Pengelolaan Sumber Daya Alam migas di kawasan Natuna _ LCS

Sampe L. Purba

  1. Pendahuluan

Minyak dan Gas Bumi (migas) adalah sumber daya alam strategis dan komoditas vital milik kolektif rakyat Indonesia, yang pengelolaannya mulai dari tahapan eksplorasi hingga eksploitasi memerlukan modal besar, teknologi tinggi, sarat resiko serta investasi jangka panjang. Gugusan kepulauan Natuna di Kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu perbatasan strategis  laut Indonesia dengan berbagai Negara dan salah satu jalur ALKI (alur laut kepulauan Indonesia) mengandung potensi sumber daya alam migas yang besar.  Atas pertimbangan resiko dan keekonomian, Kontraktor kontrak kerja sama migas di kawasan tersebut adalah perusahaan-perusahaan asing dari berbagai negara. Perusahaan Nasional belum ada yang menjadi operator pengelolaan migas di kawasan tersebut.

Negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan belum semuanya menyepakati batas-batas teritorial, zona tambahan dan zona ekonomis termasuk Cina sebagai salah satu kekuatan penting di kawasan, yang menegaskan klaim teritorial di Laut Cina Selatan, dan tumpang tindih dengan negara-negara lain[1]. Sedangkan kepentingan keamanan wilayah  dan kepentingan energi adalah dua hal yang sangat berkaitan[2] .                    Tulisan singkat ini akan membahas persoalan terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dalam  perspektif Wawasan Nusantara untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.   yaitu pertama pandangan geostrategi di kawasan Laut Cina Selatan, kedua formulasi kebijakan pengembangan migas di daerah perbatasan, dan  ketiga penerapan kebijakan kawasan khusus (special region).

  1. Pengelolaan Sumber Daya Alam migas di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dalam  perspektif Wawasan Nusantara
  1. Umum

Kawasan Laut Cina Selatan, di mana di dalamnya termasuk gugusan kepulauan Natuna, adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alam migas. Terdapat sekitar 18 kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di kawasan tersebut, namun tidak ada satupun yang dioperasikan oleh perusahaan negara atau nasional.

Kawasan laut Natuna, selain adanya klaim tumpang tindih teritorial yang masih belum tuntas[3], adalah salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)[4], dimana lalu lintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kawasan samudera Hindia dengan South Pasifik sangat padat[5], sehingga perlu diwaspadai potensi lalu lintas jalur perdagangan illegal orang, drugs dan senjata, serta private military companies untuk pengamanan cargo dry maupun liquids.

Kabupaten Natuna dibentuk dengan Undang-undang nomor  53 tahun 1999. Dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Natuna[6], tidak termasuk mengenai penjagaan keamanan dan integritas wilayah, tetapi lebih menekankan kepada masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hanya dalam tempo kurang dari 10 tahun, kabupaten tersebut telah dimekarkan  dengan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas[7]. Pemekaran itu sendiri, tidak terlepas dari  sumber daya alam migas yang akan dibagi hasilkan, sebagaimana terungkap dalam makna simbol kabupaten kepulauan Anambas[8]

  1. Pandangan geostrategi di kawasan Laut Cina Selatan

Geostrategi adalah rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demograsi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional[9].

Sarundajang (2011), menggambarkan paradigma baru geostrategi adalah adanya keterkaitan antara ilmu ekonomi, geografi dan strategi. Tiga variabel geografi, yaitu rute perdagangan, pusat sumber daya, dan batas-batas negara, akan menentukan nilai geopolitik suatu wilayah geografik[10].

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[11], mencermati pentingnya geostrategi di kawasan Laut Cina Selatan dengan memotret fenomena strategi dan kebijakan negara-negara di kawasan. Pembangunan dan pengembangan kekuatan maritim negara-negara Asean di kawasan, selain untuk menjaga integritas wilayah dari penyelundupan orang, senjata maupun barang, juga adalah untuk mengamankan kekayaan sumber daya alam di teritorial masing-masing. Salah satu tugas pokok militer Angkatan Laut Diraja Malaysia misalnya adalah menjaga kondusivitas kawasan laut Natuna yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.

