dari pemerintah. Keempat, meminimalisir dan mengurangi distorsi pada ekonomi nasional sebagai akibat dari bisnis TNI yang akan mengganggu esensi dari persaingan bisnis yang adil dan terbuka.[13]

 

Yayasan dan koperasi sebagai wadah bisnis militer


Undang-Undang Yayasan No. 16/2001 mengharuskan semua yayasan, termasuk yayasan militer, untuk mengumumkan kepada publik laporan keuangan tahunannya.

Agar ada akuntabilitas untuk bisnis-bisnis yang dikelola oleh institusi TNI maka diperlukan pertanggungjawaban publik yang memadai. Institusi Negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut para pejabat negara bukanlah institusi yang dapat melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pengelolaan bisnis TNI, mengingat BPK hanya berhubungan dengan kekayaan negara yang sumber pendanaannya melalui APBN, sementara kelompok bisnis dibawah naungan institusi TNI tidak serta merta dapat digolongkan sebagai kekayaan negara. [14]

Namun, ada juga yang berpendapat, berdasarkan faktor historis tujuan pembentukan dan sarana pembentukan yayasan-yayasan yang menggunakan fasilitas negara dan struktur institusi negara, seyogianya unit-unit bisnis yang dikelola oleh institusi TNI tunduk kepada institusi supervisi keuangan negara.[15]

Koperasi, menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pasal 43 Undang-undang Koperasi, Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Selain itu, usaha koperasi tersebut juga dapat meluber dan meluas untuk pelayanan dan usaha di luar anggotanya. Pada pasal 43 ayat (2) dinyatakan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

Dengan demikian, pilihan wadah bisnis militer melalui badan hukum berbentuk yayasan maupun koperasi pada dasarnya adalah sah dan memperoleh legitimasi yang kuat sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II

 

Aspek yuridis badan hukum wadah bisnis militer

 

Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh militer ada dalam bentuk yayasan, perusahaan di bawah yayasan maupun unit koperasi yang berkecimpung di dalam bisnis.[16]  Yayasan dan Koperasi diindikasikan tidak termasuk unit bisnis yang akan diambil alih oleh Pemerintah, namun akan ditata sedemikian termasuk sistem pelaporan dan auditnya.[17]

Menurut Undang-undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, pada pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pada awal sejarahnya, yayasan bukanlah sebuah bentuk badan hukum. Menurut Ray Widjaja[18] Yayasan (stichting) yang sebenarnya bukan merupakan bentuk badan usaha. Apabila melihat kepada asal-muasal yayasan, berasal dari peninggalan pemerintah Belanda yang dijalankan untuk suatu maksud dan tujuan idiil dan melakukan kegiatan di bidang sosial.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, badan hukum yayasan telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan historis penciptaan badan hukum ini. Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, untuk menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, untuk menembus birokrasi, untuk memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lain.[19]

Dengan diakuinya Yayasan sebagai Badan Hukum, maka yayasan adalah subjek hukum. Menurut Apeldoorn, segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, adalah purusa atau persoon dalam arti yuridis.[20]

Sedangkan Soeroso [21], memberi perincian yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa subjek hukum adalah :

  1. Sesuatu yang menurut hukum berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
  2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/ berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (rechtsbevoegdheid)
  3. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban

Selanjutnya, pengertian orang/ person sebagai subjek hukum memiliki dua pengertian yaitu :

  1. Naturljik person adalah mens persoon, yang disebut orang atau manusia pribadi, dan
  2. Rechtspersoon adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam :

b.1.     Public rechts-person, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti Negara, Daerah Tingkat I, Tingkat II, desa dan

b.2.      Privaat rechtspersoon/ badan hukum privat, yang mempunyai sifat/ adanya unsur kepentingan individual

Yayasan dan koperasi termasuk dalam golongan pricaat rechtsperson.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau mendirikan suatu badan usaha, atau lebih tegasnya yayasan dapat melakukan kegiatan yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya.[22]

Pasal 3

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

 (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut di atas, secara yuridis normatif, pada dasarnya tidak ada pelanggaran hukum apabila bisnis-bisnis militer diwadahi dalam bentuk Yayasan sepanjang pelaksanaan bisnisnya mengikuti kaidah-kaidah yang umum berlaku di dunia bisnis, serta memiliki pola akuntabilitas yang jelas. Namun, apabila militer memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan bisnis melalui pendirian yayasan atau koperasi, hal tersebut bukanlah karena pelanggaran terhadap aturan tetapi lebih merupakan pilihan sukarela atau karena pertimbangan taktis dan strategis lainnya.

