APEC : Proksi perang raksasa ekonomi global di kawasan Asia Pasifik

APEC : Proksi perang raksasa ekonomi global di kawasan Asia Pasifik

Sampe L. Purba

Menjelang pertemuan tingkat tinggi APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Bali selama seminggu di bulan Oktober ini, ada beberapa hal yang memerlukan refleksi. APEC adalah kerja sama ekonomi kawasan Pasifik yang diprakarsai tahun 1989 oleh Negara-negara maju di kawasan, seperti Amerika Serikat, Australia dan Jepang. Pada awal berdirinya APEC mendapat penentangan dari beberapa negara utama di kawasan ASEAN terutama oleh Malaysia di bawah komando PM Mahathir, yang memandang bahwa Negara-negara Asia Tenggara belum memiliki kesiapan infrastruktur dan fundamental ekonomi untuk bersaing dengan level playing field yang sama dengan negara-negara maju. Malaysia tidak ingin kawasan ini hanya menjadi pasar empuk bagi negara maju, semetara masyarakat dan pengusaha domestik hanya akan menjadi  penonton di negeri sendiri. Malaysia lebih menghendaki kaukus kerja sama ekonomi Asia Timur. Namun, ide Malaysia ditentang oleh Amerika Serikat dan Jepang, dengan meminjam tangan Pak Harto yang disegani di Asia Tenggara dengan sabdanya yang terkenal  “suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus menghadapi globalisasi”.

Dalam deklarasi Bogor  tahun 1994 ditetapkan 11 butir tujuan yang disadari sangat ambisius (kata ambitious ini secara eksplisit ada dalam butir deklarasi nomor 10), yang tujuannya adalah untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia – Pasifik, dan mengintensifkan kerja sama pembangunan Asia Pasifik. Pada waktu itu ditetapkan, implementasinya di negara-negara maju mulai pada tahun 2010, sedangkan di negara-negara berkembang mulai tahun 2020.

Tujuan utama APEC  adalah untuk meningkatkan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, investasi di kawasan Asia Pasifik, melalui antara lain standardisasi produk maupun jasa, pengurangan subsidi, kemudahan perizinan dan lalu lintas barang maupun jasa, serta peningkatan keamanan yang kondusif seperti dari lalu lintas perdagangan ilegal, penyelundupan orang maupun barang, serta ancaman terorisme.

Sebagai sasaran antara dan sarana latihan pembelajaran menunggu membanjir membahananya liberalisasi Asia Pasifik 2020, Negara-negara ASEAN pada tahun 2015 telah menetapkan berlakunya Asean Economic Comunity (AEC), atau masyarakat ekonomi asean. AEC merupakan integrasi ekonomi regional sepenuhnya, dengan karakteristik utama, a). Basis produksi dan pasar tunggal terintegrasi, b.) kawasan ekonomi dengan kompetisi yang tinggi, c.) kawasan pengembangan ekonomi dengan perlakuan yang sama, dan d.) kawasan yang sepenuhnya diintegrasikan dengan perekonomian global.

Indonesia sebagai tuan rumah APEC 1994 di mana yang untuk pertama kalinya disepakati gagasan-gagasan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan, tampaknya memiliki beban psikologis untuk memastikan komitmen tersebut berjalan dengan baik. Dalam forum-forum pertemuan regional, Indonesia tidak pernah menyatakan keberatan atau penentangannya atas skedul implementasi berlakunya perdagangan bebas, di tengah ketidaksiapan infrastruktur fisik maupun aturan hukum serta pelaku bisnis yang ada.

Saat ini anggota APEC terdiri dari 21 Negara (atau Pemerintahan entitas ekonomi berdaulat), yang merepresentasikan sekitar 40% penduduk dunia, 54% pendapatan domestik kotor, dan 44% nilai perdagangan global.

Kekuatan indikator ekonomi utama dan posisi daya saing Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara yang menjadi saingan Indonesia di pasar APEC adalah sebagai berikut : (sumber http://www.heritage.org/index/country)

Negara Jumlah Penduduk (juta jiwa) Gross Domestic Bruto Pendapatan per Kapita Arus Investasi Langsung (FDI)
USA 311.9

$15.1 T

$ 48.387

$ 226.9 B

RRC 1.300

$ 11.3 T

$ 8.382

$ 124 B

Jepang 127.8

$ 4.4 T

$ 34.740

$ (1,758 M)

Korea Selatan 49

$ 1.6 T

$ 31.714

$ 4.7 B

Australia 22.7

$ 914.5 B

$ 40.234

$ 41.3 B

Indonesia 241

$ 1.1 T

$ 4.666

$ 18.9 B

Malaysia 28.7

$444.3 B

$ 15.568

$ 12 B

Vietnam 89.7

$300.0 B

$ 3.359

$ 7.4 B

Singapore 5.3

$314.9 B

$ 59.711

$ 64 B

Thailand 64.1

$ 602.1 B

$ 9.396

$ 9.6 B

Ikhtisar tabel di atas memberikan beberapa clue (petunjuk), sebagai berikut : Komposisi arus investasi langsung (foreign domestic investment) terhadap produk domestik bruto, di Negara-negara maju sangat kecil, tidak sampai satu persen., bahkan di Jepang angkanya negatif. Itu menunjukkan bahwa Negara-negara maju tidak terlalu berkepentingan dengan masuknya investasi asing di negaranya, sebaliknya menginginkan kemudahan berinvestasi di Negara lain. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, memiliki angka perbandingan relatif investasi langsung ke pendapatan domestik bruto di atas 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa Negara-negara berkembang sangat tergantung pada komponen investasi asing untuk mendongkrak perkembangan ekonominya.

