Perdagangan Bebas Kawasan Asia dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia

Perdagangan Bebas Kawasan  Asia dan Pengaruhnya terhadap  Perekonomian Indonesia

Sampe L. Purba

Latar Belakang

Kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Di jantung kawasan Asia Tenggara, terdapat 10 negara ASEAN, yang dalam tahun 2015 akan menjadi Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), yang akan kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, harmonis secara budaya dan bertanggungjawab secara sosial[1]. Bank Dunia memprediksi, bahwa pada tahun 2050 kawasan Asia akan mendominasi hingga separuh dari produk domestik bruto dunia, dan dihuni 60% penduduk dunia[2].

Sementara itu, dalam rangka persiapan menuju masyarakat Asia Timur, ASEAN bersama 6 negara mitra utama (Jepang, Cina, India, Korea Selatan, Australia, dan Australia), telah bertekad untuk mengambil langkah-langkah nyata. Dalam pertemuan ASEAN + 6, di Philippina, telah bersepakat untuk pertama, menggunakan ASEAN sebagai kekuatan pendorong untuk integrasi ekonomi, kedua, berorientasi bisnis dengan mendirikan badan yang akan mengimplementasikannya, serta bahkan membuka regionalisme untuk berkontribusi ke liberalisasi global[3]

Persoalannya adalah apa persiapan dan kesiapan Indonesia menghadapi era tersebut, dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi dan membawa manfaat kepada Indonesia.

Pembahasan

Cina, Jepang dan Korea Selatan adalah kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik. Ketiga negara tersebut bekerja sama untuk menghilangkan hambatan investasi, mengatur protokol serta perlindungan investasi ketiga negara tersebut[4]. Sekalipun ada isu sensitivitas sejarah dan klaim teritorial, tetapi hal tersebut tidak menghalangi ketiganya untuk bekerja dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan pasar bebas di Asia[5].

Tabel berikut ini[6] menunjukkan perbandingan indikator kekuatan ekonomi ketiga negara tersebut :

 

 

Berikut ini adalah tabel perbandingan indikator ekonomi Negara ASEAN dgn negara maju[7] :

Masyarakat Ekonomi Asean yang akan merupakan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015, memiliki karakteristik berikut : a. Merupakan basis pasar dan produksi tunggal, b. Kawasan ekonomi dengan persaingan tinggi, c.kawasan dengan pengembangan ekonomi yang diberi kesempatan yang sama, d. Kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi gobal.

Tantangan bagi Indonesia

Masyarakat ekonomi ASEAN meliputi kerja sama yang luas seperti pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan akan kualifikasi profesional, konsultasi yang erat terkait kebijakan makro ekonomi dan keuangan, pengaturan perdagangan, konektivitas komu nikasi dan perkuatan infrastruktur, pengembangan transaksi elektronik, penguatan industri di kawasan yang memungkinkan untuk memajukan sumber-sumber regional, penguatan sektor swasta sebagai pendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Singkatnya, pasar masyarakat asean akan mentrasformasikan kawasan ini dengan pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, tenaga trampil, dan arus modal.

Dengan adanya pasar terintegrasi yang demikian, maka Indonesia menjadi terbuka dalam persaingan dan pertarungan ekonomi bebas, dengan negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk secara gradual dengan Cina, Korea Selatan dan Jepang, di dalam kerangka AFTA (Asian Free Trade Area).

Sistem  pemerintahan Indonesia, dalam era Undang-undang Otonomi Daerah (UU 32 thn 2004), menganut mazhab hampir seluruh kewenangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan memperkenalkan persaingan antar kabupaten kota. Dengan adanya kesenjangan antar kabupaten/kota di satu sisi, serta diperhadapkan dengan persaingan terhadap pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan tenaga profesional dari berbagai negara, tanpa hambatan apapun. Hal ini akan dapat melemahkan atau bahkan mematikan potensi yang ada di daerah. Misalnya, perusahaan menengah kecil di pedalaman kabupaten di Provinsi Riau akan bersaing dengan perusahaan dari negara Singapura, atau Jepang yang infrastruktur, permodalan dan keahlian manajerialnya lebih baik. Demikian juga dengan persaingan antar profesi, misalnya perawat, dokter, notaris, pengacara, sekolah dan lain-lain.

Bahkan hal ini dapat mendorong “inflasi” fasilitas kepada pemodal asing. Masing-masing daerah akan berusaha memberi kemudahan secara bersaing dengan daerah lainnya kepada perusahaan asing untuk menarik investasi. Isu lingkungan, keamanan, konservasi dan kualitas kehidupan dapat tergeser untuk kepentingan persaingan tersebut.

Adanya pasar terintegrasi, membuat negara negara pada dasarnya telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada rezim pasar bebas tersebut. Termasuk diantaranya adalah standardisasi, kuota,  pengawasan kualitas barang dan jasa, pengawasan ketat atas subsidi, tarif, pajak dan preferensi. Nasionalisme untuk lebih mencintai produk dalam negeri, adalah sebuah utopia. Konsumen yang rasional, hanya akan membeli barang dan jasa dengan tingkat kualitas lebih baik pada harga yang lebih murah.!!!

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi daya saing, berdasarkan Global Competitiveness Index thn 2012, index daya saing Indonesia, hanya nomor 50, berada di bawah Thailand (38), Malaysia (25), Brunai (28), Singapore (2), Jepang (10), Korea Selatan (19), Cina (29). Global competitiveness index, yaitu Parameter daya saing yang dibuat oleh World Economic Forum, meliputi 12 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar uang, kesiapan teknologi, besar pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi. Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain di kawasan, termasuk negara Asean sendiri.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan untuk perbaikan yang signifikan dalam dua tahun ke depan, maka hampir pasti Indonesia akan tergilas dan tergerus, karena akan kalah bersaing dengan barang, jasa dan ekspertise negara lain di kawasan. PDB Indonesia sebagai indikator makro boleh bertumbuh dan bertambah, tetapi angka tersebut adalah angka yang akan menyesatkan, karena PDB adalah ukuran produksi bruto di satu negara, terlepas yang memiliki faktor produksi tersebut adalah warga negara asing.

Indonesia termasuk negara yang sangat siap untuk menyambut liberalisme pasar bebas dari sisi perundang-undangan, namun tidak memiliki kesiapan sama sekali dari sisi operasional praktis. Hal ini misalnya ditandai dengan terbitnya undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007, yang antara lain menyatakan Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia (pasal6). Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing (pasal 8)., hak atas tanah untuk Hak Guna Usaha selama 95 tahun (pasal 22). Memberikan akses dan persamaan yang seperti ini, semestinya harus dipersamakan dulu kemampuan relatif para pemain. Mempertemukan raksasa ekonomi dengan infant industry misalnya, hanya akan membuat infant industri tersebut menjadi mangsa empuk buat perusahaan raksasa ekonomi. Hukum alam ‘the survival of the fittest, akan terjadi.

Kesimpulan

Globalisasi adalah suatu keniscayaan. Proyeksi kemajuan negara-negara di kawasan regional Asia Pasifik, tidak serta merta akan dapat mengangkat ekonomi Indonesia. Memperhadapkan usaha kecil, menengah dan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan terbatas, dengan perusahaan dengan kemampuan tinggi, hanya akan membuat perusahaan yang lebih lemah menjadi semakin lemah dan hilang. Efisiensi pasar yang ditunjukkan oleh indikator PDB dalam konteks demikian, hanya akan menjadi sebuah indikator yang menyesatkan. Untuk itu, diperlukan upaya keras seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk melakukan penataan kelembagaan, penyiapan perkuatan kepada pelaku usaha domestik, dan mempersiapkan aturan yang memungkinkan perlindungan kepada usaha kecil dan menengah serta infant industri.

