Proyek Asahan dan Kontribusi Kawasan Danau Toba

Proyek Asahan dan Kontribusi Kawasan Danau Toba

Oleh : Sampe L. Purba

Proyek Asahan adalah Proyek yang mendayagunakan potensi air Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) dengan tujuan memajukan ekonomi regional Sumatera Utara dan Nasional. Dasar pengembangannya adalah Master Agreement antara Pemerintah RI dengan Investor Jepang yang ditandatangani tanggal 7 Juni 1975. Potensi hidrolistrik Sungai Asahan diperkirakan lebih dari 1.000 MW. Saat ini yang telah dibangun dan dioperasikan oleh PT. Inalum adalah PLTA Asahan II (PLTA Siguragura dan PLTA Tangga) dengan kapasitas 604 MW yang digunakan untuk pasokan listrik ke PPA Kuala Tanjung dengan kapasitas produksi 225.000 ton aluminium per tahun.

Pasca berakhirnya kerja sama dengan Jepang per 31 Oktober 2013, Pemerintah Daerah Provinsi  Sumatera Utara melalui Gubernur Bp. Gatot Pujo Nugroho menyampaikan keinginan untuk turut mengelola INALUM bersama 10 Pemerintah Kabupaten Kota yang tergabung dalam Ekosistem Kawasan Danau Toba yang meliputi  Daerah Tangkapan Air Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai Asahan.  Pemerintah Sumatera Utara telah mempersiapkan business plan termasuk diantaranya misalnya dengan menggandeng grup Toba Sejahtera yang dikomandani bp. Luhut Panjaitan – seorang Pengusaha  terkemuka Nasional berlatar belakang Militer dan Menteri, serta telah menunjukkan kepedulian dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembangunan Sumatera Utara .

Atas keinginan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh golden share – tidak perlu membayar – Menteri BUMN menolaknya dengan mengatakan, karena pengalihan saham Jepang adalah dengan membeli – maka apabila Pemerintah Daerah akan mendapatkan sejumlah porsi saham, harus membayarnya dengan mencicil melalui dividen misalnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :

a.    Aspirasi masyarakat Sumatera Utara di bawah pimpinan Gubernur Gatot Pujo Nugroho  patut diapresiasi. Kepemilikan saham akan meningkatkan rasa kepemilikan (sense of belonging) proyek Asahan. Hidup matinya INALUM sangat tergantung pada ekosistem kawasan danau Toba. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kota dan masyarakat sekitar memerlukan investasi, covenant dan pengorbanan besar untuk menjaga kelestarian kawasan ekosistem.  Pengorbanan itu  telah berjalan sejak mulainya Proyek di tahun 1975. Jadi tidak gratis !

b.   b. Hubungan Bisnis PLTA Sigura-gura, PLTA Tangga dan INALUM

Bagaimana hubungan hukum dan komersial antara ketiga unit usaha dalam Proyek Asahan. Apakah ada kontrak supply listrik jangka panjang untuk menyediakan sejumlah listrik ke INALUM pada harga tertentu. Diketahui bahwa 70% listrik dipasok ke INALUM pada harga US$ 1 sen/ KwH. Sementara harga listrik untuk industri di wilayah sekitar adalah $ 8 – 9 sen/KwH. Apakah pasokan listrik tersebut atas dasar apa adanya (as is),  harus diupayakan (best effort), atau wajib (compulsory). Apakah ada clause price review, dan bagaimana keberlakuan (effectiveness) kontrak supply listrik dalam kaitannya dengan perjanjian induk (master agreement). Hal ini penting sebagai variabel  fairnessnya harga saham konsorsium asing yang akan dibayar oleh Pemerintah RI.

