Politik Pertentangan Kelas dan Psikologi Kebencian dalam Kampanye Penyesuaian BBM

Politik Pertentangan Kelas dan Psikologi Kebencian dalam Kampanye Penyesuaian BBM

Oleh : Sampe L. Purba

             Diskursus untuk menyesuaikan (menaikkan) harga BBM  subsidi telah berkembang menjadi sebuah penantian panjang yang melankolis. Pemerintah pada berbagai kesempatan telah mengkomunikasikan akan urgensi hal tersebut untuk menekan beban fiskal, serta telah mendapatkan dukungan politis melalui lembaga DPR. Angka-angka estimasi penyesuaian harga BBM non subsidi telah terpampang jelas dalam persetujuan APBN-P. Namun  dengan berbagai alasan, penyesuaian tersebut belum dilaksanakan.

             Pemerintah tampaknya melakukan kalkulasi ekstra cermat, termasuk dengan upaya meraih simpati publik melalui kampanye iklan yang masif. Salah satu pesan iklan tersebut adalah bahwa yang menikmati BBM subsidi saat ini adalah orang-orang yang tidak berhak, orang-orang bermobil dan industri yang dimiliki orang-orang kaya. Visualisasi yang dikampanyekan dengan mengeksploitasi kemiskinan dan kepapaan serta jeritan simiskin secara vulgar dipertontonkan di media elektronik, spanduk dan media cetak.

             Mengeksploitasi kemiskinan dan pertentangan kelas, bukanlah tindakan bijak. Cara-cara tersebut akan dapat menanamkan kebencian, dan kecemburuan antar strata di masyarakat yang dapat menjurus kepada psycological unrest dan solidaritas kebencian perbenturan antar kelas.  Dalam bahasa psikologi, menarik simpati berarti  berharap “mutual  understanding or affection arising from relationship or affinity”.  Mengeksplorasi emosi dan afeksi segolongan masyarakat, dapat berubah jadi kontra produktif. Simpati juga bermakna “the act or power of sharing the feelings of another”.

             Masyarakat  Commuter di sekitar Jabodetabek misalnya. Sekitar 6 juta mobil dan 8 juta sepeda motor setiap hari menjejali jalanan ibu kota yang semakin macet. Masyarakat produktif tidak punya pilihan. Penduduk usia produktif tinggal di luar kota, karena tidak mampu membeli lahan dan rumah di ibu kota. Setiap pagi  jam 5 subuh meninggalkan rumah dan kembali larut malam. Orang-orang yang menyetir mobil terjebak di kemacetan lalu lintas. Kantuk yang belum tuntas di pagi hari, dan kepenatan habis kerja di sore hari,  berebut jalan yang semakin sempit dengan pengendara sepeda motor, menjadi sebuah rutinitas penyiksaan.  Setiap hari. Minimal 4 jam di jalanan.  Pesepeda motor juga mempertaruhkan keselamatannya, menempuh kegelapan subuh dan malam, serta jalanan yang berlobang-lobang, hujan, debu dan angin,  rata-rata 100 km per hari.

             Ini semua terpaksa dilakoni, karena tidak ada pilihan alternatif. Tidak tersedia kendaraan umum yang memadai. Kalau saja ada moda transportasi yang memadai, yang menghubungkan daerah pinggiran dan ibu kota, misalnya jalur trem sepanjang jagorawi, atau tol Cikampek – Tangerang, masyarakat akan memilih itu.  Para komuter itu adalah pahlawan yang menggerakkan ekonomi, membayar pajak dan menyediakan lapangan kerja. Mereka kehilangan waktu-waktu terbaik dan quality of time bersama keluarga demi panggilan tugas setiap hari.  Kenapa mereka harus dipersepsikan dan dipersalahkan sebagai orang yang perlu dikambinghitamkan dalam carut marut alokasi dan pengelolaan anggaran Negara ?.

             Menyediakan sarana transportasi adalah bagian dari kewajiban penyediaan fasilitas umum oleh Pemerintah.  Salah kaprah dalam manajemen transportasi yang memaksakan perusahaan pengelola angkutan umum dan transportasi harus ditinggalkan. Terbengkalainya jalur MRT dan Tol yang melewati Sungai Kali Malang, misalnya adalah akibat Pemerintah menganggap transportasi sebagai komoditas bisnis.  Transportasi massal adalah komoditas sosial. Tanggung jawab negara untuk menyediakannya.

             Di berbagai kota besar kecil di dunia, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, London atau Paris., transportasi adalah tanggung jawab Pemerintah. Atau setidaknya, di subsidi Pemerintah.  Masyarakat tidak perlu membawa mobil di kemacetan jalanan, karena tersedia moda transportasi yang nyaman, affordable, accessible dan available.

             Bapak JK dalam suatu kesempatan berceramah di sebuah forum calon Pemimpin Nasional  pernah berkata., seyogianya masalah misalokasi anggaran ini sudah harus diselesaikan dua tahun yang lalu. Pada zaman beliau, BBM dinaikkan 5 kali, tidak ada masalah dan tidak perlu persetujuan DPR. Karena memang hal itu adalah domain Pemerintah. Kita masih menggunakan sistem pemerintahan yang sama, partai-partai politik yang sama. Bahkan Pimpinan Pemerintahan tertinggi yang sama. Kenapa sekarang koq jadi sulit dalam pengambilan keputusan. Ini nothing to do dengan demokrasi. But it’s a matter of leadership.

