Sampe Purba

Melanggeng ke   gerbang singgasana dinasti (2014 – 2019) dan seterusnya.

Sampe L. Purba

Berikut adalah perdebatan sengit antara Batara Hallus (yg sering berhalusinasi – walau kadang kesampaian juga) dengan Patuan Sojuaron, yang kadar perdebatan/ parpollungonnya kadang melantur, tetapi biasanya dia selalu unggul (juara – juaron). Pokok perdebatannya kali ini  adalah proposisi atau tepatnya halusinasi Batara Hallus (BH), yang menyatakan bhw SBY masih akan  MELANJUTKAN bertakhta pada 2014 – 2019. Sementara Patuan Sojuaron (PS) dengan bekal pengetahuan ilmu ketata negaraan, ketata politikan serta ketata tata lainnya berpendapat bahwa secara normatif konstitusional hal itu tidak dimungkinkan.

Batara Hallus (BH) : Bro Sojuaron, kau tahu kenapa JK keok dari SBY hanya dalam satu putaran dalam pemilu kemarin? Padahal semua orang bilang, bhw JK itu membumi, tidak berwacana ria, a man in action, satunya kata dan perbuatan, serta bermotto “lebih cepat lebih baik”.

Patuan Sojuaron (PS) : Survey menunjukkan bahwa program SBY lebih membumi, tampilannya lebih anggun, serta didukung oleh jaringan politik serta tim yang tangguh, kemampuan pencitraan yang mumpuni dan wajahnya yang imut imut presidential like tapi berwibawa bak satria piningit yang turun dari kahyangan, yang mengharu biru dan menelisik dalam ke sanubari warga.

BH : Kau termakan survey bro. Yang benar dan reasonable adalah, dalam periode yl (2004-2009), pak JK langsung bekerja tancap gas, singsingkan lengan baju, hingga beliau disebut the real president. Sementara SBY, karena dipersepsikan lambat bertindak, disebut presiden tebar pesona. Pada hal yang benar adalah, sejak hari pertama ngantor , SBY memberikan voor kepada JK, sementara beliau sudah memikirkan strategi pemenangan pemilu 2009 – 2014. Jadi ketika musim kompetisi berikutnya  tiba, ibarat pelari maraton, sementara JK sudah kehabisan stamina, SBY justru sedang peak performance ibarat atlet yang dapat  injeksi doping. Pak  SBY adalah seorang futuristik strategics yang berfikir melampaui ambang horison rata-rata bangsa ini.

PS : wow, kalau lah thesismu itu benar bro., lalu bagaimana di masa pengabdian kedua ini. Ini adalah periode terakhir beliau. Tentu beliau tidak perlu direcoki lagi dengan urusan beyond 2014. Saya yakin beliau akan menjadi negarawan tulen, yang mengabdikan seluruh pemikiran, upaya dan usahanya untuk kemakmuran rakyat yang dicintai dan mencintainya ini, tanpa pemihakan dan impartiabilitas sama sekali. Beliau akan meninggalkan legacy yang tak lapuik dimakan rayap tak retak ditindas kala.  Beliau akan menjadi seperti sang resi pandita yang sudah mukti, yang ligo legowo mempersilahkan anak bangsa terbaik untuk meLANJUTKAN estafet kepemimpinan beliau pasca 2014, sesuai batasan yang ada pada konstitusi kita yang hanya memperkenankan jabatan presiden hanya 2 periode saja.

BH : Lagi-lagi di sinilah kenaifanmu bung. Baca dan pelototi itu Undang-undang Dasar. Pasal 6A (hasil amandemen ketiga) berbunyi :Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 7 (amandemen pertama) berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perhatikan garis bawah yang saya tebalkan.

PS: Kan, sudah jelas, pasal 7 itu membatasi hanya maksimal dua kali jabatan. Bagaimana sih?

BH : Nah disinilah, ibarat jebakan BatMan, kamu belum menguasai cara membaca teks. Perhatikan ya ! pada ayat 6, sifatnya adalah kumulatif dan berpasangan. Dan hal ini dipertegas lagi di pasal 7, periodik tetapi satu paket. Pasangan 2004-2009 adalah paket  SBY – JK, sedangkan pasangan 2009 -2014 adalah pasangan yang lain yaitu SBY – BNO. Jadi kamu mengerti bukan, kenapa sejak dari awal SBY tidak mau berpasangan dgn JK?. Sebab kalau mereka menang, itu akan menjadi terms yang kedua dan terakhir. Tetapi kalau pasangan SBY –BNO, itu baru satu term. Jadi tidak ada alasan konstitusional yang menghalangi SBY untuk maju kembali dgn BNO pada 2014-2019. Ingat, yang dipilih dan diberi mandat oleh rakyat, adalah pasangan, bukan individu. Kita tidak tahu dalam pemilu yang lalu  apa lebih banyak yang mencontreng wajah SBY atau wajah BNO. Yang jelas merekalah pemegang mandat, secara kumulatif integratif, bukan individual separatif. Pasangan itu baru memegang mandat untuk satu periode, 2009 – 2014. Jadi tetap terbuka untuk melanjutkan ke 20014 – 2019. Atau kalau mau agar tetap fresh, ibarat wang gai cat mendapatkan daun muda, SBY dapat mencari pasangan pengantinnya yang lain. Atau kalau perlu balik lagi dgn JK. Tokh belum talak tiga bukan?.

