Pengelolaan Sumber Daya Alam – Kedaulatan hakiki vs kedaulatan semu

Kedaulatan Energi Semu versus Kedaulatan Energi Hakiki

Sampe L. Purba

Praktisi Perminyakan

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang direspon dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2012 yang merupakan instrumen yuridis Pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga kesinambungan industri hulu, konkritnya ditindaklanjuti dengan mengalihkan tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS ke SKMIGAS di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menyambut revisi Undang-Undang Migas ke depan yang merupakan salah satu imperasi dari amar putusan MK, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang merupakan pekerjaan besar ke depan dalam menata industri migas di Indonesia. Yang pertama adalah model  atau rezim  pengelolaan industri hulu migas, yang kedua adalah pola hubungan bisnis dan yang ketiga adalah tata kelola (governance) industri hulu migas. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan ditutup dengan kontemplasi perenungan makna  kedaulatan energi.

Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas

Model atau rezim pengelolaan industri migas pada dasarnya hanya dua, yaitu rezim izin (license regime) dan rezim kontrak (contract model). Dalam rezim license, Kontraktor pengelola suatu wilayah kerja diberikan suatu konsesi. Kontraktor memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola wilayah kerjanya, mengeksploitasi dan menguras  sumber daya yang ada sesuai dengan portofolio perhitungan pengembalian modal untuk memberi keuntungan/ return sebesar-besarnya. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam manajemen pengelolaan. Sumber pemasukan bagi Pemerintah semata-mata adalah royalti atau pajak dari para pemegang konsesi. Model ini banyak dianut negara-negara maju, dimana mekanisme pasar sudah berjalan dengan baik, tidak ada distorsi pasar serta teknologi dan sumber daya memiliki keuntungan kompetitif apabila menggunakan sumber daya domestik.

Model kedua adalah rezim Kontrak. Dalam model ini, Pemerintah baik secara langsung atau melalui quasi Pemerintah atau melalui Perusahaan Negara yang memegang kuasa pertambangan, terikat aturan main berupa hubungan keperdataan kontraktual dengan Kontraktor pemegang suatu konsesi. Tergantung pada jenis kontraknya, pada umumnya pemegang kuasa pertambangan memiliki kewenangan manajemen pada tataran makro, seperti persetujuan program dan anggaran, manajemen penggantian cadangan migas,  persetujuan harga dan alokasi gas, serta pengaturan transfer teknologi, sumber daya manusia dan pemanfaatan kapasitas lokal/ nasional. Kepastian berbisnis dan berusaha lebih terjamin pada model ini, karena segala aturan main bisnis pada umumnya dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak. Banyak negara berkembang memilih model ini, dan Indonesia adalah salah satu pelopor yang menjadi acuan dunia.

Pola hubungan bisnis

Pola hubungan bisnis migas pada dasarnya ada tiga, yaitu Negara – Investor, Business to Business dan Perusahaan Negara/ Pemegang Kuasa Pertambangan – Investor. Dalam model Negara – Investor, Pemerintah secara langsung atau melalui kuasi korporasi yang dibentuknya bertindak dan mengikat Kontrak dengan investor. Kontrak tersebut menyebutkan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu Kontrak Kerja di suatu konsesi. Tindakan Pemerintah dalam hal ini pada dasarnya adalah tindakan perdata, dimana salah satu asasnya adalah kesama derajatan para pihak.

Dalam model business-to-business, adalah bahwa negara atau pemerintah daerah, diberi hak kewenangan sepenuhnya untuk memiliki kuasa pertambangan. Kemudian pemegang kuasa pertambangan menawarkan dengan berbagai fiscal terms yang tidak standar atau taylor made kepada para investor yang berminat. Investor dapat mengalihkan atau berkolaborasi dengan investor lainnya untuk berbagi resiko, strategi dan portofolio.

Dalam model Perusahaan Negara – Investor, Perusahaan Negara diberi kuasa pertambangan oleh Negara. Kemudian pemegang kuasa pertambangan tersebut memilah-milah wilayah kerja berdasarkan pertimbangan geologis, geografis, resiko permodalan, marketing dan lain-lain, dan menawarkannya kepada para investor.