             Dalam teori penguasaan ruang, setiap ruang vacuum akan diisi oleh partikel yang lain. Ketika Pemerintah gamang menggunakan mandat kepemerintahan yang dimilikinya, maka bendul kekuasaan lainnya  seperti oposisi, pengamat, demonstran akan memainkannya.  Dalam bahasa Hukum Tata Negara, ketika Pemerintah yang memiliki kewenangan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), ragu dan tidak tahu menggunakannya, maka jadilah dia seperti Rusa yang memiliki tanduk-tanduk yang runcing, tetapi menjadi mangsa yang tidak berdaya di depan Hyena.

             Bapak JK, sebagai orang kedua di Republik, menggunakan istilah di “zaman saya”., ini menunjukkan kualitas kepemimpinan dan legitimasi personal yang melampaui sekat tertulis administrasi negara. Tidak banyak  wapres kita yang memiliki legitimasi seperti itu, yang tidak memposisikan diri sebagai ban serap, tetapi efektif dalam mengendalikan administrasi internal pemerintahan dan praktek ketata negaraan.

Kembali kepada pokok tulisan ini.  Untuk mensosialisasikan perlunya penyesuaian BBM tidak perlu dengan mengeksplorasi kemiskinan dan ketidak berdayaan sebagian rakyat. Bukankah kemiskinan itu produk dari kebijakan dan sebuah ketidak berhasilan (untuk tidak menyebut kegagalan) Pemerintah?.  Pertentangan kelas, hanya akan menimbulkan kebencian dan pengkotak-kotakan. Di masa sulit ini, yang kita perlukan adalah sinergitas segenap komponen bangsa untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan guna ketahanan nasional kita.

Sekali lagi, tidak perlu iklan-iklanan penebar pertentangan kelas, tidak perlu melankolis. Tak perlu sedu sedan itu !!!

Jakarta,  21 Juni 2013

delimitasi demokrasi

DeLimitasi Demokrasi

Oleh : Sampe L. Purba

Demokrasi adalah salah satu cara yang dipilih dan disepakati untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bermartabat dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Substansi berdemokrasi adalah  untuk menyepakati aturan main dalam memilih dan memilah (to elect and to select) yang terkait dengan tiga hal yaitu  pengambilan keputusan (decision making process), penentuan pemimpin (recruiting the leaders), dan akuntabilitas atas keputusan yang diambil (transparency accountability).

Gradasi dari demokrasi bervariasi di setiap negara baik mengenai sistem pengisiannya seperti dengan penunjukan, pemilihan, sampai kepada proses pengambilan keputusan seperti musyawarah mufakat, voting berseri hingga the winner takes all. Perwakilan dan aturan main adalah faktor kunci dari wadah demokrasi. Dengan hal tersebut dimaknai bahwa hanya figur yang dipilih dengan cara yang telah diatur dan disetujui dalam aturan mainlah yang diakui sebagai produk dari demokrasi. Orang-orang yang terpilih menjadi instrumen demokrasi harus dapat menggali dan menangkap aspirasi dari masyarakat dari waktu ke waktu, dan memperjuangkannya di lembaga demokrasi dengan tata cara yang diatur dalam demokrasi. Jajak pendapat, pooling, demonstrasi  atau debat di televisi yang mengatas namakan aspirasi masyarakat, bukan merupakan esensi demokrasi. Tetapi semua itu hanya merupakan indikasi barometer yang perlu diperhatikan oleh para aktor demokrasi dalam memformulasikan, mengambil dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Aktor demokrasi, bukan hanya orang orang di  lembaga parlemen, tetapi termasuk yang di lembaga eksekutif dan yudikatif yang rekrutmennya berdasarkan aturan yang dibuat oleh produk demokrasi, seperti pemilu, pilkada atau pengangkatan. Tidak kurang pentingnya adalah pers yang mengkomunikasikan dan memvisualisasikan proses dan praktek demokrasi.

Demokrasi juga merupakan penyerahan dan pengekangan secara sukarela sebagian kedaulatan perorangan kepada suatu sistem, dengan pengertian sistem tersebut akan mengatur, melindungi, memproteksi hak-haknya serta mempromosikan dan memperjuangkan kepentingannya. Sistem demokrasi merupakan koridor pengharmonian kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Itulah limitasi demokrasi, yang menjamin berjalannya aturan main sesuai dengan prinsip keberadaban masyarakat (civilized society).

Demokrasi yang dianut Indonesia dewasa ini mempromosikan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Undang-undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen, pada bab XA pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia memuat 9 ayat menyangkut hak-hak asasi, dan satu ayat penutup pasal 28J ayat 2 mengenai pembatasan atau limitasi hak yang selengkapnya berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam bahasa sederhana, pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi dan wajib berhenti pada garis demarkasi yang tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

Maka kala seseorang melaksanakan haknya, misalnya menyampaikan pendapat, aspirasi dan berdemonstrasi tetapi dengan menutup jalan tol, merusak fasilitas umum atau melempari petugas negara/ aparat hukum., pada dasarnya yang bersangkutan sudah melanggar dan keluar dari rel demokrasi, karena telah melanggar HAM orang lain. Pada titik tersebut, Negara, melalui aparat berwenang memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan dan melindungi hak orang lain – the silent minority, the major democrats – dengan menghentikan perbuatan anarkis tersebut.