c.    Sehubungan dengan defisit listrik di Sumatera Utara harus ada new deal untuk mendapatkan pasokan listrik tambahan dari PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga.  Kebutuhan Listrik saat ini di Sumatera Bagian Utara pada beban puncak mencapai 1.655 MW, sementara kemampuan pasok hanya sekitar 1.405 MW sehingga ada defisit 250 MW. Apabila ada kesulitan komersial dan legal, Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas pembangkit Sungai Renun (yang juga sumber pasokan airnya dari Danau Toba). Tetapi kalau ini dilakukan, akan dapat mengancam jumlah pasokan air ke PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga.

d.    Secara geostrategis Sumatera Utara adalah sangat penting, karena berada di bibir kawasan Asia Pasifik, dimana sekitar 44% perdagangan dunia dan 54% produk domestik bruto beredar. Jumlah ini akan meningkat seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina. Sumatera Utara telah berbenah antara lain dengan meningkatkan kapasitas bandara Kuala Namu. Namun infrastruktur gas untuk pasokan listrik belum memadai. Beberapa waktu yang lalu telah direncanakan untuk membangun fasilitas penerima gas terapung (FSRU) di Belawan, untuk dapat menerima pasokan gas dari sekitar jalur perdagangan selat Malaka seperti Qatar dan beberapa Negara Afrika. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Menteri BUMN memindahkan lokasi FSRU tersebut ke Lampung.

e.    e. Rencana Bisnis jangka panjang

Pemerintah sebagai pemegang saham baru, harus membuat rencana bisnis (business plan) baru yang realistis, transparan dan memihak masyarakat dan pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat. Kontrak-kontrak penjualan produk aluminium/ ingot harus mencerminkan harga pasar yang wajar (arm-length price). Demikian juga  dengan alokasi dan harga pembelian listrik.  Transfer teknologi dan sumber daya manusia pada tataran managerial dan technical harus dikonkritkan. Pelestarian alam harus menjadi bagian yang integral untuk sustainabilitas lingkungan.   Pihak swasta yang berkomitmen perlu diajak dalam semangat private-public-partnership yang memberikan keuntungan win-win bagi Masyarakat, Pemerintah dan Pengusaha.

 

Jakarta,   November 2013

Penulis :  Praktisi dan Profesional Business Global,  Memperoleh Pendidikan Tinggi di Bidang Hukum  dan  Bidang Ekonomi

Megaphone diplomacy – salah kaprah memahami intelijen

Megaphone Diplomacy – Salah kaprah memahami intelijen

Oleh : Sampe L. Purba

Reaksi yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan di  Indonesia berkaitan dengan isu penyadapan Badan Intelijen Australia (Australia Signals Directorate)  atas komunikasi telepon beberapa petinggi Nasional RI – termasuk  Kepala Negara dan ibu Negara berdasarkan pengungkapan  Edward Snowden – whistleblower kontraktor US National Security Agency, patut dicermati.

Pesan-pesan twitter Bapak SBY, yang dilanjutkan dengan jumpa pers di Kantor Presiden 20/11/2013 telah mengeskalasi kasus tersebut ke level Nasional. Pemanggilan Duta Besar RI, penghentian sementara kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, maupun program latihan bersama antara militer kedua Negara, merupakan langkah lanjutan. Namun demikian, program-program pendidikan, perdagangan serta komunikasi antar masyarakat tetap dijaga keberlangsungan dan kondusivitasnya.

Fungsi intelijen adalah suatu disiplin untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai metode untuk diolah dalam pengambilan kebijakan pada berbagai level. Metode tersebut dapat berupa Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligence (SIGINT), Image Intelligence (IMINT), dan Kerjasama internasional antar Komunitas Intelijen. Fungsi intelijen ada pada berbagai bidang seperti Perusahaan manufaktur, Pemasaran, Resep dagang/ sistem senjata/ formula rahasia, unit-unit militer, hingga ke intelijen Negara/ Nasional. Hak dan kewajiban suatu negara berdaulat adalah untuk memperoleh, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang penting dan signifikan untuk kepentingan pertahanan, politik, ekonomi dan keamanan nasional lainnya. Sebaliknya hak dan kewajiban Negara pula untuk memproteksi informasi, nilai dan infrastruktur signifikannya untuk tidak bocor dan disalah gunakan oleh negara/ pihak lain. Untuk itulah diperlukan berbagai dukungan sarana – prasarana dan sumber daya manusia dan agen-agen intelijen dan kontra-intelijen yang handal untuk di satu sisi mampu menyediakan informasi yang diperlukan pimpinannya dan di sisi lain melindungi informasi rahasia negaranya. Dengan tepat  hal ini tergambar dalam semboyan Badan Iintelijen Australia “Ungkap rahasia mereka – lindungi punya kita –  reveal their secrets – protect our own”.

