Penyesuaian harga BBM – suatu pilihan kebijakan.. .

Penyesuaian harga BBM – suatu pilihan kebijakan.. . Mendesakkah dilakukan saat ini ?

Sampe L. Purba

Pendahuluan

Sistem APBN Republik Indonesia, menganut kebijakan untuk mencatat penerimaan dari minyak berdasarkan asumsi harga pasar. Hal ini untuk memberikan asas pemerataan distribusi sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.  Sementara itu harga jual BBM tertentu (BBM bersubsidi seperti premium, solar dan kerosin, LPG tabung 3 kg) ditentukan lebih rendah dari harga keekonomian yang sesungguhnya, berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah, seperti kemampuan daya beli masyarakat, dan lain-lain. Pertamina, diberi tugas oleh Pemerintah (Public Service Operation), untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia pada jumlah dan harga yang ditentukan oleh Pemerintah. Selisih antara produksi minyak dengan kebutuhan, dipenuhi dengan mengimpor minyak mentah dan produk BBM Pertamina mengolah minyak mentah, dan menyalurkan produk BBM ke seluruh Indonesia. Selisih antara harga jual dengan harga beli produk BBM + biaya pengolahan + transportasi + margin/ alpha Pertamina, ditagih ke Pemerintah.  Dalam sistem APBN,  selisih tersebut, dicatat sebagai beban APBN dalam pos subsidi BBM, yang dalam RAPBN tahun 2013 tercatat Rp. 193 triliun

Permasalahan dalam sistem APBN berimbang tersebut akan ada apabila terjadi dua hal, yaitu pertama asumsi kebutuhan BBM bersubsidi melebihi jumlah kuota yang diperkirakan dalam APBN., kedua, apabila harga pokok pembelian minyak mentah + produk BBM naik di pasar dunia.

Pembahasan

Berdasarkan monitoring APBN, diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan terlampaui sebanyak 2,5 juta kilo liter, atau senilai Rp. 12 triliun.  Salah satu cara mengatasi adanya bleeding di APBN adalah dengan menaikkan harga BBM, dan melakukan pembatasan BBM. Pembatasan tersebut nampaknya tidak mudah implementasinya, mengingat ada kebutuhan yang tidak dapat terhindarkan untuk BBM, dan juga kesulitan dalam pengawasannya. Yang menjadi masalah adalah apabila ada penyalah gunaan bbm bersubsidi, yang disalurkan kepada penggunan bbm non subsidi. Disparitas harga yang besar, dapat mendorong sebagian kalangan untuk memanfaatkan celah tersebut demi keuntungan arbitrage. Harga bahan bakar premium di Indonesia rp.4.500/ liter tergolong murah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya Negara Turki sekitar Rp23.000/liter, Jerman Rp19.000/L, Singapura Rp14.500/L, Inggris Rp21.000/L, Korea Rp17.000/L .

Dalam hal penyesuaian dengan menaikkan harga BBM telah dibuat, sehingga ada tersedia selisih dana., maka penggunaan selisih dana tersebut harus dicermati. Sepanjang penyesuaian harga bbm adalah untuk mengembalikan asumsi perhitungan hingga ke jumlah alokasi subsidi di APBN relatif tidak ada persoalan. Namun, apabila tujuannya adalah sekaligus untuk mengurangi beban subsidi di APBN akan ada problem terkait pengalokasiannya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional  berdasarkan UU 25 tahun 2004 , usulan anggaran dan program/ proyek  adalah dari Kementerian/ Lembaga, yang diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan. Menjadi pertanyaan, apakah apabila ada sisa anggaran, bagaimana penggunaannya. Dalam kurun waktu sisa kurang dari satu semester ke depan agak mustahil Kementerian/ Lembaga dapat mengusulkan program kerja baru. Apabila dipaksakan, maka urgensi, akuntabilitas dan relevansi program-program tersebut menjadi pertanyaan. Pengalaman empiris dalam Program Penyesuaian Infrastruktur Daerah, yang dalam proses pembahasan APBN mengutak-atik penghematan postur APBN secara artifisial dengan menaikkan asumsi penerimaan dan mengurangi asumsi pengeluaran dalam pembahasan anggaran, menunjukkan bahwa  pemaksaan program yang tidak ada dalam usulan awal Kementerian/ Lembaga, rawan untuk disalah gunakan, dan banyak tersangkut kasus hukum.

