delimitasi demokrasi

DeLimitasi Demokrasi

Oleh : Sampe L. Purba

Demokrasi adalah salah satu cara yang dipilih dan disepakati untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bermartabat dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Substansi berdemokrasi adalah  untuk menyepakati aturan main dalam memilih dan memilah (to elect and to select) yang terkait dengan tiga hal yaitu  pengambilan keputusan (decision making process), penentuan pemimpin (recruiting the leaders), dan akuntabilitas atas keputusan yang diambil (transparency accountability).

Gradasi dari demokrasi bervariasi di setiap negara baik mengenai sistem pengisiannya seperti dengan penunjukan, pemilihan, sampai kepada proses pengambilan keputusan seperti musyawarah mufakat, voting berseri hingga the winner takes all. Perwakilan dan aturan main adalah faktor kunci dari wadah demokrasi. Dengan hal tersebut dimaknai bahwa hanya figur yang dipilih dengan cara yang telah diatur dan disetujui dalam aturan mainlah yang diakui sebagai produk dari demokrasi. Orang-orang yang terpilih menjadi instrumen demokrasi harus dapat menggali dan menangkap aspirasi dari masyarakat dari waktu ke waktu, dan memperjuangkannya di lembaga demokrasi dengan tata cara yang diatur dalam demokrasi. Jajak pendapat, pooling, demonstrasi  atau debat di televisi yang mengatas namakan aspirasi masyarakat, bukan merupakan esensi demokrasi. Tetapi semua itu hanya merupakan indikasi barometer yang perlu diperhatikan oleh para aktor demokrasi dalam memformulasikan, mengambil dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Aktor demokrasi, bukan hanya orang orang di  lembaga parlemen, tetapi termasuk yang di lembaga eksekutif dan yudikatif yang rekrutmennya berdasarkan aturan yang dibuat oleh produk demokrasi, seperti pemilu, pilkada atau pengangkatan. Tidak kurang pentingnya adalah pers yang mengkomunikasikan dan memvisualisasikan proses dan praktek demokrasi.

Demokrasi juga merupakan penyerahan dan pengekangan secara sukarela sebagian kedaulatan perorangan kepada suatu sistem, dengan pengertian sistem tersebut akan mengatur, melindungi, memproteksi hak-haknya serta mempromosikan dan memperjuangkan kepentingannya. Sistem demokrasi merupakan koridor pengharmonian kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Itulah limitasi demokrasi, yang menjamin berjalannya aturan main sesuai dengan prinsip keberadaban masyarakat (civilized society).

Demokrasi yang dianut Indonesia dewasa ini mempromosikan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Undang-undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen, pada bab XA pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia memuat 9 ayat menyangkut hak-hak asasi, dan satu ayat penutup pasal 28J ayat 2 mengenai pembatasan atau limitasi hak yang selengkapnya berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam bahasa sederhana, pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi dan wajib berhenti pada garis demarkasi yang tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

Maka kala seseorang melaksanakan haknya, misalnya menyampaikan pendapat, aspirasi dan berdemonstrasi tetapi dengan menutup jalan tol, merusak fasilitas umum atau melempari petugas negara/ aparat hukum., pada dasarnya yang bersangkutan sudah melanggar dan keluar dari rel demokrasi, karena telah melanggar HAM orang lain. Pada titik tersebut, Negara, melalui aparat berwenang memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan dan melindungi hak orang lain – the silent minority, the major democrats – dengan menghentikan perbuatan anarkis tersebut.

Penghentian perbuatan anarkis dapat direspon mulai dari cara-cara yang soft seperti penyadaran, negosiasi hingga penembakan gas air mata, bahkan dengan peluru sekalipun, tergantung gradasi yang dihadapi oleh petugas. Aparat keamanan memiliki kewajiban hukum, fiduciary duties dan kewenangan yang dilindungi oleh hukum, HAM dan demokrasi, termasuk untuk melumpuhkan demonstran yang anarkis ! Para penggiat HAM, anggota parlemen, atau siapapun yang bersimpati dan bersetuju kepada pelanggar dan pelaku anarkis, dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta terhadap terjadinya kejahatan dan kriminal !!!

Perbuatan merusak fasilitas umum, melempari petugas negara yang berwenang dan berseragam, adalah pelanggaran hukum berat, obstruction of justice, dan merupakan perlawanan terhadap tertib hukum dan kewenangan Negara. Di negara demokrasi yang lain seperti Amerika Serikat, Inggeris, Malaysia atau Singapura pun hal tersebut dihadapi secara tegas oleh Negara ! Aparat Negara yang membiarkan pelanggaran hukum terjadi di depan matanya, tanpa mengambil respon yang tepat, pada dasarnya adalah pelanggaran jabatan dan kewajiban hukumnya. Pembiaran kejahatan adalah sebuah kejahatan ! Pembiaran kejahatan oleh Petugas Negara, yang mengakibatkan terlanggarnya HAM dari the silent minority, the major stakeholders, tidak boleh dibiarkan lagi. Mentalitas aparat penegak hukum harus dikembalikan kepada panggilan tugas dan khittahnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Masyarakat yang taat hukum

Negara tidak boleh tunduk dan kalah terhadap pelanggaran hukum, sekalipun itu dilakukan secara bergerombol atau gerakan massa, atau atas nama demokrasi dan HAM. Jangan sampai ada persepsi apabila pelanggaran dan kejahatan dilakukan secara bersama-sama, itu bukan pelanggaran dan kejahatan. Perusakan fasilitas umum yang tidak dihukum (seperti dalam kasus mbah Priok) misalnya, akan dapat mengirim message yang keliru di masyarakat, Peristiwa pembakaran fasilitas umum dan milik Pemerintah yang terjadi belakangan ini, karena soal PILKADA misalnya  seperti di Sulawesi, Palembang, Papua dan sebagainya, yang tidak diikuti dengan penegakan hukum secara ketat sesuai aturan, tidak akan memberikan edukasi berdemokrasi dan efek jera.

Apabila ada pembiaran dan pembenaran atas pelanggaran hak orang lain atas nama demokrasi, pada titik itulah esensi demokrasi yang merupakan limitasi terhadap kebebasan perorangan, telah kehilangan legitimasinya sebagai demokrasi. Itulah delimitasi demokrasi. Mengatasnamakan demokrasi dengan cara yang bertentangan dengan esensi demokrasi, bukan saja merupakan sebuah absurditas dan ambiguitas, tetapi sesungguhnya telah menjelma menjadi   pengkhianatan dan kepengecutan yang dibungkus dengan teriakan bahana yel-yel demokrasi.

 

Jakarta, 18 Juni 2013

One comment on “delimitasi demokrasi

  1. maspurba says:

    bapak benar. demokrasi hanyalah salah satu cara yang dipilih oleh masyarakat, di mana sebagian kebebasannya secara sah dan sadar diberikan kepada Pemerintah melalui Pemilu, untuk dijaga dan diamanahkan. ketika penerima amanah rakyat melalui demokrasi tidak menjalankannya, maka hukum alam akan meresponnya. tidak ada ruang kosong dalam sistem politik. Karena itu sangat penting menjaga good and clean governance. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila pada saat yang sama ada Rule of law dan Leadership yang andal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s