 

Jakarta, Mei 2013

Sampe L. Purba


[2] ADB, Asia 2050 : Realizing the Asian Century, Manila, Philippines, 2011.

[3] East Asia Summit, Philippina 2007, sepakat membentuk Comprehensive Economic Partnership in East Asia, http://www.eastasiaforum.org/2009/05/15/asean6-as-a-step-towards-an-asian-economic-community/

[4] Dalam pertemuan 13 Mei 2012, ketiga Kepala Pemerintahan membahas dan menyelesaikan 27 isu yang menghambat investasi, dalam rangka Free Trade Area, setelah bertemu sebanyak 13 putaran dalam 5 tahun terakhir. http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cn

Algojo Demokrasi

Algojo Demokrasi

Sampe L Purba ;  Pengamat dan Pemerhati Media

SINDO, 06 Desember 2012

Algojo Demokrasi

Sampe L. Purba

Dalam sistem ketatanegaraan kita, terdapat satu lembaga yang dapat menegasikan undang-undang, baik keseluruhan atau sebagian, apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat, dan karenanya disebut negative legislator

Lembaga tersebut bernama Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi, beranggotakan sembilan orang arif bijaksana, negarawan cendekia yang sudah tidak memiliki pamrih apa-apa kecuali demi kemaslahatan bangsa dan negaranya. Anggota lembaga ini bagaikan manusia setengah dewa. Mereka memiliki imunitas tinggi terhadap tuduhan kriminal, kecuali tertangkap tangan. 

Sabda dan ucapannya mengikat seketika bagi pihak yang beperkara maupun tidak beperkara (erga omnes) melebihi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Mereka membuat mekanisme kode etik sendiri, dan lembaga konstitusi lain seperti Mahkamah Yudisial bahkan tidak berwenang untuk menguji etika, tata krama, dan peri laku profesional anggotanya. Hakim Konstitusi tidak dipilih oleh rakyat,tetapi lembaga tersebut dapat mengebiri seketika produk legislasi yang dihasilkan lembaga DPR dan presiden pilihan rakyat. 

Sudden death, algojo yang efektif. Karena itu akan sangat berbahaya apabila ada kalangan yang berhasil mengegolkan kepentingannya lewat lembaga ini dan memperoleh pengabulan putusan yang tidak cermat. Kalangan tersebut tidak perlu berjuang lewat DPR,cukup bergerilya dengan kamuflase bahasa yang santun, serta meyakinkan anggota lembaga untuk membatalkan produk undangundang. 

Harapan dan Kenyataan 

Pada 13 November 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 36/PUUX/ 2012, yang amarnya menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terhadap putusan tersebut, telah banyak beredar analisis dan komentar, dan mayoritas dapat menerima bahkan memuji putusan tersebut, sebagai putusan berani, nasionalis, dan visioner. 

Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Tetapi marilah kita lihat beberapa inkonsistensi dan kelemahan substantif dari putusan tersebut, baik dari sisi legal standing para pemohon, faktafakta persidangan,pertimbangan hukum dan amar putusan. Terdapat 42 kelompok yang mewakili pimpinan kelompok keagamaan, kelompok solidaritas juru parkir, pedagang kaki lima, dan perorangan yang tidak pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi yuridis dan mendasar mengenai bagaimana hak para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh pasal-pasal UU Migas yang dimohonkan untuk diuji. 

Bahkan tidak jelas hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Putusan ini sangat kabur dan tidak dapat membedakan antara fakta, opini, maupun ilusi. Kelihatannya cenderung mengambil opini dan keterangan yang diberikan oleh ahli dan saksi sebagai fakta.Tidak jelas hukum acara mana yang digunakan. Tidak ada crosscheck dan pembuktian yang cukup dalam sidang-sidang yang sangat dibatasi durasinya. 

Karena tidak cukupnya bukti tersebut, mahkamah mengambil jalan pintas dengan mengatakan “[3.13.14]. .. sekiranya pun belum ada bukti bahwa BP Migas telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa keberadaan BPMIGAS inkonstitusional.” Apakah dibenarkan menghukum dan menghakimi suatu lembaga hanya karena didasari alasan “karena berpotensi melanggar konstitusi pun bisa diputus oleh mahkamah sebagai perkara konstitusional”. 

Inilah tontonan pertimbangan hukum yang dapat dipersepsikan sebagai monster demokrasi.Siapa sebetulnya yang sudah mengonstruksikan dalam pikirannya menyatakan inkonstitusional BP Migas tanpa didukung bukti? Dalam ajaran hukum pidana, ada istilah “Actus non facit reum, nisi mens sit rea”, yang lebih kurang berarti kejahatan itu awalnya dari pikiran jahat. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, 

bahkan melebihi pasal-pasal yang dimohonkan (ultra petitum), termasuk di dalamnya membabat habis di batang tubuh maupun penjelasan UU Migas, yang menyebut- nyebut ada frase “Badan Pelaksana”.Karena sedemikian bablasnya, bahkan pasal yang menyangkut Pertamina pun dibatalkannya,termasuk untuk perbuatan hukum yang telah selesai di masa lampau (Pasal 61 dan 63). Mahkamah Konstitusi telah mempertontonkan secara efektif peran,fungsi,dan tajinya sebagai penafsir tunggal kebenaran. 

Penyembunyian dan Penyelundupan Pasal 

Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pemegang kuasa pertambangan adalah pemerintah. MK menyatakan bahwa keberadaan BP Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas, karena menganggap bahwa bentuk penguasaan negara terhadap migas hanya sebatas tindakan pengendalian dan pengawasan (pertimbangan 3.13.1). Dalam hal ini telah terjadi ketidakcermatan dan pembohongan publik.

Harapdicatat,bahwapembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kementerian yang membidangi kegiatan usaha minyak dan gas bumi maupun kementerian dan lembaga lain di Indonesia. Itu tertulis dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 UU migas. Bukan oleh BP Migas semata. Kuasa pertambangan, yakni wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, disebar kepada seluruh perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri (Pasal 1 ayat 21 UU Migas).

Perangkat negara inilah yang diberi mandat untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheerdaad),dan pengawasan (toezichthoudensdaad). BP Migas hanyalah salah satu perangkat dalam sistem pengelolaan kegiatan hulu migas di mana kadar negara sangat kuat. Karena menurut UU Migas, Kepala BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. 

Siapa sebetulnya yang mendegradasi makna penguasaan dan kedaulatan negara itu hanya tereduksi menjadi kegiatan pengendalian dan pengawasan semata? Publik berhak tahu dan yakin bahwa mereka berada di dalam garda pengawalan para hakim konstitusi yang adalah negarawan, para profesional mumpuni, dan para begawan keadilan yang tidak dapat disetir atau dibajak oleh pihak manapun yang mempunyai kepentingan lain, kecuali untuk pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Dan bukan di tangan seorang atau beberapa orang algojo demokrasi.

