Kompetensi atau Kooptasi – Rekrutmen Jabatan Publik

Kompetensi atau Kooptasi –  Rekrutmen Jabatan Publik

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini  terdapat tiga varian arus besar pola pengisian jabatan  di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jenjang karier (selection). Jenjang karier berproses melalui tahapan dan merit system yang panjang, seperti pendidikan, latihan jabatan, eksposur rotasi dan promosi jabatan termasuk pematangan pengasahan kepemimpinan, emosi, insting, ketrampilan dan soft skill lainnya. Praktek hal ini dapat terlihat pada pembinaan pegawai  dan eselonisasi yang melalui Diklat Kepemimpinan dan evaluasi jabatan secara ketat dan terpola. Hal yang mirip juga dipraktekkan pada umumnya di militer. Seorang yang akan dipromosikan ke jabatan di Perwira Tinggi misalnya, pada umumnya adalah Perwira Menengah matang yang telah pernah mengemban jabatan di Pasukan, Pendidikan dan Teritorial, serta lulus Pendidikan Staf Komando dan Kepemimpinan Tingkat Nasional.  

Yang kedua adalah, pola election (pemilihan). Praktek demokrasi tersebut mendapatkan bentuknya dalam sistem rekrutmen anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengisian Jabatan Kepala Daerah. Keberhasilan menjadi anggota Parlemen atau menduduki jabatan Kepala Daerah lebih dititik beratkan pada keahlian lapangan dan ketangguhan dalam berkompetisi memenangkan konstituen dan menyelancari infrastruktur praktek penyelenggaraan bernegara. Kemampuan dan sukses mengungguli serta meraih suara rakyat dalam rimba pertarungan yang multi dimensi dan variabel dianggap merupakan bukti sertifikat kelulusan untuk mengisi lembaga lembaga demokrasi yang ada.

Sesungguhnya, selain kemampuan berkompetisi, seharusnya persyaratan kompetensi harus merupakan persyaratan esensial dalam mengisi jabatan berdasarkan pola yang kedua tadi. Untuk jabatan Kepala Daerah misalnya. Peraturan Perundang-undangan tidak mempersyaratkan track record dan pengalaman minimal baik di Pemerintahan, Organisasi Sosial, Bisnis atau Akademik yang dapat dikonversi dan diukur secara independen kompatibilitasnya pada  suatu jabatan. Persyaratan utama saat ini adalah dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan atas.  Pada hal Kepala Daerah adalah Pemimpin eksekutif tertinggi dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di daerah. Selain itu, Kepala Daerah adalah Pembina jabatan karier pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Yang ketiga adalah Competition. Kompetisi memiliki dua varian., yaitu  kompetisi seleksi internal dan kompetisi eleksi eksternal.  Kompetisi seleksi internal adalah pola pengisian jabatan dengan mengutamakan kriteria kompetensi dan kapabilitas. Pola pengisian jabatan Eselon Satu, Pimpinan BUMN  dan Pimpinan Tingkat Nasional lainnya melalui Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Wakil Presiden, atau lelang jabatan yang diberlakukan oleh Pemda DKI Jaya masuk dalam kategori ini. Instansi terkait memiliki peran penting dalam nominasi calon yang telah memenuhi persyaratan jabatan minimal seperti pangkat, tingkat pendidikan, pengalaman, latihan jabatan dan hal lainnya yang relevan.  Pola ini relatif lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Varian kedua adalah Kompetisi Eleksi Eksternal. Kompetisi eleksi eksternal atau lazim disebut fit and proper test adalah uji kepatutan dan kelayakan pada jabatan publik tertentu melalui DPR. Rasionalitas konstruksi berfikirnya adalah anggota DPR merupakan representasi rakyat untuk menilai kelayakan dan kepatutan seseorang dalam jabatan publik atau public and political appointee. Karena lembaga DPR adalah lembaga politik, maka penilaian hendaknya juga yang berdimensi politik yaitu mengukur kadar akseptabilitas, uji integritas dan visi seorang kandidat.