India, dalam perimbangan kekuatan terhadap Cina, bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memastikan keamanan jalur perdagangan selat malaka hingga Laut Cina Selatan. Jepang, sebagai bagian utama untuk mengamankan jalur pasokan energi dan komoditas industrinya, secara rutin menugaskan Japan Coast Guardnya berpatroli mengawal armada dagangnya sebagai perwujudan dari hak melintas secara damai (sea lines of communication)[12]. Sedangkan Australia, sesuai dengan doktrin pertahanannya yang self-reliance membagi beban security nya dengan aliansi dan kerja sama pertahanan di kawasan.

Ketahanan Nasional Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Proses itu harus diwujudkan secara berkelanjutan sebagai konsepsi yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kepulauan Natuna sebagai bagian besar dari kawasan Laut Cina Selatan memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang merupakan milik kolektif nasional. Dikaitkan dengan aspek geostrategi untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam konstelasi global dan regional, pengelolaan sumber daya alam migas perlu diletakkan dalam kebijakan yang komprehensif, integral dan holistik dalam pengelolaan politik pemerintahan di kawasan, serta pembangunan wilayah dalam  perspektif wawasan nusantara.

  1. Aspek Geostrategi Pengelolaan Sumber Daya Alam migas di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dalam  perspektif Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah pemanfaatan konstelasi geografi Indonesia, dimana diperlukan wawasan benua sebagai pengejawantahan segala dorongan (motives) dan rangsang (drives) dalam usaha mencapai aspirasi bangsa-bangsa, dan tujuan negara Indonesia[13].  Wawasan nusantara adalah suatu wawasan yang bersifat nasional, yang dijadikan sebagai landasan konsepsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang secara visional dibentuk dalam dimensi pemikiran realita (kewilayahan) dan dimensi pemikiran fenomena (pemanfaatan), yang diorientasikan dalam perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan/ archipelago states[14].

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah kegiatan yang mengandung resiko yang tinggi, investasi besar, berdimensi jangka panjang serta teknologi tinggi. Satu sumur eksplorasi, misalnya dapat berbiaya hingga $ 100 juta, dengan tingkat keberhasilan rata-rata hanya 30%[15]. Selain itu, resiko operasi dan teknologi adalah juga tinggi. Kasus semburan lumpur dalam pemboran di Sidoarjo adalah salah satu contohnya. Kegiatan eksplorasi, pengembangan hingga komersial satu lapangan migas perlu waktu sampai 10 tahun. Untuk menjaga keekonomian perusahaan, Undang-undang  menetapkan jangka waktu satu Kontrak Kerja Sama migas berlaku untuk 30 tahun, dan dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun. Dengan pertimbangan rasional ekonomis, hanya perusahaan besar dan memiliki afiliasi teknis dan permodalan yang kuat yang mampu berinvestasi di kawasan yang memiliki resiko lebih tinggi, di laut lepas seperti kawasan Natuna.

Mengingat secara umum orientasi perusahaan hanyalah untuk mengejar keuntungan, serta afiliasi perusahaannya ada di negara lain yang kepentingan nasionalnya dapat berbeda atau bertentangan dengan kepentingan  Indonesia, maka adalah kurang sehat apabila di kawasan perbatasan, operasi pengelolaan migas hanya dilaksanakan oleh perusahaan asing.  Pengelolaan kawasan migas di perbatasan tidak semata-mata masalah perhitungan keuntungan ekonomi, tetapi tidak kurang pentingnya adalah untuk  mengintegrasikannya dengan penjagaan keutuhan wilayah, integrasi dengan perekonomian kawasan dan nasional, serta pelibatan komponen sumber daya nasional di daerah untuk mendukung ketahanan nasional di bidang ekonomi.

