Visi Kemaritiman dan Sumpah Pemuda

Visi Kemaritiman dan Sumpah Pemuda

Oleh : Sampe L. Purba

Dalam ilmu geopolitik, suatu Negara adalah ibarat organisme hidup yang memerlukan ruang,  daerah pengaruh/ frontier, politik kekuatan dan keamanan bangsa (lebensraum – F Ratzell).  Doktrin penguasaan lautan berkembang pada abad ke lima belas, yang ditandai dengan penjelajahan Columbus dari Spanyol, angkatan laut  Inggeris dan kemudian oleh Amerika Serikat.

Kemaritiman  memerlukan totalitas, dan  visi politik yang kuat.  Inggeris sebagai  Super Power Maritim kedua setelah Spanyol  menguasai seantero jagad dengan semboyan England rules the waves, merosot pengaruhnya di pertengahan abad ke dua puluh, ketika  armada lautnya tidak mampu lagi menopang imperiumnya. Sebagai Negara dengan doktrin kemaritiman, Inggeris masih berusaha mempertahankan sisa-sisa hegemoninya dengan tetap menguasai pulau  di koridor sempit  Atlantik – Laut Tengah, ujung selatan Afrika,  ujung selatan anak benua India, hingga kepulauan Malvinas di ujung selatan Benua Amerika. Semua  Itu dipertahankan mati-matian sebagai bagian dari doktrin mempertahankan kehidupan organisme negara. At any cost ! (ingat perang Malvinas 1982)

Visi kemaritiman Amerika Serikat, banyak dipengaruhi oleh pandangan Laksamana AT Mahan – Mantan Gubernur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut  (US Naval War College) yang menulis buku “The influence of Sea Power”, pada tahun 1890.  Amerika Serikat yang secara geografis terpencil di antara Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik, untuk dapat unggul di kedua palagan tersebut memerlukan armada perang yang cukup dan masif untuk mengamankan jalur logistik perang maupun perdagangan, operasi intelijen, penggelaran pasukan, surveilance dan intelijen serta deterrence factor lainnya.  Itu sangat mahal. Sehingga Amerika disamping pendekatan hard power juga menjalankan strategi soft power untuk memastikan dominasi dan keunggulan hegemoni lautnya.

Amerika Serikat mendesain dan memastikan  seluruh hukum dan peraturan di laut sejalan dengan kepentingan Nasional Strategisnya. Misalnya dalam UNCLOS 1982  (Konvensi Hukum Laut ), dinyatakan bahwa Negara Kepulauan seperti Indonesia harus membuka dan menjamin sebagian jalur laut teritorialnya secara bebas dan damai dapat dilalui oleh armada perang dan kapal dagang asing. Laut di luar zona ekonomi ekslusif merupakan laut bebas (high sea). Armada Perang Amerika dapat lego jangkar atau berpatroli di laut bebas. Negara-negara yang memiliki jalur perairan laut sempit (choke points) seperti Selat Malaka, selat Hormuz atau selat Turki dalam rangka memastikan keamanan jalur harus membuka diri kepada protokol dan kerja sama Internasional. Hal ini dimaksudkan agar Negara-negara lain tidak perlu harus membangun kekuatan armada sendiri, yang potensial merupakan ancaman bagi supremasi kemaritiman Amerika.

Pendekatan smart dan soft dilakukan melalui jalur organisasi. Organisasi Maritim Internasional (IMO) misalnya. Badan ini memiliki kewenangan mutlak bak Laksamana Raja Dilaut.  Pelayaran dalam perdagangan internasional, harus sesuai dengan standar praktek tertinggi dalam kaitannya dengan keselamatan kemaritiman, efisiensi navigasi dan pencegahan serta pengendalian polusi biota laut dari kapal. Sertifikasi teknis kelaikan kapal, awak pelayaran, muatan, hukum asuransi dan sebagainya berkiblat ke sana. Ini merupakan creative barrier yang tidak memungkinkan negara-negara kecil untuk merubah keseimbangan dominasi penguasaan laut . Industri manufaktur, barang dan jasa di Amerika Serikat dan Inggeris berkembang dan dikembangkan sesuai dengan visi kemaritimannya.

Bagaimana dengan visi kemaritiman Indonesia?

