Perkembangan politik dan ekonomi sosial di Spanyol – suatu perbandingan mengelola dinamika politik, ekonomi dan sosial di Indonesia

 

 

 

Perkembangan  politik dan ekonomi sosial di Spanyol – suatu perbandingan mengelola dinamika politik, ekonomi dan sosial di  Indonesia

 

Sampe L. Purba

 

Latar belakang

 

Spanyol – negeri matador dan juara sepak bola dunia – adalah sebuah negara dalam lingkup masyarakat Eropa yang dewasa ini dilanda krisis ekonomi dan moneter. Krisis tersebut membawa dampak besar terhadap perekonomian Eropa. European Union (Masyarakat Eropa) merupakan suatu pasar terintegrasi dengan kesatuan moneter, dan lalu lintas barang dan jasa yang bebas serta beberapa sistem hukum, standardisasi, dan kewajiban atas hukum-hukum yang mengikat sebagai konsekuensi keanggotaan di lembaga perwakilan dan judiciary Masyarakat Eropa (European Union)[1]. Krisis ekonomi Spanyol selain mengakibatkan banyaknya demonstrasi ketidak puasan dari masyarakat akibat standar hidup yang menurun dan angka pengangguran yang melonjak, dan pengurangan sistem jaminan sosial, juga memicu sentimen kedaerahan bahkan tuntutan permintaan merdeka dari beberapa daerah otonom.

Ada beberapa kesamaan antara kejadian di Spanyol yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan otonomi yang luas, krisis ekonomi yang dipicu oleh buble ekonomi di sektor property, kehidupan masyarakat muda yang hedonis, subsidi pemerintah yang terlalu masif kepada masyarakat.

Sistem politik dengan otonomi yang longgar dan permasalahannya.

Spanyol adalah Negara yang sistem pemerintahannya paling terdesentralisasi di Eropah. Negara itu terdiri atas 17 komunitas otonom yang membentuk 50 Provinsi. Seluruh Komunitas otonom memilih sendiri anggota parlemennya, Pemerintah daerah dan pejabat publiknya serta mengatur sendiri anggaran dan sumber daya yang ada. Tiga daerah dengan otonomi yang lebih luas adalah Catalonia, Basqua dan Galicia. Bahasa daerah ketiga daerah otonomi tersebut diakui resmi sebagai bahasa Nasional di samping bahasa Spanyol. Bahkan mereka memiliki korps polisi tersendiri. Beberapa kelompok ultra nasionalis dan radikal terdapat di provinsi-provinsi otonom tersebut.  Penduduk Spanyol yang berjumlah 47 juta jiwa terdiri dari 88% penduduk asli (Spaniards), dan 12 % imigran. Imigran berasal dari Amerika Latin (39%), Afrika Utara (16%), Eropa Timur 15% dan Sub-Sahara Afrika (4%).

Kemerosotan ekonomi di Spanyol

Spanyol tercatat sebagai salah satu negara maju  (developed country),  merupakan negara urutan ke tigabelas perekonomiannya berdasarkan gross domestic productnya[2]  dan tercatat sebagai negara kesepuluh tertinggi dalam index quality of life[3] pada tahun 2005. Integrasi dengan masyarakat Eropa, mendorong rendahnya suku bunga pinjaman. Hal ini mendorong tingginya pesatnya pasar properti di Spanyol yang ditopang oleh sistem tabungan perbankan daerah yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah [4]. Hal ini menciptakan  penciptaan lapangan kerja yang tinggi di pasar Eropah yang menarik banyak arus imigrasi.  Namun  pasar properti tersebut adalah seperti efek balon (property buble) , yang puncaknya meledak/ collapse  di tahun 2008.  Terdapat tingkat pengangguran yang tinggi, pada bulan Mei 2009 angka pengangguran mencapai 18, 7 % (37% untuk orang muda)., dan pada bulan April tahun 2013 naik terus hingga 27,2%[5] yang memicu demonstrasi besar-besaran.

Jatuhnya pasar properti dan konstruksi berimbas secara cepat ke krisis perbankan dengan kredit macet. Krisis perbankan di Bank bank Spanyol juga akibat peri laku pejabat perbankannya yang corrupt dan tidak prudent dalam mengelola manajemen perbankan[6]. Krisis perbankan tersebut dicoba diatasi oleh bank sentral Spanyol untuk menghindari efek menular  (contagion effect) ke negara Eropa lainnya, namun Bank Sentral Spanyol tidak kuat, sehingga menerima program  bail out dari  Bank Sentral Eropa pada tahun 2012. Otoritas Perbankan Spanyol meminta 100 million Euro, hanya untuk merekapitalisasi perbankannya, sedangkan untuk penyelamatan perbankan sendiri perlu 10 kali dari jumlah tersebut. IMF memonitor secara ketat persyaratan dan penggunaannya dalam program pemulihan perekonomian Spanyol[7]

Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 4,54%, industri 14,19%, Konstruksi 7,17% dan jasa 74,10%. Pariwisata adalah salah satu sumber primadona penggerak ekonomi Spanyol. Industri pariwisata di Spanyol merupakan  yang kedua tertinggi di dunia, yang menghasilkan hampir 40 milyar Euro di tahun 2006, atau lebih kurang 5% dari GDP.   Sektor ini memberi lapangan kerja langsung kepada sekitar 2 juta orang. Perekonomian Spanyol tertolong oleh sektor pariwisata yang terus bertumbuh, dan di bulan Agustus 2012 mencatat rekor kehadiran wisatawan sebanyak 7,9 juta orang[8].

Ketidak adilan dan sentimen isu Pusat – daerah

Di tengah krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan, daerah-daerah otonom menuntut otonomi yang lebih luas lagi. Dalam demonstrasi memperingati National Catalan Day,  sebanyak 1,5 juta orang dari keempat Provinsi di Catalan Autonomy berdemonstrasi menuntut parlemen daerah otonom untuk mengadakan referendum memisahkan diri dari Pemerintah Pusat Spanyol di Madrid. Mereka beranggapan bahwa Catalan , dengan ibu kota pusat kota mode, desain dan pariwisata  Barcelona adalah bagaikan sapi gemuk yang diperah susunya untuk kepentingan Spanyol[9]. Sekalipun berdasarkan undang-undang, referendum hanya boleh dilakukan parlemen Nasional, peristiwa dan sentimen tersebut merupakan ancaman terhadap integritas Spanyol[10] sebagai sebuah negara. Beberapa daerah menuntut untuk otonomi yang lebih luas, seperti di bidang pengaturan keuangan, keamanan wilayah, dan sistem hukum lokal.

Penutup

Hikmah pelajaran yang dapat diambil Indonesia

Indonesia, dalam banyak hal memiliki pengalaman kesejarahan dan peristiwa kontemporer yang mirip dengan Spanyol. Indonesia pernah mengalami kejayaan kerajaan Nusantara di masa lampau. Kemudian berada di bawah rezim otoriter yang stabil secara politik dan berkembang pesat secara ekonomi. Struktur ekonomi yang rapuh kemudian melahirkan krisis moneter yang diikuti dengan campur tangan IMF untuk menata berbagai sektor perekonomian. Hal ini dilanjutkan dengan penataan sistem politik termasuk dengan demokratisasi dan  otonomi yang sangat luas kepada daerah-daerah.

Bank Indonesia telah memperingatkan bahwa saat ini ada indikasi sektor property Indonesia juga overheated. Pertumbuhan sektor property tercatat 48% di bulan Pebruari 2013 berpotensi memberi efek bubble[11].

Kesalahan manajemen perbankan, korupsi yang meluas dan sentimen kedaerahan yang dipicu rasa ketidak adilan dan   yang tidak dikelola dengan baik, merupakan bibit bibit disintegrasi yang perlu diwaspadai. Penggunaan kata “daya saing” dalam Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut penulis – sejatinya – adalah merupakan ideologi liberalisme yang bertentangan dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Persandingan lebih baik dari persaingan, Upaya mengejar keunggulan dan prestasi  yang merupakan jati diri bangsa Indonesia hendaknya dilakukan dengan kerja sama, persandingan antar daerah dan sektor, bukan dengan semangat persaingan.

 

 

Jakarta,       Mei  2013


[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_Index. Indeks ini mengukur 9 variabel  kualitas kehidupan. Indonesia tercatat  pada urutan ke 71

[4] http://www.bbc.co.uk/news/business – Spain regional government – how they got into trouble

[10] Daerah otonomi Basque misalnya, lebih mengasosiasikan dirinya dengan kultur Perancis. Sementara daerah otonomi Catalonia, banyak mewarisi peradaban Yunani. Untuk Indonesia., potensi yang sama juga ada, sehingga harus dikelola dengan baik. Aceh di ujung Barat, pada zaman dahulu banyak berhubungan historis dengan kekaisaran ottoman di Turki (bdk dasar bendera yg msh memiliki kemiripan)., sementara Papua di ujung Timur, juga memiliki latar kesejarahan dan keetnikan yang agak berbeda. Hal seperti ini harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, demi terpertahankannya integritas tanah air.

[11] http://lampost.co/berita/bank-indonesia-sektor-properti-berpotensi-bubble-. Krisis perbankan yang diikuti krisis ekonomi di Amerika Serikat thn 2009, adalah karena pukulan di sektor properti akibat subprime mortgage yang terlalu eksesif. Pinjaman diberikan ke sektor property, yang pengembaliannya diharapkan dari utilisasi penggunaan properti tsb dgn mengasumsikan pendapatan yad dpt membiayai kredit baru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s