Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada Sepanjang Jalan

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada di Sepanjang Jalan

Oleh : Sampe L. Purba

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat mengemban amanat dan tanggung jawab tersebut, Kepala Daerah harus memiliki kompetensi, kapabilitas, kemampuan dan leadership/ kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menggali seluruh potensi untuk kemajuan daerahnya. Permasalahannya adalah mulai dari tahapan seleksi di Pilkada, Pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban tidak linier dengan standar ekspektasi sebagaimana dimaksudkan dalam konsiderans undang-undang tersebut.

Terdapat berbagai jebakan dan tikungan sepanjang jalur Pilkada bahkan sepanjang term (periodesasi jabatan) Kepala Daerah, yang ironisnya merupakan produk langsung dari sistem Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dimulai dari buruknya sistem rekrutmen. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak diperlukan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Dukungan tersebut tidak gratis. Mahar melalui jalur partai, yang dilegitimasi dan dirasionalisasi dengan peruntukan  biaya konsolidasi dan kampanye dalam rangka pemenangan pemilu, dapat bernilai milyaran rupiah.

Kampanye, penentuan daftar pemilih, pemanggilan pemilih, pencoblosan, pengawalan dan pengawasan saksi, rekapitulasi, penetapan calon terpilih, hingga mengamankan pelantikan memerlukan sumber daya yang luar biasa masif. Ketatnya rimba persaingan tarung bebas yang dilegitimasi Undang-undang, memaksa calon untuk menggunakan dan mengefektifkan seluruh jalur dan saluran pemenangan yang ada. Alih – alih untuk mendapatkan leadership, yang banyak berperan adalah dealership. Peran para pembuat deal/dealer beragam dan bervariasi. Mulai dari konsultan politik yang menggalang opini dan kontra opini, pengerahan massa, pengawalan di berbagai simpul badan penyelenggara Pilkada, hingga strategi pendampingan hukum dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semakin panjang jalur yang dijalani, semakin licin tikungan dan jebakan yang harus dititi.  Opsi yang tersedia bagi Pemenang, adalah mengakomodir dan mengkompensasi pasangan yang kalah, bertarung di jalur hukum, atau mengikis dan mengenyahkan pihak yang kalah, termasuk para pejabat tim suksesnya. Pilihan apapun yang diambil, semua mahal dan beresiko.

Energi Kepala Daerah produk Pilkada yang mahal, sebagian besar telah terhisap, terjerat atau terijon dalam mencapai kemenangan, termasuk untuk mengakomodir tim suksesnya.  Pembinaan pegawai termasuk penempatan pejabat daerah otonom sepenuhnya kewenangan daerah. Persyaratan, standardisasi dan kompetensi jabatan oleh instansi vertikal, kalah dan mengalah kepada kebijakan Kepala Daerah.  Sistem otonomi daerah berpotensi dan telah mempertumpul kompetensi, mempersempit wawasan,  memperlemah eksposur dan mempertipis rasa nasionalisme pegawai Republik Indonesia. Pembinaan dan pengalaman jenjang karier tidak lagi bersifat Nasional, tetapi telah tereduksi hanya terbatas dalam lingkup Kabupaten/ Kota.  Seorang pejabat tinggi di suatu Kabupaten, tidak mudah untuk berkarier pada berbagai periode jabatan kepala daerah, dan hampir mustahil dapat menjadi pejabat di Kabupaten lain, sekalipun dalam lingkup Provinsi yang sama.

Salah satu dampak dan dilema otonomi daerah adalah kewenangan yang sangat luas tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang kuat.  Dalam analisis APBD 2012 (sumber Kementerian Keuangan), ternyata dalam rata-rata nasional kontribusi Pendapatan Asli Daerah ke APBD hanya 20%, selebihnya 70%  terutama adalah transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dan 10% Pinjaman dan hutang daerah. Di sisi lain, kewenangan daerah meliputi lebih dari 80% tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sebagian besar anggaran daerah adalah untuk belanja rutin pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja infrastruktur/ modal hanya 22,3%.  Hal ini dapat mendorong tiga hal, yaitu tidak sinkronnya prioritas usulan pembangunan daerah dengan perencanaan Pusat, lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah dan juga terdapatnya ketergesaan dalam penyerapan anggaran di daerah untuk menghindarkan terdapatnya SILPA (sisa lebih anggaran pembangunan).

Desakan penyerapan anggaran yang tinggi, sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kemungkinan pengembalian ongkos politik Pilkada yang tinggi, ditengarai merupakan perjumpaan kepentingan yang saling membutuhkan, yang  bersinergi negatif mutualistis dalam  penyelewengan kewenangan dan anggaran. Dari jumlah daerah otonom sekitar 530 saat ini, lebih dari 300 orang Kepala Daerah tersangkut kasus hukum. Itu artinya di atas 50%. Anehnya, hingga saat ini para elit masih berlomba-lomba melakukan pemekaran wilayah, yang memberi peluang bagi para dealer jabatan. Dalam teorema Pareto statistik, adanya anomali di atas 20% saja sudah menunjukkan ada yang secara fundamental salah. Kesalahan tersebut adalah sistemik, struktual dan bukan kasuistis lagi.

Kembali kepada pokok tulisan ini, Undang – undang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan sistem PILKADA termasuk di dalamnya, ternyata pada umumnya tidak berhasil menghasilkan leadership yang tangguh, melainkan lebih banyak menghasilkan dealership.  Semoga revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah mampu menyingkirkan para dealer/calo/TS/Konsultan yang diuntungkan dengan sistem Pilkada sekarang yang berteriak lantang seolah-olah membela demokrasi. Pada hal hanya prosedural dan hampa makna !

Jakarta,   Oktober 2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s