Praktek fit and proper test ini sesungguhnya menyimpan dua kekeliruan dan kesesatan berfikir.

Yang pertama adalah kredibilitas dan objektivitas dalam proses seleksi. Seperti dijelaskan di atas, untuk menjadi anggota DPR tidak diperlukan kompetensi keahlian khusus. Tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota Komisi Keuangan harus berlatar belakang pendidikan Perbankan misalnya.   Adalah absurd dan naif seorang anggota pada suatu komisi yang tidak memiliki keahlian  hukum harus melakukan uji publik terhadap visi dan kompetensi  seorang Hakim karier senior bergelar Profesor dan telah menulis buku- buku hukum dan berbagai jurnal. Demikian juga untuk mengisi jabatan Pimpinan Perbankan atau Panglima dan seterusnya.  Sesungguhnya, Integritas dan kompetensi tidak dapat divoting dan tidak dapat diukur seketika.

Yang kedua adalah, menyangkut tugas pokok dan kewenangan. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 20a dan diafirmasi pada pasal 69 Undang-undang 27 tahun 2009  fungsi DPR hanya terbatas pada Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Undang-undang Dasar tidak memberikan dan TIDAK MENGAMANATKAN adanya tambahan kewenangan kepada DPR. Kewenangan-kewenangan fit proper test pada berbagai jabatan  publik, ada pada Perundang-undangan yang mengatur Lembaga Publik tersebut, dimana  Undang-undangnya adalah juga produk dari DPR berkolaborasi dengan mitra eksekutifnya. Ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai kooptasi dan perluasan kewenangan yang secara tegas dan limitatif telah digariskan dalam Konstitusi.

Cloke dan Goldsmith – dalam  The end of Management and the rise of Organizational Democracy, 2002 – menyatakan bahwa tuntutan sukses di abad globalisasi memerlukan perubahan paradigma berupa seperangkat inisiatif radikal yang lebih mengandalkan nilai, etika dan integritas  untuk mengakhiri otoritarianisme, manajemen paternalistik menuju demokrasi organisasional.

Marilah kita taat dan konsisten berkonstitusi – Untuk Indonesia yang lebih baik

Jakarta,    Pebruari 2014

Advertisements

Beras Impor dan Masyarakat ekonomi

 

Beras Impor dan Masyarakat Ekonomi Asia

Oleh Sampe L. Purba

Kisruh beras baru baru ini dan kesan adanya saling tuding, lempar tanggung jawab dan berbalas pantun antar berbagai pejabat dan pelaku ekonomi sebagai akibat ditengarainya ditemukan beras impor kualitas medium Vietnam yang tidak ada dalam daftar izin impor yang menggerus harga beras lokal ke bawah, sesungguhnya baru merupakan preambule pandora permasalahan sangat serius yang akan kita hadapi dalam satu dua tahun ke depan. Diskresi Pemerintah dalam membuat regulasi, pembatasan impor komoditas tertentu yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk stabilisasi harga, proteksi produk dan jasa domestik dan stimulan transformasi struktur perekonomian akan sangat limitatif sehubungan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015, yang akan dilanjutkan dengan pasar terintegrasi Asia Pasifik pada tahun 2020.

Sesuai Dokumen Cetak Biru Ekonomi yang disepakati para Pemimpin ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 yang lalu,  ASEAN akan bertransformasi menjadi suatu kawasan terintegrasi tanpa hambatan atas lalu lintas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan modal. Empat karakteristik utama MEA adalah adanya  pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kompetisi ketat kawasan, pembangunan ekonomi yang equitable tidak memberi preferensi lokal, serta integrasi kawasan secara sepenuhnya kepada perekonomian global.

Sasaran integrasi MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, saling pengakuan akan kualifikasi jasa profesional, konsultasi erat masalah ekonomi makro dan kebijakan keuangan, instrumen pembiayaan perdagangan, konektivitas komunikasi dan penguatan infrastruktur, pengembangan pemusatan  transaksi berbasis elektronik, integrasi industri di seluruh kawasan untuk memajukan sumber daya regional, dan mendorong peran dan pelibatan sektor swasta untuk membangun masyarakat MEA. Pendeknya ini adalah semacam manifesto penyerahan kedaulatan ekonomi ke pasar bebas.

