Lima Pilar Kebijakan Gas Nasional – Membumikan visi misi Pemerintahan Baru

Lima Pilar Kebijakan Gas Nasional – Membumikan visi misi Pemerintahan Baru
Oleh : Sampe L. Purba
Visi misi Kandidat Presiden mentargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen. Hal ini akan dapat diraih apabila ada infrastruktur dan listrik yang handal untuk menstimulasi perindustrian. Salah satu sumber listrik yang dapat diharapkan adalah gas. Gas adalah komoditas strategis yang bernilai ekonomis, sosial dan politis. Terdapat lima pilar dalam kebijakan gas nasional yaitu sisi Supply (penyediaan), Demand (permintaan), Infrastruktur, Harga dan Regulasi. Mempertimbangkan dimensi, kepentingan dan urgensi yang berbeda-beda dari berbagai stakeholders, maka adalah penting untuk merumuskan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik, komprehensif, integral), kebijakan gas nasional yang mampu mengantisipasi tantangan secara dinamis untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.
Dari sisi supply, cadangan gas Indonesia saat ini 149,97 TSCF, sebesar 60% berada di remote area (Natuna, perbatasan Australia dan Papua), tidak ada infrastruktur transmisi dan distribusi ke konsumen, laut dalam dan jauh dari konsumen. Konsekuensinya biaya pengembangan lapangan-lapangan tersebut akan sangat besar. Misalnya gas di laut Natuna yang mengandung sekitar 70% CO2 memerlukan offshore infrastructure yang spesifik atau lapangan gas Masela di perbatasan laut Australia memerlukan fasilitas terapung pemrosesan LNG yang luasnya dapat melebihi lapangan sepakbola. Kebijakan untuk mengangkut gas dari daerah yang surplus tanpa secara seimbang dan serius mempertimbangkan pengembangan infrastruktur di kawasan akan terkesan menjadi eksploitasi daerah penghasil gas oleh konsumen yang di drive oleh market. Perlu didorong penumbuh kembangan industri pendukung dan penunjang seperti perkapalan, galangan, perbankan, konstruksi dan manufaktur. Dalam konteks ini kebijakan penajaman prioritas MP3EI sangat relevan.
Memperhatikan eksisting supply, contracted dan committed contract, serta projected demand diperkirakan akan ada net defisit gas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pada tahun 2025 diperkirakan akan ada demand gas sebesar 8793 mmscfd, termasuk di dalamnya untuk memenuhi komitmen ekspor sebesar 2019 mmscfd atau sekitar 23%, jumlah yang relatif sama dengan alokasi gas untuk listrik dan industri. Penyediaan gas untuk pupuk hanya sekitar separuhnya, sedangkan porsi alokasi untuk transportasi sekitar 8,53%., dan yang memprihatinkan untuk kebutuhan gas kota tidak sampai satu persen. Konversi minyak tanah ke LPG meningkat hampir 300% dalam 10 tahun ke 5.1 juta ton di tahun 2014, dan masih akan meningkat lagi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sumber LPG (C2) Indonesia dari lapangan gas maupun sebagai gas ikutan dari produksi minyak sangat terbatas, sehingga gap tersebut harus ditutupi dari impor LPG.
Perencanaan dan kajian yang pas harus ada antara lapangan gas, yang bersebarannya tidak merata, dengan konsumen dan pengembangan koridor ekonomi. Dalam konteks pengembangan lapangan, harus juga ada pemetaan antara perlunya koneksi antara pipa transmisi, pipa hulu ,pipa hilir. Persoalan open access atau potensi timbulnya free rider yang hanya memanfaatkan jaringan gas yang sudah ada harus diantisipasi dan diregulasi.
Pembangunan terminal LNG, terminal regasifikasi baik yang terapung (FSRU) dan di darat (Land based- regassification), pembangunan mini LNG plant, adalah sebagian dari alternatif untuk mendekatkan (virtual bridge), antara daerah surplus, dengan daerah yang minus permintaan gas nya. Ekspor impor LNG berdasarkan pertimbangan komersialitas merupakan sesuatu yang niscaya. Untuk itu, secara geografis terminal regasifikasi lebih tepat dibangun di jalur lalu lintas perdagangan seperti di pantai timur Sumatera/ selat Malaka dari pada di pantai barat ujung selatan pula.
Industrialisasi membutuhkan gas sebagai bahan baku (seperti pupuk dan petrochemical), bahan penunjang, bahan bakar dan sumber supply power kelistrikan. Jaringan gas kota sebagai substitusi dari LPG hingga saat ini masih sangat minim. Demikian juga halnya penggunaan gas untuk transportasi. Untuk itu Stasiun Pengisian Pompa Gas harus tersedia secara memadai . Memperhatikan persebaran gas dan kondisi geografis dan demografi Indonesia, di wilayah Timur dan pulau-pulau yang tidak memungkinkan untuk jaringan gas pipa, moda transportasi gas yang tepat harus disesuaikan.
Sebagai komoditas ekonomi, faktor harga gas adalah menentukan dalam pengembangan, alokasi dan distribusi. Secara umum untuk tingkat kalori/ termal yang sama, perbandingan konversi minyak bumi ke gas adalah 1 barel minyak = 6 – 7 mmbtu gas. Dengan demikian paritas yang wajar, pada kisaran harga minyak $ 100/ barel adalah $14-$17. Namun demikian, selain tingkat kalori, faktor lain yang sangat dominan adalah kondisi pasar, volume, jarak dan jangka waktu perjanjian jual beli gas, termasuk harga komoditas energi substitusinya. Kebijakan harga adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengharmonisasi harga.
Bisnis gas tidak boleh secara murni diserahkan kepada mekanisme pasar. Beberapa segmen seperti transmisi dan distribusi cenderung merupakan monopoli alami atau oligopolistik akan mendistorsi pasar dan konsumen apabila tidak ada regulasi yang robust. Pemerintah harus mendorong ada open access yang rasional, menambah jaringan gas baru dan mengatur hubungan yang adil yang mencerminkan resiko dan opportunity antara produser gas, pemilik jaringan gas, trader, transporter dan konsumen.

Jakarta, Juli 2014

 

published in Bisnis Indonesia, Jumat 18 Juli 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s