Kepastian hukum dalam industri migas

Kepastian Hukum dalam industri migas

Oleh : Sampe L. Purba                                                           

  1. 1.    Pengantar – Amanat konstitusi

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat ini mengandung tiga kata kunci, yaitu

Penguasaan oleh Negara è bumi dan air dan kekayaan alam merupakan kekayaan kolektif bangsa Indonesia, sebagai wujud kedaulatan permanen suatu bangsa atas sumber daya alamnya.

Sebesar-besar è Konsep pengusahaan, yaitu bagaimana agar kekayaan alam tersebut dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Ini menyangkut metode, yang dipilih untuk efisien, efektif, optimal dan berkesinambungan

Kemakmuran rakyat è beneficiary, yakni stakeholders utama yang akan menerima manfaat tersebut.

  1. 2.            Industri migas

Industri migas sangat bervariasi dan beragam. Mata rantai industri tersebut terbentang mulai dari usaha mencari dan menemukan migas (kegiatan hulu eksplorasi dan eksploitasi), pengolahan, penyimpanan,  transportasi, dan niaga. Industri migas juga memerlukan dukungan, serta sekaligus mendukung mata rantai industri lainnya, seperti perbankan, konstruksi, perkapalan,  jasa penunjang industri, penyediaan sumber daya manusia terdidik, terampil maupun pendukung. Migas dapat dimanfaatkan dan dialokasikan untuk bahan bakar transportasi, petrokimia, rumah tangga, listrik, diekspor untuk mendapatkan devisa dan sebagainya.

Masing-masing mata rantai kegiatan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan sendiri-sendiri. Kekhasan tersebut meliputi jumlah permodalan yang diperlukan, resiko dan eksposure yang melekat, spektrum siklus investasi dan pengembalian modal, tingkat persaingan di industri sejenis, sensitivitas terhadap perubahan supply dan demand, sensitivitas terhadap perubahan parameter pasar, peraturan dan sebagainya.

Dalam hukum investasi terdapat tiga adagium yang berlaku, yaitu :

  1. Suatu investasi memiliki tingkat resiko melekat (inherent risk) yang tinggi, apabila investasi tersebut melibatkan modal besar, jangka waktu investasi yang lama, pasar yang sensitif, beroperasi lintas negara, serta banyak tergantung kepada pengaturan kekuasaan publik.
  2. Tingkat resiko berbanding sejajar (commensurates) dengan pengembalian manfaat (returns)
  3. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. è Perlu ada diversifikasi portofolio.

Dalam hal resiko suatu investasi sangat tinggi, maka diperlukan kepastian hukum yang lebih tinggi pula.

Kepastian hukum berfungsi sebagai :

  1. Pedoman dan aturan main dalam melaksanakan kegiatan usaha bagi pengusaha
  2. Pedoman dan aturan main, serta perlindungan bagi pengambil kebijakan (policy maker) berdasarkan mandat kewenangan yang diberikan
  3. Pedoman dan aturan main dalam hal timbul perbedaan pendapat atas penafsiran, atau pelaksanaan suatu kontrak. Pedoman dimaksud termasuk mengenai pilihan hukum, amandemen atau pengubahan kontrak, mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa dsb.

 

  1. 3.            Kepastian hukum dalam industri hulu migas

Industri hulu migas, adalah termasuk jenis kegiatan yang memerlukan tingkat kepastian hukum yang tinggi, karena :

  1. Spektrum kegiatannya yang berjangka panjang

Diperlukan rata-rata di atas 10 tahun agar suatu wilayah kerja migas dapat menghasilkan produksi secara komersial. Setelah itu diperlukan sekitar 20 tahun lagi untuk pengembalian investasi, serta untuk mendapatkan returns (keuntungan) yang seimbang (opportunity) atas modal yang ditanamkan tersebut.

Selama periode 20 – 30 tahunan itu, Pejabat berwenang atau rezim yang menandatangani Kontrak mungkin sudah berubah, Kontraktor Operator migas, atau para mitranya mungkin sudah berganti-ganti, pihak pemasok barang dan jasa, perbankan pendukung dan sebagainya sudah berubah. Tetapi satu hal tidak boleh berubah, yaitu aturan main atau Kontrak yang disepakati sejak awal, yang berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, termasuk mengenai tata cara  amandemennya.

