Beras Impor dan Masyarakat ekonomi

 

Beras Impor dan Masyarakat Ekonomi Asia

Oleh Sampe L. Purba

Kisruh beras baru baru ini dan kesan adanya saling tuding, lempar tanggung jawab dan berbalas pantun antar berbagai pejabat dan pelaku ekonomi sebagai akibat ditengarainya ditemukan beras impor kualitas medium Vietnam yang tidak ada dalam daftar izin impor yang menggerus harga beras lokal ke bawah, sesungguhnya baru merupakan preambule pandora permasalahan sangat serius yang akan kita hadapi dalam satu dua tahun ke depan. Diskresi Pemerintah dalam membuat regulasi, pembatasan impor komoditas tertentu yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk stabilisasi harga, proteksi produk dan jasa domestik dan stimulan transformasi struktur perekonomian akan sangat limitatif sehubungan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015, yang akan dilanjutkan dengan pasar terintegrasi Asia Pasifik pada tahun 2020.

Sesuai Dokumen Cetak Biru Ekonomi yang disepakati para Pemimpin ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 yang lalu,  ASEAN akan bertransformasi menjadi suatu kawasan terintegrasi tanpa hambatan atas lalu lintas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan modal. Empat karakteristik utama MEA adalah adanya  pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kompetisi ketat kawasan, pembangunan ekonomi yang equitable tidak memberi preferensi lokal, serta integrasi kawasan secara sepenuhnya kepada perekonomian global.

Sasaran integrasi MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, saling pengakuan akan kualifikasi jasa profesional, konsultasi erat masalah ekonomi makro dan kebijakan keuangan, instrumen pembiayaan perdagangan, konektivitas komunikasi dan penguatan infrastruktur, pengembangan pemusatan  transaksi berbasis elektronik, integrasi industri di seluruh kawasan untuk memajukan sumber daya regional, dan mendorong peran dan pelibatan sektor swasta untuk membangun masyarakat MEA. Pendeknya ini adalah semacam manifesto penyerahan kedaulatan ekonomi ke pasar bebas.

Kerja sama pada dasarnya akan mendorong peningkatan nilai tambah dengan efisiensi, pengurangan mata rantai rente ekonomi, spesialisasi dan peningkatan absorpsi pasar yang dikenal dengan efficiency economic of scale driven. Resultan dari produktivitas yang tercipta (value creation) adalah meningkatnya penghargaan akan jasa perorangan, dan dihasilkannya out put  barang dan jasa yang lebih banyak dengan input yang lebih sedikit.  Hal ini pada gilirannya akan menciptakan pendapatan agregat yang lebih tinggi dengan kemampuan daya beli yang lebih baik. Teoretis, demikian mazhab ekonomi makro memberi penjelasan.

Namun demikian, kerja sama yang konstruktif hanya dimungkinkan apabila masing-masing aktor pelaku memiliki kesetaraan kemampuan (level of playing field) untuk bersaing. Sebab kalau tidak, yang terjadi adalah ekonomi predator. Hukum alam akan menyeleksi yang mampu bertahan ( the survival of the fittest), persis seperti ikan piranha yang digabungkan dengan  ikan emas atau ikan gabus dalam satu kolam.

Dengan pasar terintegrasi, Indonesia menjadi terbuka dalam persaingan dan pertarungan ekonomi bebas baik di ASEAN, di jalur Asia Timur melawan raksasa China dan Jepang (Asian Free Trade Area) dan bahkan Eropa. Sementara Negara-negara lain di kawasan ini masih mempertimbangkan kesiapan dan kekuatan internal infrastruktur ekonominya untuk berhadapan dengan pasar Eropa yang efisien, Indonesia telah sangat percaya diri menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menandatangani kerja sama perdagangan bebas dengan Masyarakat Eropa tahun 2009, dalam bentuk Partnership Cooperation Agreement (PCA).

Indonesia, dalam berbagai parameter memiliki size yang lebih besar. Wilayah, Penduduk dan GDPnya meliputi lebih dari 60% dibanding ke sembilan mitra ASEAN lainnya. Berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2012, index daya saing Indonesia hanya nomor 50, berada di bawah Thailand (38), Malaysia (25), Brunai (28), Singapore (2), Jepang (10), Korea Selatan (19), China (29), USA (5). Sedangkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia hanya pada peringkat 120 dari 189 Negara di dunia .

Jepang dan China adalah contoh Negara yang dengan bijak mengukur kemampuannya sebelum bersaing dengan tetangganya. Para shogun di Jepang menutup rapat ekonominya ke dunia luar, hingga Commodore Perry dari Amerika Serikat memaksa membukanya di tahun 1855. Ketahanan  ekonomi Jepang berbasis pertanian waktu itu sudah sangat kuat. Keterbukaan ekonomi dimanfaatkan mengejar industrialisasi. Namun hingga kini,  Jepang tidak melupakan akar kekuatannya yaitu pertanian. Negara tersebut tidak mudah mengizinkan liberalisasi pertanian dan produk olahannya ditembus globalisasi. Demikian juga China. Deng Xiao Ping memimpin komando politik dan tidak memberi toleransi kegaduhan demokrasi hingga Negara tersebut mapan menata infrastruktur hukum dan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus Shen zhen – dengan hukum liberalisasi pasar  baru dibuka tahun 1980, sekarang merupakan pusat pertumbuhan utama di bibir timur Pasifik.

Kembali ke pada pokok soal di atas, kalau menghadapi beras Vietnam saja kita sudah keteteran – sekalipun saat ini masih ada beberapa pembatasan, lalu bagaimana ketika Indonesia telah menghadapi tarung bebas di tahun 2015 di Asia Tenggara atau tahun 2020 melawan raksasa China, Jepang atau Amerika Serikat.

Jadilah bijak. Jangan latah mengukur baju di badan orang.

Jakarta,         Pebruari 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s