Kerja sama pada dasarnya akan mendorong peningkatan nilai tambah dengan efisiensi, pengurangan mata rantai rente ekonomi, spesialisasi dan peningkatan absorpsi pasar yang dikenal dengan efficiency economic of scale driven. Resultan dari produktivitas yang tercipta (value creation) adalah meningkatnya penghargaan akan jasa perorangan, dan dihasilkannya out put  barang dan jasa yang lebih banyak dengan input yang lebih sedikit.  Hal ini pada gilirannya akan menciptakan pendapatan agregat yang lebih tinggi dengan kemampuan daya beli yang lebih baik. Teoretis, demikian mazhab ekonomi makro memberi penjelasan.

Namun demikian, kerja sama yang konstruktif hanya dimungkinkan apabila masing-masing aktor pelaku memiliki kesetaraan kemampuan (level of playing field) untuk bersaing. Sebab kalau tidak, yang terjadi adalah ekonomi predator. Hukum alam akan menyeleksi yang mampu bertahan ( the survival of the fittest), persis seperti ikan piranha yang digabungkan dengan  ikan emas atau ikan gabus dalam satu kolam.

Dengan pasar terintegrasi, Indonesia menjadi terbuka dalam persaingan dan pertarungan ekonomi bebas baik di ASEAN, di jalur Asia Timur melawan raksasa China dan Jepang (Asian Free Trade Area) dan bahkan Eropa. Sementara Negara-negara lain di kawasan ini masih mempertimbangkan kesiapan dan kekuatan internal infrastruktur ekonominya untuk berhadapan dengan pasar Eropa yang efisien, Indonesia telah sangat percaya diri menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menandatangani kerja sama perdagangan bebas dengan Masyarakat Eropa tahun 2009, dalam bentuk Partnership Cooperation Agreement (PCA).

Indonesia, dalam berbagai parameter memiliki size yang lebih besar. Wilayah, Penduduk dan GDPnya meliputi lebih dari 60% dibanding ke sembilan mitra ASEAN lainnya. Berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2012, index daya saing Indonesia hanya nomor 50, berada di bawah Thailand (38), Malaysia (25), Brunai (28), Singapore (2), Jepang (10), Korea Selatan (19), China (29), USA (5). Sedangkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia hanya pada peringkat 120 dari 189 Negara di dunia .

Jepang dan China adalah contoh Negara yang dengan bijak mengukur kemampuannya sebelum bersaing dengan tetangganya. Para shogun di Jepang menutup rapat ekonominya ke dunia luar, hingga Commodore Perry dari Amerika Serikat memaksa membukanya di tahun 1855. Ketahanan  ekonomi Jepang berbasis pertanian waktu itu sudah sangat kuat. Keterbukaan ekonomi dimanfaatkan mengejar industrialisasi. Namun hingga kini,  Jepang tidak melupakan akar kekuatannya yaitu pertanian. Negara tersebut tidak mudah mengizinkan liberalisasi pertanian dan produk olahannya ditembus globalisasi. Demikian juga China. Deng Xiao Ping memimpin komando politik dan tidak memberi toleransi kegaduhan demokrasi hingga Negara tersebut mapan menata infrastruktur hukum dan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus Shen zhen – dengan hukum liberalisasi pasar  baru dibuka tahun 1980, sekarang merupakan pusat pertumbuhan utama di bibir timur Pasifik.

Kembali ke pada pokok soal di atas, kalau menghadapi beras Vietnam saja kita sudah keteteran – sekalipun saat ini masih ada beberapa pembatasan, lalu bagaimana ketika Indonesia telah menghadapi tarung bebas di tahun 2015 di Asia Tenggara atau tahun 2020 melawan raksasa China, Jepang atau Amerika Serikat.

Jadilah bijak. Jangan latah mengukur baju di badan orang.

Jakarta,         Pebruari 2014