Perdagangan Bebas Kawasan Asia dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia

Perdagangan Bebas Kawasan  Asia dan Pengaruhnya terhadap  Perekonomian Indonesia

Sampe L. Purba

Latar Belakang

Kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Di jantung kawasan Asia Tenggara, terdapat 10 negara ASEAN, yang dalam tahun 2015 akan menjadi Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), yang akan kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, harmonis secara budaya dan bertanggungjawab secara sosial[1]. Bank Dunia memprediksi, bahwa pada tahun 2050 kawasan Asia akan mendominasi hingga separuh dari produk domestik bruto dunia, dan dihuni 60% penduduk dunia[2].

Sementara itu, dalam rangka persiapan menuju masyarakat Asia Timur, ASEAN bersama 6 negara mitra utama (Jepang, Cina, India, Korea Selatan, Australia, dan Australia), telah bertekad untuk mengambil langkah-langkah nyata. Dalam pertemuan ASEAN + 6, di Philippina, telah bersepakat untuk pertama, menggunakan ASEAN sebagai kekuatan pendorong untuk integrasi ekonomi, kedua, berorientasi bisnis dengan mendirikan badan yang akan mengimplementasikannya, serta bahkan membuka regionalisme untuk berkontribusi ke liberalisasi global[3]

Persoalannya adalah apa persiapan dan kesiapan Indonesia menghadapi era tersebut, dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi dan membawa manfaat kepada Indonesia.

Pembahasan

Cina, Jepang dan Korea Selatan adalah kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik. Ketiga negara tersebut bekerja sama untuk menghilangkan hambatan investasi, mengatur protokol serta perlindungan investasi ketiga negara tersebut[4]. Sekalipun ada isu sensitivitas sejarah dan klaim teritorial, tetapi hal tersebut tidak menghalangi ketiganya untuk bekerja dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan pasar bebas di Asia[5].

Tabel berikut ini[6] menunjukkan perbandingan indikator kekuatan ekonomi ketiga negara tersebut :

 

 

Berikut ini adalah tabel perbandingan indikator ekonomi Negara ASEAN dgn negara maju[7] :

Masyarakat Ekonomi Asean yang akan merupakan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015, memiliki karakteristik berikut : a. Merupakan basis pasar dan produksi tunggal, b. Kawasan ekonomi dengan persaingan tinggi, c.kawasan dengan pengembangan ekonomi yang diberi kesempatan yang sama, d. Kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi gobal.

Tantangan bagi Indonesia

Masyarakat ekonomi ASEAN meliputi kerja sama yang luas seperti pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan akan kualifikasi profesional, konsultasi yang erat terkait kebijakan makro ekonomi dan keuangan, pengaturan perdagangan, konektivitas komu nikasi dan perkuatan infrastruktur, pengembangan transaksi elektronik, penguatan industri di kawasan yang memungkinkan untuk memajukan sumber-sumber regional, penguatan sektor swasta sebagai pendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Singkatnya, pasar masyarakat asean akan mentrasformasikan kawasan ini dengan pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, tenaga trampil, dan arus modal.

Dengan adanya pasar terintegrasi yang demikian, maka Indonesia menjadi terbuka dalam persaingan dan pertarungan ekonomi bebas, dengan negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk secara gradual dengan Cina, Korea Selatan dan Jepang, di dalam kerangka AFTA (Asian Free Trade Area).

Sistem  pemerintahan Indonesia, dalam era Undang-undang Otonomi Daerah (UU 32 thn 2004), menganut mazhab hampir seluruh kewenangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan memperkenalkan persaingan antar kabupaten kota. Dengan adanya kesenjangan antar kabupaten/kota di satu sisi, serta diperhadapkan dengan persaingan terhadap pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan tenaga profesional dari berbagai negara, tanpa hambatan apapun. Hal ini akan dapat melemahkan atau bahkan mematikan potensi yang ada di daerah. Misalnya, perusahaan menengah kecil di pedalaman kabupaten di Provinsi Riau akan bersaing dengan perusahaan dari negara Singapura, atau Jepang yang infrastruktur, permodalan dan keahlian manajerialnya lebih baik. Demikian juga dengan persaingan antar profesi, misalnya perawat, dokter, notaris, pengacara, sekolah dan lain-lain.