Washington Post pada 30 Oktober 2013 menginformasikan bahwa melalui program rahasia PRISM, National Security Agency dapat mengakses  seluruh log connection kegiatan dan data yang disalurkan melalui komunikasi elektronik seperti audio, video, email, dokumen, termasuk Yahoo dan Google, dari produk sembilan perusahaan global terbesar Amerika Serikat yang berpusat di Silicon Valley.

Kepala BIN yang pertama – Bp. Jend. Hendropriyono dalam bukunya – Filsafat Intelijen – menyatakan antara lain bahwa kecepatan dan ketepatan (velox et exactus) adalah semboyan intelijen. Kecepatan dan ketepatan diperlukan dalam meng assess berbagai kemungkinan cara bertindak, baik dalam fungsi penyelidikan (detection), pengamanan (security) dan penggalangan (conditioning). Intelijen yang berhasil adalah yang tidak mentolerir terjadinya unanticipated shock/ surprise. Demikian menurut Laksamana Mangindaan, seorang pakar praktisi Intelijen. Untuk mencapai objective kecepatan dan ketepatan, dan menghindarkan terjadinya dadakan-dadakan, maka justifikasi intelijen adalah berdasarkan asas kemanfaatan (utilitarianism), yang memiliki justifikasi hukum kedaruratan tersendiri dengan adagium necessitas legem non habet. Itulah code of conduct dan kredo intelijen.

Perdana Menteri Tonny Abbott membela kebijakan pendahulunya mantan PM Kevin Rudd, dan hanya menyampaikan penyesalannya kalau Pemerintah Indonesia menjadi kecewa atas pemberitaan media yang menguraikan detil penyadapan. Abbott menyatakan itu adalah hal lumrah “reasonable intelligence gathering”. Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak boleh diharapkan membeberkan apa saja yang dilakukan untuk melindungi kepentingan negaranya, sebagaimana mereka juga tidak memaksa negara lain mengungkapkannya. Pers dan masyarakat Australia bahkan menyatakan aneh tuntutan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia juga melakukan hal yang sama – dan pernah diakui terbuka oleh petinggi Intelijen Indonesia – pada jaman isu Timor Timur beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak berisik karenanya.  Kalaupun pada akhirnya nanti Perdana Menteri mengubah posisinya, itu lebih karena kepentingan nasionalnya, misalnya untuk tidak terganggunya beberapa deal bisnis yang sudah ada seperti kerja sama perdagangan sapi, pemulangan pengungsi dan sebagainya.

Australia adalah tetangga terdekat kita di Selatan. Negara itu memiliki kerja sama militer dengan beberapa Negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia dalam Five Power Defence Arrangements. Amerika Serikat juga akan meningkatkan Pangkalan Marinirnya di Darwin Australia Utara tahun depan, sehingga mampu melaksanakan Marine Expeditonary Unit.  Tentu akan meningkat komunikasi, intersepsi dan sebagainya yang kemungkinan bersinggungan dengan Indonesia.

