Antrian Calon Pembantu (Presiden) : Integritas – Kapabilitas – Akseptabilitas

Antrian Calon Pembantu (Presiden) : Integritas – Kapabilitas – Akseptabilitas
Oleh : Sampe L. Purba
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden 2014, menolak permohonan pemohon (pasangan Prabowo – Hatta) untuk seluruhnya. Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 535/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, yang pada intinya dimenangkan oleh pasangan Jokowi – Jusuf Kalla, telah terkukuhkan terkonfirmasi dan berkekuatan hukum yang pasti (in kracht).
Presiden terpilih Jokowi – JK secara cerdas dan cerdik membentuk Kantor Transisi yang bermakna tiga hal. Yaitu pertama, menunjukkan independensi dan membebaskan diri dari perangkap dominan partai pengusung yang merasa memiliki andil dan saham utama. Kedua, memberi ruang dan memelihara (maintain) hubungan dengan relawan/ jejaring masyarakat madani maupun kelompok yang tidak memiliki afiliasi satu sama lain, tetapi terhubung dengan simpul Jokowi. Diprediksi, simpul ini akan bermetamorfosa ke depan menjadi supporting atau pressure group yang menjadi salah satu instrumen penyeimbang bagi Jokowi dalam hal berhadapan dengan partai dan suprastruktur formal. Ketiga, sebagai lembaga seleksi tidak langsung kepada orang-orang yang merasa mampu jadi pembantu presiden, baik dalam jabatan Menteri atau portofolio eksekutif lainnya.
Secara formal, Presiden terpilih Jokowi menyatakan bahwa Kantor Transisi tidak untuk menyaring calon Menteri. Namun tetap penting dan menentukan. Kantor ini mempersiapkan hal-hal strategis program kerja, penyiapan kelembagaan, implementasi visi misi sembilan program nyata Jokowi – JK nawacita, serta akselerasi program mendesak seperti Indonesia sehat dan Indonesia Pintar. Kantor Transisi adalah ibarat keris dengan warangka dalam alam fikiran mpu wesi tradisi Jawa. Sebaik apapun dhapur dan luk prabawa suatu keris, dia hanya pantas disandang dan digadhang apabila cocok serasi selaras dengan warangkanya. Kantor Transisi lah yang menyiapkan warangka tersebut.
Presiden terpilih Jokowi mempersyaratkan kompetensi untuk dapat menjadi Menteri/ Pembantu Presiden, yaitu Integritas (rekam jejak), Kapabilitas (kemampuan mengeksekusi program) dan Akseptabilitas (kemampuan untuk menjaga harmoni keseimbangan ekspektasi para stakeholders terhadap program Pemerintahannya).
Hal rekam jejak adalah sesuatu yang harus dilihat secara bijak. Bagi mereka yang belum pernah dalam jabatan publik, dan lebih banyak merupakan pengamat, pewacana dan pesohor media, hampir dapat dipastikan tidak memiliki catatan miring yang terkait dengan kontroversi pengambilan keputusan, atau hal-hal terkait hukum lainnya. Di sisi lain, mereka-mereka yang dalam pusaran pengambilan keputusan – terutama yang kurang populer – tetapi perlu sesuai dengan asesmen dan antisipasi pada saat keputusan diambil, dapat dipandang memiliki catatan rekam jejak yang kurang mulus. Cara pandang yang demikian adalah keliru. Kemampuan dalam mengambil keputusan secara komprehensif sekalipun agak kontroversial dan tidak populer adalah rekam jejak karakter yang sesungguhnya. Rekam jejak tidak sama dengan popularitas !
Kapabilitas dalam mengeksekusi suatu program dilihat dari kemampuan mengharmonikan seluruh faktor dan sumber daya yang tersedia untuk tercapainya tujuan secara terukur dalam dimensi waktu, target kuantitas dan kualitas suatu program. Ujian sesungguhnya kapabilitas adalah kemampuan survive dan unggul ketika situasi gelombang eksternal tidak mendukung atau bersahabat. Ini adalah ibarat pelaut tangguh yang tidak saja harus menaklukkan gelombang, namun berhasil mencapai pelabuhan dengan membawa hasil yang diharapkan (ride over the waves). Di depan mata, terpampang pekerjaan besar yang menumpuk. Postur APBN yang kurang sehat, dan heavy subsidi, persaingan regional dan global dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan maupun ekonomi, dan juga kemungkinan berbagai oposisi dari sayap Senayan dan watchdog kebijakan publik lainnya. Presiden Jokowi dan kabinetnya tampaknya tidak memiliki masa bulan madu lagi. Harus tancap gas – memenuhi harapan rakyat, merealisasikan janji-janji kampanye sambil melanjutkan program Pemerintahan saat ini, yang merupakan kesinambungan blue print Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2005 -2025).
Akseptabilitas berkaitan kemampuan merekat untuk menerima dan diterima berbagai golongan yang menamakan dirinya stakeholders (pemegang saham) Republik Indonesia. Di tengah sistem ketata negaraan Indonesia yang saat ini seolah-olah terdiri dari beberapa pusat kekuasaan yang tidak dibawah satu komando, diperlukan modal sosial, modal politik dan patronase terukur untuk dapat berhasil. Presiden tidak berharap bahwa pembantunya menjadi liability (beban) ketika mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Setidaknya terdapat delapan pusat kekuasaan saat ini di Negeri ini, yang mengklaim memiliki Undang-undang dan sistem kekebalan tersendiri. Kedelapan institusi pusat kekuasaan tersebut adalah Lembaga Kepresidenan/ Pemerintah Pusat, Parlemen, Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemeriksaan Korupsi, Pers dan Masyarakat Madani/ Lembaga Sosial Masyarakat. Menarik, Presiden Jokowi tidak mengharapkan Pimpinan Partai menjadi anggota Kabinetnya. Ini karena beliau sadar betul, bahwa Partai hanyalah satu dari delapan pilar kekuasaan yang harus diperhatikan.
Wahai para kaum cerdik cendekia, bijak bestari anak Negeri negarawan sejati. Yang mampu atau merasa mampu dan terpilih untuk mengemban amanah menjadi Pembantu Presiden terpilih. Tunaikanlah tugas itu. Untuk Indonesia yang lebih baik