Negara perlu hadir di kawasan perbatasan untuk pengelolaan migas melalui perusahaan nasional. Agar perusahaan nasional mampu, mau dan pada akhirnya memiliki kompetensi manajerial, finansial dan teknologi, maka Pemerintah perlu memformulasikannya dalam kebijakan khusus sebagai bagian dari strategi nasional untuk penjagaan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Formulasi kebijakan tersebut berupa pemihakan afirmatif kepada perusahaan nasional seperti  pemberian insentif fiskal dan perizinan, pewajiban Perusahaan asing untuk join operation dengan perusahaan nasional, dengan kompensasi fiskal ekonomis,  perusahaan nasional di unsur manajemen serta alih teknologi dan fasilitas pendukung secara nyata untuk mendorong penguatan kapasitas nasional.

  1. Pemberlakuan kawasan pengembangan khusus

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah pada butir menimbang bagian a menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai undang-undang dasar NRI 1945, bahwa asas otonomi tetap memperhatikan prinsip keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.  Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang merupakan imperasi lanjut dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam prakteknya tidak selalu dapat saling melengkapi antara program Pemerintah Pusat dan Daerah, karena penjabarannya dalam bentuk RPJM-N dan RPJM-D adalah merupakan cerminan dari visi, misi dan program Presiden di tingkat nasional, dan kepala daerah yang memiliki prioritas yang berbeda-beda, yang tergantung kepada visi – misi dan platform partai pengusungnya.

Sejalan dengan pembahasan di atas, mengingat strategisnya kawasan perbatasan kepulauan Natuna, sudah saatnya ada  kebijakan khusus baik dalam sistem pemilihan kepala daerah, prioritas program pembangunan dan  pemberdayaan sumber daya  dan indikator kinerja yang  melampaui sekat sektor, kewilayahan dan periodisasi pertanggung jawaban jabatan dan pertimbangan ekonomi semata.

Model yang dilakukan Pemerintah Cina di kawasan ekonomi Shenzhen[16] di perbatasan timur, atau Xinjiang di perbatasan barat laut negara tersebut sebagai special economic region dapat dijadikan sebagai perbandingan. Shenzhen adalah kawasan ekonomi khusus di pantai Timur Cina, yang secara ekonomi lebih diintegrasikan dengan special adminitrative region Hong Kong, dengan pengaturan administrasi, perizinan dan keimigrasian yang berbeda dari Cina daratan pada umumnya.  Xinjiang di perbatasan barat laut Cina,[17] adalah kawasan otonomi khusus, terutama di bidang politik dan kebudayaan, karena kawasan tersebut secara kultur lebih dekat ke peradaban Asia Tengah seperti Kazakstan, Turki dan Afganistan.

Mengingat nilai strategisnya yang tinggi, sebagaimana dalam thesis Sarundajang yang telah dibahas di atas, maka perlakuan untuk kawasan Natuna harus bersifat khusus. Daerah itu perlu ditetapkan sebagai daerah khusus perbatasan. Kepala Daerahnya ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat, dengan penekanan utama menjaga keamanan dan integritas wilayah perbatasan. Latar belakang penugasan di militer yang berwawasan nasional, berideologi Pancasila serta telah teruji di berbagai medan penugasan merupakan alternatif pilihan[18]. Menteri Dalam Negeri, beserta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat baru-baru ini[19]  dalam rapat teknis TNI Manunggal Membangun Desa, pada 17 April 2013 yang lalu mengakui betapa untuk membangun kawasan perbatasan memerlukan kekhususan.

Sebagai kawasan khusus, pengelolaan sumber daya migas akan diintegrasikan dengan kepentingan nasional jangka panjang dalam spektrum konsepsi wawasan nusantara yang memiliki visi jauh ke depan, dalam rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan yang tidak akan tersandera oleh kepentingan jangka pendek elit politik setempat sesuai dengan visi-misi,  platform dan ideologi partai politik pengusungnya. Dimekarkannya kabupaten Natuna hanya dalam tempo kurang dari satu dasawarsa adalah lebih banyak merupakan cerminan akomodasi aspirasi politik lokal.

  1. Penutup
  2. Kesimpulan

1)     Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita nasional.