Terbit di Sindo, 6 Desember 2012

Mewaspadai internasionalisasi Persoalan Keamanan di Papua

Mewaspadai Internasionalisasi Persoalan Keamanan di Papua

Sampe L. Purba

Latar Belakang

Papua adalah kawasan Indonesia yang memiliki arti strategis bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Dalam buku putih pertahanan  Australia 2013 dinyatakan bahwa stabilitas dan keamanan Indonesia sangat penting bagi Australia. Stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di kawasan Asia Pasifik merupakan kepentingan bersama.[1] Pemerintah Australia mengakui Papua sebagai bagian dari kedaulatan teritorial Indonesia. Namun pihak masyarakat madaninya sebagian masih mencatat dan mempermasalahkan integrasi Papua ke Indonesia sebagai hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PePeRa) tahun 1961, merujuk pada Piagam Pengakuan Kedaulatan hasil Konferensi Meja Bundar di Amsterdam[2].  Internasionalisasi kasus Papua, ditandai dengan adanya pembukaan kantor resmi Organisasi Papua Merdeka di luar negeri[3]. Peran non-state actor dalam membentuk opini dalam menekan Pemerintah Australia, seperti dalam kasus Timor Timur yang lalu, patut mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan di Indonesia. Terutama yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai isu keamanan lokal, bereskalasi dan bertransformasi menjadi isu politik dan hak asasi manusia, dimana masyarakat internasional memiliki justifikasi untuk ikut campur.

Pembahasan

Papua, yang secara geografis berada di gerbang terdepan kawasan Pasifik memiliki arti strategis bagi Indonesia. Bahkan bagi Amerika Serikatpun, kawasan Asia Pasifik semakin penting. Untuk mengimbangi kebangkitan ekonomi, militer dan hegemoni Cina, strategi Pertahanan Amerika Serikat antara lain adalah dengan menempatkan lebih banyak armada perang di Asia Pasifik dibanding di kawasan Atlantik dengan perbandingan 60/40 di tahun 2020[4]. Dalam kunjungan Menhan dan Menlu Australia ke Jakarta tanggal 3 April 2013[5] yang lalu, Menlu Natalegawe menyatakan bahwa Indonesia dan Australia, tidak saja dua negara bersahabat tetapi adalah mitra strategis di kawasan.  Keamanan kawasan, perkembangan di Korea Utara dan masalah pengungsi termasuk dalam topik pembicaraan mereka.

Bulan Pebruari 2013 yang lalu ada 8 orang anggota TNI tewas akibat diserang gerombolan bersenjata di Papua. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa kalangan di Indonesia melihat bahwa hal tersebut adalah bagian dari rangkaian sistematis dari skenario untuk disintegrasi wilayah Indonesia menjadi beberapa negara[6],  sehingga hal ini harus disikapi secara serius dan bijak.  

Di awal bulan Mei 2013, Pemerintah Kota Oxford di Inggeris, mengizinkan dan menghadiri pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nota protes disampaikan Pemerintah RI, namun ditanggapi secara ringan oleh Pemerintah Inggeris dengan menyatakan bahwa mereka tidak berwenang melarang tindakan pemerintah kota., dan itu bukan kebijakan resmi Pemerintahnya[7].  Jawaban yang sama sering disampaikan pemerintah Australia, ketika dahulu Timor Timur sering dipersoalkan masyarakatnya.

            Mengingat peran strategis Inggeris di masyarakat Eropa dan badan dunia, Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun masyarakat Inggeris untuk membendung kemungkinan eskalasi kasus tersebut. Faktor kesejarahan, dimana pada era kolonialisme Indonesia pernah di bawah pemerintahan Inggeris pada zaman Raffles[8] yang banyak memperkenalkan kemajuan peradaban, perlu juga dimanfaatkan.

Usaha internasionalisasi yang dilakukan OPM harus disikapi secara tepat. Pimpinan OPM menggunakan kelompok lobi di luar negeri dan dapat bergerak dinamis dari Eropa ke Australia hingga ke markas komisi hak asasi manusia di PBB[9]. Taktik sejenis dahulu dilakukan oleh para pejuang Timor Timur, seperti Ramos Horta. Hal lainnya yang perlu diwaspadai adalah penegakan dan pemulihan keamanan yang harus terukur, manageable dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tugas negara untuk memelihara ketertiban dan keamanan, jangan sampai dipersepsikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia[10].

Papua, sebagai bagian dari Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain seperti galian tambang emas, tembaga, minyak dan  gas alam, kehutanan, dan perikanan. Investor yang dominan di Papua adalah dari Amerika Serikat (Freeport) dan Inggeris (BP). Ke depan, Pemerintah perlu menganekaragamkan asal negara investor.

Kebijakan Pemerintah selama ini dalam mengeksploitasi sumber daya alam adalah dengan  mengembalikan ke Papua dalam bentuk dana bagi hasil dengan alokasi persentase khusus yang lebih besar. Pendekatan dengan pemberian tambahan dana ke Pemda dalam bentuk dana otonomi khusus tidak akan efektif untuk mendidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya akan cenderung menjadikan masyarakatnya konsumtif dan rawan diselewengkan para elit[11]. Pendekatan otonomi khusus dengan penggelontoran sejumlah dana melalui elit institusi daerah, adalah mirip dengan yang dilakukan pemerintah Australia kepada masyarakat Aborigin penduduk asli Australia, yang secara dua mingguan diberi uang tunai (stipend). Tetapi sayangnya uang tersebut digunakan untuk membeli minuman-minuman beralkohol, terbukti di pagi harinya akan ditemukan banyak warga asli bergelimpangan tertidur di taman-taman kota.

Kebijakan ini sudah saatnya ditinjau. Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang memungkinkan sumber daya alam tersebut digunakan dan diproses di Papua. Sumber daya alam gas misalnya., sebagian terbesar adalah diekspor ke luar negeri. Sementara untuk tujuan domestik, disalurkan sebagai feed stock untuk fasilitas terminal terapung untuk kebutuhan listrik Jawa Bali. Hal ini ditempuh karena tidak ada industri besar yang memanfaatkannya di sana. Pemerintah harus mendesain kebijakan membangun infrastruktur, relokasi industri, insentif fiskal dan perpajakan untuk membangun industri semen, pupuk, pabrik kertas dan industri lainnya yang bahan bakunya dihasilkan di bumi Papua.

. Dalam masalah keamanan, penduduk dan masyarakat asli Papua harus banyak dilibatkan. Anak-anak muda Papua harus banyak didorong menjadi anggota militer dan pegawai instansi sipil yang disebar di wilayah lain Nusantara. Masyarakat Papua tidak boleh diperlakukan secara eksklusif, seperti Papua untuk Papua. Perekrutan warga Papua sebagai petugas pertahanan dan keamanan maupun pejabat sipil di luar Papua, dan sebaliknya menempatkan warga non Papua di Papua, akan mendorong pembauran alami dan menghilangkan rasa keterasingan mereka.

Mengingat sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih tertinggal di Papua bila dibandingkan dengan bagian lain Nusantara, maka pola rekrutmen, pembinaan dan pemberian kesempatan persaingan kepada warga Papua harus mempertimbangkan prefensi afirmatif. Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia orang Papua, dengan menyediakan sarana, pra sarana dan guru-guru untuk mendidik dan mempersiapkan mereka agar siap dan mampu bersanding dengan saudara di kawasan lain Nusantara. Pendekatan kebudayaan secara pas harus dilakukan untuk merangkul dan tidak membenturkan budaya lokal dengan budaya dari daerah lain di Indonesia[12]. Dominasi masyarakat pendatang dan budayanya hanya akan memudahkan pembangkitan sentimen di kalangan akar rumput masyarakat setempat.

Kesimpulan

Masalah Papua harus ditangani secara serius.  Pendekatan keamanan saja hanya akan jadi kontra produktif. Diperlukan pendekatan kesejahteraan dengan menempatkan warga Papua sebagai subjek. Pembauran masyarakat Papua dengan saudara di bagian lain Nusantara perlu dilakukan. Membangun Papua tidak sama dengan membangun di Papua. Yang diperlukan saat ini adalah membangun Papua.  Penyiapan sumber daya manusia untuk dapat bersaing sejajar dengan masyarakat lainnya harus dengan kebijakan afirmatif yang memberikan preferensi kepada masyarakat setempat. Mengantisipasi, menangani dan mewaspadai kasus-kasus harus dilakukan sedemikian rupa agar isu penegakan hukum dan ketertiban, jangan sampai bereskalasi menjadi isu Hak Asasi Manusia dan Politik, sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah lokal.