Penghentian perbuatan anarkis dapat direspon mulai dari cara-cara yang soft seperti penyadaran, negosiasi hingga penembakan gas air mata, bahkan dengan peluru sekalipun, tergantung gradasi yang dihadapi oleh petugas. Aparat keamanan memiliki kewajiban hukum, fiduciary duties dan kewenangan yang dilindungi oleh hukum, HAM dan demokrasi, termasuk untuk melumpuhkan demonstran yang anarkis ! Para penggiat HAM, anggota parlemen, atau siapapun yang bersimpati dan bersetuju kepada pelanggar dan pelaku anarkis, dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta terhadap terjadinya kejahatan dan kriminal !!!

Perbuatan merusak fasilitas umum, melempari petugas negara yang berwenang dan berseragam, adalah pelanggaran hukum berat, obstruction of justice, dan merupakan perlawanan terhadap tertib hukum dan kewenangan Negara. Di negara demokrasi yang lain seperti Amerika Serikat, Inggeris, Malaysia atau Singapura pun hal tersebut dihadapi secara tegas oleh Negara ! Aparat Negara yang membiarkan pelanggaran hukum terjadi di depan matanya, tanpa mengambil respon yang tepat, pada dasarnya adalah pelanggaran jabatan dan kewajiban hukumnya. Pembiaran kejahatan adalah sebuah kejahatan ! Pembiaran kejahatan oleh Petugas Negara, yang mengakibatkan terlanggarnya HAM dari the silent minority, the major stakeholders, tidak boleh dibiarkan lagi. Mentalitas aparat penegak hukum harus dikembalikan kepada panggilan tugas dan khittahnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Masyarakat yang taat hukum

Negara tidak boleh tunduk dan kalah terhadap pelanggaran hukum, sekalipun itu dilakukan secara bergerombol atau gerakan massa, atau atas nama demokrasi dan HAM. Jangan sampai ada persepsi apabila pelanggaran dan kejahatan dilakukan secara bersama-sama, itu bukan pelanggaran dan kejahatan. Perusakan fasilitas umum yang tidak dihukum (seperti dalam kasus mbah Priok) misalnya, akan dapat mengirim message yang keliru di masyarakat, Peristiwa pembakaran fasilitas umum dan milik Pemerintah yang terjadi belakangan ini, karena soal PILKADA misalnya  seperti di Sulawesi, Palembang, Papua dan sebagainya, yang tidak diikuti dengan penegakan hukum secara ketat sesuai aturan, tidak akan memberikan edukasi berdemokrasi dan efek jera.

Apabila ada pembiaran dan pembenaran atas pelanggaran hak orang lain atas nama demokrasi, pada titik itulah esensi demokrasi yang merupakan limitasi terhadap kebebasan perorangan, telah kehilangan legitimasinya sebagai demokrasi. Itulah delimitasi demokrasi. Mengatasnamakan demokrasi dengan cara yang bertentangan dengan esensi demokrasi, bukan saja merupakan sebuah absurditas dan ambiguitas, tetapi sesungguhnya telah menjelma menjadi   pengkhianatan dan kepengecutan yang dibungkus dengan teriakan bahana yel-yel demokrasi.

 

Jakarta, 18 Juni 2013

PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

 

 

PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA                       KETAHANAN NASIONAL

 

Sampe L. Purba

Pengantar

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Dalam tahun 2015 akan terbentuk masyarakat ekonomi ASEAN (Asean Economic Community). Dalam masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, akan ada liberalisasi terhadap arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja terdidik antar negara-negara ASEAN, tanpa hambatan apapun ! Penyeragaman standardisasi, pengaturan dan pengakuan atas standar kompetensia antar negara, membuat persaingan pasar akan sangat ketat. Indonesia adalah pasar yang terbesar di Indonesia apabila ditinjau dari besarnya penduduk maupun jumlah produk domestik bruto, yang lebih dari 50% dari total ASEAN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia menghadapi hal tersebut, apakah akan menjadi pesaing yang tangguh, pesanding yang molek , atau pecundang yang mutung.

 

a.      Pokok Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan seluruh komponen bangsa adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang adil, makmur, aman dan sejahtera serta berjiwa merdeka. Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh potensi, kreasi dan modal yang dimiliki oleh bangsa dan dengan tetap memperhatikan dinamika dan situasi serta lingkungan eksternal dari bangsa-bangsa lainnya yang dapat merupakan faktor pendukung, mitra pesanding atau pesaing dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Manusia Indonesia adalah subjek sekaligus objek pembangunan nasional. Sebagai subjek pembangunan, manusia Indonesia diharapkan dapat menggerakkan dan memanfaatkan segala potensi, kesempatan dan menciptakan peluang serta mengkapitalisasi modal statis dan dinamis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang indikatornya dapat diidentifikasi dari tercapainya tahapan-tahapan sasaran pembangunan sebagaimana misalnya telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Millenium Development Goals (MDG)[1] dalam skala global. Sedangkan sebagai objek, maka pembangunan nasional ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia[2]., yang indikatornya diukur dalam Human Development Index (HDI) atau Index Pembangunan Manusia[3]. Pada bulan Maret 2013, UNDP menerbitkan HDI untuk tahun 2012. Indeks HDI Indonesia membaik ke urutan 121/185 negara, dari 124/178 negara (2011), tetapi masih dibawah tahun 2010 yang di urutan 108. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya upaya keras untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia di tengah-tengah persaingan dengan masyarakat dunia lainnya.