Sebagai negara maritim yang memiliki 17.000an pulau, dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan, serta memiliki perbatasan laut dengan  10  Negara,  apa visi kemaritiman kita. Visi tersebut akan tergambar dalam  paradigma politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang berbasis kelautan.  Pada masa orde baru berdasarkan KepPres No. 77 tahun 1996 terdapat Dewan Kelautan Nasional yang merumuskan kebijakan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan serta keamanan laut, namun sifatnya adalah koordinatif dan tidak memiliki kewenangan komando. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 17 instansi,  Kementerian dan Lembaga yang mengurusi kelautan, namun masing-masing memiliki prioritas, kewenangan  dan anggaran sendiri-sendiri.

Mangindaan (Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 2011) mengatakan bahwa domain maritim terkait dengan beberapa aspek, yaitu; (i) fisiknya, (ii) kegiatan mengelola fisiknya, (iii) aturan mengenai penggelolaannya, dan (iv) budaya pengelolaannya. Apabila dipetakan dalam kepentingan berbangsa dan bernegara, maka domain maritim ada aspek politik, ekonomi, sosial, dan militer, dengan bobot yang sangat kuat dijadikan drivers untuk mengembangkan kepentingan nasional. Pengelolaan kemaritiman meliputi aspek administrasi kepemerintahanan, keilmuan dan teknologi kemaritiman, serta industri barang dan jasa penunjang kemaritiman.

Kemaritiman adalah totalitas. Di Amerika Serikat, urusan kemaritiman (di luar tentara) berada di bawah sistem satu komando satu organisasi, yaitu US Coast Guards. Hal ini untuk menjamin keterpaduan dan integrasi sistem pengelolaan kelautan dan meminimalisir ego sektoral.  Pertanyaannya seberapa jauh saat ini kebijakan pembangunan, politik maupun pertahanan keamanan kita telah berbasis kelautan ?  Indikator sederhana  pembangunan berbasis kelautan adalah adanya pusat-pusat riset dan universitas kelautan yang menyebar di seluruh Indonesia, pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan pulau terluar dan terdepan,  ketersediaan sarana pelabuhan, kapal, industri galangan, meningkatnya kontribusi sektor kemaritiman ke pembangunan dan perekonomian nasional, serta penyesuaian doktrin dan postur pertahanan ke basis kelautan.

Sumpah Pemuda, menekankan TANAH AIR satu, bukan hanya TANAH satu. Air atau laut adalah alat penghubung antar pulau, bukan alat pemisah. Indonesia adalah negara maritim, negara bahari. Konektivitas infrastruktur kelautan merupakan suatu keniscayaan. Itulah esensi Archipelagic states yg diklaim dan dimaksudkan dalam Coastal Countries dan diakui oleh UNCLOS (United Nations Convention Law Of Sea).

Sudahkah hal ini terefleksi dalam Kebijakan Pembangunan Nasional kita ?

Jakarta,         Oktober 2013

Advertisements

“Republik Taliban” dan Gedung Putih – Politik Anggaran AS dan implikasinya

“Republik Taliban” dan Gedung Putih – Politik Anggaran Amerika Serikat dan implikasinya terhadap perekonomian global

 

Sampe L. Purba

 

Di Amerika Serikat terdapat satu gerakan politik kontemporer dalam bentuk kaukus longgar konservatif  bernama National Tea Party yang sangat progresif menyuarakan pengurangan hutang Pemerintah dan defisit anggaran federal melalui pengetatan di sisi pengeluaran Pemerintah dan pengurangan pajak. Mereka tidak setuju dengan kebijakan reformasi kesehatan dan jaminan sosial ala Presiden Obama, yang dianggap sebagai ekonomi sosialis yang merampok kekayaan mereka melalui pajak untuk mensubsidi orang-orang yang memberi kontribusi rendah kepada Negara.  Ide dan lobi gerakan ini berhasil mempengaruhi anggota Kongres Amerika Serikat, untuk memblok usulan APBN Pemerintah Federal 2014. Usulan spending sebesar $ 3,8 triliun dolar tersebut, didominasi pos kesehatan (medicare) 25%, Program jaminan sosial dan tenaga kerja 33%, dan anggaran militer 17%.  Krisis pembahasan anggaran bahkan sampai memaksa Presiden Barack Obama menunda kunjungannya ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam rangka APEC baru-baru ini.

