Kompetensi atau Kooptasi – Rekrutmen Jabatan Publik

Kompetensi atau Kooptasi –  Rekrutmen Jabatan Publik

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini  terdapat tiga varian arus besar pola pengisian jabatan  di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jenjang karier (selection). Jenjang karier berproses melalui tahapan dan merit system yang panjang, seperti pendidikan, latihan jabatan, eksposur rotasi dan promosi jabatan termasuk pematangan pengasahan kepemimpinan, emosi, insting, ketrampilan dan soft skill lainnya. Praktek hal ini dapat terlihat pada pembinaan pegawai  dan eselonisasi yang melalui Diklat Kepemimpinan dan evaluasi jabatan secara ketat dan terpola. Hal yang mirip juga dipraktekkan pada umumnya di militer. Seorang yang akan dipromosikan ke jabatan di Perwira Tinggi misalnya, pada umumnya adalah Perwira Menengah matang yang telah pernah mengemban jabatan di Pasukan, Pendidikan dan Teritorial, serta lulus Pendidikan Staf Komando dan Kepemimpinan Tingkat Nasional.  

Yang kedua adalah, pola election (pemilihan). Praktek demokrasi tersebut mendapatkan bentuknya dalam sistem rekrutmen anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengisian Jabatan Kepala Daerah. Keberhasilan menjadi anggota Parlemen atau menduduki jabatan Kepala Daerah lebih dititik beratkan pada keahlian lapangan dan ketangguhan dalam berkompetisi memenangkan konstituen dan menyelancari infrastruktur praktek penyelenggaraan bernegara. Kemampuan dan sukses mengungguli serta meraih suara rakyat dalam rimba pertarungan yang multi dimensi dan variabel dianggap merupakan bukti sertifikat kelulusan untuk mengisi lembaga lembaga demokrasi yang ada.

Sesungguhnya, selain kemampuan berkompetisi, seharusnya persyaratan kompetensi harus merupakan persyaratan esensial dalam mengisi jabatan berdasarkan pola yang kedua tadi. Untuk jabatan Kepala Daerah misalnya. Peraturan Perundang-undangan tidak mempersyaratkan track record dan pengalaman minimal baik di Pemerintahan, Organisasi Sosial, Bisnis atau Akademik yang dapat dikonversi dan diukur secara independen kompatibilitasnya pada  suatu jabatan. Persyaratan utama saat ini adalah dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan atas.  Pada hal Kepala Daerah adalah Pemimpin eksekutif tertinggi dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di daerah. Selain itu, Kepala Daerah adalah Pembina jabatan karier pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Yang ketiga adalah Competition. Kompetisi memiliki dua varian., yaitu  kompetisi seleksi internal dan kompetisi eleksi eksternal.  Kompetisi seleksi internal adalah pola pengisian jabatan dengan mengutamakan kriteria kompetensi dan kapabilitas. Pola pengisian jabatan Eselon Satu, Pimpinan BUMN  dan Pimpinan Tingkat Nasional lainnya melalui Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Wakil Presiden, atau lelang jabatan yang diberlakukan oleh Pemda DKI Jaya masuk dalam kategori ini. Instansi terkait memiliki peran penting dalam nominasi calon yang telah memenuhi persyaratan jabatan minimal seperti pangkat, tingkat pendidikan, pengalaman, latihan jabatan dan hal lainnya yang relevan.  Pola ini relatif lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Varian kedua adalah Kompetisi Eleksi Eksternal. Kompetisi eleksi eksternal atau lazim disebut fit and proper test adalah uji kepatutan dan kelayakan pada jabatan publik tertentu melalui DPR. Rasionalitas konstruksi berfikirnya adalah anggota DPR merupakan representasi rakyat untuk menilai kelayakan dan kepatutan seseorang dalam jabatan publik atau public and political appointee. Karena lembaga DPR adalah lembaga politik, maka penilaian hendaknya juga yang berdimensi politik yaitu mengukur kadar akseptabilitas, uji integritas dan visi seorang kandidat.

Praktek fit and proper test ini sesungguhnya menyimpan dua kekeliruan dan kesesatan berfikir.

Yang pertama adalah kredibilitas dan objektivitas dalam proses seleksi. Seperti dijelaskan di atas, untuk menjadi anggota DPR tidak diperlukan kompetensi keahlian khusus. Tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota Komisi Keuangan harus berlatar belakang pendidikan Perbankan misalnya.   Adalah absurd dan naif seorang anggota pada suatu komisi yang tidak memiliki keahlian  hukum harus melakukan uji publik terhadap visi dan kompetensi  seorang Hakim karier senior bergelar Profesor dan telah menulis buku- buku hukum dan berbagai jurnal. Demikian juga untuk mengisi jabatan Pimpinan Perbankan atau Panglima dan seterusnya.  Sesungguhnya, Integritas dan kompetensi tidak dapat divoting dan tidak dapat diukur seketika.

Yang kedua adalah, menyangkut tugas pokok dan kewenangan. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 20a dan diafirmasi pada pasal 69 Undang-undang 27 tahun 2009  fungsi DPR hanya terbatas pada Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Undang-undang Dasar tidak memberikan dan TIDAK MENGAMANATKAN adanya tambahan kewenangan kepada DPR. Kewenangan-kewenangan fit proper test pada berbagai jabatan  publik, ada pada Perundang-undangan yang mengatur Lembaga Publik tersebut, dimana  Undang-undangnya adalah juga produk dari DPR berkolaborasi dengan mitra eksekutifnya. Ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai kooptasi dan perluasan kewenangan yang secara tegas dan limitatif telah digariskan dalam Konstitusi.

Cloke dan Goldsmith – dalam  The end of Management and the rise of Organizational Democracy, 2002 – menyatakan bahwa tuntutan sukses di abad globalisasi memerlukan perubahan paradigma berupa seperangkat inisiatif radikal yang lebih mengandalkan nilai, etika dan integritas  untuk mengakhiri otoritarianisme, manajemen paternalistik menuju demokrasi organisasional.

Marilah kita taat dan konsisten berkonstitusi – Untuk Indonesia yang lebih baik

Jakarta,    Pebruari 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s