Untuk mempertahankan  kedaulatan negara dan  keutuhan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan melalui sistem  pertahanan dan keamanan  negara  membutuhkan  ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan  serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan  dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan  nasional. Penguasaan teknologi tidak sekedar membeli peralatan canggih dari luar negeri, atau malah meng go public kan industri strategis yang krusial sebagai backbone komunikasi dan pertahanan. Transformasi peningkatan keunggulan kompetitif dengan penguasaan knowledge (pengetahuan) teknologi yang menggerakkan alat-alat canggih tersebut, jauh lebih penting. Itu tidak mudah, tetapi perlu. Keamanan bukan sesuatu yang taken-for-granted

Diperlukan kearifan, kedewasaan, kenegarawanan, konsistensi yang sistematis dan terukur pada semua pihak di lembaga  legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat madani untuk menggapai hal tersebut. Buruk muka jangan cermin dibelah,  atau malah menjelma menjadi melodrama casting diplomasi berisik (megaphone diplomacy) di tahun politik.

Jakarta,    November 2013

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi

 

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi – Letupan Gunung Es Berapi

Oleh : Sampe L. Purba

            Tindakan anarkis berklasifikasi barbarian contempt of court baru-baru ini di Gedung Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang pada saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Provinsi Maluku merupakan resultan dari tiga kekeliruan mendasar dalam menjalankan demokrasi kita, adalah fenomena gunung es berapi yang akan meledak. Yang pertama adalah sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah yang tidak jelas. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak dipersyaratkan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Karakter para calon  dalam berdemokrasi  termasuk untuk menerima kekalahan secara elegan tidak pernah teruji. Dukungan yang tidak gratis, serta proses Pilkada yang menghabiskan biaya masif mulai dari penjaringan calon, kampanye, pemilihan hingga proses pengawalan  penentuan pemenang, merupakan beban ekonomi, baik bagi pihak yang kalah maupun menang.

Kedua, Partai Politik sebagai sumber utama rekrutmen Kepemimpinan Nasional saat ini, dapat menjadi miskin kader berkualitas. Undang-undang melarang Birokrat, Cendekiawan Pegawai Negeri, Militer dan Polisi untuk menjadi anggota Partai Politik dan maju menjadi calon legislatif. Sekalipun mereka adalah kader-kader terbaik bangsa yang telah teruji kualitas dan integritas pengabdiannya untuk jangka panjang serta berwawasan Nasional.  Dewasa ini Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat – termasuk yang belum teruji kenegarawanannya, dan para Vokalis di Media yang tidak jelas pertanggungjawaban  opininya, merupakan aktor utama yang akan mengisi lembaga suprastruktur pembuat undang-undang dan calon Pimpinan Eksekutif di Pusat dan Daerah.  Analogi gejala  tersingkirnya sumber daya terbaik dalam sebuah sistem, dalam  disiplin ilmu ekonomi   disebut Gresham Law “Bad guys drives out good guys”.

Ketiga adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu luas.  Pasal 24 C UUD 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. PILKADA tidak termasuk Pemilu dalam ketentuan UUD 1945. Namun sejak 2008 Mahkamah Agung melimpahkan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian hal ini dilegitimasi dengan  revisi terbatas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 236 C.  Kita kuatir besok-besok dengan akan disahkannya Undang-undang Pemerintahan Desa, sengketa Pemilihan Kepala Desa pun akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ajaran  ilmu perundang-undangan, suatu   Undang-undang tidak boleh memberikan hak kepada suatu Lembaga melebihi apa yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar.

 Indonesia saat ini memiliki 538 daerah otonom Provinsi/kabupaten/ Kota. Apabila dalam setiap pilkada ada satu atau dua pasangan calon kepala daerah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, praktis setiap hari kerja hakim konstitusi harus menangani setidak-tidaknya dua perkara pilkada. Hal ini akan sangat menguras energi anggota hakim yang hanya terdiri atas sembilan orang, yang juga dapat mengakibatkan kejenuhan yang mengurangi ketajaman profesionalisme, serta mengabaikan tugas utamanya sebagai penguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemungkinan terjadi abuse of power pada Lembaga atau Hakim Konstitusi juga terbuka. Kasus hukum baru-baru ini yang menimpa Hakim MK telah merupakan bukti empiris.