[1] Dalam buku putih pertahanan Australia th 2013, Indonesia disebut 32 kali, sementara Jepang disebut 20 kali, dan Inggeris hanya 11 kali.

[2] S.Burchill – West Papua and Australia’s Foreign Policy elite

[3] http://strategi-militer.blogspot.com/2013/05/kantor-opm-di-oxford-jangan-dianggap sepele. Penulis artikel ini mengungkapkan ada peran Rand Institute, yaitu suatu lembaga think tank yang memberikan masukan ke Pemerintah USA

[5] Pentingnya Indonesia bagi Australia terlihat antara lain bahwa Stephen Smith, dalam jabatannya sebagai Menteri telah delapan kali berkunjung ke Jakarta. Dalam pertemuan terakhir ini, beliau termasuk mengkonfirmasi kesediaan untuk menjual 5 unit pesawat C 130 H yang sudah dipensiunkan, bersama simulator dan sparepartnya kepada Pemerintah Indonesia.  http://www.minister.defence.gov.au/2013/04/04/ -minister-for-defence-completes-visit-to-indonesia/

[8] Sebagian dari peninggalan berharga Pemerintahan kolonial Inggeris di bawah Raffles di Indonesia adalah beberapa hutan dan kebon raya di Indonesia, mengingat minatnya sebagai ilmuwan biologi. Pendekatan mengasosiasikan ini dgn efektif dimanfaatkan negara-negara commonwealth. Misalnya, Malaysia sangat dibantu Inggeris dengan peta-peta  dalam sengketa Ligitan Sipadan dengan Indonesia

[10] Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), memiliki mandat dan mekanisme termasuk dengan special rapporteur yang memantau pelanggaran HAM dan merekomendasikan langkah internasional untuk mengatasinya. http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

[12] Konon, salah satu keberhasilan dari kolonial Belanda dalam perang Aceh adalah dengan pendekatan dan penaklukan budaya melalui budayawan Snouck Horanye.

Penyesuaian harga BBM – suatu pilihan kebijakan.. .

Penyesuaian harga BBM – suatu pilihan kebijakan.. . Mendesakkah dilakukan saat ini ?

Sampe L. Purba

Pendahuluan

Sistem APBN Republik Indonesia, menganut kebijakan untuk mencatat penerimaan dari minyak berdasarkan asumsi harga pasar. Hal ini untuk memberikan asas pemerataan distribusi sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.  Sementara itu harga jual BBM tertentu (BBM bersubsidi seperti premium, solar dan kerosin, LPG tabung 3 kg) ditentukan lebih rendah dari harga keekonomian yang sesungguhnya, berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah, seperti kemampuan daya beli masyarakat, dan lain-lain. Pertamina, diberi tugas oleh Pemerintah (Public Service Operation), untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia pada jumlah dan harga yang ditentukan oleh Pemerintah. Selisih antara produksi minyak dengan kebutuhan, dipenuhi dengan mengimpor minyak mentah dan produk BBM Pertamina mengolah minyak mentah, dan menyalurkan produk BBM ke seluruh Indonesia. Selisih antara harga jual dengan harga beli produk BBM + biaya pengolahan + transportasi + margin/ alpha Pertamina, ditagih ke Pemerintah.  Dalam sistem APBN,  selisih tersebut, dicatat sebagai beban APBN dalam pos subsidi BBM, yang dalam RAPBN tahun 2013 tercatat Rp. 193 triliun

Permasalahan dalam sistem APBN berimbang tersebut akan ada apabila terjadi dua hal, yaitu pertama asumsi kebutuhan BBM bersubsidi melebihi jumlah kuota yang diperkirakan dalam APBN., kedua, apabila harga pokok pembelian minyak mentah + produk BBM naik di pasar dunia.

Pembahasan

Berdasarkan monitoring APBN, diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan terlampaui sebanyak 2,5 juta kilo liter, atau senilai Rp. 12 triliun.  Salah satu cara mengatasi adanya bleeding di APBN adalah dengan menaikkan harga BBM, dan melakukan pembatasan BBM. Pembatasan tersebut nampaknya tidak mudah implementasinya, mengingat ada kebutuhan yang tidak dapat terhindarkan untuk BBM, dan juga kesulitan dalam pengawasannya. Yang menjadi masalah adalah apabila ada penyalah gunaan bbm bersubsidi, yang disalurkan kepada penggunan bbm non subsidi. Disparitas harga yang besar, dapat mendorong sebagian kalangan untuk memanfaatkan celah tersebut demi keuntungan arbitrage. Harga bahan bakar premium di Indonesia rp.4.500/ liter tergolong murah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya Negara Turki sekitar Rp23.000/liter, Jerman Rp19.000/L, Singapura Rp14.500/L, Inggris Rp21.000/L, Korea Rp17.000/L .

Dalam hal penyesuaian dengan menaikkan harga BBM telah dibuat, sehingga ada tersedia selisih dana., maka penggunaan selisih dana tersebut harus dicermati. Sepanjang penyesuaian harga bbm adalah untuk mengembalikan asumsi perhitungan hingga ke jumlah alokasi subsidi di APBN relatif tidak ada persoalan. Namun, apabila tujuannya adalah sekaligus untuk mengurangi beban subsidi di APBN akan ada problem terkait pengalokasiannya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional  berdasarkan UU 25 tahun 2004 , usulan anggaran dan program/ proyek  adalah dari Kementerian/ Lembaga, yang diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan. Menjadi pertanyaan, apakah apabila ada sisa anggaran, bagaimana penggunaannya. Dalam kurun waktu sisa kurang dari satu semester ke depan agak mustahil Kementerian/ Lembaga dapat mengusulkan program kerja baru. Apabila dipaksakan, maka urgensi, akuntabilitas dan relevansi program-program tersebut menjadi pertanyaan. Pengalaman empiris dalam Program Penyesuaian Infrastruktur Daerah, yang dalam proses pembahasan APBN mengutak-atik penghematan postur APBN secara artifisial dengan menaikkan asumsi penerimaan dan mengurangi asumsi pengeluaran dalam pembahasan anggaran, menunjukkan bahwa  pemaksaan program yang tidak ada dalam usulan awal Kementerian/ Lembaga, rawan untuk disalah gunakan, dan banyak tersangkut kasus hukum.

Sedangkan apabila, selisih dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat, maka akan menimbulkan komplikasi yang lain. Yang pertama adalah pemilihan dan penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi dana. Yang kedua adalah siapa yang akan menyalurkan. Apakah Pemerintah melalui aparatnya hingga ke tingkat desa, atau lembaga politik, seperti DPR yang dapat mengemas dalam label nama program mulia, seperti dana penguatan dan pengembangan konstituen, misalnya. Yang ketiga adalah, seberapa besar manfaat produktif dari uang tersebut bagi masyarakat, dalam hal harga-harga barang telah naik terlebih dahulu. Inflatory effect dari BBM memiliki sifat snowball yang tinggi.  atau malah tidak mendidik karena akan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif karena tiba-tiba mendapatkan uang tunai.

