Penegakan Hukum versus Pelanggaran HAM

Penegakan hukum versus Pelanggaran HAM

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini sering terkesan terjadinya  kegamangan aparat keamanan untuk menindak anarkisme, penghasutan, kekerasan berkelompok dan pelanggaran hukum, atas ketakutan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Dalam teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dianut oleh Indonesia, rakyat secara sadar dan sukarela menyerahkan sebagian kebebasan, hak-hak  dan kedaulatan pribadinya untuk diatur oleh Negara, dengan imbalan Negara akan melindungi hak-hak yang melekat padanya dari intervensi dan pelanggaran orang lain. Negara, melalui aparatnya menerima dan melaksanakan kedaulatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 28 UUD 1945 menyediakan sembilan (9) ayat mengenai hak asasi manusia, dan satu ayat terakhir sebagai  limitasi garis demarkasi pelaksanaan HAM. Artinya, batas pelaksanaan hak-hak asasi seseorang harus berhenti, manakala hak-hak tersebut  menyinggung atau melanggar hak-hak orang lain. Negara wajib bertindak dan hadir melalui aparatnya untuk menghentikan pelanggar tersebut, melalui penegakan hukum yang merupakan tanggung jawab melekat padanya.

Hukum memberikan kewenangan dan jaminan perlindungan  bagi para aparat hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan kewenangannya. Itu misalnya diatur dalam pasal 50 dan 51 KUHP. Sebaliknya, aparat penegak hukum akan dapat dipersalahkan manakala melakukan pembiaran yang merupakan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak orang lain (the silent majority), dari orang-orang yang melanggar hukum dan ketertiban umum atas nama HAM dan kebebasan berpendapat.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan prima dari Negara. Penegakan hukum dan ketertiban (law and order) adalah kewajiban hukum aparat Negara. Masyarakat telah bersedia dikurangi kebebasannya dan membayar pajak untuk itu. Unjuk rasa yang menutup jalan tol, merusak fasilitas umum, menduduki tanah Negara secara tidak sah, atau melawan petugas keamanan, misalnya adalah tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan kriminal, yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terlanggarnya HAM orang lain (the silent majority).  

Penegakan hukum BUKAN pelanggaran HAM. Justru sebaliknya, pembiaran (omission) pelanggaran hukum, yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, dapat berpotensi menjadi pelanggaran HAM oleh aparat hukum. Pemerintah harus tegas, decisive dan tidak boleh ragu-ragu. Yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman adalah warga negara yang berjalan dan bersedia diatur oleh koridor hukum. Sedangkan terhadap para pelanggar hukum, yang diperlukan adalah penyadaran, pembinaan dan pemasyarakatan. Bring to justice ! Bila perlu dengan pemaksaan, kekerasan yang legitimate dan law enforcement. Itulah esensi masyarakat madani.

Jangan sampai timbul kesan, bahwa apabila kejahatan dilaksanakan secara berkelompok dan oleh massa, bukan merupakan kejahatan, atau kejahatan yang kebal terhadap hukuman. Perusakan fasilitas umum (kasus mbah Priok misalnya) oleh massa yang tidak diganjar hukum, memiliki contagion effect (efek menular). Lihatlah kasus-kasus sejenis yang terjadi belakangan ini, seolah-olah menjadi trend dan mode melampiaskan kemarahan dengan merusak dan membakar. Pembakaran dan perusakan  kantor-kantor Pemerintah termasuk aparat keamanan di Palembang, Sulawesi, Papua, dan yang terbaru di Tanjung Gusta Medan, sangat ironis dan memprihatinkan. Itu  harus diusut tuntas dan diadili, untuk menjadi pembelajaran dan menunjukkan serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat  akan kewibawaan hukum yang sudah hampir ke titik nadir belakangan ini.   

Para pengamat, penggiat HAM atau apapun namanya, yang bersimpati dan membela para kriminal, patut diduga adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. KUHP mengenal istilah pelaku peserta dan turut serta, dan aktor intelektual. Kesadaran hukum perlu dibina dan disosialiasikan, serta diimplementasikan.  Wibawa Negara adalah marwah kedaulatan yang harus ditegakkan. Negara tidak boleh tunduk kepada pelanggaran hukum. Menegakkan hukum dan ketertiban bukan pelanggaran HAM, tetapi justru adalah perlindungan dan penguatan HAM. Cita-cita mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera dan berkeadaban akan dapat tercapai apabila semua pihak konsisten dalam menjalankan serta menegakkan aturan, disiplin dan tanggung jawab masing-masing. Semoga. 