2)     Untuk mendorong peningkatan kapasitas nasional melalui pengelolaan migas di kawasan perbatasan, diperlukan kebijakan khusus sehingga perusahaan nasional dapat secara langsung bersama dengan mitra asing mengusahakannya dengan mempertimbangkan pembagian resiko dan alih teknologi dan kemampuan manajemen.

3)     Kawasan perbatasan Natuna yang secara langsung berhadapan dengan jalur perdagangan internasional, serta masih adanya potensi dan klaim tumpang tindih teritorial memerlukan penanganan dan kebijakan khusus baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun dalam kebijakan mengintegrasikan pembangunan kawasan dalam konteks wawasan nusantara.

  1. Saran

Mencermati hal-hal di atas, kepada Pemerintah melalui Lembaga TN disarankan agar :

1)     Melakukan kajian menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan  termasuk undang-undang migas untuk memberi kemudahan dan peluang bagi perusahaan nasional berkiprah secara sehat dan berdaya saing dalam pengelolaan migas di wilayah perbatasan

2)     Melakukan kajian komprehensif, integral dan holistik terhadap sistem pemerintahan di daerah perbatasan

3)     Bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dan Universitas membangkitkan penyadaran atas wawasan nusantara dalam rangka ketahanan nasional yang tangguh.

Jakarta, April 2013

Daftar Bacaan

Buku

I Made Andi Warsana, Batas Maritim Antar Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2013,  Modul Wawasan Nusantara

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2013, Modul Geostrategi dan Ketahanan Nasional

Michael T. Klare, Blood and Oil, Penguin books, London, 2004

S.H Sarundajang, Geostrategi, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011

Undang-undang

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau

Undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan  Anambas


[1] Alman Hesfas Ali, Dinamika di Laut Cina Selatan dan implikasinya terhadap Indonesia.

[2] DR. Susilo Bambang Yudhoyono, GEOPOLITIK KAWASAN ASIA TENGGARA : PERSPEKTIF MARITIM

[3] Tidak ada dalam pasal UNCLOS yang memberikan delimitasi zona ekonomi eksplisit dalam hal dua negara mengajukan klaim tumpang tindih, tetapi hanya menyatakan perlu dicarikan solusi yang adil. (ref. I Made Andi Arsana – Batas Maritim antar negara, Gajah mada University Press, 2007 hal. 47)

[4] implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985

[5] US EIA memperkirakan 14 juta barel minyak mentah per hari dan 6 Tcf LNG di thn 2011 melewati kawsan ini http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS

[6]Situs resmi Pemerintah Kabupaten Natuna  http://www.natunakab.go.id/en/download.html

[7] Undang-undang nomor 33 tahun 2008

[9] Lemhannas, modul Geo Strategi Indonesia, 2013, hal. 3

[10] S.H Sarundajang, Geostrategi, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 5 – 6

[11] DR. Susilo Bambang Yudhoyono, ibid.

[12] Banyak peperangan di dunia, termasuk perang dunia kedua dimana Jepang terlibat, adalah dipicu masalah keamanan dan ketersediaan energi. Ref. Michael T. Klare, Blood and Oil, Penguin Books, London 2004

[13]Lemhannas RI, Modul Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2013, hal.  25

[14] Ibid, hal. 39

[15] Tahun 2010 terdapat kejadian dry hole di 30 sumur dengan kehilangan investasi mencapai US$ 776 juta. Sedangkan di 2011, jumlah sumur dry hole mencapai 12 sumuur dengan total investasi yang hilang mencapai US$ 461 juta (ref. http://finance.detik.com/read/2012/02/02/)

[18] Connie R. Bakrie – pengamat kemaritiman  menyatakan bahwa dalam kondisi saat ini, militer tidak memiliki kesiapan optimal untuk mengintesepsi ancaman di kawasan Natuna, ref. ALKI :  Peluang dan ancaman bagi NKRI, http://maritimblog.blogspot.com

[19] Berdayakan militer dalam membangun daerah perbatasan (ref. www.wilayah perbatasan.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s