Jakarta, Agustus 2014

Advertisements

Proyek LNG dan Renegosiasi Harga

Proyek LNG dan Renegosiasi Harga
Oleh Sampe L. Purba
Belum lama ini Pemerintah mengumumkan keberhasilan merenegosiasi kembali harga LNG (gas alam cair – Liquid natural gas) dari Tangguh Papua ke pasar Fujian Tiongkok yang memberi kenaikan penerimaan signifikan kepada Pemerintah dan Produser Gas. Tidak mudah melakukan renegosiasi harga, mengingat kompleksitas value chain (rangkaian nilai ekonomi) yang terlibat. Pembeli LNG pada umumnya adalah pedagang (trader) yang berbeda dengan pengguna terakhir (end user) seperti industri kimia, kelistrikan atau rumah tangga. Kenaikan harga di sisi Produser tidak otomatis dapat diteruskan (pass through) oleh Pembeli kepada Konsumen akhirnya. Terdapat puluhan perjanjian (agreements) komersial pendukung maupun yang terkait dengan dan antar pihak-pihak yang berbeda.
Penjualan LNG pada umumnya adalah bersifat jangka panjang ( di atas 10 tahun), pada volume dan formulasi harga yang ditentukan sebelumnya. Tidak seperti komoditas umum, atau minyak mentah yang relatif dapat dengan mudah dipasarkan on spot, monetisasi LNG yang berbiaya sangat mahal (Harga satu train/ kilang dapat di atas $ 5 milyar) memerlukan kepastian terlebih dahulu sebelum suatu lapangan dikembangkan. Karena itu pengembangan suatu proyek LNG perlu berbagi resiko dan opportunity antar pihak pihak yang berkepentingan. Suatu proyek yang bersifat jangka panjang tidak selamanya mulus sehingga tidak dimungkiri adanya disputes/ perselisihan. Apabila setiap perselisihan diselesaikan dengan tuntut menuntut, dapat berakibat kontra produktif. Karena itu konsensus, win-win solution, pemahaman dan kepercayaan timbal balik (mutual understanding and trust) adalah penting. Inilah karakteristik bisnis yang membedakannya dari hukum publik keuangan negara.
Komponen pendukung yang diperlukan dalam proyek LNG sangat beragam. Struktur fiskal dan regulasi negara yang stabil dan kondusif di tempat berinvestasi menduduki peringkat pertama. Faktor penting lainnya adalah Produser gas yang kredibel, pembeli yang komit dan tangguh, Kontraktor pembangun kilang LNG maupun terminal regasifikasi yang profesional, Operator Kilang LNG yang handal, Pemodal/ sindikasi institusi finansial yang mampu menyediakan pinjaman masif berjangka panjang, akses jalur pipa redistribusi yang aman, ketersediaan kapal pengangkut LNG yang spesifik (dedicated), asuransi, akses dan fleksibilitas pasar, serta formulasi harga yang responsif.
