Menyambut Kepemimpinan Baru – Menata Delapan Pusat Kekuasaan

Menyambut Kepemimpinan Baru – Menata Delapan Pusat Kekuasaan
Oleh : Sampe L. Purba
Pemilu sebagai pesta demokrasi (kosa-kata yang pertama sekali digunakan politisi senior Sabam Sirait), yang diselenggarakan sebagai bagian dari kegembiraan politik (istilah yang pertama sekali digunakan oleh bapak Jokowi) hendaknya dapat segera mentranformasi konstantasi pertandingan yang keras menjadi sebuah persandingan. Ibarat yin dan yang, energi positif kedua kubu harus dioptimalkan, baik sebagai bagian dari tim yang di dalam Pemerintahan, atau penyeimbang Tim dari luar Pemerintahan. Tiada pesta yang tidak berakhir.
Program Kepemimpinan Pemerintahan baru tidak datang dari ruang hampa. Ada ruang dan konsensus dasar, ada area yang memerlukan kompromi dan dialog, dan medan eksternal yang harus dihadapi. Ketiadaan GBHN seperti pada masa Orde Baru bukan berarti tidak ada blue print yang menggambarkan keberlangsungan, keberlanjutan, dan kebertahapan pembangunan nasional. Undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). UU RPJMN nomor 17 tahun 2007 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
Masyarakat perlu menaruh harap yang sewajarnya. Tidak perlu berlebihan. Presiden baru bukanlah ibarat pemegang tongkat sulap ajaib, panacea yang mengobati segala penyakit, atau Raja Midas yang setiap sentuhannya menghasilkan emas. Tidaklah realistis berharap bahwa Presiden dan Wapres baru akan dapat seketika dan serta merta mewujudkan Indonesia pintar, bebas polusi, banjir dan macet di musim mudik, gemah ripah loh jinawi – tata tentrem kerto raharjo atau tangguh di bidang ketahanan pangan, energi atau iman, dalam persaingan global.
Visi-Misi, Prioritas, Program Pemerintahan Baru, harus memperhatikan dan menyelaraskan serta memerlukan interaksi dan dialektika dengan Pusat-pusat Kekuasaan (Center of Authority) yang ada. Sistem Penyelenggaraan Bernegara saat ini – dalam pengamatan penulis – ibarat penjuru angin, terdapat delapan (8) pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan tersebut saling independen dan tidak saling internal-check, dan terkadang saling mengunci dan menyandera. Ini mendesak ditata kembali secara proporsional pada koridor kompromi yang dimungkinkan.
Kedelapan Pusat Kekuasaan itu adalah, pertama Lembaga Kepresidenan. Presiden harus efektif dan dapat memastikan kabinetnya – sebagai zaken kabinet/ kabinet kerja – yang sekalipun bersumber dari berbagai lapisan koalisi dan kalangan, tetapi adalah merupakan perangkat kerjanya. Kedua adalah Parlemen (DPR). Selain fungsi Anggaran, Pengawasan dan Pembentuk Undang-undang, domain kekuasaannya menerobos hingga ke nominasi jabatan-jabatan publik. Siapapun yang jadi Presiden, memerlukan operator yang piawai untuk mengharmonikan agenda Senayan dengan Merdeka Utara. Ketiga adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bukanlah bawahan dan sub ordinasi dari Pemerintah Pusat. Undang-undang 32 tahun 2004 tidak sekalipun menggunakan istilah Pemerintah Pusat. Agenda, prioritas, kewenangan, ideologi dan kepentingan partai pengusung Kepala Daerah harus dapat bersinergi dengan agenda Pemerintah Pusat. Keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara tertinggi, Undang-undang 15 tahun 2006 tidak menempatkan BPK sebagai sub ordinasi dari sistem bernegara. BPK memiliki aturan dan otonomi tersendiri dalam mengkaji, memeriksa dan menyimpulkan hasil auditnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang melibatkan keuangan Negara. Hal-hal yang menyangkut keputusan perdata, bisnis dan publik harus sejalan dan tidak bertentangan berdasarkan asessmen lembaga ini. Kelima adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang 24 tahun 2003 memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Badan ini, yang dapat menguji dan menyatakan satu undang-undang atau bagian dari Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusannya final dan binding, serta mengikat pihak maupun non pihak yang berperkara (ergo omnes). Keenam adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 menegaskannya sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pihak-pihak yang terkait dan bersentuhan dengan Kewenangan, Keuangan dan penyelenggaraan Negara perlu memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik secara formil maupun materiil dari kaca mata institusi ini. Ketujuh adalah Pers. Undang-undang 40 tahun 1999 tentang pers, menegaskan bahwa pers nasional mendapat jaminan kemerdekaan pers yang profesional, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Pers adalah pembentuk opini publik, namun tidak bebas dari ruang dan kepentingan. Tidak mudah meluruskan apalagi melawan pers. Kedelapan adalah publik. Tidak ada undang-undang tentang Publik. Tidak jelas juga apa dan siapa yang dimaksud dengan publik, serta bagaimana pengorganisasian dan pertanggungjawabannya. Namun, apabila ada concern atau isu yang dibawa oleh sebagian kalangan yang mengelompok sebagai pressure group atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), menyuarakannya secara lantang dan diquote oleh pers secara berulang-ulang, serta kemungkinan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, maka di sanalah terasa geletar kebisingan kekuatan publik tersebut.
Tugas Pemerintah adalah memerintah. Mengambil Keputusan dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya. Ketrampilan dan kepiawaian mempersandingkan, mengkomunikasikan dan menyelaraskan programnya dengan Pusat-pusat Kekuasaan, tanpa bermaksud untuk saling mengkooptasi sangat ditunggu. Untuk Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, Juli 2014