Adanya globalisasi, beberapa kerja sama kawasan dan akan diwujudkannya masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, akan menyebabkan lalu lintas barang, jasa, finansial dan tenaga terdidik akan bersaing, serta adanya pengakuan atas standardisasi kompetensi dan penghilangan diskriminasi dan hambatan pasar. Dalam konteks tersebut ada tiga hal krusial yang bertautan, yaitu Indonesia akan bersaing dengan masyarakat Internasional, mempersaingkan pengaruh dan kewenangan serta untuk memenangkannya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan strategi dan pendekatan yang tepat.

Tabel sederhana berikut[4] menunjukkan posisi relatif parameter persaingan Indonesia dengan beberapa negara di kawasan :

 

 

Penduduk (jt)

GNP per Kapita

Indeks daya saing Negara

indeks pembangunan manusia

rata-rata lama sekolah

Gini Ratio

dependency ratio projected

 

2012

2012

2012

2012

2020

Indonesia

244.8

4.154

50

121 (0.629)

7.2

0.42

0.452

Malaysia

29.3

13.676

25

64 (0.769)

9.5

46.2

0.535

Cina

1.354

7.945

29

101 (0.699)

7.5

47.4

0.408

India

1.258,40

3.285

59

136 (0.554)

4.4

36.8

0.518

Brazilia

198,4

10.152

48

85 (0.730)

7.2

51.5

0.443

 

Penduduk Indonesia pada tahun 2013 ada sekitar 245 juta jiwa, dan diperkirakan jumlah di tahun 2025 adalah 273 juta jiwa[5].  Jumlah penduduk tersebut tidak tersebar secara merata. Pulau Jawa yang hanya meliputi 7% dari seluruh luas Indonesia, dihuni antara 55 – 60% penduduk. Komposisi usia produktif (15 – 64 tahun) adalah sekitar 68%, atau dependency ratio sekitar 45%. Dependency ratio yang demikian, sering disebut sebagai bonus demografi, dimana 100 orang usia produktif menanggung 45 orang usia tidak produktif. Komposisi penduduk yang demikian, hanya akan benar-benar menjadi bonus apabila tersedia lapangan kerja yang cukup untuk menopang kehidupan masyarakat.

Untuk meningkatkan daya saing bangsa, diperlukan kemampuan untuk bertransformasi dari pengandalan kepada sumber daya alam, ke industri manufaktur dan selanjutnya ke industri jasa yang mengandalkan knowledge-based economy[6]. Hal ini akan dapat diwujudkan apabila suatu negara memiliki konsepsi yang jelas mengenai penataan institusional, penyediaan tenaga kerja terdidik dan terampil, dorongan inovasi, kreasi dan riset perusahaan  serta pengelolaan infrastruktur informasi yang maju.

    Dalam sistem pengelolaan politik dan kepemerintahan Indonesia saat ini, tugas, fungsi dan kewenangan tersebut lebih banyak didesentralisasi dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat lebih banyak berfungsi sebagai pengarah, penyedia standar dan fasilitator. Adapun implementator dan pembina dan penyedia sarana dan prasaranya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang harus diciptakan sehingga mampu melaksanakan pembangunan nasional di segala aspek. Pembangunan nasional akan dapat dilaksanakan apabila bangsa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan daya saing tersebut akan ada apabila indeks pembangunan manusia Indonesia terbina dan meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional.

 

b.         Pokok – Pokok Persoalan.

Dari uraian pokok permasalahan diatas, maka pokok – pokok persoalan yang dapat diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

 

1)            Kebijakan Pembangunan yang tidak searah dan terstruktur.Sistem otonomi daerah telah memilah dan memisah tanggung jawab pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, didetilkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai penterjemahan prioritas visi-misi Presiden yang terpilih sesuai janji kampanyenya. Sementara itu, para bupati dan pemerintah kota memiliki otonomi dan kebebasan yang sangat luas dalam merumuskan, memprioritaskan dan membina sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Pemerintah Pusat kehilangan kendali terhadap standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh para bupati. Pemerintah Provinsi, yang semestinya berfungsi ganda sebagai aparat Pemerintah Pusat di daerah, tidak memiliki fungsi sebagai atasan komando yang dapat mengarahkan prioritas pembangunan manusia di daerah kabupaten kota. Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (MusRenBang), sesuai namanya adalah forum untuk musyawarah, bukan badan yang memiliki kewenangan direktif.

2)            Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak terstruktur dan terpola. Atribut kualitas dasar sumber daya manusia adalah kesehatan, pendidikan dan pembinaan karakter. Dalam era otonomi dewasa ini tidak ada lagi program Pemerintah yang terpadu dan terstandar mengenai pemeliharaan kesehatan dan penyiapan ibu-ibu dalam mempersiapkan kehamilan, persalinan dan perawatan balita. Program pengendalian kelahiran diserahkan kepada para bupati dan pemerintah kota. Demikian juga halnya dengan pemeliharaan gizi yang sebelumnya ada di Posyandu sudah hilang. Sarana dan prasarana sekolah yang dibangun pemerintah Orde Baru, gagal dirawat dan diremajakan oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan sarana pendidikan diserahkan kepada mekanisme pasar yang memperkenalkan sekolah unggulan dan komersialisasi pendidikan. Adanya kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi, serta media televisi yang memproduksi tayangan yang tidak  mendukung pembinaan karakter, ditambah hilangnya pendidikan budi pekerti dari kurikulum sekolah, berakumulasi ketiadaan pembangunan insan yang berkarakter.