  1. Memiliki resiko permodalan besar, teknologi tinggi dan perubahan inovatif, serta ketrampilan managerial, enterpreneurship dan profesionalisme yang ketat.
  2. Para investor sangat beragam, baik yang berfungsi sebagai operator, penanam modal pasif (interest holder non operator), penyedia konstruksi, barang dan jasa, dukungan permodalan. Demikian juga mengenai pasarnya. Para pihak yang terlibat tersebut, meliputi permodalan, korporasi, dan perorangan lintas jurisdiksi negara. Berdasarkan konvensi internasional, setiap Pemerintah Negara berdaulat wajib melindungi warga negara dan investasi warga negaranya dimanapun dari kesewenang-wenangan pihak manapun.
  3. Kompetisi yang tinggi antar sesama negara yang mengharapkan investasi ditanamkan di negaranya. Karena kompetisi yang tinggi tersebut, maka yang menjadi faktor pertimbangan investor adalah ketersediaan infrastruktur, prospek geologis di suatu daerah, dan kepastian hukum.

 

  1. Tata Kelola Migas

Tata kelola migas adalah sub dari pada tata kelola energi.  Dengan demikian, Undang-undang migas seyogianya merupakan turunan dari undang-undang energi yang memayungi seluruh pengelolaan energi untuk bangsa.Dengan mengaitkan migas sebagai bagian dari kebijakan energi, maka pengelolaan migas merupakan satu kesatuan yang integral dengan kebijakan energi. Pengelolaan migas harus dapat mendorong kemandirian dan daya saing bangsa, serta berdimensi jangka panjang. Termasuk didalamnya afirmasi kebijakan dan pemihakan rasional kepada Perusahaan Nasional utamanya perusahaan nasional yang membawa misi Negara dalam pengelolaan migas. Tata kelola migas harus sejalan dengan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan Pemerintah sebagaimana terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

 

                       

 

Peningkatan produktivitas menuju kepada keunggulan kompetitif, dari ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam ke Ekonomi berbasis Inovasi tahapannya dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut :

 

Tahapan tersebut akan dapat dicapai apabila ada komitmen dan kebijakan yang bersifat strategis, integral dan berkesinambungan.

Tahapan tersebut juga menyiratkan bahwa migas tidak semata-mata untuk pemenuhan energi saja, tetapi harus dapat berfungsi vertikal untuk mendukung keuangan negara, dan secara horizontal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

  1. Model Institutional governance

Model organisasi pengelolaan dalam pengusahaan sumber daya alam bervariasi antar Negara, dan tidak ada satu model yang cocok untuk semua keadaan (there is no one model fit for all). Varian yang mempengaruhi antara lain adalah sistem keseimbangan politik dalam suatu negara, faktor geologis (besar cadangan migas dan success ratio recovery factornya), ketersediaan infrastruktur, kematangan institusional, tingkat persaingan global, peran migas dalam pembangunan dan perekonomian nasional suatu negara, kekuatan pasar, industri pendukung dan kemampuan teknologi serta sumber daya manusia domestik.

Thurber et.al[1].,  dalam penelitiannya membuat summary matriks berikut yang menunjukkan bahwa pengelolaan migas dengan memisahkan antara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, ada  regulatory body , dan perusahaan migas nasional yang berorientasi komersial, serta terbangunnya sinergitas “arm-length relationship”, akan memberikan hasil ideal yang lebih optimal baik dari sisi kinerja operasional, manfaat ke masing-masing institusi dan kinerja menyeluruh kepada perekonomian Negara yang lebih luas.