Advertisements

Lima Pilar Kebijakan Gas Nasional – Membumikan visi misi Pemerintahan Baru

Lima Pilar Kebijakan Gas Nasional – Membumikan visi misi Pemerintahan Baru
Oleh : Sampe L. Purba
Visi misi Kandidat Presiden mentargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen. Hal ini akan dapat diraih apabila ada infrastruktur dan listrik yang handal untuk menstimulasi perindustrian. Salah satu sumber listrik yang dapat diharapkan adalah gas. Gas adalah komoditas strategis yang bernilai ekonomis, sosial dan politis. Terdapat lima pilar dalam kebijakan gas nasional yaitu sisi Supply (penyediaan), Demand (permintaan), Infrastruktur, Harga dan Regulasi. Mempertimbangkan dimensi, kepentingan dan urgensi yang berbeda-beda dari berbagai stakeholders, maka adalah penting untuk merumuskan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik, komprehensif, integral), kebijakan gas nasional yang mampu mengantisipasi tantangan secara dinamis untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.
Dari sisi supply, cadangan gas Indonesia saat ini 149,97 TSCF, sebesar 60% berada di remote area (Natuna, perbatasan Australia dan Papua), tidak ada infrastruktur transmisi dan distribusi ke konsumen, laut dalam dan jauh dari konsumen. Konsekuensinya biaya pengembangan lapangan-lapangan tersebut akan sangat besar. Misalnya gas di laut Natuna yang mengandung sekitar 70% CO2 memerlukan offshore infrastructure yang spesifik atau lapangan gas Masela di perbatasan laut Australia memerlukan fasilitas terapung pemrosesan LNG yang luasnya dapat melebihi lapangan sepakbola. Kebijakan untuk mengangkut gas dari daerah yang surplus tanpa secara seimbang dan serius mempertimbangkan pengembangan infrastruktur di kawasan akan terkesan menjadi eksploitasi daerah penghasil gas oleh konsumen yang di drive oleh market. Perlu didorong penumbuh kembangan industri pendukung dan penunjang seperti perkapalan, galangan, perbankan, konstruksi dan manufaktur. Dalam konteks ini kebijakan penajaman prioritas MP3EI sangat relevan.
Memperhatikan eksisting supply, contracted dan committed contract, serta projected demand diperkirakan akan ada net defisit gas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pada tahun 2025 diperkirakan akan ada demand gas sebesar 8793 mmscfd, termasuk di dalamnya untuk memenuhi komitmen ekspor sebesar 2019 mmscfd atau sekitar 23%, jumlah yang relatif sama dengan alokasi gas untuk listrik dan industri. Penyediaan gas untuk pupuk hanya sekitar separuhnya, sedangkan porsi alokasi untuk transportasi sekitar 8,53%., dan yang memprihatinkan untuk kebutuhan gas kota tidak sampai satu persen. Konversi minyak tanah ke LPG meningkat hampir 300% dalam 10 tahun ke 5.1 juta ton di tahun 2014, dan masih akan meningkat lagi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sumber LPG (C2) Indonesia dari lapangan gas maupun sebagai gas ikutan dari produksi minyak sangat terbatas, sehingga gap tersebut harus ditutupi dari impor LPG.