Penolakan pengesahan anggaran oleh  Kongres membawa implikasi yang berefek domino. Dalam urusan domestik, kantor pelayanan Pemerintahan terancam ditutup (shutdown). Pelayanan program perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan masyarakat menengah, tunjangan veteran dan pensiunan, Puskesmas, taman hiburan umum, pegawai pemerintah outsourcing, langsung mengalami dampaknya. Sementara secara eksternal rating/ peringkat obligasi Pemerintah Amerika Serikat juga turun. Harga imbal hasil (yield) kupon Obligasi Pemerintah (T-Bond) mulai dari yang berjangka pendek hingga yang jangka panjang 30 tahun juga turun. Para investor juga dibayangi apakah Pemerintah Amerika Serikat akan mampu membayar bunga kupon maupun obligasi yang jatuh tempo dalam waktu dekat sebanyak 120 milyar dolar. Kredibilitas Pemerintah Amerika Serikat dipertaruhkan. Anggota Kongres Demokrat dari Florida Joe Garcia, dalam perdebatan resmi di DPR tanggal 1 Oktober 2013 yang lalu  menyebut anggota Kongres Partai Republik yang dapat dikendalikan oleh kekuatan ekstra parlementer dari luar termasuk para ekstrimis Tea Party adalah para Taliban yang tidak peduli akan implikasinya kepada kesejahteraan Amerika dan keamanan global. Untuk menghindari kebangkrutan (default), sementara Kongres dan Gedung Putih (kantor kepresidenan) hanya menyetujui anggaran darurat hingga pertengahan Januari 2014.

Dunia cemas dalam penantian. Seluruh perekonomian dunia tergantung kepada Amerika Serikat pada gradasi rentang antara 10 % – 90% baik untuk keseluruhan ekspor – impor, atau untuk sebagian seperti  investasi langsung, portofolio dan bentuk kerja sama lainnya.  Dalam jangka pendek, para investor akan mendiversifikasi portofolionya dengan di pasar uang di luar Amerika Serikat.  Di satu sisi hal ini dipandang baik, karena akan menggairahkan pasar uang di belahan dunia lainnya. Namun ini lebih merupakan “hot money”, yang patut diwaspadai. Pertama, melesunya permintaan pasar domestik Amerika, akan membuat kinerja perusahaan di belahan bumi lain yang tergantung padanya melemah. Jadi, kalaupun tersedia dana besar di pasar uang, tidak akan produktif dan terancam juga akan gagal bayar. Yang kedua, tidak tersedia peluang investasi domestik yang memungkinkan untuk menyerap over supply dana tersebut. Yang ketiga adalah investasi portofolio – tidak seperti investasi modal/ foreign direct investment – adalah bagaikan kumbang yang mudah berpindah dan hinggap ke tempat lain yang memberi yield lebih menarik. Ini mengganggu stabilitas fundamental struktur pendanaan perusahaan.

Ketergantungan yang tinggi kepada ekspor dan impor adalah rawan terhadap perekonomian kita. Dalam tahun 2012 misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan total nilai ekspor Indonesia  mencapai 190,04 miliar dolar AS, dan impor senilai 191,67 miliar dolar AS.  Kandungan nilai tambah ekspor kita rendah. Migas didominasi bahan mentah berupa minyak mentah, gas alam dan batu bara. Komoditas non migas didominasi hasil perkebunan seperti karet, komoditi, bijih, kerak dan abu logam. Lebih dari 50% tujuan ekspor Indonesia hanya ke lima negara saja yaitu Cina, Amerika Serikat, Jepang, India dan Singapura. Sebaliknya, komoditas impor didominasi barang jadi seperti produk bahan bakar minyak dan gas, peralatan mesin, modal, besi dan baja, produk elektronik,  kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Lebih dari 50% impor juga berasal dari lima negara yaitu Cina, Jepang, Amerika Serikat, Thailand dan Singapura.

