Menyambut Kepemimpinan Baru – Menata Delapan Pusat Kekuasaan

Menyambut Kepemimpinan Baru – Menata Delapan Pusat Kekuasaan
Oleh : Sampe L. Purba
Pemilu sebagai pesta demokrasi (kosa-kata yang pertama sekali digunakan politisi senior Sabam Sirait), yang diselenggarakan sebagai bagian dari kegembiraan politik (istilah yang pertama sekali digunakan oleh bapak Jokowi) hendaknya dapat segera mentranformasi konstantasi pertandingan yang keras menjadi sebuah persandingan. Ibarat yin dan yang, energi positif kedua kubu harus dioptimalkan, baik sebagai bagian dari tim yang di dalam Pemerintahan, atau penyeimbang Tim dari luar Pemerintahan. Tiada pesta yang tidak berakhir.
Program Kepemimpinan Pemerintahan baru tidak datang dari ruang hampa. Ada ruang dan konsensus dasar, ada area yang memerlukan kompromi dan dialog, dan medan eksternal yang harus dihadapi. Ketiadaan GBHN seperti pada masa Orde Baru bukan berarti tidak ada blue print yang menggambarkan keberlangsungan, keberlanjutan, dan kebertahapan pembangunan nasional. Undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). UU RPJMN nomor 17 tahun 2007 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
Masyarakat perlu menaruh harap yang sewajarnya. Tidak perlu berlebihan. Presiden baru bukanlah ibarat pemegang tongkat sulap ajaib, panacea yang mengobati segala penyakit, atau Raja Midas yang setiap sentuhannya menghasilkan emas. Tidaklah realistis berharap bahwa Presiden dan Wapres baru akan dapat seketika dan serta merta mewujudkan Indonesia pintar, bebas polusi, banjir dan macet di musim mudik, gemah ripah loh jinawi – tata tentrem kerto raharjo atau tangguh di bidang ketahanan pangan, energi atau iman, dalam persaingan global.
Visi-Misi, Prioritas, Program Pemerintahan Baru, harus memperhatikan dan menyelaraskan serta memerlukan interaksi dan dialektika dengan Pusat-pusat Kekuasaan (Center of Authority) yang ada. Sistem Penyelenggaraan Bernegara saat ini – dalam pengamatan penulis – ibarat penjuru angin, terdapat delapan (8) pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan tersebut saling independen dan tidak saling internal-check, dan terkadang saling mengunci dan menyandera. Ini mendesak ditata kembali secara proporsional pada koridor kompromi yang dimungkinkan.
Kedelapan Pusat Kekuasaan itu adalah, pertama Lembaga Kepresidenan. Presiden harus efektif dan dapat memastikan kabinetnya – sebagai zaken kabinet/ kabinet kerja – yang sekalipun bersumber dari berbagai lapisan koalisi dan kalangan, tetapi adalah merupakan perangkat kerjanya. Kedua adalah Parlemen (DPR). Selain fungsi Anggaran, Pengawasan dan Pembentuk Undang-undang, domain kekuasaannya menerobos hingga ke nominasi jabatan-jabatan publik. Siapapun yang jadi Presiden, memerlukan operator yang piawai untuk mengharmonikan agenda Senayan dengan Merdeka Utara. Ketiga adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bukanlah bawahan dan sub ordinasi dari Pemerintah Pusat. Undang-undang 32 tahun 2004 tidak sekalipun menggunakan istilah Pemerintah Pusat. Agenda, prioritas, kewenangan, ideologi dan kepentingan partai pengusung Kepala Daerah harus dapat bersinergi dengan agenda Pemerintah Pusat. Keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara tertinggi, Undang-undang 15 tahun 2006 tidak menempatkan BPK sebagai sub ordinasi dari sistem bernegara. BPK memiliki aturan dan otonomi tersendiri dalam mengkaji, memeriksa dan menyimpulkan hasil auditnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang melibatkan keuangan Negara. Hal-hal yang menyangkut keputusan perdata, bisnis dan publik harus sejalan dan tidak bertentangan berdasarkan asessmen lembaga ini. Kelima adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang 24 tahun 2003 memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Badan ini, yang dapat menguji dan menyatakan satu undang-undang atau bagian dari Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusannya final dan binding, serta mengikat pihak maupun non pihak yang berperkara (ergo omnes). Keenam adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 menegaskannya sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pihak-pihak yang terkait dan bersentuhan dengan Kewenangan, Keuangan dan penyelenggaraan Negara perlu memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik secara formil maupun materiil dari kaca mata institusi ini. Ketujuh adalah Pers. Undang-undang 40 tahun 1999 tentang pers, menegaskan bahwa pers nasional mendapat jaminan kemerdekaan pers yang profesional, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Pers adalah pembentuk opini publik, namun tidak bebas dari ruang dan kepentingan. Tidak mudah meluruskan apalagi melawan pers. Kedelapan adalah publik. Tidak ada undang-undang tentang Publik. Tidak jelas juga apa dan siapa yang dimaksud dengan publik, serta bagaimana pengorganisasian dan pertanggungjawabannya. Namun, apabila ada concern atau isu yang dibawa oleh sebagian kalangan yang mengelompok sebagai pressure group atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), menyuarakannya secara lantang dan diquote oleh pers secara berulang-ulang, serta kemungkinan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, maka di sanalah terasa geletar kebisingan kekuatan publik tersebut.
Tugas Pemerintah adalah memerintah. Mengambil Keputusan dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya. Ketrampilan dan kepiawaian mempersandingkan, mengkomunikasikan dan menyelaraskan programnya dengan Pusat-pusat Kekuasaan, tanpa bermaksud untuk saling mengkooptasi sangat ditunggu. Untuk Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, Juli 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s