Perencanaan dan kajian yang pas harus ada antara lapangan gas, yang bersebarannya tidak merata, dengan konsumen dan pengembangan koridor ekonomi. Dalam konteks pengembangan lapangan, harus juga ada pemetaan antara perlunya koneksi antara pipa transmisi, pipa hulu ,pipa hilir. Persoalan open access atau potensi timbulnya free rider yang hanya memanfaatkan jaringan gas yang sudah ada harus diantisipasi dan diregulasi.
Pembangunan terminal LNG, terminal regasifikasi baik yang terapung (FSRU) dan di darat (Land based- regassification), pembangunan mini LNG plant, adalah sebagian dari alternatif untuk mendekatkan (virtual bridge), antara daerah surplus, dengan daerah yang minus permintaan gas nya. Ekspor impor LNG berdasarkan pertimbangan komersialitas merupakan sesuatu yang niscaya. Untuk itu, secara geografis terminal regasifikasi lebih tepat dibangun di jalur lalu lintas perdagangan seperti di pantai timur Sumatera/ selat Malaka dari pada di pantai barat ujung selatan pula.
Industrialisasi membutuhkan gas sebagai bahan baku (seperti pupuk dan petrochemical), bahan penunjang, bahan bakar dan sumber supply power kelistrikan. Jaringan gas kota sebagai substitusi dari LPG hingga saat ini masih sangat minim. Demikian juga halnya penggunaan gas untuk transportasi. Untuk itu Stasiun Pengisian Pompa Gas harus tersedia secara memadai . Memperhatikan persebaran gas dan kondisi geografis dan demografi Indonesia, di wilayah Timur dan pulau-pulau yang tidak memungkinkan untuk jaringan gas pipa, moda transportasi gas yang tepat harus disesuaikan.
Sebagai komoditas ekonomi, faktor harga gas adalah menentukan dalam pengembangan, alokasi dan distribusi. Secara umum untuk tingkat kalori/ termal yang sama, perbandingan konversi minyak bumi ke gas adalah 1 barel minyak = 6 – 7 mmbtu gas. Dengan demikian paritas yang wajar, pada kisaran harga minyak $ 100/ barel adalah $14-$17. Namun demikian, selain tingkat kalori, faktor lain yang sangat dominan adalah kondisi pasar, volume, jarak dan jangka waktu perjanjian jual beli gas, termasuk harga komoditas energi substitusinya. Kebijakan harga adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengharmonisasi harga.
Bisnis gas tidak boleh secara murni diserahkan kepada mekanisme pasar. Beberapa segmen seperti transmisi dan distribusi cenderung merupakan monopoli alami atau oligopolistik akan mendistorsi pasar dan konsumen apabila tidak ada regulasi yang robust. Pemerintah harus mendorong ada open access yang rasional, menambah jaringan gas baru dan mengatur hubungan yang adil yang mencerminkan resiko dan opportunity antara produser gas, pemilik jaringan gas, trader, transporter dan konsumen.

Jakarta, Juli 2014

 

published in Bisnis Indonesia, Jumat 18 Juli 2014