Persaingan yang tinggi antar sesama negara berkembang untuk menarik investasi asing, akan membuat negara-negara tersebut berlomba-lomba untuk menarik investasi mulai dari yang sifatnya fundamental seperti penyiapan dan perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi, perbaikan sistem hukum dan kepastian berusaha, peningkatan kemampuan sumber daya manusia lokal, hingga kepada kebijakan yang bersifat instan, jangka pendek, reaktif dan agak murahan, seperti mengobral kemudahan perizinan, pemberian insentif fiskal, perpajakan dan kepabeanan kepada modal asing, pembukaan keran impor seluas-luasnya kepada produk asing dan sebagainya. Dengan kata lain, tujuan liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut terutama adalah untuk mengakomodir kepentingan negara-negara industri besar dan maju. Sementara negara-negara kecil yang juga ada terbersit manfaat seperti pembukaan lapangan kerja domestik padat karya, lebih merupakan negara sasaran atau negara umpan (bating countries) yang saling memakan.

Ditinjau dari sisi daya saing, berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2012, index daya saing Indonesia, hanya nomor 50, berada di bawah Thailand (38), Malaysia (25), Brunai (28), Singapore (2), Jepang (10), Korea Selatan (19), Cina (29), USA (5) . Global competitiveness index, yaitu Parameter daya saing yang dibuat oleh World Economic Forum, meliputi 12 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar uang, kesiapan teknologi, besar daya serap pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi. Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain di kawasan, termasuk negara Asean sendiri. Dalam tahun 2013, Indonesia melompat ke posisi nomor 38. Hasil ini sangat fenomenal dan mendapat pujian dari lembaga-lembaga keuangan dunia. Semoga saja peningkatan tersebut adalah karena peningkatan yang sifatnya fundamental, dan bukan karena obral kebijakan yang menyediakan karpet merah untuk investasi asing di Indonesia yang mendesak dan meminggirkan daya saing pelaku bisnis lokal.

Amerika Serikat memandang kawasan Asia Pasifik adalah masa depan pertarungan strategisnya di abad 21. Pentagon menyampaikan bahwa pada tahun 2020 kekuatan armada militer strategis akan dipusatkan di Pasifik yang ditandai dengan penempatan kekuatan armada lautnya 60% di kawasan ini. Amerika Serikat khawatir dengan geliat raksasa ekonomi Cina yang mulai mendominasi dunia. Strategi penghempangan (containment strategy) Amerika Serikat dari sisi ekonomi adalah dengan mengajak negara lain di kawasan yang merupakan pesaing tradisional Cina seperti Jepang, Taiwan, membuka dialog dan kemungkinan dengan Negara lain yang sebenarnya di luar kawasan APEC seperti India untuk menjadi Negara potensial APEC ke depan. Selain itu adalah  mencoba mengajak Indonesia dan ASEAN serta beberapa Negara lain di kawasan Pasifik dalam satu forum organisasi regional minus Cina, yang dikenal dengan Trans Pacific Partnership (TPP). TPP  adalah merupakan organisasi regional yang putusannya belum bersifat binding, namun ke depan diharapkan akan seefektif APEC.

Negara-negara ASEAN berdasarkan kajian lingkungan strategis regional dan global memandang tidaklah efektif dan naif untuk mengisolasi Cina dari pertarungan di kawasan Pasifik. Atas hal tersebut, Negara-negara ASEAN secara cerdas mengimbangi usulan TPP, dalam format Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang terdiri dari ASEAN + 6 Negara besar di kawasan yaitu Cina, Jepang, India, Australia, New Zealand dan Korea Selatan. Dapat diduga bahwa kedua usulan kerja sama regional ini tidak akan dapat berjalan efektif, karena bersifat mutually exclusirve (tidak mengikutkan) Cina atau Amerika Serikat. Karena itulah medan pertarungan sesungguhnya adalah di APEC.

Indonesia, sebagai Negara besar di kawasan Asia Pasifik, bahkan yang terbesar dan terstrategis dari aspek geografinya, hendaknya dapat memanfaatkan posisi geostrategis ini untuk merumuskan dan memetakan kepentingan vital, nasional dan strategis Indonesia di forum APEC yang sebentar lagi akan berlangsung di Bali, dan tidak perlu terlalu sungkan untuk menyesuaikan kecepatan tahapan globalisasi dan integrasi pasar dengan kesiapan pelaku bisnis di Indonesia untuk menjadi tuan di Negeri sendiri,  tanpa harus menanggung beban psikologis deklarasi Bogor 1994.

