Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, terorisme dan separatisme

 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, terorisme dan separatisme

 

Oleh : Sampe L. Purba

Pengantar :

Bulan Juni adalah bulan kelahiran Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, dalam nilai-nilai praksisnya telah banyak bergeser dari pengertian awal. Beberapa kalangan memperjuangkan ideologi non Pancasila di bumi Indonesia. Negara tidak mewajibkan organisasi politik, kemasyarakatan untuk menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Media massa telah menjelma menjadi agenda setter yang menyemaikan hal-hal yang a-pancasila.  Kenapa kita tidak kembali ke Pancasila secara konsekuen, doktriner dan implementatif?

a.            Permasalahan

 

            Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme yang kesemuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Radikalisme, Terorisme dan Separatisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Apabila Ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional.

            Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal.

            Terorisme adalah penggunaan kekerasan, ancaman untuk mengintimidasi, mendemoralisasi dan menundukkan kebijakan sipil/ pemerintah kepada tujuan yang diharapkan. Terorisme ditujukan kepada kalangan tertentu. Terorisme pada umumnya selalu bermuatan politik, seperti untuk merubah bentuk negara, ideologi, pemahaman dan kebijakan yang dikehendaki untuk diimplementasikan. Inilah yang membedakan terorisme dengan kejahatan dan kekerasan. Karena memiliki tujuan politik, maka pada dasarnya pihak-pihak yang setuju baik langsung maupun tidak langsung, atau bersimpati terhadap tindakan terorisme,  pada dasarnya adalah teroris !!!. Pihak-pihak yang bersimpati tersebut, dapat berupa aktor intelektual, agenda setter, pembentuk opini publik, penyedia sarana dan prasara dsb. yang dalam bentuknya yang soft misalnya dengan menentang dan mencela tindakan Pemerintah untuk menghalangi, mengurangi dan melemahkan teroris. Dalam perang gerilya hal ini dikenal dalam teori ikan-air, dimana para simpatisan teroris sebagai air yang memungkinkan aktor teroris (ikan) menjalankan misinya.

            Separatisme adalah suatu gerakan sistematis untuk mendapatkan kedaulatan untuk pemisahan suatu wilayah dari yurisdiksi negara yang ada. Pada umumnya separatisme memperoleh justifikasinya apabila ada alasan historis, politis, religius, etnis dan ekonomis yang dianggap tidak memberi keadilan dan kesamaan kesempatan pada rumah bersama/ negara yang ada. Perjuangan separatisme dapat dilakukan secara simultan antara pendekatan politis, budaya, ekonomi, hingga ke cara-cara radikal dan teroris. Negara merespon separatisme dengan berbagai cara, seperti persetujuan untuk berpisah sebagai negara secara baik-baik (misalnya ex Uni Soviet), peperangan dengan campur tangan komunitas internasional (spt. Ex negara-negara Balkan, Timor Timur), atau dengan tarik ulur (spt. Basque, Barcelona – spanyol, Quebec – Canada). Pada titik ekstrim lainnya adalah dengan memerangi dan menindas masyarakat dan aktor yang menghendaki separatisme. Cara ini terlihat misalnya dengan pendekatan Cina terhadap provinsi Xinjiang di kawasan barat., atau di Indonesia pada zaman PRRI dan Permesta (dengan gradasi yang berbeda). Cara yang merupakan modifikasinya  adalah dengan mereformulasi pembagian sumber daya politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, dan tidak menyetujui tuntutan separatisme. Hal ini diwujudkan misalnya dengan merubah bentuk negara kesatuan menjadi federalisme, pemberian otonomi khusus dan luas, baik secara politis dan ekonomis. Dalam beberapa hal, ini ditempuh Indonesia seperti dalam penanganan kasus Aceh maupun tuntutan otonomi daerah pada awal reformasi.

 

b.                     Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945

 

            Dalam masa orde baru, untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7.  Badan tersebut merupakan penanggung jawab (leading sector) terhadap perumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka., dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme (yang menjunjung kebebasan dan persaingan), sosialisme (yang menekankan harmoni), humanisme (yang menekankan kemanusiaan), nihilisme (yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan), maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.

Pancasila, sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis jaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejarahan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme harus lebih ditekankan pada penyampaian tiga message berikut :      

a.         Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu

b.         Aturan main dalam bernegara telah disepakati., dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum

c.         Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan itu adalah :

ü  Kebangsaan dan persatuan

ü  Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

ü  Ketuhanan dan toleransi

ü  Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan

ü  Demokrasi dan kekeluargaan

 

 

          Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional.

          Salah satu unsur ketahanan nasional adalah Ketahanan Ideologi. Ketahanan Ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk :

ü   Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif

ü   Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru

ü   Pengembangan dan penanaman nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam seluruh kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

 

c.            Pokok-Pokok Persoalan

Nilai-nilai Pancasila dewasa ini tidak diimplementasikan secara murni dan konsekuen baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara sehingga Indonesia. Adanya ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme, merupakan salah satu resultannya, yang berakibat ketahanan ideologi tidak terbina dengan baik, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan nasional.