 

 

Jakarta, 13 Juli 2013

Democracy and the noble role of the Military – Egypt case

 

Democracy and the noble role of the military

by : Sampe L. Purba

Civilization in modern Egypt was established upon an ideology based on nationalism and secularism that separates the state from religious affairs, tolerance, a merit system and a non-discriminatory system.

Radical movements such as the Muslim Brotherhood (IM), which emerged in 1928, were prohibited, but later joined the wave of democratization known as the Arab Spring then caused widespread public dissent with the government that forced president Mubarak, a personifi cation and alter ego of the military regime, to fall from grace.

On June 24, 2012, Mohamed Mursi from the Justice and Freedom Party, a political affi liation of IM, beat ex-prime minister Ahmed Safi q in two critical run-offs. Mursi’s victory meant the silent majority, who voted for Mursi, expected their interests, aspirations and political views to be taken into consideration and accommodated.

In the early stage of Mursi’s term, the new regime failed to protect all the people. Violence, murder, sectarianism and threats to people’s lives, property and freedom of religion occurred across the country.

President Mursi, for example, issued on Nov. 22, 2012 a decree stating that the new constitution drafted by the Constituent Assembly could be challenged and rejected. In the new draft, the nationalism ideology was changed into a somewhat ideology based on religion.

Prior to this, the Constituent Assembly had been denounced and dissolved for not representing all views and political platforms of Egypt.

The move by Mursi to convene the assembly, according to the Constitutional Court, was unconstitutional. The presidential decree he issued received widespread opposition, even igniting acts of violence across Egypt.

Mohammad Elbadarei, a prominent modern leader who has an international reputation and a lot of followers, said the decree had allowed the president to centralize the entire authority of the state and crown himself a new Pharaoh of Egypt.

The fall of Mursi can be seen from the regional strategic point of view related to Egypt’s control of the Nile. Egypt has been facing a challenge from upstream countries of the Nile, such as Ethiopia, Kenya, etc. There are 10 countries dissected by the Nile. They set up a consultation forum called Nile River Basin Commission.

Egypt depends much on the Nile for its main power source, agriculture, irrigation and water supply through the giant Aswan dam. For Egypt, the threat to the Nile is a threat to its existence and there is no room for compromise. It is more serious than the threat to the Suez Canal for instance.

The Ethiopian government intends to build a dam upstream from Nile, which Egypt fears will have a severe impact on its country.

Ethiopia has stated it is no longer bound by the past agreement it signed with the British colonial government of Egypt, therefore, last May the Egyptian president visited Uganda and will also go to Tanzania, Rwanda and Congo for consolidation.

President Mursi , who had voiced strong objection to Ethiopia’s plan, softened his stand by allowing other countries to take advantage of the Nile provided that it was discussed and agreed in advance. The change was, of course, intolerable and deemed a national threat.

In general, the military in developing countries, which has historical value and a signifi cant share in the rescue and independence of the state, can submit itself to civilian supremacy.

However, the supremacy of civilians over the military is not without reservation and taken for granted. The military would be tempted to take over the civilian government under three conditions.

First, if the civilian government is weak in public administration and maintenance of law and order. Second, if the military’s interest is threatened or politicized, such as in the selection of military commander, procurement of defense equipment and so on.

Third, if the military considers — backed by assessment of intellectuals — there is a challenge to national ideology that may pose a threat to the existence and sovereignty of the nation.

Indonesia needs to take lessons from the Egyptian case. The relatively successful political transition and military reform in Indonesia as a resultant of Reformasi 1998 has to be cautiously strengthened and maintained by the political elites, intellectuals and civil society.

Extreme political noise will not contribute to any consolidation of democracy here. After all, democracy is not the goal, but a means to achieve the goal using instruments like elections, political parties and so on.

The goal of the state is to reach prosperity, justice, security and civil freedom, as well as upholding the sovereignty and integrity of the nation.

When the destiny of the nation is at stake, the military, under the morality of patriotism and historical call and noble responsibility, will interfere to save the country. That phenomenon is currently taking place in Egypt.

 

Jakarta Post.