 

  1. Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas

Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas pada dasarnya hanya dua, yaitu rezim izin (license regime) dan rezim kontrak (contract model). Dalam rezim license, Kontraktor pengelola suatu wilayah kerja diberikan suatu konsesi. Kontraktor memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola wilayah kerjanya, mengeksploitasi dan menguras  sumber daya yang ada sesuai dengan portofolio perhitungan pengembalian modal untuk memberi keuntungan/ return sebesar-besarnya. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam manajemen pengelolaan. Sumber pemasukan bagi Pemerintah semata-mata adalah royalti atau pajak dari para pemegang konsesi. Model ini banyak dianut negara-negara maju, dimana mekanisme pasar sudah berjalan dengan baik, tidak ada distorsi pasar serta teknologi dan sumber daya memiliki keuntungan kompetitif apabila menggunakan sumber daya domestik.

Model kedua adalah rezim Kontrak. Dalam model ini, Pemerintah baik secara langsung atau melalui quasi Pemerintah atau melalui Perusahaan Negara yang memegang kuasa pertambangan, terikat aturan main berupa hubungan keperdataan kontraktual dengan Kontraktor pemegang suatu konsesi. Tergantung pada jenis kontraknya, pada umumnya Pemegang Kuasa Pertambangan atau lembaga yang di assigned memiliki kewenangan manajemen pada tataran makro, seperti persetujuan program dan anggaran, manajemen pengelolaan cadangan migas,  persetujuan harga dan alokasi gas, serta pengaturan transfer teknologi, sumber daya manusia dan pemanfaatan kapasitas lokal/ nasional. Kepastian berbisnis dan berusaha lebih terjamin pada model ini, karena segala aturan main bisnis pada umumnya dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak. Banyak negara berkembang memilih model ini, dan Indonesia adalah salah satu pelopor yang menjadi acuan dunia. 

Kontrak Kerja Sama migas adalah kontrak perdata, bersifat jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah serta disetujui oleh pihak Kontraktor migas. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat baik untuk pengakuan pendapatan maupun untuk pembebanan biaya telah diatur dalam kontrak kerja sama tersebut. Namun belakangan ini, kontrak kerja sama ini mendapatkan penentangan dari banyak pihak[2] Di berbagai kalangan juga terjadi perdebatan, apakah kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) adalah kekayaan korporasi atau kekayaan publik. Apabila tunduk kepada hukum publik, maka mekanisme operasional, dan pertanggungjawabannya akan melalui hukum publik dalam domain keuangan Negara.

   Di sisi lain, bisnis adalah menyangkut kalkulasi, estimasi dan keberanian dalam memanfaatkan peluang yang ada sepanjang telah melalui pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan, dengan kemungkinan akhir yang tidak selalu beruntung. Kecepatan, ketepatan dan keberanian dalam mengambil peluang merupakan salah satu kunci sukses. Dalam doktrin bisnis, seseorang tidak boleh dipersalahkan atas hasil dari suatu kebijakan yang diambilnya, sepanjang telah dilaksanakan dengan kehati-hatian, profesional, dalam lingkup kewenangan, serta tidak conflict of interest (fiduciary duties) dan dengan pertimbangan yang matang, profesional dan telah mengambil segala upaya yang diperkenankan oleh hukum untuk melindungi kepentingan Perusahaan (business judgment rules)[3]

  1. 4.    Penutup

Untuk pemenuhan amanah mengusahakan kekayaan alam migas untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, diperlukan tata kelola yang memberi kepastian dan aturan main jelas dalam berbisnis, berusaha, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan. Kegiatan migas adalah implementasi transformasi kedaulatan publik, kepada kegiatan bisnis/ usaha  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha adalah ketrampilan dalam mengambil keputusan, dan merubah tantangan menjadi peluang. Itu memerlukan kepastian hukum !!!

Jakarta, 2 Oktober 2013  – sampepurba@gmail.com;

http//. maspurba.wordpress.com


[1] Mark Thurber, David Hults, and Patrick R.P Heller : The Limits of Institutional Design in Oil Sector Governance: Exporting the “Norwegian Model”, Program On Energy and Sustainable Development, 2010

[3] Salah satu studi kasus hukum yang menarik dalam bidang ini, adalah keputusan bisnis korporasi PT. Merpati Indonesia, yang dibawa kepada pengadilan. Bacaan lanjut : Hotasi Nababan, Jangan Pidanakan Perdata, (Jakarta, Q Communication, 2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s