 

 

Jakarta,   September 2013

http://www.bisnis.com/apec-proksi-perang-rakhttp://www.bisnis.com/apec-proksi

terbit di Harian Bisnis Indonesia, 25 September 2013

 

Kebijakan mobil murah vs Jokowi vs Tahun Politik

Mobil murah vs Jokowi vs Tahun Politik

Oleh : Sampe L. Purba

Sejauh dipantau dari beberapa pemberitaan media massa, popularitas bp. Jokowi di tingkat Nasional semakin meningkat sejak beliau menyatakan bahwa mobil murah Esemka menjadi mobil dinas PemKot Solo. Seorang tokoh nasional lainnya yang barang kali masih mengejar tambahan popularitas, mencoba peruntungan dengan mengemudi mobil listrik sekelas Ferrari pada awal 2013, yang diawali dengan ruwatan di kota Solo, tetapi malah tabrakan. Tokoh ini pernah mengatasi kemacetan lalu lintas dengan turun tangan di pintu tol dalam kota. Dan mendapat liputan media massa secara luas.

Salah satu janji program Jokowi – Ahok yang sudah diapresiasi masyarakat adalah mengatasi kemacetan ibu kota. Hal itu antara lain dilakukan dengan membereskan para pedagang kaki lima yang mengokupasi jalan umum, dan menyediakan alat transportasi masal dengan harga terjangkau (accessible, available, affordable). Untuk jangka pendek, mobil transportasi umum diperbanyak, rute diperluas, stasiun pengisian bahan bakar gas disediakan.  Dhuarrr.., turunlah kebijakan mobil murah, nama kerennya “low cost green car”, dikawal dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2013, dan aturan teknis PerMenPerin nomor 33 tahun 2013, serta nomor 35 tahun 2013 yang menunjuk BUMN Persero tertentu sebagai pelaksana verifikasi. Kebijakan ini  didahului dengan pembebasan bea masuk impor mesin dan komponen untuk perakitan dalam negeri dengan PMK 76 tahun 2012. Mobil berbahan bakar bensin di bawah 1200 cc, dan diesel di bawah 1500 cc mendapatkan kemudahan tarif nol % untuk PPN Barang Mewah. Harga awalpun dipatok Rp. 95 juta. Saat ini sudah tersedia stock, dan akan memasuki pasar sebanyak 300.000 unit.

Kebijakan ini mendapat penentangan dari berbagai kalangan atas dasar sikap nasionalistis untuk memberi kesempatan tumbuhnya  industri  mobil nasional, dan juga penentangan terhadap adanya diskriminasi yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk hanya kepada agen tunggal pemegang lisensi impor mobil terdaftar tertentu. Sanggahan dari pembuat kebijakan tidak kalah nasionalistis pula. Kira-kira demikian jawabannya : Mobil ini bersifat ramah lingkungan, low emission, hemat bahan bakar, mempersiapkan tumbuhnya industri mobil domestik dalam rangka menghadapi persaingan pasar ekonomi terbuka ASEAN 2015, dan untuk membantu para petani di daerah untuk mengangkut hasil-hasil pertaniannya ke pasar, dengan alat transportasi terjangkau !!! Sangat Nasionalistis.

Fakta berbicara lain. Peraturan perundang-undangan di atas tidak senoktahpun membatasi penggunaan mobil hanya di pedesaan, atau mengaitkan pemberian fasilitas dengan kewajiban mendirikan industri mobil nasional (yang tidak sekadar perakitan, atau keagenan), atau larangan menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Hukum ekonomi mengajarkan, pada dasarnya pengusaha adalah insan arbitrage yang berideologi profit motive.

Dengan adanya diktum penyesuaian (baca menaikkan) harga mobil setiap tahun yang di peg dengan tingkat inflasi dan nilai tukar pada PP di atas, akan mendorong masyarakat berlomba-lomba membeli mobil murah pada kesempatan pertama. Mereka adalah orang yang punya uang, akses pinjaman perbankan dan sebagainya. Dengan proxy 80% uang berputar di ibu kota Jakarta, akan menambah kepadatan lalu lintas 80% x 300.000 x 3 meter = 720.000 meter. Sangat tidak sebanding dengan pertambahan jalan raya. Bagaikan deret eksponensial versus deret siput !.

Korban pertama yang nyata adalah Jokowi. Programnya untuk mengurai kemacetan Jakarta akan terhambat. Nama baik, popularitas dan simpati pada beliau akan tergerus. Lawan lawan pesaing politik yang kuatir dengan popularitas beliau, tetapi tidak ikut-ikutan dalam fiasco kebijakan ini, diam-diam menghela nafas lega. Ini menjelang 2014 bung. Tidak mengherankan, Jokowi – Ahok menyurati Wapres menyatakan keberatannya. Jawaban Wapres?., hanya sehari berselang. Lisan saja – di sela sela pembukaan pameran Indonesia International Mobil Show – di mana mobil murah yang ditentang tersebut banyak dipamerkan – kepada Wagub yang hadir, “tidak boleh ditentang keinginan rakyat untuk mendapatkan mobil murah”. Sangat Nasionalistis !!!