3)            Ego sektoral, kedaerahan dan kepartaian yang tidak mendukung secara kondusif untuk penataan kelembagaan.   

Pemerintah yang terbentuk saat ini sebagai hasil dari produk reformasi, adalah pemerintahan presidensial yang sarat dengan nuansa parlementarian dan kepartaian. Program-program Presiden sebagai penguasa eksekutif harus dikompromikan dengan pertimbangan politis di lembaga parlemen. Demikian juga adanya beberapa partai yang memiliki platform dan agenda yang berbeda tetapi berada dalam satu kabinet dapat memunculkan kesetiaan ganda. Pengukuran kinerja yang diterjemahkan dan dimonitor oleh UKP4 mendorong masing-masing kementerian bersikap ego sektoral untuk memenuhi KPI masing-masing. Pemerintah Kabupaten/kota yang merupakan koalisi semu pragmatis antar partai untuk pemenangan jabatan, menjadi berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Hal-hal tersebut di atas tidak mendukung terciptanya penataan kelembagaan yang disiapkan untuk menghadapi persaingan global.

4)            Persaingan dari Negara dan Institusi global.  Peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penetrasi pasar barang, jasa, teknologi dan tenaga kerja terampil dari negara-negara sekitar dapat mempersempit dan meminggirkan kemampuan tenaga kerja domestik untuk meningkatkan keunggulannya. Kesulitan menerobos pasar luar negeri yang lebih efisien dan unggul, juga tidak mendukung kepada peningkatan pendapatan nasional.  Keunggulan kompetitif negara lainnya merupakan barrier alami. Integrasi dan kesepakatan pasar bersama baik secara global, regional dan segmentasi dengan segala aturan, disiplin dan pembatasannya merupakan tambahan permasalahan dalam memproteksi dan membesarkan pelaku pasar domestik.

c.         Pokok Pokok Pemecahan Persoalan.

Untuk memecahkan pokok persoalan peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia , maka perlu disusun langkah-langkah sebagai berikut :

1)        Menyelaraskan dan merestrukturisasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Pusat dan Daerah.

Sistem yang dianut Indonesia saat ini dalam perencanaan pembangunan nasional, tidak memberi peluang dan rangsangan untuk terjadinya pembangunan nasional secara terpadu. Ketidak terikatan daerah untuk sejalan senafas dengan kebijakan presiden dalam RPJMN, merupakan konsekuensi dari terlepasnya visi-misi presiden dengan visi misi kepala daerah otonom, baik pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi.Seperti dijelaskan di atas, musrenbang bukan sebuah forum komando perencanaan dan pengambilan keputusan, melainkan lebih merupakan forum urun rembug dan penyelarasan. Seharusnya Pemerintah Pusat harus memegang komando dalam penentuan prioritas pembangunan, yang diwujudkan dalam penguasaan sarana, prasarana, pembinaan ke sdm an, dan penetapan standarisasi minimal kualitas layanan di tiap daerah. Penyerahan seluruh kewenangan  ke daerah, dengan menyisakan hanya 6 bidang di tingkat pusat, tanpa tanggung jawab pemenuhan kualitas pelayanan minimum adalah sebuah blunder dan cuci tangan politis.

2)        Mempersiapkan kualitas kesehatan, pendidikan dan karakter generasi penerus dengan kebijakan dan implementasi yang bersifat nasional.

          Investasi di bidang sumber daya manusia seperti kesehatan, pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda, adalah investasi yang bersifat jangka panjang, yang hasilnya tidak akan segera terlihat dalam lima atau sepuluh tahun (dua periode kepala daerah). Seorang kepala daerah pada umumnya tidak akan tertarik melakukan investasi non fisik yang hasilnya akan dinikmati oleh orang lain, yang akan memerintah di tahun ke 11 misalnya. Dengan keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, maka dia mungkin akan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, sekolah, irigasi dll sesuai janji kampanye pragmatis dari pada peningkatan gizi ,penghidupan posyandu atau membangun sekolah SD.

          Adalah juga hal yang umum ditemukan, bahwa pejabat pimpinan di tingkat daerah diangkat bukan berdasarkan kompetensinya, tetapi lebih karena pertimbangan lain. Maka tidak mengherankan kalau seorang sarjana agama misalnya mengepalai dinas pekerjaan umum, sementara seorang yang berlatar belakang tehnik, mengepalai dinas penerangan atau pendidikan . Rotasi dan mutasi yang merupakan kebijakan sepenuhnya kepala daerah, mengakibatkan pembinaan kompetesi ke sdm an yang telah dilakukan oleh aparat pusat ke daerah, menjadi mubazir. Sudah saatnya hal ini ditinjau dan ditarik kembali menjadi kewenangan di tingkat pusat.