Sesungguhnya masih terdapat ketidak jelasan antara imperasi normatif yang dimaksudkan dalam pasal 76 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang memberikan tenggat waktu bagi TNI untuk meninggalkan bisnis untuk diambil alih oleh Pemerintah, apabila bisnis tersebut adalah bisnis yang diwadahi dalam bentuk yayasan. Hal ini terlihat jelas ketika dalam visi-misinya TNI menegaskan  bahwa TNI akan meninggalkan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis apabila kegiatan tersebut hanya dan bila hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara memandang yang demikian ini, sejalan dan konsisten dengan teori hukum murni yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa teori hukum murni hanyalah merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus, dan bukan pula merupakan penafsiran tentang norma hukum nasional, serta berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkut-paut dengan hukum[23].

Pasal 29 UU no. 16 tahun 2001 menyatakan anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/ atau anggota pengawas.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (3) UU no. 16 tahun 2001 dinyatakan bahwa anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari Badan usaha dimana Yayasan memiliki penyertaan saham atau modal.

Prinsip pemisahan dan pembagian tugas antara organ-organ suatu yayasan yang terdiri atas pembina, pengawas dan pengurus diperlukan untuk terbangunnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan mekanisme check and balance sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance.  

 

Menurut penulis, adanya pergeseran, perluasan dan akomodasi realitas yang tidak lagi membedakan secara substansial antara yayasan untuk tujuan sosial dengan yayasan yang berkecimpung dalam bidang komersial, yang memang telah mendapatkan justifikasi, kompromi  dan landasan legitimasi dari perundang-undangan membuat arti dari yayasan menjadi menyimpang dan terdistorsi dari maksud semula. Jika memang yayasan dapat melakukan kegiatan yang memperoleh laba, baik dengan berusaha langsung atau dengan melakukan penyertaan modal di sektor usaha lainnya bukankah lebih baik dikukuhkan saja sebagai badan usaha baik dalam bentuk mandiri atau holding?

Ambivalensi dan kegamangan dalam melihat status yayasan apakah bersifat sosial atau bersifat komersial tercermin dari berbagai peraturan yang terkait dengan perpajakan.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan no. 7 tahun 1983, pada pasal 2 ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa yayasan merupakan subjek pajak, namun penghasilan yayasan baik yang diperoleh maupun dari modal yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan umum tidak termasuk objek pajak penghasilan.

Tetapi mengingat sangat banyak dan kaburnya makna maupun interpretasi antara yayasan untuk kepentingan umum, dan yayasan yang bersifat komersial, dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Undang Undang Pajak Penghasilan  tahun 1983, tidak ada lagi ada pengaturan yang mengecualikan  penghasilan yang semata-mata untuk kepentingan sosial sebagai objek pajak penghasilan. Dengan kata lain, pada dasarnya dari perspektif dan sudut pandang  perpajakan, yayasan dalam nama dan bentuk apapun tunduk kepada ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Sebagaimana telah disinggung dalam pembukaan bab ini, selain yayasan, badan hukum lainnya yang menaungi kegiatan bisnis militer adalah koperasi.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa

a.         Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

b.         bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;

c.         bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

d.         bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

 

Apabila diperhatikan dengan cermat maksud dari pembuat undang-undang yang ingin melihat koperasi sebagai sokoguru dari perekonomian nasional, dan apabila bisnis militer diwadahi dalam bentuk koperasi, tentu saja adalah lumrah melihat bisnis tersebut digerakkan besar-besaran baik skala, cakupan dan intensitasnya. Hanya aktivitas bisnis yang  besar, massif dan komprehensiflah yang bisa mewujudkan cita-cita pembuat undang-undang tersebut jika ingin melihat koperasi sebagai sokoguru perekonomian.

Koperasi adalah Badan Hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Seperti telah dijelaskan di atas, status badan hukum membawa konsekuensi kecakapan bertindak dalam hukum, yang dalam arti sempit bermakna dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan.

Perangkat atau organ koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal suatu koperasi belum memperoleh status badan hukum, namun telah melakukan perbuatan hukum, dari siapakah dapat diminta pertanggungjawabannya ? Menurut doktrin liability of promotor[24], tanggungjawab tersebut dapat dimintakan dari para penggagas, sponsor dan para pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan formalitas yang diperlukan terhadap registrasi badan usaha dimaksud.