Indonesia harus belajar dari keadaan ini. Untuk mengurangi eksposur dan ketergantungan kepada perekonomian negara lain adalah dengan meningkatkan kemampuan domestik untuk mengabsorb/ mengkonsumsi produk yang dihasilkan di dalam negeri. Sehingga tercipta self-sustainability mechanism yang menciptakan pasar dan daya saing lokal. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan meningkat apabila nilai tukar barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat relatif lebih tinggi dari barang jasa yang dikonsumsi. Struktur perdagangan yang sehat adalah apabila komponen ekspor lebih banyak berupa barang setengah jadi atau barang jadi, dibandingkan dengan bahan mentah. Sebaliknya untuk komponen impor, diharapkan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah. Untuk mencapai hal tersebut bukan hal yang mudah.  Diperlukan determinasi,  prioritas, kesamaan visi dan misi Pemerintahan dan masyarakat yang konsisten, terencana, terstruktur dan bersifat jangka panjang.  Dengan demikian secara lambat laun akan tercapai ekonomi yang berdikari dan bermartabat.

Jakarta,  Oktober 2013

Penulis – Profesional dan praktisi bisnis global

Indonesia – Maritime vision and shifting of paradigm

Maritime vision and Shifting of Paradigm

 

Sampe L. Purba

 

According to  geopolitics, a State is like a living organism that needs space , influence regional/ frontier , political power and security of the nation ( lebensraum – F Ratzell ) . England as a Super Power Maritime regime  remarkably noted their motto England Rules the Waves. Its influence declined in the mid- twentieth century, when the fleet could no longer sustain supporting the empire .
U.S. maritime vision, much influenced by the views of Admiral AT Mahan – Former Governor of U.S. Naval War College  who wrote the book ” The influence of Sea Power ” , in 1890 . United States that are geographically isolated in the Pacific Ocean and the Atlantic in order to be able to excel in war in both areas has to maintain giant troops, including fleets and armour to secure the supply lines and trade wars , intelligence operations , deploying troops , surveillance and intelligence as well as other factors deterrence . It was very expensive. So, besides hard power approach, US  also runs soft power strategy to ensure maritime dominance and hegemony excellence.


United States to design and ensure that all laws and regulations in the sea in line with its National Strategic Interests . For example, in UNCLOS 1982 ( Convention on the Law of the Sea) , stated that archipelagic countries such as Indonesia should open some coridors in its internal territorial sea  to allow and ensure peace and free pass by foreign war fleet or trade ships . In adjacent to  exclusive economic zone , American War fleet can anchor or patrolling the seas . In order to ensure the safety of the path,  countries that have narrow sea lane (choke points) as the Strait of Malacca , the Strait of Hormuz or the Strait of Turkey should open up to the protocol and International cooperation . This is important so that other countries do not necessarily have to build their own fleet strength, a potential threat to American maritime supremacy .
Smart and soft approach is also pursued through organization . International Maritime Organization ( IMO ) for example . The agency has absolute authority like an Admiral King at sea . Shipping in international trade , must comply with the highest standards of practice in relation to maritime safety , efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution from ships . Technical airworthiness certification of the ship , crew of the cruise , cargo , insurance law and so on are designed comfortable to developing countries standards such as US and UK . These are creative barriers that prevent small countries from altering the balance of sea control dominance .

As a nation that has 17.000an island , and 2/3 of its  region comprises sea , and  sea bordering  with 10 countries , Indonesia need to have maritime vision . This vision has to be consistently reflected in the paradigm of political, economic , social, cultural and marine-based defenses . Indonesia currently has about 17 agencies , ministries and institutions in charge of marine , but each one has priority, and authority of its own budget, without unity of command and orchestra.
Mangindaan (Defense and Maritime Studies Forum , 2011) said that when charting national interest,  the maritime domain comprises of political, economic , social , and military, with a very strong weight used as drivers for developing the national interest . Maritime management includes government policy toward maritimeship , maritime science and technology , as well as industrial goods and maritime support services .
Maritime is about totality . In the United States , maritime affairs (except military affair) are under the command of an organization , namely U.S. Coast Guards.  This is to ensure the integration and management of marine systems and minimizing sectoral ego . With regards to Indonesia, the question is how much our current development policy, political, and defense have been reflected as  maritime country? Simple indicator is whether has been in place the development of marine-based research centers and university all over Indonesia , the economic development in the border areas and the outer islands, availability of ports , ships , shipbuilding industry, the increased contribution to the development of maritime sectors and the national economy , as well as defense doctrine and posture adjustments to the marine base. Or are we still have land view approach?

