Kebijakan mobil murah vs Jokowi vs Tahun Politik

Mobil murah vs Jokowi vs Tahun Politik

Oleh : Sampe L. Purba

Sejauh dipantau dari beberapa pemberitaan media massa, popularitas bp. Jokowi di tingkat Nasional semakin meningkat sejak beliau menyatakan bahwa mobil murah Esemka menjadi mobil dinas PemKot Solo. Seorang tokoh nasional lainnya yang barang kali masih mengejar tambahan popularitas, mencoba peruntungan dengan mengemudi mobil listrik sekelas Ferrari pada awal 2013, yang diawali dengan ruwatan di kota Solo, tetapi malah tabrakan. Tokoh ini pernah mengatasi kemacetan lalu lintas dengan turun tangan di pintu tol dalam kota. Dan mendapat liputan media massa secara luas.

Salah satu janji program Jokowi – Ahok yang sudah diapresiasi masyarakat adalah mengatasi kemacetan ibu kota. Hal itu antara lain dilakukan dengan membereskan para pedagang kaki lima yang mengokupasi jalan umum, dan menyediakan alat transportasi masal dengan harga terjangkau (accessible, available, affordable). Untuk jangka pendek, mobil transportasi umum diperbanyak, rute diperluas, stasiun pengisian bahan bakar gas disediakan.  Dhuarrr.., turunlah kebijakan mobil murah, nama kerennya “low cost green car”, dikawal dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2013, dan aturan teknis PerMenPerin nomor 33 tahun 2013, serta nomor 35 tahun 2013 yang menunjuk BUMN Persero tertentu sebagai pelaksana verifikasi. Kebijakan ini  didahului dengan pembebasan bea masuk impor mesin dan komponen untuk perakitan dalam negeri dengan PMK 76 tahun 2012. Mobil berbahan bakar bensin di bawah 1200 cc, dan diesel di bawah 1500 cc mendapatkan kemudahan tarif nol % untuk PPN Barang Mewah. Harga awalpun dipatok Rp. 95 juta. Saat ini sudah tersedia stock, dan akan memasuki pasar sebanyak 300.000 unit.

Kebijakan ini mendapat penentangan dari berbagai kalangan atas dasar sikap nasionalistis untuk memberi kesempatan tumbuhnya  industri  mobil nasional, dan juga penentangan terhadap adanya diskriminasi yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk hanya kepada agen tunggal pemegang lisensi impor mobil terdaftar tertentu. Sanggahan dari pembuat kebijakan tidak kalah nasionalistis pula. Kira-kira demikian jawabannya : Mobil ini bersifat ramah lingkungan, low emission, hemat bahan bakar, mempersiapkan tumbuhnya industri mobil domestik dalam rangka menghadapi persaingan pasar ekonomi terbuka ASEAN 2015, dan untuk membantu para petani di daerah untuk mengangkut hasil-hasil pertaniannya ke pasar, dengan alat transportasi terjangkau !!! Sangat Nasionalistis.

Fakta berbicara lain. Peraturan perundang-undangan di atas tidak senoktahpun membatasi penggunaan mobil hanya di pedesaan, atau mengaitkan pemberian fasilitas dengan kewajiban mendirikan industri mobil nasional (yang tidak sekadar perakitan, atau keagenan), atau larangan menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Hukum ekonomi mengajarkan, pada dasarnya pengusaha adalah insan arbitrage yang berideologi profit motive.

Dengan adanya diktum penyesuaian (baca menaikkan) harga mobil setiap tahun yang di peg dengan tingkat inflasi dan nilai tukar pada PP di atas, akan mendorong masyarakat berlomba-lomba membeli mobil murah pada kesempatan pertama. Mereka adalah orang yang punya uang, akses pinjaman perbankan dan sebagainya. Dengan proxy 80% uang berputar di ibu kota Jakarta, akan menambah kepadatan lalu lintas 80% x 300.000 x 3 meter = 720.000 meter. Sangat tidak sebanding dengan pertambahan jalan raya. Bagaikan deret eksponensial versus deret siput !.

Korban pertama yang nyata adalah Jokowi. Programnya untuk mengurai kemacetan Jakarta akan terhambat. Nama baik, popularitas dan simpati pada beliau akan tergerus. Lawan lawan pesaing politik yang kuatir dengan popularitas beliau, tetapi tidak ikut-ikutan dalam fiasco kebijakan ini, diam-diam menghela nafas lega. Ini menjelang 2014 bung. Tidak mengherankan, Jokowi – Ahok menyurati Wapres menyatakan keberatannya. Jawaban Wapres?., hanya sehari berselang. Lisan saja – di sela sela pembukaan pameran Indonesia International Mobil Show – di mana mobil murah yang ditentang tersebut banyak dipamerkan – kepada Wagub yang hadir, “tidak boleh ditentang keinginan rakyat untuk mendapatkan mobil murah”. Sangat Nasionalistis !!!

Namun korban sesungguhnya, adalah kami para the silent majority, yang setiap hari mempertaruhkan kantuk di pagi hari, kepenatan dan bau keringat di sore hari, yang tinggal di daerah urban pinggiran Jakarta. Kami – para pekerja formal, informal dan non formal yang menggerakkan ekonomi Jakarta dan Indonesia. Para pekerja usia produktif pada umumnya hanya mampu tinggal di perumahan daerah pinggiran. Kamilah korban atau yang terkorbankan sesungguhnya. Tiga hingga empat jam sehari harus menyusuri jalanan yang macet, berdebu dan rawan kejahatan serta kecelakaan. Mengorbankan quality of time terbaik dengan keluarga. Kenapa akar masalahnya tidak diurai ?. Bangunlah sarana transportasi umum yang manusiawi dari luar kota., hentikan pembangunan perkantoran di kawasan pusat ibu kota. Bangunlah ring road baru untuk merangsang penyebaran pusat-pusat pertumbuhan kota di daerah urban. Kepada kamilah bapak-bapak para kaum elit kota dan negara ini berhutang. Kamilah yang menggerakkan ekonomi Indonesia, ekonomi Jakarta, para pembayar pajak hingga Bapak-ibu para begawan yang dikawal mobil/ motor bersirene dapat tenang menembus kemacetan Jakarta sambil menikmati penghasilan imbal prestasi dari Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar.

Jakarta,    September 2013

Penulis,

Praktisi dan profesional bisnis, komuter dari luar kota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s