Jumlah APBN tahun 2013 adalah lebih kurang rp. 1.530 triliun. Sedangkan kemungkinan pelampauan anggaran subsidi adalah rp. 12 triliun. Jumlah tersebut hanya sekitar 9 % lebih tinggi dari asumsi awal., suatu diskrepansi yang secara umum masih wajar dalam logika perencanaan tahunan. Sedangkan terhadap nilai APBN, jumlah tersebut hanya  0.8% dari nilai APBN.  Maka wajar, kalau ada sebagian kalangan, termasuk di DPR yang mempertanyakan, apakah mendesak menaikkan harga bbm saat ini. Apakah penghematan yang tidak sampai 1% dari APBN seimbang dengan kesulitan dan komplikasi yang bakal dialami, baik dalam tataran implementasi, pengawasan maupun kompensasi ke masyarakat terdampak?. Apakah tidak ada pos-pos lain yang dapat diefisienkan?

Apabila harga BBM dinaikkan dalam waktu dekat, maka dampak besarnya akan terasa pada awal semester depan. Pada saat itu pengeluaran rumah tangga akan naik, karena tahun ajaran baru, dan juga menjelang bulan puasa/ lebaran. Kalau Pemerintah menjamin tidak akan ada inflatory effect yang signifikan, bagaimana caranya ?. Dalam teori dasar ekonomi, harga terbentuk sebagai interaksi penawaran dan permintaan. Mengingat keterbatasan kapasitas produksi nasional, tidak mungkin membanjiri pasar dengan menaikkan supply barang  secara drastis untuk menekan harga. Lalu apakah itu berarti kita akan melihat keran impor barang-barang akan dibuka untuk membanjiri pasar dalam rangka mengendalikan harga untuk menekan inflasi, pasca dinaikkannya harga BBM? Wallahu alam

Penutup

Untuk mengurangi beban Pemerintah, menurut penulis harus dilakukan secara konseptual, struktural, mulai dari hulu ke hilir. Salah satu penyebab subsidi ini adalah karena Pemerintah menanggung sendiri biaya distribusi BBM hingga ke pelosok-pelosok dengan harga yang sama. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut tidak dibebankan juga ke SPBU asing?. Kenapa SPBU asing diizinkan membuka outlet hanya di kota-kota besar yang memberi margin besar tanpa kewajiban membuka outlet hingga ke pelosok. Di sisi hulu, pemberian atau perpanjangan wilayah kerja pertambangan migas produktif hendaknya juga dikaitkan dengan kewajiban untuk membuka kilang pengolahan minyak mentah. Industri kilang minyak mentah tidak memberikan margin yang besar serta pengembalian investasinya lama. Hanya dengan mengkombinasikan kebijakan hulu –hilir secara konseptual terpadu, yang memungkinkan teratasinya persoalan subsidi  BBM ini. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan penyaluran gas, yang akan menjadi alternatif BBM di masa depan.

Adapun terhadap jawaban pertanyaan dalam judul tulisan ini, sepenuhnya diserahkan kepada pembaca.

Jakarta, 17 Mei 2013

Penulis adalah praktisi perminyakan, dengan tambahan disiplin ilmu hukum, ekonomi dan diplomasi.

Perkembangan politik dan ekonomi sosial di Spanyol – suatu perbandingan mengelola dinamika politik, ekonomi dan sosial di Indonesia

 

 

 

Perkembangan  politik dan ekonomi sosial di Spanyol – suatu perbandingan mengelola dinamika politik, ekonomi dan sosial di  Indonesia

 

Sampe L. Purba

 

Latar belakang

 

Spanyol – negeri matador dan juara sepak bola dunia – adalah sebuah negara dalam lingkup masyarakat Eropa yang dewasa ini dilanda krisis ekonomi dan moneter. Krisis tersebut membawa dampak besar terhadap perekonomian Eropa. European Union (Masyarakat Eropa) merupakan suatu pasar terintegrasi dengan kesatuan moneter, dan lalu lintas barang dan jasa yang bebas serta beberapa sistem hukum, standardisasi, dan kewajiban atas hukum-hukum yang mengikat sebagai konsekuensi keanggotaan di lembaga perwakilan dan judiciary Masyarakat Eropa (European Union)[1]. Krisis ekonomi Spanyol selain mengakibatkan banyaknya demonstrasi ketidak puasan dari masyarakat akibat standar hidup yang menurun dan angka pengangguran yang melonjak, dan pengurangan sistem jaminan sosial, juga memicu sentimen kedaerahan bahkan tuntutan permintaan merdeka dari beberapa daerah otonom.

Ada beberapa kesamaan antara kejadian di Spanyol yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan otonomi yang luas, krisis ekonomi yang dipicu oleh buble ekonomi di sektor property, kehidupan masyarakat muda yang hedonis, subsidi pemerintah yang terlalu masif kepada masyarakat.

Sistem politik dengan otonomi yang longgar dan permasalahannya.

Spanyol adalah Negara yang sistem pemerintahannya paling terdesentralisasi di Eropah. Negara itu terdiri atas 17 komunitas otonom yang membentuk 50 Provinsi. Seluruh Komunitas otonom memilih sendiri anggota parlemennya, Pemerintah daerah dan pejabat publiknya serta mengatur sendiri anggaran dan sumber daya yang ada. Tiga daerah dengan otonomi yang lebih luas adalah Catalonia, Basqua dan Galicia. Bahasa daerah ketiga daerah otonomi tersebut diakui resmi sebagai bahasa Nasional di samping bahasa Spanyol. Bahkan mereka memiliki korps polisi tersendiri. Beberapa kelompok ultra nasionalis dan radikal terdapat di provinsi-provinsi otonom tersebut.  Penduduk Spanyol yang berjumlah 47 juta jiwa terdiri dari 88% penduduk asli (Spaniards), dan 12 % imigran. Imigran berasal dari Amerika Latin (39%), Afrika Utara (16%), Eropa Timur 15% dan Sub-Sahara Afrika (4%).

Kemerosotan ekonomi di Spanyol

Spanyol tercatat sebagai salah satu negara maju  (developed country),  merupakan negara urutan ke tigabelas perekonomiannya berdasarkan gross domestic productnya[2]  dan tercatat sebagai negara kesepuluh tertinggi dalam index quality of life[3] pada tahun 2005. Integrasi dengan masyarakat Eropa, mendorong rendahnya suku bunga pinjaman. Hal ini mendorong tingginya pesatnya pasar properti di Spanyol yang ditopang oleh sistem tabungan perbankan daerah yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah [4]. Hal ini menciptakan  penciptaan lapangan kerja yang tinggi di pasar Eropah yang menarik banyak arus imigrasi.  Namun  pasar properti tersebut adalah seperti efek balon (property buble) , yang puncaknya meledak/ collapse  di tahun 2008.  Terdapat tingkat pengangguran yang tinggi, pada bulan Mei 2009 angka pengangguran mencapai 18, 7 % (37% untuk orang muda)., dan pada bulan April tahun 2013 naik terus hingga 27,2%[5] yang memicu demonstrasi besar-besaran.