We have just held the APEC event in Bali , which is the economic cooperation in the Asia Pacific region, involving ocean as a medium trading transportation . On  the maritime side , have we well prepared ?

Jakarta , October 2013
Writers , professionals and practitioners of global business
Alumni PPRA 49 National Resilience Institute of Indonesia

 

FLNG – Offshore Asset Potential Development – Korea 2010

<a href="

” title=”FLNG – Offshore Asset Potential Development – Korea 2010″>FLNG – Offshore Asset Potential Development – Korea 2010

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/sampepurba/flng-alignment-korea-2010-sampe-purba” title=”FLNG – Offshore Assets Development , Korea 2010 Sampe Purba” target=”_blank”>FLNG – Offshore Assets Development , Korea 2010 Sampe Purba</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/sampepurba” target=”_blank”>sampepurba</a></strong> </div>

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada Sepanjang Jalan

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada di Sepanjang Jalan

Oleh : Sampe L. Purba

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat mengemban amanat dan tanggung jawab tersebut, Kepala Daerah harus memiliki kompetensi, kapabilitas, kemampuan dan leadership/ kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menggali seluruh potensi untuk kemajuan daerahnya. Permasalahannya adalah mulai dari tahapan seleksi di Pilkada, Pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban tidak linier dengan standar ekspektasi sebagaimana dimaksudkan dalam konsiderans undang-undang tersebut.

Terdapat berbagai jebakan dan tikungan sepanjang jalur Pilkada bahkan sepanjang term (periodesasi jabatan) Kepala Daerah, yang ironisnya merupakan produk langsung dari sistem Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dimulai dari buruknya sistem rekrutmen. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak diperlukan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Dukungan tersebut tidak gratis. Mahar melalui jalur partai, yang dilegitimasi dan dirasionalisasi dengan peruntukan  biaya konsolidasi dan kampanye dalam rangka pemenangan pemilu, dapat bernilai milyaran rupiah.

Kampanye, penentuan daftar pemilih, pemanggilan pemilih, pencoblosan, pengawalan dan pengawasan saksi, rekapitulasi, penetapan calon terpilih, hingga mengamankan pelantikan memerlukan sumber daya yang luar biasa masif. Ketatnya rimba persaingan tarung bebas yang dilegitimasi Undang-undang, memaksa calon untuk menggunakan dan mengefektifkan seluruh jalur dan saluran pemenangan yang ada. Alih – alih untuk mendapatkan leadership, yang banyak berperan adalah dealership. Peran para pembuat deal/dealer beragam dan bervariasi. Mulai dari konsultan politik yang menggalang opini dan kontra opini, pengerahan massa, pengawalan di berbagai simpul badan penyelenggara Pilkada, hingga strategi pendampingan hukum dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semakin panjang jalur yang dijalani, semakin licin tikungan dan jebakan yang harus dititi.  Opsi yang tersedia bagi Pemenang, adalah mengakomodir dan mengkompensasi pasangan yang kalah, bertarung di jalur hukum, atau mengikis dan mengenyahkan pihak yang kalah, termasuk para pejabat tim suksesnya. Pilihan apapun yang diambil, semua mahal dan beresiko.

Energi Kepala Daerah produk Pilkada yang mahal, sebagian besar telah terhisap, terjerat atau terijon dalam mencapai kemenangan, termasuk untuk mengakomodir tim suksesnya.  Pembinaan pegawai termasuk penempatan pejabat daerah otonom sepenuhnya kewenangan daerah. Persyaratan, standardisasi dan kompetensi jabatan oleh instansi vertikal, kalah dan mengalah kepada kebijakan Kepala Daerah.  Sistem otonomi daerah berpotensi dan telah mempertumpul kompetensi, mempersempit wawasan,  memperlemah eksposur dan mempertipis rasa nasionalisme pegawai Republik Indonesia. Pembinaan dan pengalaman jenjang karier tidak lagi bersifat Nasional, tetapi telah tereduksi hanya terbatas dalam lingkup Kabupaten/ Kota.  Seorang pejabat tinggi di suatu Kabupaten, tidak mudah untuk berkarier pada berbagai periode jabatan kepala daerah, dan hampir mustahil dapat menjadi pejabat di Kabupaten lain, sekalipun dalam lingkup Provinsi yang sama.