Posyandu, Keluarga Berencana, SD INPRES, Pupuk Bimas/Inmas, Penyangga stabilitas nilai tukar barang pertanian, Proyek Irigasi merupakan program unggulan Pemerintah Orde Baru untuk mensejahterakan rakyat. Dimana hal itu saat ini? Nyaris tidak terdengar. Pemerintah Pusat boleh berkilah, bahwa sesuai tuntutan demokrasi, dalam UU otonomi daerah, hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tetapi benarkan demikian?

          Undang-undang Dasar mengamanatkan bahwa memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Undang-undang Dasar dan Undang undang 32 thn 2004 tentang Otonomi Daerah sangat jelas membedakan bahwa Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah daerah otonom bukanlah Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Lalu kenapa Pemerintah Pusat cuci tangan dan menyerahkan kewenangan tersebut dengan segala konsekuensinya ke pemerintah daerah?.  Siapa yang bertanggungjawab atas rendahnya daya saing indeks pembangunan manusia Indonesia?

3)        Menata secara konsisten sistem perpolitikan, penyelenggaraan pemerintahan dan kepartaian sesuai dengan prinsip Pemerintahan Presidensial.

Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini merupakan anomali dalam sebuah sistem demokrasi. Tidak jelasnya komando dan lingkup kerja eksekutif versus legislatif memperunyam situasi. Lembaga legislatif di tingkat pusat, telah mencampuri terlalu jauh tugas-tugas lembaga eksekutif. Persetujuan anggaran termasuk perubahannya sampai satuan tiga misalnya, telah menyentuh hal-hal teknis yang merupakan kewenangan eksekutif. Demikian juga, koalisi Partai Pemerintah versus Penyeimbang/ oposisi menjadi tidak jelas. Partai koalisi Pemerintah dalam beberapa hal bertentangan dengan kebijakan yang diambil Pemerintahnya, atas nama kebebasan mandat demokrasi yang kelewat absurd.

              Pemerintah harus kembali melaksanakan secara murni dan konsekuen, sistem pemerintahan presidensial di negara yang berbentuk kesatuan ini. Negara ini, bukan negara parlementer dengan sistem federal. Lalu kenapa praktek penyelenggaraan pemerintahan menjadi parlementer dan federal?

4)        Menyesuaikan dan mempersiapkan kebijakan, aturan dan kelembagaan dalam menghadapi persaingan pasar global.

          Indonesia harus kreatif dalam menciptakan kondisi termasuk aturan yang kondusif dan memihak kepentingan nasional, tanpa terkesan melakukan proteksi dan diskriminasi yang tidak cerdas. Dalam profesi hukum misalnya, dapat diciptakan aturan bahwa orang asing dapat berpraktek baik untuk litigasi maupun non litigasi apabila telah memiliki sertifikat tertentu yang dikeluarkan otoritas lembaga terkait di Indonesia. Barang yang masuk ke Indonesia misalnya harus lolos standar local content, atau label halal dsb. Kelembagaan harus direformasi yang memungkinkan debirokratisasi, pelayanan satu atap dan pelayanan melalui elektronik.

Mendengung-dengungkan slogan dan jargon nasionalisme, untuk mencintai roduk dalam negeri misalnya, bukan lagi pilihan yang efektif. Konsumen yang cerdas dan rasional pada umumnya hanya akan memilih barang dan jasa berdasarkan perbandingan harga, kualitas, ketersediaan dan pelayanan purna jual. Apabila barang impor lebih menyediakan hal itu, konsumen akan memilih hal tersebut, dan tidak perlu harus diberikan stigma tidak nasionalis. Seorang nasionalis haruslah yang rasional.

Penutup

Indeks Pembangunan Manusia, yang terdiri dari parameter pendidikan, kesehatan dan indeks ekonomi/ daya beli, pada dasarnya adalah untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tanggung jawab tersebut, menurut Undang-undang Dasar adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Pemerintah yang merdeka dan berdaulat menurut UUD 1945 yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sudah saatnya Pemerintah kembali mengkaji dan bertanya, apakah pemberian otonomi seluas-luasnya saat ini ke daerah, merupakan tindakan tepat, telah mencapai sasaran atau hanya pengalihan tanggungjawab berdasarkan tuntutan aspirasi demokratisasi atas nama pemberdayaan daerah.

 

Jakarta,   Juni 2013


[1] MDG adalah delapan tujuan pembangunan yang disepakati secara  internasional oleh PBB tahun 2000, yang meliputi penghilangan kemiskinan dan kelaparan, tercapainya pendidikan dasar, persamaan gender, penurunan angka kematian anak, perbaikan kesehatan ibu, pemerangan HIV/AIDS dan malaria, lingkungan yang berkelanjutan dan pengembangan kemitraan global untuk pembangunan.

[2] Quality of life index, menggunakan 11 parameter yang mengukur kepuasan hidup subjektif berdasarkan survey. Indonesia berada pada urutan 71 dari 111 Negara. Index ini bukan merupakan inisiatif PBB. PBB menggunakan Global Competitiveness Index

[3] HDI merupakan rata-rata geometris antara tiga indeks yaitu  indeks harapan hidup sejak bayi,  indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita pada paritas daya beli.

