Megaphone diplomacy – salah kaprah memahami intelijen

Megaphone Diplomacy – Salah kaprah memahami intelijen

Oleh : Sampe L. Purba

Reaksi yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan di  Indonesia berkaitan dengan isu penyadapan Badan Intelijen Australia (Australia Signals Directorate)  atas komunikasi telepon beberapa petinggi Nasional RI – termasuk  Kepala Negara dan ibu Negara berdasarkan pengungkapan  Edward Snowden – whistleblower kontraktor US National Security Agency, patut dicermati.

Pesan-pesan twitter Bapak SBY, yang dilanjutkan dengan jumpa pers di Kantor Presiden 20/11/2013 telah mengeskalasi kasus tersebut ke level Nasional. Pemanggilan Duta Besar RI, penghentian sementara kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, maupun program latihan bersama antara militer kedua Negara, merupakan langkah lanjutan. Namun demikian, program-program pendidikan, perdagangan serta komunikasi antar masyarakat tetap dijaga keberlangsungan dan kondusivitasnya.

Fungsi intelijen adalah suatu disiplin untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai metode untuk diolah dalam pengambilan kebijakan pada berbagai level. Metode tersebut dapat berupa Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligence (SIGINT), Image Intelligence (IMINT), dan Kerjasama internasional antar Komunitas Intelijen. Fungsi intelijen ada pada berbagai bidang seperti Perusahaan manufaktur, Pemasaran, Resep dagang/ sistem senjata/ formula rahasia, unit-unit militer, hingga ke intelijen Negara/ Nasional. Hak dan kewajiban suatu negara berdaulat adalah untuk memperoleh, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang penting dan signifikan untuk kepentingan pertahanan, politik, ekonomi dan keamanan nasional lainnya. Sebaliknya hak dan kewajiban Negara pula untuk memproteksi informasi, nilai dan infrastruktur signifikannya untuk tidak bocor dan disalah gunakan oleh negara/ pihak lain. Untuk itulah diperlukan berbagai dukungan sarana – prasarana dan sumber daya manusia dan agen-agen intelijen dan kontra-intelijen yang handal untuk di satu sisi mampu menyediakan informasi yang diperlukan pimpinannya dan di sisi lain melindungi informasi rahasia negaranya. Dengan tepat  hal ini tergambar dalam semboyan Badan Iintelijen Australia “Ungkap rahasia mereka – lindungi punya kita –  reveal their secrets – protect our own”.

Washington Post pada 30 Oktober 2013 menginformasikan bahwa melalui program rahasia PRISM, National Security Agency dapat mengakses  seluruh log connection kegiatan dan data yang disalurkan melalui komunikasi elektronik seperti audio, video, email, dokumen, termasuk Yahoo dan Google, dari produk sembilan perusahaan global terbesar Amerika Serikat yang berpusat di Silicon Valley.

Kepala BIN yang pertama – Bp. Jend. Hendropriyono dalam bukunya – Filsafat Intelijen – menyatakan antara lain bahwa kecepatan dan ketepatan (velox et exactus) adalah semboyan intelijen. Kecepatan dan ketepatan diperlukan dalam meng assess berbagai kemungkinan cara bertindak, baik dalam fungsi penyelidikan (detection), pengamanan (security) dan penggalangan (conditioning). Intelijen yang berhasil adalah yang tidak mentolerir terjadinya unanticipated shock/ surprise. Demikian menurut Laksamana Mangindaan, seorang pakar praktisi Intelijen. Untuk mencapai objective kecepatan dan ketepatan, dan menghindarkan terjadinya dadakan-dadakan, maka justifikasi intelijen adalah berdasarkan asas kemanfaatan (utilitarianism), yang memiliki justifikasi hukum kedaruratan tersendiri dengan adagium necessitas legem non habet. Itulah code of conduct dan kredo intelijen.

Perdana Menteri Tonny Abbott membela kebijakan pendahulunya mantan PM Kevin Rudd, dan hanya menyampaikan penyesalannya kalau Pemerintah Indonesia menjadi kecewa atas pemberitaan media yang menguraikan detil penyadapan. Abbott menyatakan itu adalah hal lumrah “reasonable intelligence gathering”. Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak boleh diharapkan membeberkan apa saja yang dilakukan untuk melindungi kepentingan negaranya, sebagaimana mereka juga tidak memaksa negara lain mengungkapkannya. Pers dan masyarakat Australia bahkan menyatakan aneh tuntutan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia juga melakukan hal yang sama – dan pernah diakui terbuka oleh petinggi Intelijen Indonesia – pada jaman isu Timor Timur beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak berisik karenanya.  Kalaupun pada akhirnya nanti Perdana Menteri mengubah posisinya, itu lebih karena kepentingan nasionalnya, misalnya untuk tidak terganggunya beberapa deal bisnis yang sudah ada seperti kerja sama perdagangan sapi, pemulangan pengungsi dan sebagainya.

Australia adalah tetangga terdekat kita di Selatan. Negara itu memiliki kerja sama militer dengan beberapa Negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia dalam Five Power Defence Arrangements. Amerika Serikat juga akan meningkatkan Pangkalan Marinirnya di Darwin Australia Utara tahun depan, sehingga mampu melaksanakan Marine Expeditonary Unit.  Tentu akan meningkat komunikasi, intersepsi dan sebagainya yang kemungkinan bersinggungan dengan Indonesia.

Untuk mempertahankan  kedaulatan negara dan  keutuhan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan melalui sistem  pertahanan dan keamanan  negara  membutuhkan  ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan  serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan  dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan  nasional. Penguasaan teknologi tidak sekedar membeli peralatan canggih dari luar negeri, atau malah meng go public kan industri strategis yang krusial sebagai backbone komunikasi dan pertahanan. Transformasi peningkatan keunggulan kompetitif dengan penguasaan knowledge (pengetahuan) teknologi yang menggerakkan alat-alat canggih tersebut, jauh lebih penting. Itu tidak mudah, tetapi perlu. Keamanan bukan sesuatu yang taken-for-granted

Diperlukan kearifan, kedewasaan, kenegarawanan, konsistensi yang sistematis dan terukur pada semua pihak di lembaga  legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat madani untuk menggapai hal tersebut. Buruk muka jangan cermin dibelah,  atau malah menjelma menjadi melodrama casting diplomasi berisik (megaphone diplomacy) di tahun politik.

Jakarta,    November 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s