Namun korban sesungguhnya, adalah kami para the silent majority, yang setiap hari mempertaruhkan kantuk di pagi hari, kepenatan dan bau keringat di sore hari, yang tinggal di daerah urban pinggiran Jakarta. Kami – para pekerja formal, informal dan non formal yang menggerakkan ekonomi Jakarta dan Indonesia. Para pekerja usia produktif pada umumnya hanya mampu tinggal di perumahan daerah pinggiran. Kamilah korban atau yang terkorbankan sesungguhnya. Tiga hingga empat jam sehari harus menyusuri jalanan yang macet, berdebu dan rawan kejahatan serta kecelakaan. Mengorbankan quality of time terbaik dengan keluarga. Kenapa akar masalahnya tidak diurai ?. Bangunlah sarana transportasi umum yang manusiawi dari luar kota., hentikan pembangunan perkantoran di kawasan pusat ibu kota. Bangunlah ring road baru untuk merangsang penyebaran pusat-pusat pertumbuhan kota di daerah urban. Kepada kamilah bapak-bapak para kaum elit kota dan negara ini berhutang. Kamilah yang menggerakkan ekonomi Indonesia, ekonomi Jakarta, para pembayar pajak hingga Bapak-ibu para begawan yang dikawal mobil/ motor bersirene dapat tenang menembus kemacetan Jakarta sambil menikmati penghasilan imbal prestasi dari Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar.

Jakarta,    September 2013

Penulis,

Praktisi dan profesional bisnis, komuter dari luar kota

Aspek Geo Strategis Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Aspek Geo Strategis Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Oleh : Sampe L. Purba

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyisakan berbagai polemik terbuka di ruang publik antara lain mengenai keamanan dan stabilitas struktur bangunan di kawasan jangkauan gunung berapi krakatau, pembiayaan, sistem tender dan prioritas pembangunan.

Tulisan ini akan mengupas sisi lain yang belum masuk dalam diskursus publik yaitu dari aspek geo strategis, sehubungan dengan selat sunda adalah termasuk satu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang utama. Dengan diterimanya konsep wawasan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic states) sesuai dengan konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 17 tahun 1985, Indonesia memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat dunia. Kewajiban tersebut adalah membuka jalur tertentu sebagai Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dalam kondisi  TIDAK TERHALANG.

Selat Malaka, adalah jalur utama yang sempit (choke points) lalu lintas armada militer maupun armada dagang Eropa, Afrika Timur dan Timur Tengah dengan kawasan raksasa ekonomi di Asia Timur, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Sebanyak 30% nilai perdagangan dunia dan 11 juta barel minyak per hari melewati selat Malaka. Mengingat sering rawannya jalur laut di bibir selatan Benua Asia hingga ke selat malaka, baik karena ancaman terorisme, perompakan maupun pergolakan wilayah, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, maupun Cina berkepentingan mendapatkan jalur yang aman di Selat Sunda sebagai jalur cadangan alternatif strategis untuk kepentingan perdagangan (sea lane of trade), maupun komunikasi (sea lane of communication),  lalu lintas pergerakan armada perang, kapal selam di laut maupun pesawat terbang di udara. Amerika Serikat memandang kawasan Pasifik adalah wilayah penting untuk menghadang dominasi raksasa ekonomi Cina yang sedang bangkit, dengan keunggulan militer. Hal ini ditandai dengan akan dialihkannya 60% armada perangnya ke Pasifik, dan penempatan pangkalan marinir di pantai utara Australia.

Kembali ke pokok soal, apabila Amerika Serikat dan sekutu strategisnya Australia dan Jepang menganggap bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak memenuhi standar untuk keamanan lalu lalang armada perangnya, baik karena struktur bangunan, atau potensi gangguan teroris dari bangunan jembatan, hal ini dapat menjadi hambatan serius. Sebagai kompromi, barangkali negara-negara maju tersebut akan menetapkan standar yang tinggi untuk desain dan bahan bangunannya, memenuhi high military standard security, dengan teknologi dan biaya yang lebih mahal, atau malah kontraktor utamanya harus dari Negara-negara tersebut.

Dalam hal pembangunan nasional bersentuhan dengan kepentingan global dan regional, perspektif internasional harus tetap merupakan salah satu variabel. Memasukkan faktor internasional dalam hal ini adalah konsekuensi tanggungjawab internasional Negara RI atas diterimanya usulan Indonesia yang menunjuk selat sunda sebagai salah satu jalur ALKI dalam yurisdiksi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konsepsi wawasan nusantara.

Geostrategi mengajarkan bahwa rumusan strategi nasional harus memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk keadaan global dan regional dengan memperhitungkan secara tepat pemanfaatan ruang negara dengan isinya, dengan menggunakan seluruh kekuatan nasional yang ada, dalam manifestasi kesadaran ruang (space consciousness) masyarakat bangsa secara utuh dan konsisten. Salah satu konsistensi tersebut adalah dengan merubah paradigma pembangunan dari konsepsi yang berbasis darat ke basis laut, sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau lebih 13.000, serta wilayah laut dua kali lebih luas dari daratan.

Kembali kepada tujuan pokok pembangunan jembatan. Kalau tujuannya adalah untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari Sumatera – Jawa, kenapa tidak diutamakan pembangunan jalan tol trans sumatera. Apabila ada kesulitan sehubungan dengan jalur ALKI, maka dapat diatasi dengan membangun pelabuhan laut di Tanjung Karang, Pulau Sumatera, dengan koneksi infrastruktur serupa di ujung barat Banten. Hal ini akan menjadi momentum kebangkitan kebaharian di wilayah lain dan akan mendorong majunya industri galangan dan perkapalan dan terbukanya captive market di tempat lain.  Pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan proyek tahunan arus mudik di jalanan pulau Jawa misalnya, dapat mengembangkan moda transportasi laut di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa, yang dilengkapi dengan dermaga pelabuhan angkutan orang sepanjang pantai, yang merupakan kelanjutan dari alur perdagangan lalu lintas trans pulau Sumatera. Pengambilan keputusan strategis dengan berfikir holistik dan integral, serta mengedepankan tujuan bersama yang dapat dicapai dengan sinergitas antar sektor merupakan keharusan. Itulah sesungguhnya amanat dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dalam mempercepat konektivitas infrastruktur antar wilayah di Indonesia.

