Revolusi Mesir dan panggilan sejarah militer


Revolusi  Mesir

Demokrasi dan moralitas tanggung jawab militer

Sampe L. Purba

          Mesir adalah negara dengan peradaban dan tradisi kesejarahan yang sudah sangat tua. Sejak jaman Firaun. Peran militer dalam sejarah Republik Mesir modern dimulai tahun 1952 ketika Gamal Nasser mengakhiri sistem monarkhi raja Farouk – dinasti Muhammad Ali yang berkuasa sejak abad 19. Sampai dengan tahun 2012 Mesir sangat stabil dan makmur di bawah tiga Kepala Negara yang merupakan pimpinan  militer yaitu, Abdul Nasser, Anwar Sadat dan Hosni Mobarak. Di kancah pergaulan Internasional Mesir sangat diperhitungkan. Diplomat Mesir pernah dipercaya menjadi Sekjen PBB, Dirjen Badan Pengawas Atom dan Sekjen Liga Arab .

          Mesir adalah negara sekuler dengan ideologi NASIONALISME. Pandangan hidup (way of life – weltanschaung) Mesir pada dasarnya adalah modernitas yang menghargai kebhinnekaan, serta memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Karena itu tidak mengherankan tradisi gereja Koptik abad pertengahan dapat bersinergi secara positif dengan tradisi peradaban Islam modern Al Azhar, maupun kelompok penganut agama suku.

          Selain sekularisme, di Mesir juga ada gerakan Islam yang dipandang kalangan militer sebagai radikal, yaitu Ikhwanul Muslimin – IM (Islam brotherhood) yang berdiri tahun 1928. IM merupakan alternatif kepada ideologi nasionalisme – sosialisme – sekularisme, yang dibawa oleh National Democratic Party. Namun demikian, hukum Mesir pada masa itu tidak memperbolehkan partai didirikan dengan asas agama.

          Gelombang demokrasi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab spring, yang bermula di Tunisia, juga melanda Mesir. Adanya ketidak puasan sekelompok masyarakat kepada Pemerintah, dan dengan telah terkonsolidasinya ikhwanul muslimin sebagai partai dan gerakan kader yang menyuarakan nilai-nilai moral, memikat banyak orang, sehingga berhasil mendesak turunnya Mubarak dari jabatan presiden. Turunnya presiden yang adalah lambang militer, dapat dimaknai sebagai berkurangnya dominasi militer di Mesir.

          Tanggal 24 Juni 2012, Mohammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin dengan Partai Kebebasan dan Keadilan mengalahkan mantan perdana menteri Ahmed Shafik dari rezim sebelumnya, pada dua putaran. Hal ini bermakna dua hal, yaitu pertama bahwa mayoritas rakyat Mesir tidak memilih ideologi IM. Kedua, masyarakat non IM yang memilih Mursi berharap aspirasi dan pandangan politik mereka tetap diakomodir oleh Mursi dan IM. Pada awal pemerintahannya, mungkin juga karena eforia yang berlebihan, kelompok penguasa baru tampaknya tidak dapat mengayomi seluruh aliran masyarakat. Kekerasan, pembunuhan, sektarianisme dan terancamnya jiwa, harta dan kebebasan golongan masyarakat melaksanakan ibadah yang bukan dari mainstream menjadi berita sehari-hari.     Ketidak mampuan Pemerintahan Presiden Mursi memenuhi harapan masyarakat akan kualitas hidup yang lebih baik, tersingkirnya tatanan lama, serta tidak kunjung berhasilnya Presiden menjaga keamanan dan perlindungan kepada seluruh warga Mesir menunjukkan tanda-tanda kelemahan pemerintahannya.  Protes dan penentangan kepada Presiden Mursi merebak di seantero negeri.

          Presiden, pada tanggal 22 November 2012 mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa dekritnya tidak boleh ditantang dan ditentang. Presiden Mursi mengeluarkan dekrit tersebut, untuk melindungi tugas-tugas dewan konstituante yang sedang bertugas merumuskan konstitusi baru. Dalam rumusan dewan konstituante ini, dasar negara NASIONALISME diubah menjadi berbasis agama.  Krisis politik sebelumnya telah terjadi, dimana dewan konstituante telah dibekukan, tetapi presiden Mursi tetap meminta bersidang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persidangan dewan konstituante adalah inkonstitusional. Dekrit Presiden ini mendapat penentangan yang luas, yang mengundang kekerasan di seluruh Mesir. Mohammad Elbadarei yang memiliki reputasi internasional serta banyak pengikut, mengatakan bahwa presiden Mursi telah meraup seluruh kewenangan negara, dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Firaun baru. 

