Masalah politik dan keamanan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia

Masalah politik dan keamanan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia

Sampe L. Purba

Latar Belakang

          Indonesia, sebagai negara berdaulat adalah bagian dari komunitas Internasional. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, selain memiliki tanggungjawab internasional, Bangsa Indonesia juga diperhadapkan dan dipengaruhi oleh konstelasi politik dan keamanan global. Konstelasi tersebut harus diantisipasi dan direspon dengan kewaspadaan nasional sehingga konsepsi dalam bentuk kebijakan, strategi dan upaya yang ditempuh dapat diterapkan secara proporsional sejalan dengan kepentingan dan tujuan nasional[1]. Beberapa isu global politik dan keamanan dewasa ini adalah peranan non state actor, perubahan tatanan ekonomi, terorisme, money laundering, hak asasi dan lain-lain.  Tulisan ini akan mengulas sebagian dari isu-isu global utama di bidang politik dan keamanan yang harus diantisipasi oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Perlu disampaikan bahwa isu politik dan keamanan pada titik tertentu merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi.

Pembahasan

  1. Peran non state actor (NSA) dalam mempengaruhi kebijakan publik.

NSA adalah kelanjutan dan reinkarnasi modern dari ideologi pasar bebas[2], yang pada hakekatnya menginginkan campur tangan minimal dari negara dalam kehidupan masyarakat yang hanya dibatasi pada pertahanan negara, hukum dan ketertiban serta pelayanan publik. NSA adalah entitas yang berpartisipasi dan bertindak dalam hubungan internasional, berupa organisasi dengan kekuasaan dan pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi dan mendorong perubahan, sekalipun tidak merupakan bagian dari institusi resmi pemerintahan[3].  NSA dapat mewujud dalam perusahaan multi nasional, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang sering menyuarakan isu hak asasi, demokrasi, kesetaraan gender, lingkungan dan post modernisme.

      NSA juga merupakan kelompok lobi dan pemodal yang efektif di badan-badan dunia seperti di IMF, WTO. International Justice Court, dan Badan Kerja Sama dunia lainnya. Adanya globalisasi yang memfasilitasi arus barang, modal dan jasa lintas negara, mengharuskan adanya standardisasi mutu, proses dan aturan. Melalui celah ini, NSA akan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Misalnya, komoditas hasil alam atau hasil industri dari suatu negara yang tidak lolos sertifikat ramah lingkungan akan dihalangi, dibatasi dan didiskriminasi untuk masuk di pasar global.

Jejak NSA dalam perundang-undangan Indonesia dapat ditelusuri dari paket per UU an yang terbit semasa reformasi [4]. Berbagai paket perundang-undangan di bidang politik, otonomi daerah, peradilan, niaga dsb merupakan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi. Bahkan perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, pada tahun 2005    adalah difasilitasi oleh non state actor, yaitu  Crisis Management Initiative[5], satu LSM yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia yang mengantarkannya mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2008.

Bercermin dari hal tersebut, isu-isu nasional dan lokal seperti  konflik dengan masyarakat lokal di Papua, bendera lokal di Aceh, isu lingkungan di Sulawesi, konflik masyarakat setempat dengan pendatang eks transmigran di Lampung dan sebagainya harus disikapi secara bijak, tepat, firm dan komprehensif untuk menghindarkan internasionalisasi kasus tersebut. Pemimpin tingkat nasional harus peka dan tanggap untuk tidak diombang-ambingkan oleh hal demikian.

 

  1. Krisis keuangan di kawasan Eropah

Sejak tahun 2008 terjadi krisis keuangan di sebagian Negara Eropah utamanya Yunani dan Spanyol. Di tahun 2012 rasio defisit-to-GDP di spanyol adalah 10,6% dan di Yunani 10 %, dengan tingkat pengangguran di atas 25%[6]. Apabila tidak ada stimulan dan paket ekonomi baru, hal tersebut akan mempersulit pulihnya perekonomian kawasan. Saat ini, Indonesia mencatat surplus dalam neraca perdagangan dengan mitra dagang Eropah. Catatan Biro Pusat Statistik pada bulan Januari 2013[7] menunjukkan Neraca Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, mencatat surplus 221, 5 juta dolar AS.  Kondisi keuangan di Eropa ini patut mendapat perhatian dari Indonesia, mengingat dengan mitra dagang lain seperti Cina misalnya, Indonesia mencatat defisit 899,5 juta AS, dan dengan Thailand defisit 319,4 juta dolar AS. Perhatian dan stimulan ekonomi untuk pemulihan Eropa dapat berdampak pada berkurangnya volume perdagangan dengan Indonesia, yang membawa pengaruh kepada industri dalam negeri, termasuk untuk absorpsi tenaga kerja di industri.