 

Pokok-pokok persoalan tersebut adalah :

1)            Masyarakat acuh dan kurang sosialisasi Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  De-Pancasila –isme pada awal era reformasi

ü  Ideologi non Pancasila dalam organisasi massa/ organisasi   politik

ü  Masyarakat acuh terhadap lingkungan sosialnya

 

2)            Keteladanan Penyelenggara Negara yang memprihatinkan

ü  Korupsi yang masif pada sebagian penyelenggara negara

ü  Loyalitas ganda penyelenggara negara

ü  Kompetensi penyelenggara negara yang lemah

3)            Penegakan hukum dan peraturan yang lemah dan tidak adil

ü  Diskriminasi dalam penegakan hukum

ü  Peraturan di berbagai sektor dan  hierarki yang tidak sinkron serta bertentangan

ü  Toleransi terhadap penghujatan dan  yang bersimpati  terhadap perongrong kewibawaan Pemerintah dan Ideologi Negara

4)     Media massa yang kurang mendidik

ü  Pemberitaan media yang bias dan kurang berimbang

ü  Liputan yang melampaui batas etika

ü  Ruang yang tersedia untuk pandangan yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila

 

d.            Pokok-Pokok Pemecahan Persoalan

Pokok-pokok pemecahan persoalan tersebut adalah :

1)        Masyarakat acuh dan kurang sosialisasi Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  Mensosialisasikan secara terstruktur, terlembaga dan berkelanjutan mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  Melarang Ideologi non Pancasila dalam organisasi massa/ organisasi politik

ü  Mendorong keaktivan dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosialnya

2)        Penyelenggara Negara yang tdk terteladani ( ada kemunafikan)

ü  Mewajibkan Penyelenggara Negara untuk mengumumkan dan membuktikan sumber-sumber kekayaannya

ü  Membuat aturan terkait loyalitas ganda penyelenggara negara

ü  Pengisian Jabatan  penyelenggara negara berdasarkan standar dan aturan yang didasarkan pada kompetensi akseptabilitas, integritas dan jenjang pengalaman penugasan

3)        Penegakan hukum dan peraturan yang lemah dan tidak adil

ü   Penegakan hukum secara adil, konsisten, serta memenuhi akuntabilitas publik

ü   Harmonisasi peraturan di berbagai sektor dan  persetujuan hierarkis oleh lapisan birokrasi di atasnya

ü   Meminta pertanggungjawaban hukum atas pendapat dan simpati yang diberikan berbagai kalangan dan perorangan  kepada perongrong kewibawaan Pemerintah dan Ideologi Negara

 

4)        Media massa yang terlalu liberal

Alih-alih sebagai pilar demokrasi, dalam beberapa hal media massa saat ini telah menjelma atau terjelma menjadi monster penebar dan penyebar kebencian dan perongrong kewibawaan negara.

a.  Mengatur proporsi kepemilikan dan luas lingkup media.

i). Kepemilikan ganda media massa, seperti TV, radio dan media cetak yang ada pada kelompok-kelompok tertentu, pada dasarnya tidak memberi keseimbangan ruang demokrasi politik dan ekonomi.. Di Indonesia saat ini, beberapa media TV, radio dan media cetak, dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat menjadi kekuatan oligarkis, monopolistis, dan liberalis Di Negara maju demokratis saja, seperti US dan Australia ada pengaturan dan pelarangan cross ownership. !!!

ii)  Pengaturan zona peliputan. TV harus memiliki jaringan TV lokal.  Sudah saatnya diberlakukan zoning. Media TV harus ada yang menjadi media nasional, dan media lokal.  Hal ini akan memberikan beberapa kemanfaatan yaitu :

(1)  Menghidupkan ekonomi, dan budaya lokal. Tidak semua centralized focus

(2)  Mengurangi dominasi agenda setter dan news setter. Berita daerah yang dimuat secara nasional secara terus menerus, dapat dianggap sebagai berita nasional yang sifatnya distortif

(3)  Mengurangi biaya politik kampanye. Kampanye pilkada di TV nasional misalnya, adalah sesuatu yang absurd.

b.            Pengetatan penerapan kode etik peliputan dan pemberitaan batas etika.

i.)    Media massa tidak boleh memiliki kebebasan yang tanpa etika. Peliputan media massa yang tidak seimbang antara pesan-pesan Pemerintah dengan pesan aroganisme penentang kebijakan Pemerintah harus dibatasi.

ii.)   Membatasi pemuatan pendapat dan liputan yang dapat menimbulkan sentimen SARA serta memberdayakan redaksi untuk self-censorship

c.            Wajib relay berita nasional

i)       Media massa wajib merelay Pemberitaan Pemerintah, secara berkala pada jam yang sama

ii)      Materi pemberitaan kesadaran berbangsa, beretika harus ada. Terorisme brainwashing yang saat ini masuk secara bebas ke ruang publik dan  privat melalui TV yang mengedepankan konsumerisme, hedonisme, kekerasan harus dihilangkan.

iii)    Media massa wajib mengalokasikan waktu dan prime time untuk menyiarkan produksi sendiri yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, dan program Pemerintah dengan biaya sendiri

Media massa saat ini menikmati bonus demokrasi yang luar biasa. Sudah saatnya media massa berterima kasih kepada Negara, Pemerintah dan masyarakat dengan membuat program layanan sosial yang mendidik dan konstruktif..

 

 

Jakarta, Juni 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s