Non State Actor dan Kewaspadaan Nasional

Non State Actor dan Kewaspadaan Nasional

Oleh : Sampe L. Purba

Era globalisasi dan demokratisasi telah membawa Non State Actor (NSA) – Aktor Non Negara berperan penting dalam partisipasi, pewarnaan dan pembentukan relasi  internasional. NSA tangguh dalam  jejaring koalisi longgar berdasarkan kepentingan, serta memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dan merubah kebijakan di suatu Negara. Wujudnya dapat berupa Non-Government Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Multi Nasional (MNC) yang beroperasi lintas yurisdiksi negara, Media Internasional, Kelompok bersenjata dan kartel obat bius, kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan, jaringan diaspora, dan agen intelijen independen.

Pemerintah, Oposisi, Organisasi Internasional, Lembaga Keuangan Internasional, dan NSA saling menunggangi dan memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing.  Ruang manuver NSA yang lincah, karena tidak terikat atau dapat membuat aturan protokoler sendiri, menjadikannya sebagai salah satu player yang patut dicermati dengan kewaspadaan tinggi.

Beberapa NSA di  Indonesia telah berkiprah  dengan implikasi yang fenomenal. Perdamaian Aceh misalnya. Konflik yang berkepanjangan tiga puluh tahun berhasil difasilitasi LSM Crisis Management Initiative pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, dengan perjanjian damai yang ditanda tangani pada Agustus 2005, dan berkontribusi dalam menghantar Ahtisaari memperoleh hadiah Nobel Perdamaian tahun 2008. Banyak NGO international beroperasi di sana, memfasilitasi,  memonitor, mengadvokasi atau berbagai kegiatan lain.  Sekalipun Pemerintah RI telah mengakomodasi beberapa tuntutan untuk tercapainya perdamaian, Amnesty International (AI) pada bulan April 2013 mengeluarkan laporan “Time To Face The Past”, yang menyatakan Pemerintah Indonesia gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian damai 2005.

Stiglitz cs (Escaping The Resource Curse 2007), – kata  pengantar oleh George Soros – sang pialang peternak duit kelas wahid, menyimpulkan bahwa sumber daya alam di Negara-negara berkembang tidak dikelola dengan optimal sehingga memerlukan paradigma baru yang memerlukan kehadiran aktor non negara (NSA). Gayung bersambut. Penelitian oleh Cabrales, Hauk 2007 misalnya.  Negara dengan sumber daya alam kaya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Kebijakan Pemerintah kurang tepat, sumber daya alam cenderung membuat suatu negara menjadi kurang demokratis, institusi di Negara-negara tidak kompeten, tidak kredibel dan sebagainya. Tidak ada satu pun di penelitian itu yang menyatakan, bahwa dominasi teknologi, infrastruktur aturan hukum, perdagangan dan pasar yang dikendalikan negara-negara industrilah yang membuat nilai tukar sumber daya alam dihargai sangat rendah. Di sisi lain  produk olahan turunannya dan industri pendukung  yang dikuasai oleh negara-negara maju dijual sangat mahal.  

EITI (Extractive Industries Transparency International) adalah satu LSM yang menetapkan standar internasional untuk transparansi negara-negara penghasil minyak, gas dan sumber daya alam. Dikembangkan dan diawasi oleh koalisi pemerintahan, perusahaan, masyarakat madani, investor dan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan sebagainya,  EITI menuntut pengungkapan menyeluruh atas tata kelola penerimaan Pemerintah dari sumber daya alam sektor ekstraktif. Inisiatif ini dilontarkan Perdana Menteri Inggeris Tony Blair tahun 2002. Sekretariatnya di Oslo, Norwegia, dikepalai mantan diplomat Swedia. EITI saat ini diketuai mantan anggota Parlemen dan Kabinet Inggeris. Indonesia tampaknya menyambut baik inisiatif tersebut, yang memfasilitasinya dengan counterpart organisasi/ sekretariat di tingkat Pemerintah melalui Peraturan Presiden.

Yang mengherankan dan aneh adalah bahwa yang bergabung di EITI adalah Negara-negara yang tidak signifikan perannya di industri sumber daya alam, seperti Albania, Mongolia atau Timor Leste. Sementara Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Brazilia, Cina, Negara-negara Teluk, Venezuela atau Rusia tidak anggota. Bahkan Inggeris dan Swedia, sebagai pencetus ide, dan saat ini menjadi Ketua dan Kepala Sekretariat pun tidak merupakan Negara Anggota.

Industri Ekstraktif adalah industri strategis. Kebijakan Pemerintah di bidang ini tidak hanya menyangkut pemanfaatannya, tetapi berdimensi jangka panjang dan lintas sektoral. Dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dibentuk berdasarkan  Perpres  No. 32 tahun 2011,  yang komitenya diketuai oleh Presiden RI mengamanatkan antara lain dalam peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif, dibutuhkan tahapan yang matang, dan konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangannya. Peningkatan kemampuan ekonomi dilaksanakan dengan modal ekonomi berbasis sumber daya alam sebagai  factor driven, kemudian bertransformasi secara bertahap menjadi ekonomi berbasis industri, hingga berbasis inovasi dengan keunggulan SDM. Pada tahapan tertinggi ini, Negara-negara maju akan menjadi pesanding dan pesaing kita. Akankah kita buka konsepsi, kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya alam kita kepada Non State Actor yang tidak jelas confidentiality, perlakuan timbal balik/ reciprocal dan akuntabilitas penggunaan informasi tersebut ?

Transparansi membutuhkan akuntabilitas. Negara melalui aparatnya termasuk agen intelijen dan kontra intelijen harus mampu melindungi rahasia penting Negara – termasuk rahasia strategi ekonomi. Juga cari informasi di luar secara cerdas (disclose theirs – protect ours). Lakukan secara cepat dan tepat (velox et exactus).  Human inteligent (humint) dan open source inteligent (osint) adalah metode tradisional yang efektif untuk mengumpulkan informasi intelijen.Tidak dengan malah secara kontraproduktif  mengundang atau menyediakan jalan tol bebas hambatan untuk para NSA dalam menerobos rahasia dapur Negara. Negara tidak boleh tunduk kepada Non State Actor.  Itulah esensi kewaspadaan nasional.

Jakarta,    Desember 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s