Salah satu dampak dan dilema otonomi daerah adalah kewenangan yang sangat luas tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang kuat.  Dalam analisis APBD 2012 (sumber Kementerian Keuangan), ternyata dalam rata-rata nasional kontribusi Pendapatan Asli Daerah ke APBD hanya 20%, selebihnya 70%  terutama adalah transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dan 10% Pinjaman dan hutang daerah. Di sisi lain, kewenangan daerah meliputi lebih dari 80% tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sebagian besar anggaran daerah adalah untuk belanja rutin pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja infrastruktur/ modal hanya 22,3%.  Hal ini dapat mendorong tiga hal, yaitu tidak sinkronnya prioritas usulan pembangunan daerah dengan perencanaan Pusat, lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah dan juga terdapatnya ketergesaan dalam penyerapan anggaran di daerah untuk menghindarkan terdapatnya SILPA (sisa lebih anggaran pembangunan).

Desakan penyerapan anggaran yang tinggi, sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kemungkinan pengembalian ongkos politik Pilkada yang tinggi, ditengarai merupakan perjumpaan kepentingan yang saling membutuhkan, yang  bersinergi negatif mutualistis dalam  penyelewengan kewenangan dan anggaran. Dari jumlah daerah otonom sekitar 530 saat ini, lebih dari 300 orang Kepala Daerah tersangkut kasus hukum. Itu artinya di atas 50%. Anehnya, hingga saat ini para elit masih berlomba-lomba melakukan pemekaran wilayah, yang memberi peluang bagi para dealer jabatan. Dalam teorema Pareto statistik, adanya anomali di atas 20% saja sudah menunjukkan ada yang secara fundamental salah. Kesalahan tersebut adalah sistemik, struktual dan bukan kasuistis lagi.

Kembali kepada pokok tulisan ini, Undang – undang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan sistem PILKADA termasuk di dalamnya, ternyata pada umumnya tidak berhasil menghasilkan leadership yang tangguh, melainkan lebih banyak menghasilkan dealership.  Semoga revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah mampu menyingkirkan para dealer/calo/TS/Konsultan yang diuntungkan dengan sistem Pilkada sekarang yang berteriak lantang seolah-olah membela demokrasi. Pada hal hanya prosedural dan hampa makna !

Jakarta,   Oktober 2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Nasionalisme dan Alergi Bahasa Asing

Sisi lain APEC – menyambut bulan Bahasa

Nasionalisme dan Alergi Bahasa Asing

Oleh : Sampe L. Purba

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya Nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.”  (Ir. Soekarno – Pidato Lahirnya Pancasila).

Bung Karno dalam menggali dan meletakkan dasar negara telah mengantisipasi  munculnya chauvinisme dan nasionalisme sempit, serta sentimen anti asing (xenophobia). Beliau merumuskan visi kosmopolitanisme secara gamblang, di mana harus ada pertautan antara dunia Nasional dengan masyarakat Internasional, ibarat tanaman dengan taman sarinya.

Bahasa yang merupakan sistem dan lambang bunyi adalah instrumen pergaulan dalam berkomunikasi, mengekspressikan diri serta alat integrasi dan adaptasi dengan lingkungan.  Para pendahulu bangsa telah sangat cerdas memilih Bahasa Indonesia – yang bukan bahasa tutur mayoritas di Nusantara, tetapi telah berfungsi sebagai bahasa pergaulan antar bangsa dan daerah – lingua franca. Sumpah Pemuda menggunakan frase “Menjunjung Bahasa Persatuan – bahasa Indonesia”, tidak menyatakan “berbahasa satu.”

Pada era globalisasi, menuju pasar tunggal ASEAN tahun 2015 yang disusul oleh kawasan Ekonomi Asia – Pasifik  APEC tahun 2020,  lalu lintas barang, jasa dan orang akan bergerak bebas antar negara hampir tanpa hambatan. Negara-negara yang tergabung dalam APEC meliputi 21 anggota entitas Ekonomi merepresentasikan 40% penduduk dunia, 55 % Produk domestik dunia, dan 44% nilai perdagangan global. APEC  sangat strategis bagi masa depan Indonesia. Dalam tahun 2012 misalnya, dari 153,1 Milyar dolar ekspor non migas, sebanyak 70,5 Milyar dolar (atau 45%), diekspor ke tujuh negara di kawasan APEC. Mayoritas penggunaan bahasa kawasan Asia Pasifik adalah Bahasa Inggris dan rumpun Bahasa Cina (Tiongkok, Korea dan Jepang). Dari sekitar 2.791 milyar penduduk kawasan,  sebanyak 56% adalah penutur bahasa rumpun Cina, dan 15% penutur aktif bahasa Inggeris.