Jakarta,    September 2013

Pengelolaan Sumber Daya Alam – Kedaulatan hakiki vs kedaulatan semu

Kedaulatan Energi Semu versus Kedaulatan Energi Hakiki

Sampe L. Purba

Praktisi Perminyakan

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang direspon dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2012 yang merupakan instrumen yuridis Pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga kesinambungan industri hulu, konkritnya ditindaklanjuti dengan mengalihkan tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS ke SKMIGAS di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menyambut revisi Undang-Undang Migas ke depan yang merupakan salah satu imperasi dari amar putusan MK, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang merupakan pekerjaan besar ke depan dalam menata industri migas di Indonesia. Yang pertama adalah model  atau rezim  pengelolaan industri hulu migas, yang kedua adalah pola hubungan bisnis dan yang ketiga adalah tata kelola (governance) industri hulu migas. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan ditutup dengan kontemplasi perenungan makna  kedaulatan energi.

Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas

Model atau rezim pengelolaan industri migas pada dasarnya hanya dua, yaitu rezim izin (license regime) dan rezim kontrak (contract model). Dalam rezim license, Kontraktor pengelola suatu wilayah kerja diberikan suatu konsesi. Kontraktor memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola wilayah kerjanya, mengeksploitasi dan menguras  sumber daya yang ada sesuai dengan portofolio perhitungan pengembalian modal untuk memberi keuntungan/ return sebesar-besarnya. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam manajemen pengelolaan. Sumber pemasukan bagi Pemerintah semata-mata adalah royalti atau pajak dari para pemegang konsesi. Model ini banyak dianut negara-negara maju, dimana mekanisme pasar sudah berjalan dengan baik, tidak ada distorsi pasar serta teknologi dan sumber daya memiliki keuntungan kompetitif apabila menggunakan sumber daya domestik.

Model kedua adalah rezim Kontrak. Dalam model ini, Pemerintah baik secara langsung atau melalui quasi Pemerintah atau melalui Perusahaan Negara yang memegang kuasa pertambangan, terikat aturan main berupa hubungan keperdataan kontraktual dengan Kontraktor pemegang suatu konsesi. Tergantung pada jenis kontraknya, pada umumnya pemegang kuasa pertambangan memiliki kewenangan manajemen pada tataran makro, seperti persetujuan program dan anggaran, manajemen penggantian cadangan migas,  persetujuan harga dan alokasi gas, serta pengaturan transfer teknologi, sumber daya manusia dan pemanfaatan kapasitas lokal/ nasional. Kepastian berbisnis dan berusaha lebih terjamin pada model ini, karena segala aturan main bisnis pada umumnya dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak. Banyak negara berkembang memilih model ini, dan Indonesia adalah salah satu pelopor yang menjadi acuan dunia.

Pola hubungan bisnis

Pola hubungan bisnis migas pada dasarnya ada tiga, yaitu Negara – Investor, Business to Business dan Perusahaan Negara/ Pemegang Kuasa Pertambangan – Investor. Dalam model Negara – Investor, Pemerintah secara langsung atau melalui kuasi korporasi yang dibentuknya bertindak dan mengikat Kontrak dengan investor. Kontrak tersebut menyebutkan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu Kontrak Kerja di suatu konsesi. Tindakan Pemerintah dalam hal ini pada dasarnya adalah tindakan perdata, dimana salah satu asasnya adalah kesama derajatan para pihak.

Dalam model business-to-business, adalah bahwa negara atau pemerintah daerah, diberi hak kewenangan sepenuhnya untuk memiliki kuasa pertambangan. Kemudian pemegang kuasa pertambangan menawarkan dengan berbagai fiscal terms yang tidak standar atau taylor made kepada para investor yang berminat. Investor dapat mengalihkan atau berkolaborasi dengan investor lainnya untuk berbagi resiko, strategi dan portofolio.

Dalam model Perusahaan Negara – Investor, Perusahaan Negara diberi kuasa pertambangan oleh Negara. Kemudian pemegang kuasa pertambangan tersebut memilah-milah wilayah kerja berdasarkan pertimbangan geologis, geografis, resiko permodalan, marketing dan lain-lain, dan menawarkannya kepada para investor.

Model apapun yang dipilih, tidak berarti bahwa negara tuan rumah memiliki kebebasan mutlak untuk membuat aturan yang dapat merubah keekonomian yang sebelumnya telah ditawarkan kepada investornya. Kedaulatan tidak menjadi isu di sini.  Investor berdasarkan asas perlindungan investasi universal, mendapatkan perlindungan dari Negaranya. Sengketa yang timbul selalu dapat dibawa ke forum penyelesaian sengketa yang disepakati, yang pada umumnya adalah arbitrase internasional seperti ICSID, serta Negara-negara pun terikat kepada traktat-traktat Internasional seperti Bilateral Investment Treaty (BIT) atau norma umum hukum perdagangan dan investasi Internasional.