Memang, Undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Namun, dengan menganalogikan pada pendirian firma sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang[25] yang menyatakan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, dan ketiadaan akta tidak dapat dijadikan alasan untuk merugikan pihak ketiga, doktrin liability of promotor dapat dianalogikan berlaku untuk koperasi maupun yayasan yang telah melakukan perbuatan hukum, sekalipun misalnya belum memperoleh status badan hukum.

Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, atau bahkan apabila ada kevakuman dan ketiadaan dalam peraturan hukum positif tertulis tidak boleh menimbulkan adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Dalam metode penemuan hukum, dikenal metode argumentum per analogiam (analogi)[26]. Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analoog atau mirip. Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu dari peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

 

Pertanggungjawaban Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yayasan dan koperasi adalah badan hukum. Secara hukum pada prinsipnya harta benda dari badan usaha adalah terpisah dari harta benda pemilik atau pengurusnya. Pertanggungjawaban badan hukum adalah terpisah dari tanggungjawab pengurus/ pemiliknya. Namun demikian, mengingat sesungguhnya badan hukum adalah rekaan manusia untuk memangku hak dan kewajiban hukum, pada akhirnya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh badan usaha pada dasarnya adalah sebagai pewujudan dari kehendak orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Pendapat ini dikenal dengan teori fiksi atau teori kesatuan semu, yang menyatakan bahwa badan usaha bukanlah tercipta oleh alam, tetapi adalah rekaan yang diberi bentuk dan diciptakan oleh hukum (creature of law)[27].

Mengingat badan hukum dapat dipandang sebagai alter ego dari pada orang-orang atau pengurusnya, maka apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum yang berbeda dari tujuan badan hukum tersebut dibentuk, sebagai akibat intervensi atau kesalahan dari pengurusnya melebihi mandat yang digariskan oleh anggaran dasar perusahaan, kepada para pemilik tersebut dapat dimintakan tanggung jawab tersendiri terhadap harta pribadinya di luar harta kekayaan korporasi. Doktrin ini dikenal sebagai doktrin piercing the corporate veil[28].

Sehubungan dengan hal tersebut, agar terhindar dari ’kutukan’ piercing the corporate veil, para pengurus badan usaha setiap saat harus bertindak jujur (honestly) dan bertugas dengan kepantasan profesional ( reasonable diligence) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Menurut Rai Widjaja [29]para pengurus korporasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila mengemban amanah penugasan yang terdiri dari tiga kelompok yaitu :

 

a.                   Tugas yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duties, trust and confidence)

a.1             Pengurus harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang atau badan

a.2             Pengurus tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi (conflict of interest) atau antara tugas dan kepentingannya

a.3             Pengurus harus menggunakan wewenang dan aset yang dipercayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain

b.                  Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan ( duties of skill, care and diligence)

b.1             Untuk tidak lalai (negligent) dalam pelaksanaan fungsinya

b.2             Harus diperlengkapi dengan kecakapan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya

c.                   Tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (statutory duties)

c.1             Menggunakan reasonable diligence, serta full disclosure (pengungkapan penuh) atas pelaksanaan tugasnya

 

Apabila pengurus bisnis militer yang diwadahi dalam bentuk yayasan atau koperasi melaksanakan prinsip-prinsip di atas, maka secara juridis kegiatan tersebut memiliki legitimasi yang kuat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab III

Politik Hukum dalam rangka pembenahan bisnis militer

Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga akan sangat mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam bidang tersebut dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakan, dan juga dalam menentukan kebijakankebijakan lembaga-lembaga tersebut dalam tataran praktis dan operasional. Sedemikian pentingnya peranan politik hukum ini, sehingga ia dapat menentukan keberpihakan suatu produk hukum dan kebijakan.yang diambil Pemerintah

Politik hukum dalam rangka pembenahan bisnis militer, secara nyata dapat terlihat pada diktum-diktum dan substansi yang terdapat pada Undang-undang nomor 34 tahun 2004. Mengenai tentara profesional misalnya, di tengah keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang ada, tentara dengan sadar dan suka rela ingin menjadikan dirinya sebagai institusi dan perorangan yang memenuhi nilai nilai akuntabilitas, dan penundukan dibawah supremasi otoritas sipil.

Hal ini dapat dibaca pada penjelasan pasal 2 huruf d sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur.

Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

 

Keluarnya pengaturan mengenai bisnis militer tidak terlepas dari proses dialektika dan dinamika yang terdapat dalam masyarakat sipil maupun militer yang menghendaki terbangunnya suatu insitusi militer dan tentara profesional yang mandiri dan berkonsentrasi penuh untuk membangun dirinya sebagai profesional tanpa harus dibebani dengan hal-hal non teknis dan non-militer atau stigma beban rekam jejak kesejarahan di masa lalu yang belum terbukti.

Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368), yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-undang nomor 34 tahun 2004 berdasarkan ketentuan pada pasal 77, tidak ada menyinggung atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bisnis militer.

Rizal Sukma[30] menekankan lima parameter untuk mengukur capaian pada prioritas pada reformasi aktor pelaksana, aktor penyelenggara, dan aktor pengawas ditentukan oleh, yakni  
a.Tertatanya ketentuan perundang-undangan berdasarkan the rule of law.
b.Terbangunnya kemampuan pengembangan kebijakan (policy development), menyusun perencanaan pertahanan (defense planning) dan implementasi kebijakan
c. Terwujudnya profesionalisme actor pelaksana, yakni TNI, Polri, dan bada intelejen.
d. Kemampuan dan efektivitas pengawasan dari parlemen dan masyarakat sipil, termasuk   media.
e. Pengelolaan anggaran pertahanan TNI dan Polri, serta badan intelejen.

Undang-undang sebagai salah satu produk hukum merupakan kristalisasi dari pernyataan kehendak dari suatu  masyarakat hukum pada suatu kurun waktu tertentu. Dengan demikian, undang-undang itu memenuhi suatu kriteria yang disebut dalam suatu doktrin hukum sebagai sarana atau instrumen rekayasa sosial (law as a social engineering tool).

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya[31].

Memang di sebagian kelompok masyarakat terdapat kehendak dan kesan ketidak sabaran dalam melihat implementasi dari amanat Undang-undang yang baru tersebut.[32] Namun mengingat kompleksitas dan sejarahnya yang sudah sangat panjang hingga kembali ditelusuri ke tahun 1950 an, [33] maka dapat dimaklumi diperlukannya kehati-hatian dan kajian, pemilihan dan pemilahan yang cermat atas bisnis-bisnis yang dapat dikategorikan sebagai bisnis militer serta produk hukum yang tepat untuk mengaturnya. Mengenai bentuk produk hukum yang tepat, apakah berupa Peraturan Presiden atau bentuk aturan lainnya  terkait aturan penertiban bisnis militer seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, masih dalam kajian Pemerintah[34]

Para pimpinan dan intelektual TNI menyadari, bahwa diperlukan adaptasi, penyesuaian dan pengasahan serta peningkatan kemampuan untuk dapat mengatasi tantangan global, Menurut Safruddin Tappi : Sebagai sebuah organisasi militer, salah satu tantangan utama TNI AD ke depan adalah menciptakan TNI AD yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan. TNI AD harus dapat menjadi kebanggaan bangsa sekaligus mampu menjadi figur panutan masyarakat serta mampu membangun simpati maupun kemitraan dengan masyarakat sebagai kekuatan yang handal.

Prasyarat dari semua ini adalah TNI AD harus memperbaiki citra dirinya terlebih dahulu

menjadi tentara yang profesional, efektif, efisien, modern serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

TNI AD harus terus menerus membangun kekuatan dan kualitas dirinya serta konsisten membangun interaksi sosial yang erat dan mesra bersama masyarakat, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui pendekatan persuasif. Pola pendekatan persuasif ini penting untuk menunjukkan jati diri TNI AD yang berasal dan berkembangbersama rakyat dan mampu berkomunikasi dari hati ke hati dengan seluruh anggota masyarakat. Tekad untuk menciptakan TNI AD masa depan ini harus dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran yang tinggi dalam menjawab tantangan tugas pokok.

Dalam kaitan dengan interaksi sosial, maka semakin maju suatu masyarakat, semakin tinggi harapan masyarakat terhadap kemampuan tentaranya. Dengan demikian, ketepatan dan kecepatan dalam mendefinisikan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis di satu sisi, dan perkembangan nalar masyarakat di sisi lain, harus mampu mendorong dan memberikan motivasi bagi pengembangan dan kemajuan TNI AD [35].