Struktur harga LNG terbentuk oleh berbagai unsur seperti biaya menghasilkan gas alam (upstream cost), biaya pemrosesan gas alam menjadi LNG (plant operating cost), biaya pengapalan (transportation), dan biaya regasifikasi di terminal penerima. Pada setiap value chain, tentu akan termasuk perhitungan margin yang wajar bagi para pelaku bisnis. Namun demikian, mengingat bisnis LNG juga tidak terbebas dari hukum penawaran dan permintaan (supply and demand), harga LNG pada waktu deal negotiation juga ditentukan oleh kondisi, estimasi dan proyeksi pasar global, apakah sedang bullish atau bearish, ada kelangkaan atau over supply, penawaran Kompetitor LNG dari Negara lain, perbandingan dan paritas dengan energi substitusi atau alternatif dan hubungan historis antar Korporasi atau Pemerintah. Hal ini penting ditekankan, karena bisnis LNG tidak saja menyangkut aspek komersial, namun memiliki sisi politis dalam konteks geopolitik dan geoekonomis antar Negara.
Secara tradisional, formula LNG di belahan dunia ini bervariasi di benchmark/ dikaitkan dengan tiga hal. Harga LNG di kawasan Eropa dikaitkan dengan indeks NBP (National Balancing Point). NBP adalah adalah harga acuan kontrak berjangka gas alam pada delivery point virtual di pasar British. Harga LNG ke pasar Amerika Serikat, diindeks dengan Henry Hub, yakni harga kontrak berjangka di pasar perdagangan New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan Intercontinental Exchange (ICE). Harga LNG di pasar tradisional Asia (Jepang, Korea, China), pada umumnya diindeks dengan harga minyak mentah di pasar Jepang (JCC = Japan Cocktail Crude). Dengan demikian, pergerakan harga minyak mentah, berpengaruh langsung terhadap harga LNG. Untuk menjaga keekonomian kedua belah pihak, baik dari kemungkinan harga minyak mentah yang jatuh yang akan memukul Produser, atau harga yang membubung tinggi yang akan merugikan pembeli dan konsumen, umumnya formulasi harga mengakomodir batas bawah (floor) dan batas atas (ceiling), dengan slope dan konstanta tertentu.
Dalam rentang perjalanan waktu yang panjang, cost dapat berubah atau menjadi naik karena biaya memproduksi yang semakin mahal. Semangat berbisnis dalam jangka panjang adalah kemitraan yang tidak boleh membiarkan satu pihak bleeding dan berdarah-darah. Karena itu, formula harga LNG sebagai bagian dari commercial terms, harus memberikan kesempatan yang adil baik bagi produser untuk melindungi investasinya, maupun bagi pembeli untuk melindungi kepentingan konsumennya. Klausul review harga (price review) adalah hal yang normal dalam kontrak jangka panjang. Klausul tersebut mengakomodasi secara seimbang kepentingan para pihak, apabila ada kondisi tertentu (hardship), atau perubahan signifikan dari asumsi keekonomian (major changes of circumstances). Bisnis LNG harus dijalankan secara rasional dan terhormat, serta jauh dari politisasi kebisingan yang tidak perlu. Diperlukan kecanggihan dan kepiawaian Tim Perunding kita, apabila masih akan merenegosiasi beberapa Kontrak LNG Jangka Panjang yang ada. Selamat dan sukses. Untuk Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, Agustus 2014

Penulis – Praktisi Profesional Energi Global