Aspek Geo Strategis Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Aspek Geo Strategis Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Oleh : Sampe L. Purba

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyisakan berbagai polemik terbuka di ruang publik antara lain mengenai keamanan dan stabilitas struktur bangunan di kawasan jangkauan gunung berapi krakatau, pembiayaan, sistem tender dan prioritas pembangunan.

Tulisan ini akan mengupas sisi lain yang belum masuk dalam diskursus publik yaitu dari aspek geo strategis, sehubungan dengan selat sunda adalah termasuk satu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang utama. Dengan diterimanya konsep wawasan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic states) sesuai dengan konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 17 tahun 1985, Indonesia memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat dunia. Kewajiban tersebut adalah membuka jalur tertentu sebagai Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dalam kondisi  TIDAK TERHALANG.

Selat Malaka, adalah jalur utama yang sempit (choke points) lalu lintas armada militer maupun armada dagang Eropa, Afrika Timur dan Timur Tengah dengan kawasan raksasa ekonomi di Asia Timur, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Sebanyak 30% nilai perdagangan dunia dan 11 juta barel minyak per hari melewati selat Malaka. Mengingat sering rawannya jalur laut di bibir selatan Benua Asia hingga ke selat malaka, baik karena ancaman terorisme, perompakan maupun pergolakan wilayah, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, maupun Cina berkepentingan mendapatkan jalur yang aman di Selat Sunda sebagai jalur cadangan alternatif strategis untuk kepentingan perdagangan (sea lane of trade), maupun komunikasi (sea lane of communication),  lalu lintas pergerakan armada perang, kapal selam di laut maupun pesawat terbang di udara. Amerika Serikat memandang kawasan Pasifik adalah wilayah penting untuk menghadang dominasi raksasa ekonomi Cina yang sedang bangkit, dengan keunggulan militer. Hal ini ditandai dengan akan dialihkannya 60% armada perangnya ke Pasifik, dan penempatan pangkalan marinir di pantai utara Australia.

Kembali ke pokok soal, apabila Amerika Serikat dan sekutu strategisnya Australia dan Jepang menganggap bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak memenuhi standar untuk keamanan lalu lalang armada perangnya, baik karena struktur bangunan, atau potensi gangguan teroris dari bangunan jembatan, hal ini dapat menjadi hambatan serius. Sebagai kompromi, barangkali negara-negara maju tersebut akan menetapkan standar yang tinggi untuk desain dan bahan bangunannya, memenuhi high military standard security, dengan teknologi dan biaya yang lebih mahal, atau malah kontraktor utamanya harus dari Negara-negara tersebut.

Dalam hal pembangunan nasional bersentuhan dengan kepentingan global dan regional, perspektif internasional harus tetap merupakan salah satu variabel. Memasukkan faktor internasional dalam hal ini adalah konsekuensi tanggungjawab internasional Negara RI atas diterimanya usulan Indonesia yang menunjuk selat sunda sebagai salah satu jalur ALKI dalam yurisdiksi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konsepsi wawasan nusantara.

Geostrategi mengajarkan bahwa rumusan strategi nasional harus memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk keadaan global dan regional dengan memperhitungkan secara tepat pemanfaatan ruang negara dengan isinya, dengan menggunakan seluruh kekuatan nasional yang ada, dalam manifestasi kesadaran ruang (space consciousness) masyarakat bangsa secara utuh dan konsisten. Salah satu konsistensi tersebut adalah dengan merubah paradigma pembangunan dari konsepsi yang berbasis darat ke basis laut, sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau lebih 13.000, serta wilayah laut dua kali lebih luas dari daratan.

Kembali kepada tujuan pokok pembangunan jembatan. Kalau tujuannya adalah untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari Sumatera – Jawa, kenapa tidak diutamakan pembangunan jalan tol trans sumatera. Apabila ada kesulitan sehubungan dengan jalur ALKI, maka dapat diatasi dengan membangun pelabuhan laut di Tanjung Karang, Pulau Sumatera, dengan koneksi infrastruktur serupa di ujung barat Banten. Hal ini akan menjadi momentum kebangkitan kebaharian di wilayah lain dan akan mendorong majunya industri galangan dan perkapalan dan terbukanya captive market di tempat lain.  Pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan proyek tahunan arus mudik di jalanan pulau Jawa misalnya, dapat mengembangkan moda transportasi laut di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa, yang dilengkapi dengan dermaga pelabuhan angkutan orang sepanjang pantai, yang merupakan kelanjutan dari alur perdagangan lalu lintas trans pulau Sumatera. Pengambilan keputusan strategis dengan berfikir holistik dan integral, serta mengedepankan tujuan bersama yang dapat dicapai dengan sinergitas antar sektor merupakan keharusan. Itulah sesungguhnya amanat dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dalam mempercepat konektivitas infrastruktur antar wilayah di Indonesia.

Jakarta,    September 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s