Jatuhnya pasar properti dan konstruksi berimbas secara cepat ke krisis perbankan dengan kredit macet. Krisis perbankan di Bank bank Spanyol juga akibat peri laku pejabat perbankannya yang corrupt dan tidak prudent dalam mengelola manajemen perbankan[6]. Krisis perbankan tersebut dicoba diatasi oleh bank sentral Spanyol untuk menghindari efek menular  (contagion effect) ke negara Eropa lainnya, namun Bank Sentral Spanyol tidak kuat, sehingga menerima program  bail out dari  Bank Sentral Eropa pada tahun 2012. Otoritas Perbankan Spanyol meminta 100 million Euro, hanya untuk merekapitalisasi perbankannya, sedangkan untuk penyelamatan perbankan sendiri perlu 10 kali dari jumlah tersebut. IMF memonitor secara ketat persyaratan dan penggunaannya dalam program pemulihan perekonomian Spanyol[7]

Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 4,54%, industri 14,19%, Konstruksi 7,17% dan jasa 74,10%. Pariwisata adalah salah satu sumber primadona penggerak ekonomi Spanyol. Industri pariwisata di Spanyol merupakan  yang kedua tertinggi di dunia, yang menghasilkan hampir 40 milyar Euro di tahun 2006, atau lebih kurang 5% dari GDP.   Sektor ini memberi lapangan kerja langsung kepada sekitar 2 juta orang. Perekonomian Spanyol tertolong oleh sektor pariwisata yang terus bertumbuh, dan di bulan Agustus 2012 mencatat rekor kehadiran wisatawan sebanyak 7,9 juta orang[8].

Ketidak adilan dan sentimen isu Pusat – daerah

Di tengah krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan, daerah-daerah otonom menuntut otonomi yang lebih luas lagi. Dalam demonstrasi memperingati National Catalan Day,  sebanyak 1,5 juta orang dari keempat Provinsi di Catalan Autonomy berdemonstrasi menuntut parlemen daerah otonom untuk mengadakan referendum memisahkan diri dari Pemerintah Pusat Spanyol di Madrid. Mereka beranggapan bahwa Catalan , dengan ibu kota pusat kota mode, desain dan pariwisata  Barcelona adalah bagaikan sapi gemuk yang diperah susunya untuk kepentingan Spanyol[9]. Sekalipun berdasarkan undang-undang, referendum hanya boleh dilakukan parlemen Nasional, peristiwa dan sentimen tersebut merupakan ancaman terhadap integritas Spanyol[10] sebagai sebuah negara. Beberapa daerah menuntut untuk otonomi yang lebih luas, seperti di bidang pengaturan keuangan, keamanan wilayah, dan sistem hukum lokal.

Penutup

Hikmah pelajaran yang dapat diambil Indonesia

Indonesia, dalam banyak hal memiliki pengalaman kesejarahan dan peristiwa kontemporer yang mirip dengan Spanyol. Indonesia pernah mengalami kejayaan kerajaan Nusantara di masa lampau. Kemudian berada di bawah rezim otoriter yang stabil secara politik dan berkembang pesat secara ekonomi. Struktur ekonomi yang rapuh kemudian melahirkan krisis moneter yang diikuti dengan campur tangan IMF untuk menata berbagai sektor perekonomian. Hal ini dilanjutkan dengan penataan sistem politik termasuk dengan demokratisasi dan  otonomi yang sangat luas kepada daerah-daerah.

Bank Indonesia telah memperingatkan bahwa saat ini ada indikasi sektor property Indonesia juga overheated. Pertumbuhan sektor property tercatat 48% di bulan Pebruari 2013 berpotensi memberi efek bubble[11].

Kesalahan manajemen perbankan, korupsi yang meluas dan sentimen kedaerahan yang dipicu rasa ketidak adilan dan   yang tidak dikelola dengan baik, merupakan bibit bibit disintegrasi yang perlu diwaspadai. Penggunaan kata “daya saing” dalam Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut penulis – sejatinya – adalah merupakan ideologi liberalisme yang bertentangan dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Persandingan lebih baik dari persaingan, Upaya mengejar keunggulan dan prestasi  yang merupakan jati diri bangsa Indonesia hendaknya dilakukan dengan kerja sama, persandingan antar daerah dan sektor, bukan dengan semangat persaingan.

 

 

Jakarta,       Mei  2013


[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_Index. Indeks ini mengukur 9 variabel  kualitas kehidupan. Indonesia tercatat  pada urutan ke 71

[4] http://www.bbc.co.uk/news/business – Spain regional government – how they got into trouble

[10] Daerah otonomi Basque misalnya, lebih mengasosiasikan dirinya dengan kultur Perancis. Sementara daerah otonomi Catalonia, banyak mewarisi peradaban Yunani. Untuk Indonesia., potensi yang sama juga ada, sehingga harus dikelola dengan baik. Aceh di ujung Barat, pada zaman dahulu banyak berhubungan historis dengan kekaisaran ottoman di Turki (bdk dasar bendera yg msh memiliki kemiripan)., sementara Papua di ujung Timur, juga memiliki latar kesejarahan dan keetnikan yang agak berbeda. Hal seperti ini harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, demi terpertahankannya integritas tanah air.

[11] http://lampost.co/berita/bank-indonesia-sektor-properti-berpotensi-bubble-. Krisis perbankan yang diikuti krisis ekonomi di Amerika Serikat thn 2009, adalah karena pukulan di sektor properti akibat subprime mortgage yang terlalu eksesif. Pinjaman diberikan ke sektor property, yang pengembaliannya diharapkan dari utilisasi penggunaan properti tsb dgn mengasumsikan pendapatan yad dpt membiayai kredit baru.

Masalah politik dan keamanan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia

Masalah politik dan keamanan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia

Sampe L. Purba

Latar Belakang

          Indonesia, sebagai negara berdaulat adalah bagian dari komunitas Internasional. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, selain memiliki tanggungjawab internasional, Bangsa Indonesia juga diperhadapkan dan dipengaruhi oleh konstelasi politik dan keamanan global. Konstelasi tersebut harus diantisipasi dan direspon dengan kewaspadaan nasional sehingga konsepsi dalam bentuk kebijakan, strategi dan upaya yang ditempuh dapat diterapkan secara proporsional sejalan dengan kepentingan dan tujuan nasional[1]. Beberapa isu global politik dan keamanan dewasa ini adalah peranan non state actor, perubahan tatanan ekonomi, terorisme, money laundering, hak asasi dan lain-lain.  Tulisan ini akan mengulas sebagian dari isu-isu global utama di bidang politik dan keamanan yang harus diantisipasi oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Perlu disampaikan bahwa isu politik dan keamanan pada titik tertentu merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi.

Pembahasan

  1. Peran non state actor (NSA) dalam mempengaruhi kebijakan publik.

NSA adalah kelanjutan dan reinkarnasi modern dari ideologi pasar bebas[2], yang pada hakekatnya menginginkan campur tangan minimal dari negara dalam kehidupan masyarakat yang hanya dibatasi pada pertahanan negara, hukum dan ketertiban serta pelayanan publik. NSA adalah entitas yang berpartisipasi dan bertindak dalam hubungan internasional, berupa organisasi dengan kekuasaan dan pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi dan mendorong perubahan, sekalipun tidak merupakan bagian dari institusi resmi pemerintahan[3].  NSA dapat mewujud dalam perusahaan multi nasional, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang sering menyuarakan isu hak asasi, demokrasi, kesetaraan gender, lingkungan dan post modernisme.

      NSA juga merupakan kelompok lobi dan pemodal yang efektif di badan-badan dunia seperti di IMF, WTO. International Justice Court, dan Badan Kerja Sama dunia lainnya. Adanya globalisasi yang memfasilitasi arus barang, modal dan jasa lintas negara, mengharuskan adanya standardisasi mutu, proses dan aturan. Melalui celah ini, NSA akan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Misalnya, komoditas hasil alam atau hasil industri dari suatu negara yang tidak lolos sertifikat ramah lingkungan akan dihalangi, dibatasi dan didiskriminasi untuk masuk di pasar global.

Jejak NSA dalam perundang-undangan Indonesia dapat ditelusuri dari paket per UU an yang terbit semasa reformasi [4]. Berbagai paket perundang-undangan di bidang politik, otonomi daerah, peradilan, niaga dsb merupakan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi. Bahkan perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, pada tahun 2005    adalah difasilitasi oleh non state actor, yaitu  Crisis Management Initiative[5], satu LSM yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia yang mengantarkannya mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2008.

