Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi

 

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi – Letupan Gunung Es Berapi

Oleh : Sampe L. Purba

            Tindakan anarkis berklasifikasi barbarian contempt of court baru-baru ini di Gedung Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang pada saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Provinsi Maluku merupakan resultan dari tiga kekeliruan mendasar dalam menjalankan demokrasi kita, adalah fenomena gunung es berapi yang akan meledak. Yang pertama adalah sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah yang tidak jelas. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak dipersyaratkan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Karakter para calon  dalam berdemokrasi  termasuk untuk menerima kekalahan secara elegan tidak pernah teruji. Dukungan yang tidak gratis, serta proses Pilkada yang menghabiskan biaya masif mulai dari penjaringan calon, kampanye, pemilihan hingga proses pengawalan  penentuan pemenang, merupakan beban ekonomi, baik bagi pihak yang kalah maupun menang.

Kedua, Partai Politik sebagai sumber utama rekrutmen Kepemimpinan Nasional saat ini, dapat menjadi miskin kader berkualitas. Undang-undang melarang Birokrat, Cendekiawan Pegawai Negeri, Militer dan Polisi untuk menjadi anggota Partai Politik dan maju menjadi calon legislatif. Sekalipun mereka adalah kader-kader terbaik bangsa yang telah teruji kualitas dan integritas pengabdiannya untuk jangka panjang serta berwawasan Nasional.  Dewasa ini Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat – termasuk yang belum teruji kenegarawanannya, dan para Vokalis di Media yang tidak jelas pertanggungjawaban  opininya, merupakan aktor utama yang akan mengisi lembaga suprastruktur pembuat undang-undang dan calon Pimpinan Eksekutif di Pusat dan Daerah.  Analogi gejala  tersingkirnya sumber daya terbaik dalam sebuah sistem, dalam  disiplin ilmu ekonomi   disebut Gresham Law “Bad guys drives out good guys”.

Ketiga adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu luas.  Pasal 24 C UUD 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. PILKADA tidak termasuk Pemilu dalam ketentuan UUD 1945. Namun sejak 2008 Mahkamah Agung melimpahkan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian hal ini dilegitimasi dengan  revisi terbatas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 236 C.  Kita kuatir besok-besok dengan akan disahkannya Undang-undang Pemerintahan Desa, sengketa Pemilihan Kepala Desa pun akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ajaran  ilmu perundang-undangan, suatu   Undang-undang tidak boleh memberikan hak kepada suatu Lembaga melebihi apa yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar.

 Indonesia saat ini memiliki 538 daerah otonom Provinsi/kabupaten/ Kota. Apabila dalam setiap pilkada ada satu atau dua pasangan calon kepala daerah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, praktis setiap hari kerja hakim konstitusi harus menangani setidak-tidaknya dua perkara pilkada. Hal ini akan sangat menguras energi anggota hakim yang hanya terdiri atas sembilan orang, yang juga dapat mengakibatkan kejenuhan yang mengurangi ketajaman profesionalisme, serta mengabaikan tugas utamanya sebagai penguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemungkinan terjadi abuse of power pada Lembaga atau Hakim Konstitusi juga terbuka. Kasus hukum baru-baru ini yang menimpa Hakim MK telah merupakan bukti empiris.

Demokrasi sejati tidak boleh dihasilkan dari sebuah kekuatan transaksi. Sistem rekrutmen calon Kepala Daerah harus direformasi dan ditransformasi. Persyaratan, rekam jejak kepemimpinan harus menjadi persyaratan. Harus ada kompetensi standar untuk dapat maju sebagai calon Kepala Daerah. Menjadi Pemimpin memerlukan proses pematangan. Tidak boleh dikarbit secara instan melalui kemasan marketing Politik, Lembaga Survey dan Media Massa.  Proses Pilkada yang berkualitas harus menghasilkan Leader (Pemimpin), bukan sekedar Dealer (calo transaksional dengan logika bisnis). Politik itu adalah suci, sebuah panggilan dan pengabdian. Demikian antara lain diingatkan politisi senior beradab bapak Sabam Sirait baru-baru ini.  Rekrutmen untuk menjadi anggota legislatif juga harus direformasi. Birokrat dan Pejabat Karier tidak perlu harus kehilangan statusnya  sebagai Pegawai Pemerintah kalau akan maju sebagai calon legislatif. Cukuplah non aktif dari jabatannya, dan dapat kembali apabila tidak terpilih.

Sengketa Pilkada adalah sengketa atas pelaksanaan proses demokrasi. Penyelesaiannya cukup pada Lembaga Politik yang diberi kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang sesuai dengan cakupannya. Sengketa pada Pilkada Kabupaten/ Kota diputuskan oleh KPU tingkat Kabupaten/ Kota dengan Banding di Tingkat Provinsi. Demikian seterusnya, sehingga hanya sengketa yang bersifat Nasional, yang dapat dibawa dan dibanding  ke Mahkamah Konstitusi apabila tidak puas dengan putusan KPU tingkat Nasional. Akan halnya ada kecurangan yang bersifat pidana, hal tersebut dapat ditangani terpisah oleh aparat penegak hukum yang relevan, tanpa harus dikaitkan dengan keabsahan hasil Pilkada.

Jakarta,   November  2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s