Model apapun yang dipilih, tidak berarti bahwa negara tuan rumah memiliki kebebasan mutlak untuk membuat aturan yang dapat merubah keekonomian yang sebelumnya telah ditawarkan kepada investornya. Kedaulatan tidak menjadi isu di sini.  Investor berdasarkan asas perlindungan investasi universal, mendapatkan perlindungan dari Negaranya. Sengketa yang timbul selalu dapat dibawa ke forum penyelesaian sengketa yang disepakati, yang pada umumnya adalah arbitrase internasional seperti ICSID, serta Negara-negara pun terikat kepada traktat-traktat Internasional seperti Bilateral Investment Treaty (BIT) atau norma umum hukum perdagangan dan investasi Internasional.

Tata Kelola Industri Hulu Migas

BPMIGAS, dalam rapat dengar pendapat di DPR dan dalam beberapa forum telah pernah menyampaikan pandangan fundamental dan visionernya mengenai tata kelola industri migas, yang diharapkan diadopsi dalam revisi Undang-undang Migas. Pandangan tersebut, dikemas dalam 5 (lima) pilar, yaitu :

  1. Penataan peran (role) dari pihak-pihak terkait., untuk tidak mencampur adukkan antara peran sebagai pembuat kebijakan (policy), ketentuan pelaksanaan (regulatory) dan eksekusi bisnis (commercial).  Peran masing-masing ini harus konsisten dan clear-cut untuk memberikan kepastian dan daya saing berbisnis dan berusaha di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
  2. Peningkatan peran dan partisipasi daerah

Daerah sejak dari awal harus mendapatkan sebesar persentase tertentu dari first tier revenue berdasarkan kontrak kerja sama. Badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah harus mendapatkan Participating Interest dengan kerja sama manajemen dan permodalan oleh Perusahaan Negara. Alokasi pemanfaatan minyak dan gas bumi disesuaikan dengan kebutuhan

  1. Pengaturan kekhususan (lex specialist) industri hulu migas. Industri hulu migas adalah industri dengan spektrum jangka panjang, padat modal, penuh resiko, serta tidak semata-mata untuk mengeksplorasi migas dari cadangan terbukti, tetapi harus di dorong untuk menemukan cadangan migas pengganti untuk ketahanan dan kesinambungan (sustainabilitas) energi. Pajak dan bea cukai, maupun pungutan dan retribusi harus menyesuaikan dengan karakteristik kekhususn tersebut  untuk membesarkan industri ini.
  2. Pengedepanan peran Perusahaan Migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik di wilayah kerja baru maupun melanjutkan wilayah kerja yang akan habis masa konsesinya, serta diberi pilihan untuk meningkatkan partisipasinya setelah suatu wilayah kerja memasuki tahapan komersial, untuk memperkuat posisi tawar dan peningkatan cadangan migasnya secara signifikan.
  3. Petroleum Fund.

Ini adalah dana yang harus secara langsung disisihkan dan digunakan oleh Kementerian Energi untuk meningkatkan kualitas data dan peta cadangan hidrokarbon, kegiatan penelitian dan peningkatan sumber daya manusia.

Kedaulatan Energi  – semu atau nyata

Banyak kalangan berbicara mengenai kedaulatan energi dengan pemaknaan yang beragam., mulai dari pengobaran ilusi sentimen anti modal asing dan orang asing, nasionalisasi perusahaan asing, pengkavelingan wilayah kerja pertambangan ke pemerintah lokal/ daerah-daerah, kebebasan membuat aturan dan peraturan tanpa harus diharmonisasi dengan perjanjian atau Kontrak  yang telah disepakati, hingga penyerahan seluruh wilayah hukum  pertambangan Indonesia  kepada satu juragan Perusahaan Negara yang akan mengkavlingnya kembali kepada para investor yang akan diajak dalam mitra kerja sama[1].