PS : Itu kan penafsiran sampeyan., bagaimana dgn penafsiran para ahli hukum tata negara dan mahkamah konstitusi?

BH : Soal Mahkamah konstitusi? Mereka hanya berkompeten untuk menafsirkan peraturan dan sengketa satu layer di bawah konstitusi. Sedangkan konstitusi itu sendiri adalah produk politik yang dihasilkan lembaga dpr mpr. Lembaga ini sudah kita kuasai. Akan halnya, para ahli? Itu mudah diatasi. Bukankah corong para ahli itu adalah media?. Kuasai saja media, baik elektronik, cetak maupun dunia maya. Tampilkan berulang ulang (tentu jangan terlalu vulgar, agak sedikit bersandiwara saja dalam pro kontra), hasil perdebatan mereka yang pada akhirnya akan membenarkan bahwa penafsiran yang saya sampaikan tadi lah yang benar. Ingat kekeliruan yang disampaikan secara berulang ulang akan dipersepsikan sebagai kebenaran.

PS : Lalu kalau ada resistensi masyarakat madani, ilmiah, maupun partai politik, bagaimana?

BH : Masyarakat madani dan ilmiah ? Itu mudah juga diatasi. Kita bentuk masyarakat madani versi kita untuk mengimbangi dan mengcounter pendapat mereka. Kita bentuk front ini front itu. Think tank ini itu. Siapa pula yang mengangkat suatu kelompok mendominasi pemikiran dan wacana di republik ini. Soal partai politik? Ini lagi yang lebih mudah.

PS : Bagaimana mudah? Bukankah Partai Politik punya ideologi dan tujuan tersendiri serta keinginan luhur untuk merebut kekuasaan yang akan dipersembahkan untuk kemaslahatan bangsa?

BH : Kuncinya, we share the power. Make everybody happy !!!.  Kita buat koalisi besar., kita dudukkan seluruh ketua umum partai menjadi bagian dari Kabinet. Sementara petinggi yang lain yang berpengaruh, seperti ketua dewan pertimbangan, dewan pakar, dewan suriah dsb, kita tawari juga jabatan kenegaraan terhormat lainnya., atau kalau perlu, dengan memberikan konsesi bisnis, lisensi dan lain-lain. Tentu juga agar tetap kelihatan demokratis, kita sisakanlah sekitar 10% kekuatan non koalisi alias oposisi ibarat asesoris dan gincu pemanis, tetapi yang sekaligus juga  menjadi pembisik gratis, telik sandi  dan radar kita untuk mengetahui keadaan dan suasana kebatinan rakyat yang sebenarnya.

PS : Kalau mereka tidak mau?

BH : Bah, siapa pula yang tidak ngiler dengan kekuasaan. Adakah buaya menolak bangkai? Yang ada adalah buaya membungkam cicak. Tapi misalkan saja ada anomali, dengan kenyentrikan dan idealisme tertentu. Itu juga mudah diatasi. Ungkit kesalahan masa lalunya, sekecil apapun itu. Ancam eksistensi bisnisnya, matikan mereka secara perdata,  Gestapukan, teroriskan, mafiakan, pidanakan, kapeka kan atau apalah yang membuat mereka mendapatkan stigma dan hard time. Atau kalau mau  agak privat, ganggu keharmonisan tempat tidurnya. Angkat suaminya di dalam orbitmu, tetapi singkirkan isterinya sambil tetap buka peluang untuk merapat mengerling  melalui anak dan para bedindenya. Sambil tetap senyam senyum di depan layar tivi tentunya.

PS : Wow, ini kan bukan jaman orde baru. Cara cara itu sih lumrah di jaman orba., tetapi ini kan sudah jaman reformasi. Jangan mimpi bung dapat memobilisasi dan mengatur tone dan harmoni paduan suara politik lagi, seperti dulu.

BH : Sejarah berulang Bung. Pante Rei, Le historia la repetia. Kita harus mengkondisikan seperti jaman orba dulu. Mulailah dengan penyeragaman. Misalnya dengan penyeragaman pakaian batik sebagai pakaian kerja, juga aktifkan kembali darmawanita, atau darma pria bagi para karyawati. Ciptakan lagu lagu wajib. Buka jalur promosi lewat partai, sekondan, anak bini, bahkan ibu mertua. Ini lebih maju bung. Di Jaman orba tidak ada yang lewat mertua untuk makelar jabatan. Selanjutnya benahi peraturan. Tata Undang-undang kerahasiaan negara, undang-undang keharmonisan bernegara, hidupkan lagi penataran dan santiaji ala P4. Kuasai media dari hulu ke hilir. Kuasai bisnis, politik, kehidupan beragama, dan bersanggama atas nama pengawasan UU KDRT, maupun kehidupan militer. Kalau belum afdol? Ciptakan musuh bersama, mirip ganyang malaysia, ambalat dsb. Selain itu juga ambillah referensi sejarah dan peristiwa lain di dunia yang ada. Ini untuk menunjukkan betapa intelektualnya kita.