Bercermin dari hal tersebut, isu-isu nasional dan lokal seperti  konflik dengan masyarakat lokal di Papua, bendera lokal di Aceh, isu lingkungan di Sulawesi, konflik masyarakat setempat dengan pendatang eks transmigran di Lampung dan sebagainya harus disikapi secara bijak, tepat, firm dan komprehensif untuk menghindarkan internasionalisasi kasus tersebut. Pemimpin tingkat nasional harus peka dan tanggap untuk tidak diombang-ambingkan oleh hal demikian.

 

  1. Krisis keuangan di kawasan Eropah

Sejak tahun 2008 terjadi krisis keuangan di sebagian Negara Eropah utamanya Yunani dan Spanyol. Di tahun 2012 rasio defisit-to-GDP di spanyol adalah 10,6% dan di Yunani 10 %, dengan tingkat pengangguran di atas 25%[6]. Apabila tidak ada stimulan dan paket ekonomi baru, hal tersebut akan mempersulit pulihnya perekonomian kawasan. Saat ini, Indonesia mencatat surplus dalam neraca perdagangan dengan mitra dagang Eropah. Catatan Biro Pusat Statistik pada bulan Januari 2013[7] menunjukkan Neraca Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, mencatat surplus 221, 5 juta dolar AS.  Kondisi keuangan di Eropa ini patut mendapat perhatian dari Indonesia, mengingat dengan mitra dagang lain seperti Cina misalnya, Indonesia mencatat defisit 899,5 juta AS, dan dengan Thailand defisit 319,4 juta dolar AS. Perhatian dan stimulan ekonomi untuk pemulihan Eropa dapat berdampak pada berkurangnya volume perdagangan dengan Indonesia, yang membawa pengaruh kepada industri dalam negeri, termasuk untuk absorpsi tenaga kerja di industri.

 

  1. Perubahan lanskap politik di kawasan Timur Tengah[8]

Pergantian beberapa rezim belum lama ini di Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab Spring, menarik untuk dicermati. Tunisia, Mesir, Libya, Turki dan beberapa negara lainnya termasuk Suriah yang sedang bergolak, secara umum menunjukkan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap arus utama penguasa. Berbagai isu yang menyertainya seperti ketidakpuasan kepada monarki absolut, hak asasi, perlawanan daerah terhadap pusat, isu pemurnian ajaran agama, demokratisasi dan lain-lain merupakan fenomena yang dapat menginspirasi berbagai kalangan di negara lain. Di tengah pergulatan internal tersebut, negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan strategis baik dalam bentuk pengamanan investasi, energi, sekutu strategis turut menambah kompleksitas permasalahan. Persoalan politik yang bercampur dengan sentimen keagamaan merupakan isu yang patut mendapatkan perhatian dari pemimpin Indonesia.

  1. Peningkatan suhu politik di kawasan Asia Timur dan Laut Cina Selatan

Kemelut politik di Semenanjung Korea, secara langsung bersinggungan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Pasifik, termasuk dengan mitra dagang utamanya Jepang dan Cina. Korea Selatan yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan ini perlu mengantisipasi dampak dari pada ketegangan politik yang terjadi di sana[9]. Nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan meningkat secara signifikan, dari sekitar 11 milyar dolar di tahun 2007 menjadi sekitar 50 milyar dolar di tahun 2012. Apabila situasi politik dan keamanan tidak kondusif di kawasan itu, hal ini akan berpengaruh secara siginifikan kepada perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya juga berpengaruh kepada ketahanan nasional bangsa.  

Kawasan laut Natuna, selain adanya klaim tumpang tindih teritorial yang masih belum tuntas[10], adalah salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)[11], dimana lalu lintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kawasan samudera Hindia dengan South Pasifik sangat padat[12], sehingga perlu diwaspadai potensi lalu lintas jalur perdagangan illegal orang, drugs dan senjata, serta private military companies untuk pengamanan cargo dry maupun liquids.

Penutup

 Berdasarkan pembahasan di atas, nyatalah bahwa situasi di kawasan global, baik yang merupakan aksi masyarakat, tindakan politik atau non state actor, adalah hal-hal yang harus dapat diantisipasi, diwaspadai dan dikelola dengan baik masyarakat Indonesia terutama oleh para pemimpin di tingkat nasional. Perkembangan geopolitik di tingkat global di berbagai belahan dunia akan dengan mudah tertranformasi menjadi ancaman kepada ketahanan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional apabila tidak direspon dengan kepekaan yang pas, antisipatif dan terukur.

 

Jakarta,  Mei 2013

 

Sampe L. Purba


[1] Lemhannas RI, 2013,  Modul Kewaspadaan Nasional

[2] http://wiki.answers.com/Q/Three_roles_of_government  Adam Smith, The Wealth of Nations 1776

[4] Ini diawali dari white paper IMF dgn Pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi dan moneter dengan menyesuaikan arsitektur dan lanskap Perekonomian dan Politik Indonesia. http://www.bi.go.id/NRPencapaianWhitePaperBankIndonesiaTerus

[6] http://247wallst.com/2013/04/22/spain-and-greece-deficits-top-10/

://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=26089&thn=2013&name=br_040313_11.htm

[7]

[10] Tidak ada dalam pasal UNCLOS yang memberikan delimitasi zona ekonomi eksplisit dalam hal dua negara mengajukan klaim tumpang tindih, tetapi hanya menyatakan perlu dicarikan solusi yang adil. (ref. I Made Andi Arsana – Batas Maritim antar negara, Gajah mada University Press, 2007 hal. 47)

[11] implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985

[12] US EIA memperkirakan 14 juta barel minyak mentah per hari dan 6 Tcf LNG di thn 2011 melewati kawsan ini http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan paradigma dalam menyikapi globalisasi sosial budaya untuk kejayaan Indonesia

Perubahan paradigma dalam menyikapi globalisasi  sosial budaya untuk kejayaan Indonesia

Sampe L. Purba

  1. a.                  Latar Belakang

Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sejarah dan tradisi kebudayaannya dibandingkan dengan negara negara lain masih muda. Namun demikian, bangsa Indonesia telah berhasil digembleng dengan character building yang kuat oleh para founding fathers untuk membanggakan dan menghargai kebudayaannya pada posisi yang sejajar tegak dengan bangsa-bangsa lain.  Kebanggaan atas warisan budaya, di satu sisi adalah kekuatan bangsa. Namun demikian,  di sisi lain hal ini harus disikapi dengan hati-hati agar tidak tergelincir dengan nasionalisme semu yang terlalu mengagungkan budaya sendiri sehingga menolak untuk melihat apalagi mengakui bahwa banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari budaya bangsa-bangsa lain.

Bangsa Indonesia dalam tata pergaulan dunia harus tetap terbuka dan dapat menerima dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat Internasional, dengan interaksi yang akan saling mempengaruhi. Kemampuan untuk beradaptasi dan saling  mempengaruhi tersebut merupakan indikator kedewasaan suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

  1. b.                  Pembahasan

1). Beban kebesaran sejarah masa silam

Kebesaran dan keagungan budaya masa silam Indonesia sering disampaikan oleh para sejarawan dengan menunjuk kepada peninggalan kerajaaan Nusantara jaman dulu seperti candi Borobudur yang dibangun pada tahun 824 M[1], pada periode yang hampir sama mulainya peradaban kuno di Inggeris[2].  Tetapi kenyataan lanjutannya, ketika Inggeris sudah menjelma menjadi negara besar dan kuat, serta sistem hukum[3] dan bahasanya “diwakafkan” menjadi salah satu alat pemersatu peradaban manusia, posisi Indonesia dalam tata pergaulan dunia hampir tetap stagnan, yang antara lain dapat dilihat dari Human Development Index. 