 

  1. Perubahan lanskap politik di kawasan Timur Tengah[8]

Pergantian beberapa rezim belum lama ini di Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab Spring, menarik untuk dicermati. Tunisia, Mesir, Libya, Turki dan beberapa negara lainnya termasuk Suriah yang sedang bergolak, secara umum menunjukkan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap arus utama penguasa. Berbagai isu yang menyertainya seperti ketidakpuasan kepada monarki absolut, hak asasi, perlawanan daerah terhadap pusat, isu pemurnian ajaran agama, demokratisasi dan lain-lain merupakan fenomena yang dapat menginspirasi berbagai kalangan di negara lain. Di tengah pergulatan internal tersebut, negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan strategis baik dalam bentuk pengamanan investasi, energi, sekutu strategis turut menambah kompleksitas permasalahan. Persoalan politik yang bercampur dengan sentimen keagamaan merupakan isu yang patut mendapatkan perhatian dari pemimpin Indonesia.

  1. Peningkatan suhu politik di kawasan Asia Timur dan Laut Cina Selatan

Kemelut politik di Semenanjung Korea, secara langsung bersinggungan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Pasifik, termasuk dengan mitra dagang utamanya Jepang dan Cina. Korea Selatan yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan ini perlu mengantisipasi dampak dari pada ketegangan politik yang terjadi di sana[9]. Nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan meningkat secara signifikan, dari sekitar 11 milyar dolar di tahun 2007 menjadi sekitar 50 milyar dolar di tahun 2012. Apabila situasi politik dan keamanan tidak kondusif di kawasan itu, hal ini akan berpengaruh secara siginifikan kepada perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya juga berpengaruh kepada ketahanan nasional bangsa.  

Kawasan laut Natuna, selain adanya klaim tumpang tindih teritorial yang masih belum tuntas[10], adalah salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)[11], dimana lalu lintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kawasan samudera Hindia dengan South Pasifik sangat padat[12], sehingga perlu diwaspadai potensi lalu lintas jalur perdagangan illegal orang, drugs dan senjata, serta private military companies untuk pengamanan cargo dry maupun liquids.

Penutup

 Berdasarkan pembahasan di atas, nyatalah bahwa situasi di kawasan global, baik yang merupakan aksi masyarakat, tindakan politik atau non state actor, adalah hal-hal yang harus dapat diantisipasi, diwaspadai dan dikelola dengan baik masyarakat Indonesia terutama oleh para pemimpin di tingkat nasional. Perkembangan geopolitik di tingkat global di berbagai belahan dunia akan dengan mudah tertranformasi menjadi ancaman kepada ketahanan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional apabila tidak direspon dengan kepekaan yang pas, antisipatif dan terukur.

 

Jakarta,  Mei 2013

 

Sampe L. Purba


[1] Lemhannas RI, 2013,  Modul Kewaspadaan Nasional

[2] http://wiki.answers.com/Q/Three_roles_of_government  Adam Smith, The Wealth of Nations 1776

[4] Ini diawali dari white paper IMF dgn Pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi dan moneter dengan menyesuaikan arsitektur dan lanskap Perekonomian dan Politik Indonesia. http://www.bi.go.id/NRPencapaianWhitePaperBankIndonesiaTerus

[6] http://247wallst.com/2013/04/22/spain-and-greece-deficits-top-10/

://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=26089&thn=2013&name=br_040313_11.htm

[7]

[10] Tidak ada dalam pasal UNCLOS yang memberikan delimitasi zona ekonomi eksplisit dalam hal dua negara mengajukan klaim tumpang tindih, tetapi hanya menyatakan perlu dicarikan solusi yang adil. (ref. I Made Andi Arsana – Batas Maritim antar negara, Gajah mada University Press, 2007 hal. 47)

[11] implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985

[12] US EIA memperkirakan 14 juta barel minyak mentah per hari dan 6 Tcf LNG di thn 2011 melewati kawsan ini http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s