Penegakan Hukum versus Pelanggaran HAM

Penegakan hukum versus Pelanggaran HAM

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini sering terkesan terjadinya  kegamangan aparat keamanan untuk menindak anarkisme, penghasutan, kekerasan berkelompok dan pelanggaran hukum, atas ketakutan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Dalam teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dianut oleh Indonesia, rakyat secara sadar dan sukarela menyerahkan sebagian kebebasan, hak-hak  dan kedaulatan pribadinya untuk diatur oleh Negara, dengan imbalan Negara akan melindungi hak-hak yang melekat padanya dari intervensi dan pelanggaran orang lain. Negara, melalui aparatnya menerima dan melaksanakan kedaulatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 28 UUD 1945 menyediakan sembilan (9) ayat mengenai hak asasi manusia, dan satu ayat terakhir sebagai  limitasi garis demarkasi pelaksanaan HAM. Artinya, batas pelaksanaan hak-hak asasi seseorang harus berhenti, manakala hak-hak tersebut  menyinggung atau melanggar hak-hak orang lain. Negara wajib bertindak dan hadir melalui aparatnya untuk menghentikan pelanggar tersebut, melalui penegakan hukum yang merupakan tanggung jawab melekat padanya.

Hukum memberikan kewenangan dan jaminan perlindungan  bagi para aparat hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan kewenangannya. Itu misalnya diatur dalam pasal 50 dan 51 KUHP. Sebaliknya, aparat penegak hukum akan dapat dipersalahkan manakala melakukan pembiaran yang merupakan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak orang lain (the silent majority), dari orang-orang yang melanggar hukum dan ketertiban umum atas nama HAM dan kebebasan berpendapat.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan prima dari Negara. Penegakan hukum dan ketertiban (law and order) adalah kewajiban hukum aparat Negara. Masyarakat telah bersedia dikurangi kebebasannya dan membayar pajak untuk itu. Unjuk rasa yang menutup jalan tol, merusak fasilitas umum, menduduki tanah Negara secara tidak sah, atau melawan petugas keamanan, misalnya adalah tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan kriminal, yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terlanggarnya HAM orang lain (the silent majority).  

Penegakan hukum BUKAN pelanggaran HAM. Justru sebaliknya, pembiaran (omission) pelanggaran hukum, yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, dapat berpotensi menjadi pelanggaran HAM oleh aparat hukum. Pemerintah harus tegas, decisive dan tidak boleh ragu-ragu. Yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman adalah warga negara yang berjalan dan bersedia diatur oleh koridor hukum. Sedangkan terhadap para pelanggar hukum, yang diperlukan adalah penyadaran, pembinaan dan pemasyarakatan. Bring to justice ! Bila perlu dengan pemaksaan, kekerasan yang legitimate dan law enforcement. Itulah esensi masyarakat madani.

Jangan sampai timbul kesan, bahwa apabila kejahatan dilaksanakan secara berkelompok dan oleh massa, bukan merupakan kejahatan, atau kejahatan yang kebal terhadap hukuman. Perusakan fasilitas umum (kasus mbah Priok misalnya) oleh massa yang tidak diganjar hukum, memiliki contagion effect (efek menular). Lihatlah kasus-kasus sejenis yang terjadi belakangan ini, seolah-olah menjadi trend dan mode melampiaskan kemarahan dengan merusak dan membakar. Pembakaran dan perusakan  kantor-kantor Pemerintah termasuk aparat keamanan di Palembang, Sulawesi, Papua, dan yang terbaru di Tanjung Gusta Medan, sangat ironis dan memprihatinkan. Itu  harus diusut tuntas dan diadili, untuk menjadi pembelajaran dan menunjukkan serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat  akan kewibawaan hukum yang sudah hampir ke titik nadir belakangan ini.   

Para pengamat, penggiat HAM atau apapun namanya, yang bersimpati dan membela para kriminal, patut diduga adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. KUHP mengenal istilah pelaku peserta dan turut serta, dan aktor intelektual. Kesadaran hukum perlu dibina dan disosialiasikan, serta diimplementasikan.  Wibawa Negara adalah marwah kedaulatan yang harus ditegakkan. Negara tidak boleh tunduk kepada pelanggaran hukum. Menegakkan hukum dan ketertiban bukan pelanggaran HAM, tetapi justru adalah perlindungan dan penguatan HAM. Cita-cita mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera dan berkeadaban akan dapat tercapai apabila semua pihak konsisten dalam menjalankan serta menegakkan aturan, disiplin dan tanggung jawab masing-masing. Semoga. 

 

 

Jakarta, 13 Juli 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s