Sedangkan apabila, selisih dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat, maka akan menimbulkan komplikasi yang lain. Yang pertama adalah pemilihan dan penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi dana. Yang kedua adalah siapa yang akan menyalurkan. Apakah Pemerintah melalui aparatnya hingga ke tingkat desa, atau lembaga politik, seperti DPR yang dapat mengemas dalam label nama program mulia, seperti dana penguatan dan pengembangan konstituen, misalnya. Yang ketiga adalah, seberapa besar manfaat produktif dari uang tersebut bagi masyarakat, dalam hal harga-harga barang telah naik terlebih dahulu. Inflatory effect dari BBM memiliki sifat snowball yang tinggi.  atau malah tidak mendidik karena akan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif karena tiba-tiba mendapatkan uang tunai.

Jumlah APBN tahun 2013 adalah lebih kurang rp. 1.530 triliun. Sedangkan kemungkinan pelampauan anggaran subsidi adalah rp. 12 triliun. Jumlah tersebut hanya sekitar 9 % lebih tinggi dari asumsi awal., suatu diskrepansi yang secara umum masih wajar dalam logika perencanaan tahunan. Sedangkan terhadap nilai APBN, jumlah tersebut hanya  0.8% dari nilai APBN.  Maka wajar, kalau ada sebagian kalangan, termasuk di DPR yang mempertanyakan, apakah mendesak menaikkan harga bbm saat ini. Apakah penghematan yang tidak sampai 1% dari APBN seimbang dengan kesulitan dan komplikasi yang bakal dialami, baik dalam tataran implementasi, pengawasan maupun kompensasi ke masyarakat terdampak?. Apakah tidak ada pos-pos lain yang dapat diefisienkan?

Apabila harga BBM dinaikkan dalam waktu dekat, maka dampak besarnya akan terasa pada awal semester depan. Pada saat itu pengeluaran rumah tangga akan naik, karena tahun ajaran baru, dan juga menjelang bulan puasa/ lebaran. Kalau Pemerintah menjamin tidak akan ada inflatory effect yang signifikan, bagaimana caranya ?. Dalam teori dasar ekonomi, harga terbentuk sebagai interaksi penawaran dan permintaan. Mengingat keterbatasan kapasitas produksi nasional, tidak mungkin membanjiri pasar dengan menaikkan supply barang  secara drastis untuk menekan harga. Lalu apakah itu berarti kita akan melihat keran impor barang-barang akan dibuka untuk membanjiri pasar dalam rangka mengendalikan harga untuk menekan inflasi, pasca dinaikkannya harga BBM? Wallahu alam

Penutup

Untuk mengurangi beban Pemerintah, menurut penulis harus dilakukan secara konseptual, struktural, mulai dari hulu ke hilir. Salah satu penyebab subsidi ini adalah karena Pemerintah menanggung sendiri biaya distribusi BBM hingga ke pelosok-pelosok dengan harga yang sama. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut tidak dibebankan juga ke SPBU asing?. Kenapa SPBU asing diizinkan membuka outlet hanya di kota-kota besar yang memberi margin besar tanpa kewajiban membuka outlet hingga ke pelosok. Di sisi hulu, pemberian atau perpanjangan wilayah kerja pertambangan migas produktif hendaknya juga dikaitkan dengan kewajiban untuk membuka kilang pengolahan minyak mentah. Industri kilang minyak mentah tidak memberikan margin yang besar serta pengembalian investasinya lama. Hanya dengan mengkombinasikan kebijakan hulu –hilir secara konseptual terpadu, yang memungkinkan teratasinya persoalan subsidi  BBM ini. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan penyaluran gas, yang akan menjadi alternatif BBM di masa depan.

Adapun terhadap jawaban pertanyaan dalam judul tulisan ini, sepenuhnya diserahkan kepada pembaca.

Jakarta, 17 Mei 2013

Penulis adalah praktisi perminyakan, dengan tambahan disiplin ilmu hukum, ekonomi dan diplomasi.

This entry was posted in migas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s