[4] Sumber data : diolah dari UNDP – Human Development Index. Dlm cttn UNDP rerata lama sekolah baru 5.8 thn

[5] Simulasi dan proyeksi parameter kependudukan dapat diunduh di http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi/index.php. data diunduh pada 6 Juni 2013 jam 23.00

[6] H. Sampurno, Knowledge based economy- sumber keunggulan daya saing bangsa, 2007.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, terorisme dan separatisme

 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, terorisme dan separatisme

 

Oleh : Sampe L. Purba

Pengantar :

Bulan Juni adalah bulan kelahiran Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, dalam nilai-nilai praksisnya telah banyak bergeser dari pengertian awal. Beberapa kalangan memperjuangkan ideologi non Pancasila di bumi Indonesia. Negara tidak mewajibkan organisasi politik, kemasyarakatan untuk menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Media massa telah menjelma menjadi agenda setter yang menyemaikan hal-hal yang a-pancasila.  Kenapa kita tidak kembali ke Pancasila secara konsekuen, doktriner dan implementatif?

a.            Permasalahan

 

            Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme yang kesemuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Radikalisme, Terorisme dan Separatisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Apabila Ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional.

            Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal.

            Terorisme adalah penggunaan kekerasan, ancaman untuk mengintimidasi, mendemoralisasi dan menundukkan kebijakan sipil/ pemerintah kepada tujuan yang diharapkan. Terorisme ditujukan kepada kalangan tertentu. Terorisme pada umumnya selalu bermuatan politik, seperti untuk merubah bentuk negara, ideologi, pemahaman dan kebijakan yang dikehendaki untuk diimplementasikan. Inilah yang membedakan terorisme dengan kejahatan dan kekerasan. Karena memiliki tujuan politik, maka pada dasarnya pihak-pihak yang setuju baik langsung maupun tidak langsung, atau bersimpati terhadap tindakan terorisme,  pada dasarnya adalah teroris !!!. Pihak-pihak yang bersimpati tersebut, dapat berupa aktor intelektual, agenda setter, pembentuk opini publik, penyedia sarana dan prasara dsb. yang dalam bentuknya yang soft misalnya dengan menentang dan mencela tindakan Pemerintah untuk menghalangi, mengurangi dan melemahkan teroris. Dalam perang gerilya hal ini dikenal dalam teori ikan-air, dimana para simpatisan teroris sebagai air yang memungkinkan aktor teroris (ikan) menjalankan misinya.

            Separatisme adalah suatu gerakan sistematis untuk mendapatkan kedaulatan untuk pemisahan suatu wilayah dari yurisdiksi negara yang ada. Pada umumnya separatisme memperoleh justifikasinya apabila ada alasan historis, politis, religius, etnis dan ekonomis yang dianggap tidak memberi keadilan dan kesamaan kesempatan pada rumah bersama/ negara yang ada. Perjuangan separatisme dapat dilakukan secara simultan antara pendekatan politis, budaya, ekonomi, hingga ke cara-cara radikal dan teroris. Negara merespon separatisme dengan berbagai cara, seperti persetujuan untuk berpisah sebagai negara secara baik-baik (misalnya ex Uni Soviet), peperangan dengan campur tangan komunitas internasional (spt. Ex negara-negara Balkan, Timor Timur), atau dengan tarik ulur (spt. Basque, Barcelona – spanyol, Quebec – Canada). Pada titik ekstrim lainnya adalah dengan memerangi dan menindas masyarakat dan aktor yang menghendaki separatisme. Cara ini terlihat misalnya dengan pendekatan Cina terhadap provinsi Xinjiang di kawasan barat., atau di Indonesia pada zaman PRRI dan Permesta (dengan gradasi yang berbeda). Cara yang merupakan modifikasinya  adalah dengan mereformulasi pembagian sumber daya politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, dan tidak menyetujui tuntutan separatisme. Hal ini diwujudkan misalnya dengan merubah bentuk negara kesatuan menjadi federalisme, pemberian otonomi khusus dan luas, baik secara politis dan ekonomis. Dalam beberapa hal, ini ditempuh Indonesia seperti dalam penanganan kasus Aceh maupun tuntutan otonomi daerah pada awal reformasi.

 

b.                     Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945

 

            Dalam masa orde baru, untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7.  Badan tersebut merupakan penanggung jawab (leading sector) terhadap perumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka., dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme (yang menjunjung kebebasan dan persaingan), sosialisme (yang menekankan harmoni), humanisme (yang menekankan kemanusiaan), nihilisme (yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan), maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.

Pancasila, sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis jaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejarahan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme harus lebih ditekankan pada penyampaian tiga message berikut :      

a.         Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu

b.         Aturan main dalam bernegara telah disepakati., dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum

c.         Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan itu adalah :

ü  Kebangsaan dan persatuan

ü  Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

ü  Ketuhanan dan toleransi

ü  Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan

ü  Demokrasi dan kekeluargaan

 

 

          Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional.

          Salah satu unsur ketahanan nasional adalah Ketahanan Ideologi. Ketahanan Ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk :

ü   Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif

ü   Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru

ü   Pengembangan dan penanaman nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam seluruh kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

 

c.            Pokok-Pokok Persoalan

Nilai-nilai Pancasila dewasa ini tidak diimplementasikan secara murni dan konsekuen baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara sehingga Indonesia. Adanya ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme, merupakan salah satu resultannya, yang berakibat ketahanan ideologi tidak terbina dengan baik, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan nasional.