Demokrasi sejati tidak boleh dihasilkan dari sebuah kekuatan transaksi. Sistem rekrutmen calon Kepala Daerah harus direformasi dan ditransformasi. Persyaratan, rekam jejak kepemimpinan harus menjadi persyaratan. Harus ada kompetensi standar untuk dapat maju sebagai calon Kepala Daerah. Menjadi Pemimpin memerlukan proses pematangan. Tidak boleh dikarbit secara instan melalui kemasan marketing Politik, Lembaga Survey dan Media Massa.  Proses Pilkada yang berkualitas harus menghasilkan Leader (Pemimpin), bukan sekedar Dealer (calo transaksional dengan logika bisnis). Politik itu adalah suci, sebuah panggilan dan pengabdian. Demikian antara lain diingatkan politisi senior beradab bapak Sabam Sirait baru-baru ini.  Rekrutmen untuk menjadi anggota legislatif juga harus direformasi. Birokrat dan Pejabat Karier tidak perlu harus kehilangan statusnya  sebagai Pegawai Pemerintah kalau akan maju sebagai calon legislatif. Cukuplah non aktif dari jabatannya, dan dapat kembali apabila tidak terpilih.

Sengketa Pilkada adalah sengketa atas pelaksanaan proses demokrasi. Penyelesaiannya cukup pada Lembaga Politik yang diberi kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang sesuai dengan cakupannya. Sengketa pada Pilkada Kabupaten/ Kota diputuskan oleh KPU tingkat Kabupaten/ Kota dengan Banding di Tingkat Provinsi. Demikian seterusnya, sehingga hanya sengketa yang bersifat Nasional, yang dapat dibawa dan dibanding  ke Mahkamah Konstitusi apabila tidak puas dengan putusan KPU tingkat Nasional. Akan halnya ada kecurangan yang bersifat pidana, hal tersebut dapat ditangani terpisah oleh aparat penegak hukum yang relevan, tanpa harus dikaitkan dengan keabsahan hasil Pilkada.

Jakarta,   November  2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Mewaspadai Pemburu Rente pada Manajemen Gas Pipa

 

Mewaspadai Pemburu Rente Pada  Manajemen Gas Pipa

Sampe L. Purba

Gas bumi termasuk sumber daya alam strategis yang dikuasai negara, yang pengusahaannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Badan Pengatur Hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36/2004 berwenang untuk memberikan hak mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/ atau pada wilayah jaringan distribusi kepada Badan Badan Usaha berdasarkan lelang.  Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa yang padat modal dan beresiko tinggi serta guna menciptakan iklim investasi yang sehat serta jaminan pengembalian investasi bagi Badan Usaha dalam pengusahaan gas bumi melalui pipa, diterbitkan Peraturan MESDM 19/2009.  

Ketersediaan gas (availability) untuk jangka panjang, akses ke jaringan distribusi dan pasar (accessibility) dan keterjangkauan harga (affordability) pada pengguna (users) merupakan pertimbangan dalam pengembangan dan pengusahaan gas.  Pengusahaan Gas memiliki karakteristik khusus yang tidak fleksibel, karena itu memiliki kecenderungan alami untuk monopolistik (monopoly by nature).  Untuk melindungi kepentingan konsumen dari kemungkinan ketidak seimbangan posisi tawar antara pengembang lapangan gas,  pemegang hak khusus jaringan distribusi serta pemegang usaha pengangkutan, maka perlu diperhatikan Undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) dan  Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU 8/ 1999).

Pengaturan kegiatan usaha gas bumi melalui pipa bertujuan untuk a.Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, b.Meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur gas bumi, c.Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan gas bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, d.Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan gas bumi domestik, e.Memberikan kesempatan yang sama bagi semua Badan Usaha untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga dan/ atau pengangkutan gas bumi melalui pipa, f. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pelaku usaha, dan g. Menjamin dipenuhinya hak-hak konsumen gas bumi.