 

Democracy and the noble role of the military

Published in Jakartapost , Jakarta | Fri, 07/12/2013 10:42 AM | Opinion

The writer is a National Resilience Institute (Lemhannas) batch 49 participant. The views expressed are personal

Revolusi Mesir dan panggilan sejarah militer


Revolusi  Mesir

Demokrasi dan moralitas tanggung jawab militer

Sampe L. Purba

          Mesir adalah negara dengan peradaban dan tradisi kesejarahan yang sudah sangat tua. Sejak jaman Firaun. Peran militer dalam sejarah Republik Mesir modern dimulai tahun 1952 ketika Gamal Nasser mengakhiri sistem monarkhi raja Farouk – dinasti Muhammad Ali yang berkuasa sejak abad 19. Sampai dengan tahun 2012 Mesir sangat stabil dan makmur di bawah tiga Kepala Negara yang merupakan pimpinan  militer yaitu, Abdul Nasser, Anwar Sadat dan Hosni Mobarak. Di kancah pergaulan Internasional Mesir sangat diperhitungkan. Diplomat Mesir pernah dipercaya menjadi Sekjen PBB, Dirjen Badan Pengawas Atom dan Sekjen Liga Arab .

          Mesir adalah negara sekuler dengan ideologi NASIONALISME. Pandangan hidup (way of life – weltanschaung) Mesir pada dasarnya adalah modernitas yang menghargai kebhinnekaan, serta memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Karena itu tidak mengherankan tradisi gereja Koptik abad pertengahan dapat bersinergi secara positif dengan tradisi peradaban Islam modern Al Azhar, maupun kelompok penganut agama suku.

          Selain sekularisme, di Mesir juga ada gerakan Islam yang dipandang kalangan militer sebagai radikal, yaitu Ikhwanul Muslimin – IM (Islam brotherhood) yang berdiri tahun 1928. IM merupakan alternatif kepada ideologi nasionalisme – sosialisme – sekularisme, yang dibawa oleh National Democratic Party. Namun demikian, hukum Mesir pada masa itu tidak memperbolehkan partai didirikan dengan asas agama.

          Gelombang demokrasi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab spring, yang bermula di Tunisia, juga melanda Mesir. Adanya ketidak puasan sekelompok masyarakat kepada Pemerintah, dan dengan telah terkonsolidasinya ikhwanul muslimin sebagai partai dan gerakan kader yang menyuarakan nilai-nilai moral, memikat banyak orang, sehingga berhasil mendesak turunnya Mubarak dari jabatan presiden. Turunnya presiden yang adalah lambang militer, dapat dimaknai sebagai berkurangnya dominasi militer di Mesir.

          Tanggal 24 Juni 2012, Mohammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin dengan Partai Kebebasan dan Keadilan mengalahkan mantan perdana menteri Ahmed Shafik dari rezim sebelumnya, pada dua putaran. Hal ini bermakna dua hal, yaitu pertama bahwa mayoritas rakyat Mesir tidak memilih ideologi IM. Kedua, masyarakat non IM yang memilih Mursi berharap aspirasi dan pandangan politik mereka tetap diakomodir oleh Mursi dan IM. Pada awal pemerintahannya, mungkin juga karena eforia yang berlebihan, kelompok penguasa baru tampaknya tidak dapat mengayomi seluruh aliran masyarakat. Kekerasan, pembunuhan, sektarianisme dan terancamnya jiwa, harta dan kebebasan golongan masyarakat melaksanakan ibadah yang bukan dari mainstream menjadi berita sehari-hari.     Ketidak mampuan Pemerintahan Presiden Mursi memenuhi harapan masyarakat akan kualitas hidup yang lebih baik, tersingkirnya tatanan lama, serta tidak kunjung berhasilnya Presiden menjaga keamanan dan perlindungan kepada seluruh warga Mesir menunjukkan tanda-tanda kelemahan pemerintahannya.  Protes dan penentangan kepada Presiden Mursi merebak di seantero negeri.

          Presiden, pada tanggal 22 November 2012 mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa dekritnya tidak boleh ditantang dan ditentang. Presiden Mursi mengeluarkan dekrit tersebut, untuk melindungi tugas-tugas dewan konstituante yang sedang bertugas merumuskan konstitusi baru. Dalam rumusan dewan konstituante ini, dasar negara NASIONALISME diubah menjadi berbasis agama.  Krisis politik sebelumnya telah terjadi, dimana dewan konstituante telah dibekukan, tetapi presiden Mursi tetap meminta bersidang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persidangan dewan konstituante adalah inkonstitusional. Dekrit Presiden ini mendapat penentangan yang luas, yang mengundang kekerasan di seluruh Mesir. Mohammad Elbadarei yang memiliki reputasi internasional serta banyak pengikut, mengatakan bahwa presiden Mursi telah meraup seluruh kewenangan negara, dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Firaun baru. 

          Masalah pandangan hidup dan dasar negara, bukan sesuatu yang dapat diputuskan oleh hasil pemilu. Itu adalah dasar fondasi kesepakatan awal berdirinya negara. Itu adalah kebenaran dasar. Kebenaran tidak dapat divoting. Pemilu sebagai sarana demokrasi tidak memiliki legitimasi untuk memvoting kebenaran. Sekalipun melalui referendum. Apalagi oleh suatu dewan konstituante.