Human Development Index (HDI)[4] adalah salah satu  indikator pembangunan manusia seutuhnya, yang merupakan perbandingan komparatif dari  indeks harapan hidup, pendidikan, melek aksara,  penghasilan, standar dan kualitas hidup antar bangsa.  Pada tahun 2012 Indonesia hanya berada pada urutan 121 dari 193 negara, jauh di bawah Palestina (urutan 110) atau Malaysia urutan 64. Sementara itu berdasarkan soft power index, yakni  suatu index yang ditemukan oleh Joseph Nye dari Universitas Harvard, yang mengukur kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lainnya berdasarkan kerja sama dan bukan pemaksaan, Indonesia berada di urutan ke duapuluh di antara negara-negara berkembang[5].  Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia secara budaya memiliki kemampuan mempengaruhi lingkungannya dengan baik. Namun demikian hal tersebut hanya dapat optimal apabila secara hard power, yang antara lain indikatornya adalah HDI.

2).  Sindrom sosial kegamangan budaya

Dalam beberapa hal, di Indonesia terdapat fenomena sindrom kegamangan budaya dalam menyikapi budaya modern. Gejala tersebut adalah alam bawah sadar  penolakan pengakuan atas kelebih hebatan inovasi dan kreasi bangsa lain.  Hal ini misalnya terlihat dari semangat yang mencoba membahasa lokalkan produk teknologi modern, dengan mencari padanannya pada bahasa kuno yang hampir punah. Kata effective dan efficient dari  bahasa Inggeris, yang mengukur unjuk kinerja suatu unit dalam organisasi modern hasil revolusi Industri, pernah diterjemahkan dengan sangkil dan mangkus. Demikian juga dengan disk dan mouse pada perangkat komputer, dicoba terjemahkan dengan cakram dan tikus, yang makna denotatif maupun konotatifnya jauh dari yang dimaksudkan[6]. Pada hal perbendaharaan kata dalam Bahasa Indonesia tidak cukup kaya sebagai bahasa teknologi. Contoh lainnya adalah  KUHP sebagai suatu sistem hukum Continental yang merupakan mainstream di dunia dan masuk melalui Belanda ke Indonesia berdasarkan asas konkordansi, sering dituding sebagai produk kolonialis. Dewasa ini ada diskursus untuk menggantinya dengan memperkaya warna lokal yang  memasukkan hal-hal kontroversial seperti pasal santet sebagai delik pidana.

Buku-buku sejarah resmi di Indonesia juga hanya melukiskan masa kolonial Belanda sebagai hal yang negatif dan penuh pemerasan serta kedengkian, tanpa menunjukkan bahwa ada blessing in disguise dimana  lewat proses kolonial itulah Indonesia mengenal industrialisasi, administrasi, sistem hukum modern serta cikal bakal wilayah negara Indonesia modern. Dan juga tanpa mempersalahkan raja-raja feodal lokal yang tetap menikmati keistimewaan di atas penderitaan rakyat. Sikap Indonesia ini berbeda dengan negara-negara bekas koloni Inggeris lainnya, seperti Malaysia,  India yang berdamai dengan masa lalunya dan mentranformasikannya menjadi sesuatu yang positif dalam kerja sama ekonomi dan budaya dalam bentuk persemakmuran/ common wealth . Kerja sama  tersebut membawa beberapa kemudahan seperti penetrasi pasar produknya di negara Barat dan kompatibilitas dengan sistem hukum modernnya. Penduduk Negara-negara eks koloni Inggeris juga memiliki daya saing lebih baik dari Indonesia, paling tidak dari segi bahasa, karena Bahasa Inggeris adalah bahasa resmi kedua yang diajarkan dan dipergunakan di negara-negara tersebut. Tidak ada akar kebencian yang diwariskan dalam budaya mereka.

 Pengenalan keIndonesiaan akan lebih mudah bagi Negara lain, apabila menggunakan bahasa atau istilah yang akrab di telinga masyarakat Internasional. Penggunaan nama “GARUDA” kepada flag air penerbangan Nasional Indonesia, misalnya. Menurut penulis itu bukan merupakan pilihan cerdas, sekalipun menunjukkan kegagahan filosofis patriotis budaya. Hal ini berbeda dengan Negara lain seperti Singapura, Malaysia, India, atau bahkan Cina, Jepang dan Perancis, menggunakan dan menonjolkan nama Negaranya sebagai flag air penerbangan nasionalnya, yang memudahkan orang asing mengasosiasikan pesawat terbang yang akan dicarinya kalau mau mengunjungi negara tersebut.

3). Adaptasi kebudayaan global sebagai cara untuk tetap unggul dalam modernisasi

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.[7]

            Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, maka dalam pandangan penulis, agar keberadaan Indonesia di percaturan Internasional semakin diperhitungkan, adalah dengan memahami, mengadopsi dan ikut mewarnai kebudayaan kontemporer. Pengaruh kebudayaan asing  dengan mudah masuk melalui kemajuan  jaringan teknologi komunikasi. Penerimaan dan adopsi kebudayaan asing ditambah dengan warna kearifan lokal, akan membuat kebudayaan yang berciri khas Indonesia lebih mudah diadopsi di Negara lain. 

            Apabila dianalogkan dengan teori natural selection dari Charles Darwin dalam  “the origin of species[8] , bahwa spesies yang dapat bertahan dan melewati rangkaian tantangan dan kekerasan alam, bukan spesies yang memiliki susunan molekul yang lebih kuat. Yang berjaya adalah mahluk yang memiliki kecerdasan alami dan fleksibilitas untuk merespon keadaan lingkungan sekitarnya yang berubah. Hal yang sama juga dapat terjadi pada globalisasi., dimana hanya individu dan anak bangsa yang secara cerdas menyesuaikan dan “ride over the wave” lah yang akan unggul dan dapat mewarnai kebudayaan dunia. Rides over the wave, hanya akan dapat dilakukan apabila bangsa Indonesia dibekali dengan ketangguhan kepribadian akan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menyaring dan mengadopsi pengaruh sosial budaya dari negara lain. Tanpa ketangguhan tersebut, budaya asing sepenuhnya akan menggilas dan berakibat pada “gone with the wind” di kancah globalisasi.

Kesimpulan

Globalisasi adalah suatu keniscayaan. Adaptasi individu dan penyesuaian ke lingkungan sosial yang berubah adalah kunci untuk berhasil. Indonesia pada dasarnya memiliki modal soft power index yang baik. Dalam era globalisasi, keunggulan lebih ditentukan oleh kemampuan menyaring, beradaptasi dan mengadopsi budaya asing daripada bertahan pada romantisme kejayaan masa lalu. Untuk dapat berperan dalam percaturan Internasional, maka kemajuan kualitas kemanusiaan yang tergambar dalam human development index yang tinggi adalah keniscayaan.

 

Jakarta, April 2013


[3] Mainstream sistem hukum di dunia adalah hukum Anglo Saxon dari Inggeris dan digunakan oleh hampir semua bekas koloni Inggeris, dan sistem Continental, yang berasal dari daratan Eropah.

[4] http:// en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

[6] Indonesia juga mencoba menawarkan arti Cyber dengan maya., namun komunitas  berakar bahasa  Melayu  di Asean, termasuk Indonesia sepakat menggunakan kata siber, yang diadaptasi secara cerdas oleh Malaysia.