 

Sementara produk hukum bisnis masih dalam penggodokan, Pemerintah memberi perhatian yang besar untuk mengurangi beban institusi Militer untuk dalam pemenuhan kebutuhannya melalui serangkaian kebijakan strategis maupun taktis untuk itu. Dalam rangka pengadaan alat utama sistem persenjataan misalnya, Pemerintah berusaha memobilisasi sumber daya yang dimiliki, baik berupa BUMN di bidang persenjataan strategis, pemberian kredit ekspor serta himbauan kepada perbankan nasional untuk mendukung pembangunan TNI yang sehat[36].

 

Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan-yayasan TNI masih kurang memadai. Hal ini tercermin dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan yang menyimpulkan  antara lain :

 

Sistem Pengendalian dan Pengawasan internal sangat lemah bahkan tidak jalan, terlihat dari tidak tersedianya perangkat perangkat lunak yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan pengelolaan Yayasan. Demikian juga adanya penggunaan uang Yayasan masih banyak yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran berdirinya Yayasan sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Anggaran Rumah Tangganya.[37]

Atas hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan[38] merekomendasikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

  1. Perlu dilakukan pengkajian secara mendalam tentang keberadaan Yayasan di lingkungan Dephan, Angkatan, Polri didasarkan atas analisis dan audit terhadap Yayasan dengan pertimbangan, apabila pemerintah belum mampu mengalokasikan dana dalam APBN, maka Yayasan dapat dipertahankan, namun tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya.
  2. Adanya pemisahan yang tegas antara organisasi Yayasan dan organisasi Yayasan dan organisasi komando pengemban fungsi struktural militer dalam pengelolaan dana guna mewujudkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Untuk itu perlu dibangun governance yayasan meliputi manajemen, pengawasan, administrasi keuangan, sistem pengendalian internal, transparansi, pertanggungjawaban dan etika.

Bagaimanapun, dari pemahaman atas Undang-undang nomor 34 tahun 2004 terdapat kesan yang kuat, bahwa pembuat undang-undang tersebut bermaksud menata kembali bisnis militer untuk dikembalikan kepada Pemerintah. Kebutuhan  militer demi tercapainya profesionalisme,  diharapkan dapat dipenuhi Pemerintah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

 

SIMPULAN

 

Berdasarkan uraian pada pasal-pasal sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

 

  1. Tentara Nasional Indonesia yang profesional adalah dambaan segenap komponen bangsa. Tentara Profesional adalah  tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis,dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
  2. Terjunnya institusi militer dalam kegiatan bisnis adalah karena kekurangan dukungan anggaran, untuk menutupi kebutuhan operasional institusi dan untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit.
  3. Wadah bisnis militer dalam bentuk yayasan dan koperasi adalah legitimate dan sah, sepanjang dalam pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik
  4. Politik hukum dalam penataan bisnis militer pada dasarnya diarahkan untuk membebaskan institusi militer dari kegiatan bisnis, dan menyerahkan pengelolaan bisnis tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah.

 Jakarta,  Desember 2007

Sampe L. Purba

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Chattamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

I.G.Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2007

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, dasar-dasar ilmu hukum normatif, Nuansa Nusa Media, Bandung, 2007

LJ van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan Oetarid Sadino, Paradnya Paramita, Jakarta, 2005

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2006

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum suatu pengantar, Liberty Yogyakarta, 2004

Munir Fuadi, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, eksistensinya dalam hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

 

Diakses dari internet

Danang Widoyono, et.al, Bisnis militer mencari legitimasi, icw@antikorupsi

Human right watch, Indonesia : Reformasi bisnis militer

webmaster@tni.mil.id, Jatidiri Tentara Nasional Indonesia

Kompas Cyber Media (http://www.kompas.com)

Syarifuddin Tippe, strategi pengembangan TNI AD 25 tahun ke depan : Ditinjau dari perspektif  pendidikan, http://www.tni.mil.id

Muradi Clark, Tantangan dalam reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia,  daily blog, akses dari internet

Portal Depkominfo, Masih butuh waktu panjang transformasi bisnis TNI

Patriot, majalah, edisi Juli 2007

 

Undang-Undang

Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi

 

 



[1] Diakses dari webmaster@tni.mil.id

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah : Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis,dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

 

[2] ibid

[3] ibid

[4] Diakses dari internet, berita Kompas 10 Desember 2004

[5] ibid

[6] Kompas Cyber Media (http://www.kompas.com), 21/8/2002

[7] Syarifuddin Tippe, strategi pengembangan TNI AD 25 tahun ke depan : Ditinjau dari perspektif  pendidikan, download http://www.tni.mil.id