 

Pokok-pokok persoalan tersebut adalah :

1)            Masyarakat acuh dan kurang sosialisasi Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  De-Pancasila –isme pada awal era reformasi

ü  Ideologi non Pancasila dalam organisasi massa/ organisasi   politik

ü  Masyarakat acuh terhadap lingkungan sosialnya

 

2)            Keteladanan Penyelenggara Negara yang memprihatinkan

ü  Korupsi yang masif pada sebagian penyelenggara negara

ü  Loyalitas ganda penyelenggara negara

ü  Kompetensi penyelenggara negara yang lemah

3)            Penegakan hukum dan peraturan yang lemah dan tidak adil

ü  Diskriminasi dalam penegakan hukum

ü  Peraturan di berbagai sektor dan  hierarki yang tidak sinkron serta bertentangan

ü  Toleransi terhadap penghujatan dan  yang bersimpati  terhadap perongrong kewibawaan Pemerintah dan Ideologi Negara

4)     Media massa yang kurang mendidik

ü  Pemberitaan media yang bias dan kurang berimbang

ü  Liputan yang melampaui batas etika

ü  Ruang yang tersedia untuk pandangan yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila

 

d.            Pokok-Pokok Pemecahan Persoalan

Pokok-pokok pemecahan persoalan tersebut adalah :

1)        Masyarakat acuh dan kurang sosialisasi Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  Mensosialisasikan secara terstruktur, terlembaga dan berkelanjutan mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  Melarang Ideologi non Pancasila dalam organisasi massa/ organisasi politik

ü  Mendorong keaktivan dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosialnya

2)        Penyelenggara Negara yang tdk terteladani ( ada kemunafikan)

ü  Mewajibkan Penyelenggara Negara untuk mengumumkan dan membuktikan sumber-sumber kekayaannya

ü  Membuat aturan terkait loyalitas ganda penyelenggara negara

ü  Pengisian Jabatan  penyelenggara negara berdasarkan standar dan aturan yang didasarkan pada kompetensi akseptabilitas, integritas dan jenjang pengalaman penugasan

3)        Penegakan hukum dan peraturan yang lemah dan tidak adil

ü   Penegakan hukum secara adil, konsisten, serta memenuhi akuntabilitas publik

ü   Harmonisasi peraturan di berbagai sektor dan  persetujuan hierarkis oleh lapisan birokrasi di atasnya

ü   Meminta pertanggungjawaban hukum atas pendapat dan simpati yang diberikan berbagai kalangan dan perorangan  kepada perongrong kewibawaan Pemerintah dan Ideologi Negara

 

4)        Media massa yang terlalu liberal

Alih-alih sebagai pilar demokrasi, dalam beberapa hal media massa saat ini telah menjelma atau terjelma menjadi monster penebar dan penyebar kebencian dan perongrong kewibawaan negara.

a.  Mengatur proporsi kepemilikan dan luas lingkup media.

i). Kepemilikan ganda media massa, seperti TV, radio dan media cetak yang ada pada kelompok-kelompok tertentu, pada dasarnya tidak memberi keseimbangan ruang demokrasi politik dan ekonomi.. Di Indonesia saat ini, beberapa media TV, radio dan media cetak, dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat menjadi kekuatan oligarkis, monopolistis, dan liberalis Di Negara maju demokratis saja, seperti US dan Australia ada pengaturan dan pelarangan cross ownership. !!!

ii)  Pengaturan zona peliputan. TV harus memiliki jaringan TV lokal.  Sudah saatnya diberlakukan zoning. Media TV harus ada yang menjadi media nasional, dan media lokal.  Hal ini akan memberikan beberapa kemanfaatan yaitu :

(1)  Menghidupkan ekonomi, dan budaya lokal. Tidak semua centralized focus

(2)  Mengurangi dominasi agenda setter dan news setter. Berita daerah yang dimuat secara nasional secara terus menerus, dapat dianggap sebagai berita nasional yang sifatnya distortif

(3)  Mengurangi biaya politik kampanye. Kampanye pilkada di TV nasional misalnya, adalah sesuatu yang absurd.

b.            Pengetatan penerapan kode etik peliputan dan pemberitaan batas etika.

i.)    Media massa tidak boleh memiliki kebebasan yang tanpa etika. Peliputan media massa yang tidak seimbang antara pesan-pesan Pemerintah dengan pesan aroganisme penentang kebijakan Pemerintah harus dibatasi.

ii.)   Membatasi pemuatan pendapat dan liputan yang dapat menimbulkan sentimen SARA serta memberdayakan redaksi untuk self-censorship

c.            Wajib relay berita nasional

i)       Media massa wajib merelay Pemberitaan Pemerintah, secara berkala pada jam yang sama

ii)      Materi pemberitaan kesadaran berbangsa, beretika harus ada. Terorisme brainwashing yang saat ini masuk secara bebas ke ruang publik dan  privat melalui TV yang mengedepankan konsumerisme, hedonisme, kekerasan harus dihilangkan.

iii)    Media massa wajib mengalokasikan waktu dan prime time untuk menyiarkan produksi sendiri yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, dan program Pemerintah dengan biaya sendiri

Media massa saat ini menikmati bonus demokrasi yang luar biasa. Sudah saatnya media massa berterima kasih kepada Negara, Pemerintah dan masyarakat dengan membuat program layanan sosial yang mendidik dan konstruktif..

 

 

Jakarta, Juni 2013