PS : Referensi sejarah dan peristiwa sejenis yang mana?

BH : Pada awal kemerdekaan, Konstitusi kita menganut sistem presidensial. Tokh beberapa bulan kemudian, negara ini mengangkat Syahrir sebagai perdana menteri, yang tidak ada di undang-undang dasar. Alasannya? Kebutuhan revolusi dan siasat perjuangan. Di Amerika saja, FDR tiga periode menjadi presiden, pada hal UUDnya jelas membatasi hanya dua periode. Alasannya? Panggilan sejarah di tengah belantara kecamuk perang jagad raya kedua. Rusia dan TimTim?. Presiden dan Perdana Menteri bergantian ibarat tukar guling. Kan mudah?. Di Singapura?. Ada suksesi, tetapi klan Lee tetap berkuasa, dan Lee Senior setelah lengser menjadi Menteri Senior, dan ketika penggantinya Gho Tok Chong lengser, Lee Senior menjadi Menteri Mentor, dan Go Tok Chong menjadi menteri senior. Tetapi all the real concentration of power ada pada sang Bapak Negara pendiri bangsa.

PS : apa relevansinya dengan perdebatan kita ini Bro?

BH : Maksud saya, just in case, saya tidak mampu meyakinkan semua pihak sesuai penafsiran di atas, untuk mendudukkan SBY lagi di 2014-2019 kita akan carikan jabatan baru yang kompetensi dan kewenangannya jauh melebihi yang dipunyai sekarang. Itu yang disebut plan B, dalam ilmu strategi perang bushido. Misalnya beliau kita tahbiskan menjadi Pengageng Ketua dewan pembina dan pemutus akhir urusan negara. Mirip mirip yang di China, Kuba atau Iran itulah. Di sana presiden bukan orang yang paling berkuasa lho. Tetapi itu, yang ketua dewan atau wali negara itulah.

PS : Nampaknya anda mulai ragu sendiri dengan penafsiran bung, soal jabatan dua periode itu.

BH : Bukan demikian, tetapi politik, pada dasarnya adalah poolitjik. Pool untuk segala yang litjik. The art of impossibility. Sesungguhnya saya masih percaya, rakyat mudah dimobilisasi. Bangsa ini ingatannya pendek. Memori kolektifnya seragam, dan agak melankolis. Apabila seluruh bangsa lewat perwakilan mayoritas di lembaga-lembaga negara menginginkan beliau kembali untuk melanjutkan kepemimpinan 2014 sambil mempersiapkan trah penerus wangsit citra pulung keprabon, sebagai kelanjutan dan metamorfosa dinasti Brawijaya, siapa yang keberatan?. Negara asing?. Neolib lu. Apa urusannya negara asing dengan rumah tangga sendiri. Tokh juga yang penting kita setia menghamba dan melayani kepentingan kapital, sumber daya, dan pasar mereka. Kita tinggal memobilisasi kebulatan tekad ala orde baru dulu. Mumpung para punggawanya seperti bung gafur, kang harmoko masih hidup kita tidak ada salahnya berguru kepada mereka meminta kiat kiatnya. Kita akan bersuara lantang : Demokrasi, hanyalah salah satu alat, bukan tujuan ! Demokrasi tidak satu jenis. Ada demokrasi ala barat, ada demokrasi model kami. Tujuan kita adalah membangun dan mencapai negara yang makmur gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo, sejahtera hayu ning dunia akhirat. Kita memiliki jalan dan elan demokrasi tersendiri. Kita bukan negara barat, kita bukan neolib, bukan kapitalis, bukan sosialis. Kita adalah kita. Berdiri di atas kaki sendiri, tiarap di atas perut orang lain. Kita serahkan secara sadar dan bulat serta harap harap cemas, kedaulatan kita ke tangan sang satria piningit, yang dikhususkan dan dikuduskan menjadi barokah buat bangsa kita, banzai, hiduplah beliau, sejahtera dan makmurlah para kerabat keluarga dan masyarakat umum. Pimpinlah bangsa ini, Tuan beserta keturunan tuan paduka yang terpilih. Kami lebih mengutamakan kepemimpinan yang stabil dan berlanjut, serta penuh karya dan kersa. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Kami lebih mengutamakan kepastian dan keterujian serta keteladanan, daripada hingar bingar pemilu yang memboroskan uang dan sumber daya yang tidak perlu. Kami sudah capek Pak. Kami sudah tiba pada periperal asa yang nisbi.” Begitulah kita teriakkan setiap pagi dengan takzim di tengah tengah perkumpulan, sekolahan, majelis maupun media massa. Ini bukan proses cuci otak, tetapi lebih kepada upaya pengharmonian jagat makro dan jagat mikro serta manunggalnya pemimpin, umara, umat dan rakyat sesuai dengan kepribadian bangsa tercinta.

PS :Ngomong-ngomong Bapak ini sebetulnya siapa ya ?

BH : Saya kan agen dari Tjikeas, Bro

PS : ?? !

 

Jakarta, 14 Oktober 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s