 Agar tujuan pengaturan tersebut terwujud, diperlukan konsistensi  pemahaman yang komprehensif, holistik dan integral baik pada tataran konsepsi maupun implementasinya.  Dalam penggunaan fasilitas bersama  misalnya. Untuk kepentingan efisiensi,  monetisasi beberapa lapangan gas oleh lebih dari satu perusahaan hulu gas adalah dengan skema penggunaan fasilitas bersama dan pembagian biaya pembangunan (sharing cost) yang proporsional. Hal ini telah diatur dalam peraturan tersendiri (lex specialist) pada PP 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu.Tidak perlu harus dipaksakan ada mata rantai perusahaan baru yang bertindak sebagai transporter.

Sebaliknya, suatu pemegang ijin usaha niaga (trader) yang mendapatkan alokasi gas tertentu, dan menggunakan fasilitas infrastruktur perusahaan lain (open access) hendaknya juga ikut menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan investor sebelumnya. Dalam hal fasilitas dimaksud adalah fasilitas infrastruktur dalam kerangka kegiatan hulu, maka trader seyogianya diwajibkan untuk membayar langsung ke Negara  (yang selanjutnya oleh Negara dapat digunakan sebagai dana pembangunan infrastruktur), atau melalui pengurangan cost pemilik pipa di sisi hulu. Pemberian alokasi gas kepada trader tanpa kewajiban mengkompensasi atas penggunaan pipa hanya akan mendorong tumbuh suburnya pemburu rente.  Trader juga hendaknya tidak perbolehkan untuk men sub kan lagi alokasi gasnya,  karena itu hanyalah model rekayasa atas underlying transaction pada fasilitas yang sama.  

PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertagas telah mewarisi pipa jaringan distribusi dan transmisi yang sebelumnya ada dalam skema kegiatan usaha hulu. Dalam hal ada kebutuhan pemanfaatan jaringan  fasilitasnya untuk kepentingan pengembangan kegiatan hulu pada lapangan gas lain, hendaknya perusahaan yang akan memanfaatkannya diperlakukan secara fair  dengan pertimbangan dan perhitungan komersial dan ekonomi yang adil. PT. Perusahaan Gas Negara dalam rencana strategisnya akan menjadi perusahaan yang terintegrasi dan memiliki anak perusahaan yang bergerak  di sektor hulu lapangan gas, transportasi gas milik pihak lain, dan sekaligus menjadi trader. Ini juga patut dicermati. Jangan sampai posisinya yang dominan pada jalur penguasaan pipa distribusi hilir digunakan untuk menekan dan  membeli gas dari kegiatan usaha hulu dan menyalurkannya ke pengguna (user) pada selisih harga yang jomplang  sebagai persyaratan akses pipa. Jangan sampai posisi tersebut digunakan untuk menekan pengguna dengan toll fee yang tidak adil dan rasional. Gas utamanya adalah untuk kelistrikan, pupuk, industri dan rumah tangga.  PT. PGN adalah Perusahaan Terbuka yang sahamnya dicatatkan di bursa efek. Saat ini kepemilikan publik atau swasta di PT tersebut sekitar 45%. Sementara itu, atas usaha kegiatan hulu sekitar 70% keuntungannya adalah merupakan penerimaan Negara.

Suatu Badan Usaha yang telah memperoleh hak khusus ruas transmisi sebagai bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional hendaknya segera merealisasikan pembangunannya sesuai jadwal yang disepakati ketika memenangkan lelang jalur tersebut. Molornya pembangunan hanya akan menyandera pengembangan lapangan gas di sepanjang jalur yang dilalui.

Sesuai amanat Undang-undang Migas, gas adalah sumber daya strategis. Peningkatan dan perluasan infrastruktur transmisi dan distribusi, serta tersedianya gas pada harga yang terjangkau dan adil pada seluruh lapisan masyarakat, adalah indikasi keberhasilan yang merupakan dambaan dan kepentingan Nasional kita.

 

Jakarta,   Oktober 2013

Penulis – Profesional dan Praktisi Bisnis Global