Negara-negara eks jajahan Inggeris membentuk paguyuban budaya persemakmuran bersama (commonwealth) seperti pekan olah raga, pameran dagang bersama, kemudahan dan saling pengakuan untuk akses dan lalu lintas barang, jasa, orang dan sebagainya. Negara-negara tersebut menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa Nasional kedua untuk kepentingan dagang, hukum dan pemerintahan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Nasionalisme dan Character Building dirancang secara rasional, tidak dengan patriotisme sempit yang mengobarkan kebencian dan saling curiga. Bangsa-bangsa itu pada umumnya saling mendukung di forum internasional.

Di Malaysia misalnya, anak-anak SD adalah pengguna dan pemakai aktif bahasa Inggeris, sebaik orang Indonesia berbahasa Indonesia. Mereka tidak kehilangan jati diri kemelayuannya dengan penguasaan bahasa Inggeris tersebut. Maka tidak mengherankan, kalau di pasar tenaga kerja Timur Tengah misalnya, warga Philippina, Bangladesh atau Sri Lanka lebih diapresiasi dibandingkan dengan orang Indonesia.

Pernah ada suatu masa di Indonesia dilarang menggunakan bahasa dan aksara Tionghoa, yang adalah salah satu bahasa utama di dunia. Pada hal Sumpah Pemuda diikrarkan di di rumah seorang Tionghoa yang bernama Sie Kong Liong, Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat.  Ironis.

Dalam Undang-undang Pendidikan ( UU no. 20 tahun 2003) dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.  Karena itu  perlu dirancang prioritas muatan kurikulum yang relevan dan berguna. Pemerintah perlu menggalakkan dan membudayakan penggunaan bahasa asing kalau ingin maju. Bukan malah membuat peraturan yang membatasi penggunaan bahasa asing di forum-forum atau produk internasional.

Menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tidak perlu dengan mencari-cari padanan kata kata yang malah jadi aneh. Bahasa Indonesia, pada dasarnya bukan bahasa teknologi, atau bahasa hukum. Karena itu, tidak perlu alergi untuk mengadopsi kata-kata dan pengucapan asing ke dalam bahasa Indonesia.  Disk dan mouse sebagai produk modern teknologi komputer, tidak perlu harus diterjemahkan menjadi cakram dan tikus. Atau effective dan efficient menjadi sangkil dan mangkus. Kita harus mengakrabkan dan mengasosiasikan bahasa kita dengan bahasa yang hidup dan berkembang di dunia, bukan dengan bahasa kuno seperti bahasa sanskerta, yang di India saja sudah masuk museum.

Kekakuan dan ketakutan menggunakan bahasa asing adalah pertanda kegamangan dan ketidak percayaan diri. Marka jalan dan petunjuk informasi di Bandara Internasional Sukarno Hatta misalnya, banyak yang tidak  disertai dengan padanan bahasa Inggeris atau Cina, yang membingungkan para pengguna internasional. Bahkan airflag national Indonesia, Garuda, menggunakan nama hewan mitos dari peradaban purba. Bandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Inggris, Mesir, India. Pesawat Nasionalnya adalah Malaysia Air, British Air, Egypt air, dan sebagainya. Tidak menggunakan nama Mummi Air, atau Gajah Air. Itulah adaptasi modernisme kreatif dalam memperkenalkan kebanggaan bernegara.

Bung Karno berkata – dalam bahasa Belanda ”, Obor yang kunyalakan di malam yang gelap ini, kuserahkan kepada Angkatan yang kemudian”. Kitalah Angkatan itu, yang hidup dan harus unggul di era globalisasi. Termasuk dalam penguasaan bahasa.

Jakarta,  Oktober 2013

Sampe L. Purba – Profesional dan praktisi bisnis global – pengamat masalah sosial.