Tata Kelola Industri Hulu Migas

BPMIGAS, dalam rapat dengar pendapat di DPR dan dalam beberapa forum telah pernah menyampaikan pandangan fundamental dan visionernya mengenai tata kelola industri migas, yang diharapkan diadopsi dalam revisi Undang-undang Migas. Pandangan tersebut, dikemas dalam 5 (lima) pilar, yaitu :

  1. Penataan peran (role) dari pihak-pihak terkait., untuk tidak mencampur adukkan antara peran sebagai pembuat kebijakan (policy), ketentuan pelaksanaan (regulatory) dan eksekusi bisnis (commercial).  Peran masing-masing ini harus konsisten dan clear-cut untuk memberikan kepastian dan daya saing berbisnis dan berusaha di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
  2. Peningkatan peran dan partisipasi daerah

Daerah sejak dari awal harus mendapatkan sebesar persentase tertentu dari first tier revenue berdasarkan kontrak kerja sama. Badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah harus mendapatkan Participating Interest dengan kerja sama manajemen dan permodalan oleh Perusahaan Negara. Alokasi pemanfaatan minyak dan gas bumi disesuaikan dengan kebutuhan

  1. Pengaturan kekhususan (lex specialist) industri hulu migas. Industri hulu migas adalah industri dengan spektrum jangka panjang, padat modal, penuh resiko, serta tidak semata-mata untuk mengeksplorasi migas dari cadangan terbukti, tetapi harus di dorong untuk menemukan cadangan migas pengganti untuk ketahanan dan kesinambungan (sustainabilitas) energi. Pajak dan bea cukai, maupun pungutan dan retribusi harus menyesuaikan dengan karakteristik kekhususn tersebut  untuk membesarkan industri ini.
  2. Pengedepanan peran Perusahaan Migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik di wilayah kerja baru maupun melanjutkan wilayah kerja yang akan habis masa konsesinya, serta diberi pilihan untuk meningkatkan partisipasinya setelah suatu wilayah kerja memasuki tahapan komersial, untuk memperkuat posisi tawar dan peningkatan cadangan migasnya secara signifikan.
  3. Petroleum Fund.

Ini adalah dana yang harus secara langsung disisihkan dan digunakan oleh Kementerian Energi untuk meningkatkan kualitas data dan peta cadangan hidrokarbon, kegiatan penelitian dan peningkatan sumber daya manusia.

Kedaulatan Energi  – semu atau nyata

Banyak kalangan berbicara mengenai kedaulatan energi dengan pemaknaan yang beragam., mulai dari pengobaran ilusi sentimen anti modal asing dan orang asing, nasionalisasi perusahaan asing, pengkavelingan wilayah kerja pertambangan ke pemerintah lokal/ daerah-daerah, kebebasan membuat aturan dan peraturan tanpa harus diharmonisasi dengan perjanjian atau Kontrak  yang telah disepakati, hingga penyerahan seluruh wilayah hukum  pertambangan Indonesia  kepada satu juragan Perusahaan Negara yang akan mengkavlingnya kembali kepada para investor yang akan diajak dalam mitra kerja sama[1].

Esensi dari kedaulatan energi tidak boleh terlepas dari hakekat industri hulu minyak dan gas bumi. Hakekat industri hulu migas, pada dasarnya adalah :

  1. Industri yang padat modal, beresiko tinggi serta memerlukan teknologi dan keahlian teknis dan managerial yang tinggi.
  2. Kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan, karena itu upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan pengganti adalah jauh lebih penting dari pada upaya menaikkan produksi.
  3. Industri yang berdimensi jangka panjang pemenuhan target atau Key Performances Indicators jangka pendek seperti target produksi tahunan untuk APBN, tetapi harus diarahkan kepada ketahanan energi serta penggerak roda ekonomi yang bersifat makro.
  4. Para pelaku industri hulu migas meliputi jurisdiksi lintas  negara, karena itu penghormatan terhadap aturan dan kontrak  yang telah dibuat sebelumnya harus tetap terjaga dan terproteksi , untuk menjaga prediktibilitas dan kondusivitas berbisnis dan berusaha, untuk penguatan  akuntabilitas dan tata kelola (governance) industri hulu migas.

Kedaulatan energi di sektor hulu migas  adalah kewenangan melekat (embeded and unchallengable right) dari pengelola kebijakan energi untuk menentukan arah, kebijakan dan MANAJEMEN pengelolaan suatu kontrak kerja sama migas dalam bentuk yang konkrit, yaitu memastikan :

  1. Kepemilikan sumber daya alam dan cadangan migas ada pada negara, sampai titik penyerahan (point of transfer)
  2. Manajemen Operasi (Penentu kebijakan utama dalam hal program dan anggaran, monetisasi suatu lapangan migas, manajemen transfer keahlian dan teknologi,  alokasi migas, kebijakan harga, kebijakan sumber daya manusia, optimalisasi kapasitas nasional), penetapan standar operasi TETAP ada di TANGAN  Pemerintah atau Lembaga Khusus  atau Perusahaan Negara yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah untuk membumikan kebijakan Pemerintah.
  3. Investor migas harus dimaknai dalam konteks yang pada dasarnya tidak lebih dari  Kontraktor belaka di wilayah hukum pertambangan migas, yang hanya terbatas memiliki perlindungan  kepentingan ekonomi atas modal dan teknologi yang ditanamkan, dengan tetap tunduk pada kebijakan umum Pemerintah.