          Kekerasan dan ketidak stabilan yang terjadi di mana-mana, serta pemerintahan Mursi yang dipandang tidak tegas terhadap intoleransi, telah memaksa militer Mesir untuk terpanggil memenuhi tanggung jawabnya sebagai benteng terakhir penjaga kedaulatan Negara. Militer telah memberi kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memegang kendali pemerintahan berdasarkan demokrasi melalui Pemilihan Umum., namun pemerintahan hasil Pemilu tersebut tidak amanah dan dipandang gagal untuk menjaga nilai-nilai dasar Mesir,  untuk mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur dan berkeadaban.

          Keselamatan bangsa yang berada dan dipimpin oleh Pemerintahan yang lemah, ditambah ancaman dari luar dan faktor lingkungan strategis yang berubah tidak mentolerir militer untuk membiarkan kekacauan dan kebuntuan politik berlangsung lama. Militer, dengan dukungan rakyat (sebagian tentunya), membubarkan pemerintahan hasil Pemilu., menunjuk Presiden sementara Adli Mansour, membuat roadmap sampai ada pemilu yang dipersiapkan. Kondisi geopolitik yang tidak stabil di kawasan Timur Tengah masuk dalam perhitungan militer Mesir.

          Di lingkungan strategis, saat ini Mesir sedang ditantang oleh Negara-negara di hulu sungai Nil, seperti terutaman Etiopia. Terdapat 10 negara yang dialiri oleh sungai nil, dan memiliki forum konsultasi Nile River Basin Comission. Berdasarkan perjanjian 1929 antara Pemerintah Inggeris dengan Mesir, hak veto pengelolaan sungai nil ada pada Mesir (90% dan Sudan 10%). Mesir sangat tergantung pada sungai nil, baik untuk sumber listrik melalui bendungan Aswan, pertanian dan kebutuhan air bersih. Bagi Mesir, ancaman terhadap sungai nil adalah ancaman terhadap keselamatan negaranya, karena itu tidak boleh dikompromikan.

          Pemerintah Ethiopia bermaksud membangun bendungan di sisi hulu, yang dikuatirkan oleh Mesir akan berdampak negatif terhadap Mesir. Sebelumnya Pemerintah Etihiopia menyatakan tidak terikat dengan kesepakatan kolonial Inggeris dengan Mesir tersebut. Bulan Mei yang lalu, presiden Mesir mengunjungi Uganda, dan akan ke Tanzania, Rwanda dan Kongo untuk konsolidasi. Presiden Mursi yang sebelumnya bersuara keras melunak dengan   mengisyaratkan tidak keberatan negara-negara lain memanfaatkan sungai nil, sepanjang dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu. Sikap ini berbeda dari  sikap sebelumnya yang tidak berkompromi.

          Pada umumnya, militer suatu negara, di negara-negara berkembang, yang mempunyai nilai kesejarahan dan andil besar dalam penyelamatan dan kemerdekaan Negara, dapat dan mau menundukkan diri di bawah pemerintahan sipil. Penundukan tersebut TIDAK TANPA RESERVE. Militer suatu negara, akan mempertimbangkan mengambil alih pemerintahan sipil, sekalipun terpilih secara demokratis melalui pemilu, mana kala ada TIGA hal sebagai prasyarat terpennuhi.  Ketiga hal tersebut adalah pertama, apabila Pemerintahan sipil lemah, baik dalam pemerintahan maupun penegakan hukum dan ketertiban. Yang kedua, apabila kepentingan militer diusik dan dipermainkan, misalnya politisasi pemilihan komandan/ pimpinan militer, politisasi pengadaan alutsista dan sebagainya. Yang ketiga, adalah apabila menurut asesmen Militer – yang didukung oleh sebagian kalangan intelektual dan masyarakat madani – bahwa Negara telah kehilangan jati diri, dan sedang berada dalam ancaman.

          Demokrasi bukanlah tujuan bernegara, tetapi hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan, dengan instrumen seperti pemilu dan sebagainya. Tujuan bernegara adalah untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan berkeadaban, serta tetap tegaknya kedaulatan dan integritas negara. Mana kala hal ini terancam, dan Pemerintahan sipil dianggap tidak mampu mengatasinya., maka militer – umumnya – dengan panggilan jiwa patriotisme dan kesejarahan – akan turun dan menyelamatkan negara. Fenomena itulah yang saat ini sedang terjadi di Mesir.

 

 

Jakarta, 6 Juli 2013