          Masalah pandangan hidup dan dasar negara, bukan sesuatu yang dapat diputuskan oleh hasil pemilu. Itu adalah dasar fondasi kesepakatan awal berdirinya negara. Itu adalah kebenaran dasar. Kebenaran tidak dapat divoting. Pemilu sebagai sarana demokrasi tidak memiliki legitimasi untuk memvoting kebenaran. Sekalipun melalui referendum. Apalagi oleh suatu dewan konstituante.

          Kekerasan dan ketidak stabilan yang terjadi di mana-mana, serta pemerintahan Mursi yang dipandang tidak tegas terhadap intoleransi, telah memaksa militer Mesir untuk terpanggil memenuhi tanggung jawabnya sebagai benteng terakhir penjaga kedaulatan Negara. Militer telah memberi kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memegang kendali pemerintahan berdasarkan demokrasi melalui Pemilihan Umum., namun pemerintahan hasil Pemilu tersebut tidak amanah dan dipandang gagal untuk menjaga nilai-nilai dasar Mesir,  untuk mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur dan berkeadaban.

          Keselamatan bangsa yang berada dan dipimpin oleh Pemerintahan yang lemah, ditambah ancaman dari luar dan faktor lingkungan strategis yang berubah tidak mentolerir militer untuk membiarkan kekacauan dan kebuntuan politik berlangsung lama. Militer, dengan dukungan rakyat (sebagian tentunya), membubarkan pemerintahan hasil Pemilu., menunjuk Presiden sementara Adli Mansour, membuat roadmap sampai ada pemilu yang dipersiapkan. Kondisi geopolitik yang tidak stabil di kawasan Timur Tengah masuk dalam perhitungan militer Mesir.

          Di lingkungan strategis, saat ini Mesir sedang ditantang oleh Negara-negara di hulu sungai Nil, seperti terutaman Etiopia. Terdapat 10 negara yang dialiri oleh sungai nil, dan memiliki forum konsultasi Nile River Basin Comission. Berdasarkan perjanjian 1929 antara Pemerintah Inggeris dengan Mesir, hak veto pengelolaan sungai nil ada pada Mesir (90% dan Sudan 10%). Mesir sangat tergantung pada sungai nil, baik untuk sumber listrik melalui bendungan Aswan, pertanian dan kebutuhan air bersih. Bagi Mesir, ancaman terhadap sungai nil adalah ancaman terhadap keselamatan negaranya, karena itu tidak boleh dikompromikan.

          Pemerintah Ethiopia bermaksud membangun bendungan di sisi hulu, yang dikuatirkan oleh Mesir akan berdampak negatif terhadap Mesir. Sebelumnya Pemerintah Etihiopia menyatakan tidak terikat dengan kesepakatan kolonial Inggeris dengan Mesir tersebut. Bulan Mei yang lalu, presiden Mesir mengunjungi Uganda, dan akan ke Tanzania, Rwanda dan Kongo untuk konsolidasi. Presiden Mursi yang sebelumnya bersuara keras melunak dengan   mengisyaratkan tidak keberatan negara-negara lain memanfaatkan sungai nil, sepanjang dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu. Sikap ini berbeda dari  sikap sebelumnya yang tidak berkompromi.

          Pada umumnya, militer suatu negara, di negara-negara berkembang, yang mempunyai nilai kesejarahan dan andil besar dalam penyelamatan dan kemerdekaan Negara, dapat dan mau menundukkan diri di bawah pemerintahan sipil. Penundukan tersebut TIDAK TANPA RESERVE. Militer suatu negara, akan mempertimbangkan mengambil alih pemerintahan sipil, sekalipun terpilih secara demokratis melalui pemilu, mana kala ada TIGA hal sebagai prasyarat terpennuhi.  Ketiga hal tersebut adalah pertama, apabila Pemerintahan sipil lemah, baik dalam pemerintahan maupun penegakan hukum dan ketertiban. Yang kedua, apabila kepentingan militer diusik dan dipermainkan, misalnya politisasi pemilihan komandan/ pimpinan militer, politisasi pengadaan alutsista dan sebagainya. Yang ketiga, adalah apabila menurut asesmen Militer – yang didukung oleh sebagian kalangan intelektual dan masyarakat madani – bahwa Negara telah kehilangan jati diri, dan sedang berada dalam ancaman.

          Demokrasi bukanlah tujuan bernegara, tetapi hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan, dengan instrumen seperti pemilu dan sebagainya. Tujuan bernegara adalah untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan berkeadaban, serta tetap tegaknya kedaulatan dan integritas negara. Mana kala hal ini terancam, dan Pemerintahan sipil dianggap tidak mampu mengatasinya., maka militer – umumnya – dengan panggilan jiwa patriotisme dan kesejarahan – akan turun dan menyelamatkan negara. Fenomena itulah yang saat ini sedang terjadi di Mesir.

 

 

Jakarta, 6 Juli 2013

This entry was posted in Politik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s