Esensi dari kedaulatan energi tidak boleh terlepas dari hakekat industri hulu minyak dan gas bumi. Hakekat industri hulu migas, pada dasarnya adalah :

  1. Industri yang padat modal, beresiko tinggi serta memerlukan teknologi dan keahlian teknis dan managerial yang tinggi.
  2. Kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan, karena itu upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan pengganti adalah jauh lebih penting dari pada upaya menaikkan produksi.
  3. Industri yang berdimensi jangka panjang pemenuhan target atau Key Performances Indicators jangka pendek seperti target produksi tahunan untuk APBN, tetapi harus diarahkan kepada ketahanan energi serta penggerak roda ekonomi yang bersifat makro.
  4. Para pelaku industri hulu migas meliputi jurisdiksi lintas  negara, karena itu penghormatan terhadap aturan dan kontrak  yang telah dibuat sebelumnya harus tetap terjaga dan terproteksi , untuk menjaga prediktibilitas dan kondusivitas berbisnis dan berusaha, untuk penguatan  akuntabilitas dan tata kelola (governance) industri hulu migas.

Kedaulatan energi di sektor hulu migas  adalah kewenangan melekat (embeded and unchallengable right) dari pengelola kebijakan energi untuk menentukan arah, kebijakan dan MANAJEMEN pengelolaan suatu kontrak kerja sama migas dalam bentuk yang konkrit, yaitu memastikan :

  1. Kepemilikan sumber daya alam dan cadangan migas ada pada negara, sampai titik penyerahan (point of transfer)
  2. Manajemen Operasi (Penentu kebijakan utama dalam hal program dan anggaran, monetisasi suatu lapangan migas, manajemen transfer keahlian dan teknologi,  alokasi migas, kebijakan harga, kebijakan sumber daya manusia, optimalisasi kapasitas nasional), penetapan standar operasi TETAP ada di TANGAN  Pemerintah atau Lembaga Khusus  atau Perusahaan Negara yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah untuk membumikan kebijakan Pemerintah.
  3. Investor migas harus dimaknai dalam konteks yang pada dasarnya tidak lebih dari  Kontraktor belaka di wilayah hukum pertambangan migas, yang hanya terbatas memiliki perlindungan  kepentingan ekonomi atas modal dan teknologi yang ditanamkan, dengan tetap tunduk pada kebijakan umum Pemerintah.

Penutup

Apapun model bentuk tata kelola industri migas ke depan yang akan dipilih oleh bangsa ini, Kedaulatan Energi  dalam bentuknya yang konkrit adalah memastikan bahwa  MANAJEMEN Kontrak Kerja Sama migas, harus tetap di tangan Pemerintah atau Badan/ Perusahaan Negara  yang khusus dibentuk Pemerintah untuk tujuan itu.  Semoga para Pemimpin kita, diberi kedewasaan, kearifan  dan kematangan serta kenegarawanan dalam merumuskan Undang-undang Migas yang bermartabat, membumi  dan visioner. Sumber daya alam migas adalah karunia Tuhan kepada bangsa dan Negara ini. Karunia tersebut akan menjadi berkah bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang kalau dikelola dengan baik. Sebaliknya kalau hanya dijadikan sebagai komoditi politik jangka pendek dan instrumen pengalihan isu, tidak menutup kemungkinan sinyalemen terkenal dari Joseph E. Stiglitz,akan  menjadikannya menjadi  kutukan sumber daya alam.  Kita kawal !!!.

Jakarta, 29 November 2012

this article was published in OGE Asia, Dec. 15 – Jan 15, 2013 under the title

” Fake vs Real Energy Sovereignty


[1] (Tidak terlalu salah eforia sudut pandang tersebut, namun itu semua hanya merupakan simbolisme artifisial saja seperti reinkarnasi dari model feodalisme jaman kolonial di Indonesia. Dalam jaman kolonial raja-raja dan sultan lokal tetap dininabobokan  sebagai daulat tuanku yang berfatamorgana, sementara mereka telah kehilangan akses terhadap penentuan kebijakan dan manajerial baik terhadap rakyat, wilayah maupun sumber daya sekali suatu wilayah kerja telah diberikan dalam bentuk konsesi kepada orang asing atau kuasa modal asing.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s