Penutup

Apapun model bentuk tata kelola industri migas ke depan yang akan dipilih oleh bangsa ini, Kedaulatan Energi  dalam bentuknya yang konkrit adalah memastikan bahwa  MANAJEMEN Kontrak Kerja Sama migas, harus tetap di tangan Pemerintah atau Badan/ Perusahaan Negara  yang khusus dibentuk Pemerintah untuk tujuan itu.  Semoga para Pemimpin kita, diberi kedewasaan, kearifan  dan kematangan serta kenegarawanan dalam merumuskan Undang-undang Migas yang bermartabat, membumi  dan visioner. Sumber daya alam migas adalah karunia Tuhan kepada bangsa dan Negara ini. Karunia tersebut akan menjadi berkah bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang kalau dikelola dengan baik. Sebaliknya kalau hanya dijadikan sebagai komoditi politik jangka pendek dan instrumen pengalihan isu, tidak menutup kemungkinan sinyalemen terkenal dari Joseph E. Stiglitz,akan  menjadikannya menjadi  kutukan sumber daya alam.  Kita kawal !!!.

Jakarta, 29 November 2012

this article was published in OGE Asia, Dec. 15 – Jan 15, 2013 under the title

” Fake vs Real Energy Sovereignty


[1] (Tidak terlalu salah eforia sudut pandang tersebut, namun itu semua hanya merupakan simbolisme artifisial saja seperti reinkarnasi dari model feodalisme jaman kolonial di Indonesia. Dalam jaman kolonial raja-raja dan sultan lokal tetap dininabobokan  sebagai daulat tuanku yang berfatamorgana, sementara mereka telah kehilangan akses terhadap penentuan kebijakan dan manajerial baik terhadap rakyat, wilayah maupun sumber daya sekali suatu wilayah kerja telah diberikan dalam bentuk konsesi kepada orang asing atau kuasa modal asing.)

Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia – Resensi buku

 

Resensi buku

Filsafat Intelijen – Negara Republik Indonesia – A.M Hendropriyono

Oleh : Sampe L. Purba

 

              Biasanya, buku Filsafat adalah sesuatu yang berat, dan  rumit dimana  satu kalimat dapat terdiri dari beberapa frase panjang yang memerlukan dua tiga helaan nafas hanya untuk menuntaskannya ke ujung titik. Apatah lagi kalau filsafat tersebut menyangkut intelijen akan ditambah dengan misteri kerumitan pola operasi dalam berbagai siasat yang terdiri dari kebijakan, strategi, taktik, dan teknik intelijen, dengan metode soft, hard atau smart dalam kekerasan atau kesenyapan. Namun, ditangan  bp. Jend. (Purn.) A.M Hendropriyono – seorang Doktor Filsafat, praktisi militer dan intelijen par excellence, mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), serta pernah memegang beberapa jabatan Menteri, penuturan buku ini – diterbitkan tahun 2013 oleh  Penerbit buku Kompas, 232 halaman – mengalir ringan, dan mudah dicerna ibarat sebuah novel populer, tanpa kehilangan roh, etika dan disiplin akademisnya, dan juga dilengkapi dengan  beberapa contoh kontemporer dalam implementasinya di lapangan. Mencerdaskan tanpa bermaksud menggurui, buku ini membuka wawasan terkait hakikat intelijen negara, intelijen dalam negeri dan intelijen luar negeri, ekosistem intelijen, serta pilar-pilar intelijen, yang diakhiri dengan penutup mengenai  esensi perlunya kecepatan dan ketepatan intelijen memprediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT).

Kecepatan dan ketepatan (velox et exactus) adalah semboyan intelijen. Kecepatan dan ketepatan diperlukan dalam mengassess berbagai kemungkinan cara bertindak, yang meliputi fungsi penyelidikan (detection), pengamanan (security) baik melalui kamuflase dan kontra intelijen, atau penggalangan (conditioning) melalui perang pskologis atau perang urat syaraf. Pengguna (user) intelijen adalah Negara Republik Indonesia untuk mencapai tujuan bernegara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang menempatkan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang demokratis sebagai subjek, serta tegaknya keamanan dan ketertiban dan keselamatan negara bangsa, di tengah dinamika lingkungan strategis global, regional dan nasional dalam pusaran tarik menarik, asimetris dan inkonvensional.

Pada tataran filsafat, justifikasi kecepatan dan ketepatan tersebut diperlukan untuk mendahului dan mengantisipasi gerakan pihak lawan SEBELUM berbuat damage. Kebenaran intelijen bersifat pragmatis, yang diukur berdasarkan kebermanfaatan informasi guna memprediksi pengalaman dan kejadian di masa depan. Intelijen yang berhasil tolok ukurnya adalah tidak boleh terjadi unanticipated shock/ surprise. Pada tataran ini, dasar bertindak seorang intel adalah intuisi yang matang dan terlatih berdasarkan asas kemanfaatan (utilitarianisme), bukan berdasarkan kebenaran ilmiah, apalagi dikaitkan dengan criminal justice system yang memerlukan fakta-fakta hukum berkategori perbuatan melawan hukum sebelum bertindak.