 

[8] Patriot, edisi Juli 2007, diakses dari internet

[9] Danang Widoyono, et.al, Bisnis militer mencari legitimasi, icw@antikorupsi.org

[10] Yang tidak memakai aset negara memang tidak bisa diambil oleh negara, karena itu sudah hak daripada individu masing-masing. Jadi tidak bisa dimasukkan menjadi BUMN,” kata Sesmenneg BUMN kepada pers, sesuai Rapat Koordinasi antara Dephan RI, Depkeu, DepKum & HAM serta Kementerian BUMN di Kantor Dephan RI, Jakarta. DMC, 19 Oktober 2005, diakses dari internet

[11] Muradi Clark, Tantangan dalam reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia,  daily blog, akses dari internet

 

[12] Masih butuh waktu panjang transformasi bisnis TNI, Portal Depkominfo, 11 Juni 2007

[13] Muradi Clark, Tantangan dalam reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia,  daily blog, akses dari internet

[14]www.DMC.dephan,go,id  Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu , mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempunyai “pintu masuk” untuk mengaudit kegiatan bisnis militer karena belum ada kejelasan apakah bisnis tersebut mempergunakan aset negara atau tidak, dan untuk kepentingan itu kini sedang diklarifikasi melalui TSTB TNI.  Sementara itu Sekjen Dep. Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan pihaknya tidak bisa serta merta minta BPK mengaudit, karena bisnis TNI itu harus diklarifikasi dulu apakah ada atau tidak asset Negara yang dipakai. Kalau tidak ada aset negara yang dipakai, maka tidak bisa diaudit oleh BPK. Selain itu bisnis TNI rata-rata tidak berbisnis dengan menggunakan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ). Jadi BPK tidak bisa masuk.dan memang BPK tidak mau masuk.

[15] Human rights watch, sejarah singkat kegiatan ekonomi militer, paper, diakses dari internet

[16] Human right watch, Indonesia : Reformasi bisnis militer , Surat dari Departemen Pertahanan kepada Human Rights Watch, 22 Desember 2005, diakses melalui internet

[17] Pemerintah bentuk tim nasional pengalihan bisnis militer, Kompas Cyber Media, 17 November 2005

[18] I.G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2007, hlm. 3- 4

[19] Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm.1

[20] LJ van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan Oetarid Sadino, Paradnya Paramita, Jakarta 2005 hlm 191

[21] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.227 – 228

[22] Chatamarrasjid Ais, op.cit  hlm.78

[23] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, dasar-dasar ilmu hukum normatif, Nuansa Nusa Media, Bandung, 2007 hlm. 1

[24] Munir Fuadi, Doktrin-dkotrin modern dalam Corporate Law – eksistensinya dalam hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hlm.150

[25] Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 22 : Tiap-tiap persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

[26] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum suatu pengantar, Liberty Yogyakarta, 2004, hlm. 67

[27] Munir Fuadi, Op.cit, hlm. 4

[28] ibid, hlm.1

[29] Rai Widjaja, op. cit., hlm.220

[30] Sukma, Rizal. Et al. 2003. Security Sector Reform in Indonesia: The Military and The Police. The
Netherlands: Netherland Institute of International ‘Clingendael’, dikutip dari Muradi Clark, op.cit

[31] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 206

[32]Antara lain dapat dlihat dari artikel  “Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities”, diakses melalui internet

[33] Keterangan Menteri Pertahanan, Kominfo News Room, 11 Juni 2007

[34] Dephan masih kaji bentuk produk hukum bisnis militer, jumpa pers Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kompas 9 September 2005

 

[35] Syarifuddin Tippe, strategi pengembangan TNI AD 25 tahun ke depan : Ditinjau dari perspektif  pendidikan, download http://www.tni.mil.id

[36] Patriot, edisi Juli 2007, diakses dari internet

[37] Vide I Gde Artjana, Audit terhadap Yayasan militer, hal. 3, dalam Chatamarrasjid, ibid hlm. 129.

[38] Surat Ketua BPK-RI No. 113/S/I/10/2000 tanggal 10 Oktober 2000 dalam Chatamarrasjid, ibid, hlm. 130, Perlu dicatat, rekomendasi tersebut di atas diberikan ketika Undang-undang TNI no. 34 tahun 2004 belum terbit.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s