Politik Pertentangan Kelas dan Psikologi Kebencian dalam Kampanye Penyesuaian BBM

Politik Pertentangan Kelas dan Psikologi Kebencian dalam Kampanye Penyesuaian BBM

Oleh : Sampe L. Purba

             Diskursus untuk menyesuaikan (menaikkan) harga BBM  subsidi telah berkembang menjadi sebuah penantian panjang yang melankolis. Pemerintah pada berbagai kesempatan telah mengkomunikasikan akan urgensi hal tersebut untuk menekan beban fiskal, serta telah mendapatkan dukungan politis melalui lembaga DPR. Angka-angka estimasi penyesuaian harga BBM non subsidi telah terpampang jelas dalam persetujuan APBN-P. Namun  dengan berbagai alasan, penyesuaian tersebut belum dilaksanakan.

             Pemerintah tampaknya melakukan kalkulasi ekstra cermat, termasuk dengan upaya meraih simpati publik melalui kampanye iklan yang masif. Salah satu pesan iklan tersebut adalah bahwa yang menikmati BBM subsidi saat ini adalah orang-orang yang tidak berhak, orang-orang bermobil dan industri yang dimiliki orang-orang kaya. Visualisasi yang dikampanyekan dengan mengeksploitasi kemiskinan dan kepapaan serta jeritan simiskin secara vulgar dipertontonkan di media elektronik, spanduk dan media cetak.

             Mengeksploitasi kemiskinan dan pertentangan kelas, bukanlah tindakan bijak. Cara-cara tersebut akan dapat menanamkan kebencian, dan kecemburuan antar strata di masyarakat yang dapat menjurus kepada psycological unrest dan solidaritas kebencian perbenturan antar kelas.  Dalam bahasa psikologi, menarik simpati berarti  berharap “mutual  understanding or affection arising from relationship or affinity”.  Mengeksplorasi emosi dan afeksi segolongan masyarakat, dapat berubah jadi kontra produktif. Simpati juga bermakna “the act or power of sharing the feelings of another”.

             Masyarakat  Commuter di sekitar Jabodetabek misalnya. Sekitar 6 juta mobil dan 8 juta sepeda motor setiap hari menjejali jalanan ibu kota yang semakin macet. Masyarakat produktif tidak punya pilihan. Penduduk usia produktif tinggal di luar kota, karena tidak mampu membeli lahan dan rumah di ibu kota. Setiap pagi  jam 5 subuh meninggalkan rumah dan kembali larut malam. Orang-orang yang menyetir mobil terjebak di kemacetan lalu lintas. Kantuk yang belum tuntas di pagi hari, dan kepenatan habis kerja di sore hari,  berebut jalan yang semakin sempit dengan pengendara sepeda motor, menjadi sebuah rutinitas penyiksaan.  Setiap hari. Minimal 4 jam di jalanan.  Pesepeda motor juga mempertaruhkan keselamatannya, menempuh kegelapan subuh dan malam, serta jalanan yang berlobang-lobang, hujan, debu dan angin,  rata-rata 100 km per hari.

             Ini semua terpaksa dilakoni, karena tidak ada pilihan alternatif. Tidak tersedia kendaraan umum yang memadai. Kalau saja ada moda transportasi yang memadai, yang menghubungkan daerah pinggiran dan ibu kota, misalnya jalur trem sepanjang jagorawi, atau tol Cikampek – Tangerang, masyarakat akan memilih itu.  Para komuter itu adalah pahlawan yang menggerakkan ekonomi, membayar pajak dan menyediakan lapangan kerja. Mereka kehilangan waktu-waktu terbaik dan quality of time bersama keluarga demi panggilan tugas setiap hari.  Kenapa mereka harus dipersepsikan dan dipersalahkan sebagai orang yang perlu dikambinghitamkan dalam carut marut alokasi dan pengelolaan anggaran Negara ?.

             Menyediakan sarana transportasi adalah bagian dari kewajiban penyediaan fasilitas umum oleh Pemerintah.  Salah kaprah dalam manajemen transportasi yang memaksakan perusahaan pengelola angkutan umum dan transportasi harus ditinggalkan. Terbengkalainya jalur MRT dan Tol yang melewati Sungai Kali Malang, misalnya adalah akibat Pemerintah menganggap transportasi sebagai komoditas bisnis.  Transportasi massal adalah komoditas sosial. Tanggung jawab negara untuk menyediakannya.

             Di berbagai kota besar kecil di dunia, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, London atau Paris., transportasi adalah tanggung jawab Pemerintah. Atau setidaknya, di subsidi Pemerintah.  Masyarakat tidak perlu membawa mobil di kemacetan jalanan, karena tersedia moda transportasi yang nyaman, affordable, accessible dan available.

             Bapak JK dalam suatu kesempatan berceramah di sebuah forum calon Pemimpin Nasional  pernah berkata., seyogianya masalah misalokasi anggaran ini sudah harus diselesaikan dua tahun yang lalu. Pada zaman beliau, BBM dinaikkan 5 kali, tidak ada masalah dan tidak perlu persetujuan DPR. Karena memang hal itu adalah domain Pemerintah. Kita masih menggunakan sistem pemerintahan yang sama, partai-partai politik yang sama. Bahkan Pimpinan Pemerintahan tertinggi yang sama. Kenapa sekarang koq jadi sulit dalam pengambilan keputusan. Ini nothing to do dengan demokrasi. But it’s a matter of leadership.

             Dalam teori penguasaan ruang, setiap ruang vacuum akan diisi oleh partikel yang lain. Ketika Pemerintah gamang menggunakan mandat kepemerintahan yang dimilikinya, maka bendul kekuasaan lainnya  seperti oposisi, pengamat, demonstran akan memainkannya.  Dalam bahasa Hukum Tata Negara, ketika Pemerintah yang memiliki kewenangan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), ragu dan tidak tahu menggunakannya, maka jadilah dia seperti Rusa yang memiliki tanduk-tanduk yang runcing, tetapi menjadi mangsa yang tidak berdaya di depan Hyena.

             Bapak JK, sebagai orang kedua di Republik, menggunakan istilah di “zaman saya”., ini menunjukkan kualitas kepemimpinan dan legitimasi personal yang melampaui sekat tertulis administrasi negara. Tidak banyak  wapres kita yang memiliki legitimasi seperti itu, yang tidak memposisikan diri sebagai ban serap, tetapi efektif dalam mengendalikan administrasi internal pemerintahan dan praktek ketata negaraan.

Kembali kepada pokok tulisan ini.  Untuk mensosialisasikan perlunya penyesuaian BBM tidak perlu dengan mengeksplorasi kemiskinan dan ketidak berdayaan sebagian rakyat. Bukankah kemiskinan itu produk dari kebijakan dan sebuah ketidak berhasilan (untuk tidak menyebut kegagalan) Pemerintah?.  Pertentangan kelas, hanya akan menimbulkan kebencian dan pengkotak-kotakan. Di masa sulit ini, yang kita perlukan adalah sinergitas segenap komponen bangsa untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan guna ketahanan nasional kita.

Sekali lagi, tidak perlu iklan-iklanan penebar pertentangan kelas, tidak perlu melankolis. Tak perlu sedu sedan itu !!!

Jakarta,  21 Juni 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s