Bahkan hal ini dapat mendorong “inflasi” fasilitas kepada pemodal asing. Masing-masing daerah akan berusaha memberi kemudahan secara bersaing dengan daerah lainnya kepada perusahaan asing untuk menarik investasi. Isu lingkungan, keamanan, konservasi dan kualitas kehidupan dapat tergeser untuk kepentingan persaingan tersebut.

Adanya pasar terintegrasi, membuat negara negara pada dasarnya telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada rezim pasar bebas tersebut. Termasuk diantaranya adalah standardisasi, kuota,  pengawasan kualitas barang dan jasa, pengawasan ketat atas subsidi, tarif, pajak dan preferensi. Nasionalisme untuk lebih mencintai produk dalam negeri, adalah sebuah utopia. Konsumen yang rasional, hanya akan membeli barang dan jasa dengan tingkat kualitas lebih baik pada harga yang lebih murah.!!!

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi daya saing, berdasarkan Global Competitiveness Index thn 2012, index daya saing Indonesia, hanya nomor 50, berada di bawah Thailand (38), Malaysia (25), Brunai (28), Singapore (2), Jepang (10), Korea Selatan (19), Cina (29). Global competitiveness index, yaitu Parameter daya saing yang dibuat oleh World Economic Forum, meliputi 12 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar uang, kesiapan teknologi, besar pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi. Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain di kawasan, termasuk negara Asean sendiri.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan untuk perbaikan yang signifikan dalam dua tahun ke depan, maka hampir pasti Indonesia akan tergilas dan tergerus, karena akan kalah bersaing dengan barang, jasa dan ekspertise negara lain di kawasan. PDB Indonesia sebagai indikator makro boleh bertumbuh dan bertambah, tetapi angka tersebut adalah angka yang akan menyesatkan, karena PDB adalah ukuran produksi bruto di satu negara, terlepas yang memiliki faktor produksi tersebut adalah warga negara asing.

Indonesia termasuk negara yang sangat siap untuk menyambut liberalisme pasar bebas dari sisi perundang-undangan, namun tidak memiliki kesiapan sama sekali dari sisi operasional praktis. Hal ini misalnya ditandai dengan terbitnya undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007, yang antara lain menyatakan Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia (pasal6). Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing (pasal 8)., hak atas tanah untuk Hak Guna Usaha selama 95 tahun (pasal 22). Memberikan akses dan persamaan yang seperti ini, semestinya harus dipersamakan dulu kemampuan relatif para pemain. Mempertemukan raksasa ekonomi dengan infant industry misalnya, hanya akan membuat infant industri tersebut menjadi mangsa empuk buat perusahaan raksasa ekonomi. Hukum alam ‘the survival of the fittest, akan terjadi.

Kesimpulan

Globalisasi adalah suatu keniscayaan. Proyeksi kemajuan negara-negara di kawasan regional Asia Pasifik, tidak serta merta akan dapat mengangkat ekonomi Indonesia. Memperhadapkan usaha kecil, menengah dan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan terbatas, dengan perusahaan dengan kemampuan tinggi, hanya akan membuat perusahaan yang lebih lemah menjadi semakin lemah dan hilang. Efisiensi pasar yang ditunjukkan oleh indikator PDB dalam konteks demikian, hanya akan menjadi sebuah indikator yang menyesatkan. Untuk itu, diperlukan upaya keras seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk melakukan penataan kelembagaan, penyiapan perkuatan kepada pelaku usaha domestik, dan mempersiapkan aturan yang memungkinkan perlindungan kepada usaha kecil dan menengah serta infant industri.

 

Jakarta, Mei 2013

Sampe L. Purba


[2] ADB, Asia 2050 : Realizing the Asian Century, Manila, Philippines, 2011.

[3] East Asia Summit, Philippina 2007, sepakat membentuk Comprehensive Economic Partnership in East Asia, http://www.eastasiaforum.org/2009/05/15/asean6-as-a-step-towards-an-asian-economic-community/

[4] Dalam pertemuan 13 Mei 2012, ketiga Kepala Pemerintahan membahas dan menyelesaikan 27 isu yang menghambat investasi, dalam rangka Free Trade Area, setelah bertemu sebanyak 13 putaran dalam 5 tahun terakhir. http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cn

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s