Esensi kecepatan dan ketepatan bertindak, mendahului pihak lawan untuk mencegah timbulnya damage, merupakan kondisi kedaruratan, yang merupakan norma hukum tersendiri, dimana norma norma hukum konvensional harus diabaikan (iustitium), dengan semangat necessitas legem non habet., yang dipopulerkan oleh filsuf Italia Santo Romano pada awal abad ke  20.

Karena itu adalah aneh, mana kala ada kalangan di Parlemen, dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Intelijen, meminta agar orang yang dimintai keterangannya untuk kepentingan intelijen perlu didampingi pengacara. Bahkan esensi pembahasan Undang-undang Intelijen telah bergeser menjadi pembahasan rule of engagement kelembagaan Badan Intelijen Negara, yang diberi kewenangan selain mengkoordinir badan-badan intelijen institusi negara, dan juga kewenangan operasional. Cara bekerja intelijen bukan pro justicia., tetapi adalah mengeliminasi potensi ancaman sebelum terwujud, yang dapat dilakukan dengan metode terbuka atau tertutup, pendekatan keras, halus atau cerdas. Namun demikian, intelijen tidak bekerja bebas nilai dan tanpa norma. Karena keberadaan intelijen adalah untuk kepentingan negara yang berdasar Pancasila, maka norma dan rule of engagement nya harus berpedoman pada etika Pancasila. Intelijen harus memiliki norma hukum dan moral yang dikaitkan dengan sikap batin sebagai individu Pancasilais yang otonom. Koridor tersebut terefleksi dalam sumpah intelijen dan mars intelijen, yang antara lain menyatakan seorang insan intelijen harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum, dalam membela nusa, bangsa dan bahasa, laksana angin yang berembus, mengisi setiap ruang di dunia.

            Buku ini menangkap kegelisahan, dan keresahan atas berlangsungnya praktek-praktek yang mematangkan nilai-nilai yang menyimpang dari falsafah dasar negara Pancasila di negara ini, atas dasar hukum, HAM dan sebagainya yang sering diteriakkan oleh para LSM, NGO maupun media massa. Mereka ini secara sadar atau tidak telah merupakan binaan dari intelijen dan kepentingan asing yang berupaya merongrong kedaulatan dan kewibawaan Pemerintah Negara Republik Indonesia, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.  Praktik intelijen berlomba dengan waktu, tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Karena itu, misalnya penebaran kebencian saja sudah cukup bagi intelijen untuk bertindak. Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi penadah utama pelarian politik fundamentalisme agama, yang menyebarkan paham anti kebhinnekaan sebagai sesanti dasar negara Pancasila. Fundamentalisme, dan radikalisme adalah merupakan bibit dari terorisme yang seharusnya ditumpas sebelum menyemai dan meracuni mentalitas sebagian masyarakat.

Ketika mengungkap tudingan miring sementara kalangan, termasuk wikileaks (hal. 80) bahwa satu ormas keagamaan beraliran keras di Indonesia sengaja dipelihara dan didanai petinggi Polri dan BIN untuk digunakan sebagai attacking dog, buku ini tidak melakukan konfirmasi maupun pembantahan. Tetapi hanya menyatakan bahwa dalam dunia intelijen, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan penggalangan cerdas yang dapat berupa pemberian dana agar target binaan tidak berbuat sekehendak hati .

Beberapa kiprah implementasi intelijen kontemporer dalam negeri seperti Densus 88, BAIS dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maupun praktek intelijen di masa lampau yang  sering menimbulkan benturan-benturan di lapangan karena kurang koordinasi, seperti pada jaman orde lama dengan tokohnya DR. Subandrio, dan Orde Baru pada masa Ali Murtopo dengan Operasi Khususnya turut diungkap. Demikian juga halnya dengan operasi intelijen luar negeri seperti di Afganistan, gerakan Taliban maupun operasi intelijen asing di dalam negeri seperti CIA pada jaman Sukarno di Indonesia

Paradigma perang masa kini, sudah melampaui perang konvensional teritorial yang nyata, dan telah merambah kepada perang non konvensional non fisik dan meta fisik. Aktor pemainnya telah bergeser dari militer sebagai state actor, menjadi non-state actor melalui penggalangan opini oleh LSM, media dan infiltrasi ideologi. Karena itu, melawan dan mengeliminir ancaman tersebut juga dituntut kreatif dan tidak berbasis konvensional semata. Kebijakan, Strategi dan Upaya melalui pemberdayaan intelijen dengan paradigma non konvensional harus merupakan keniscayaan dan kebutuhan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang berubah tersebut. Filsafat intelijen Indonesia memberikan koridor ontologi, epistemologis, dan aksiologis bagi Intelijen negara Republik Indonesia, di tengah kebingungan dalam menghadapi perkembangan yang serba dilematis (hal. 214)

Satu pertanyaan yang masih perlu memerlukan elaborasi lebih lanjut dari buku ini, adalah bagaimana membangun sistem, mekanisme dan governance yang  memastikan agar data dan informasi yang diperoleh aparat intelijen semata-mata digunakan adalah untuk kepentingan User yaitu Negara untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air  menuju masyarakat aman dan sejahtera melalui Pemerintah incumbent, dan tidak akan terbawa dan disalah manfaatkan mana kala pemerintahan berganti, ataupun aparat intelijennya sudah tidak berdinas aktif lagi.

 

Jakarta, 8 September 2013