Menyambut 2015 : Mantra Sakti – Size, Endurance, Velocity

Menyambut 2015 : Mantra Sakti – Size, Endurance, Velocity
Oleh Sampe L. Purba
The survival of the fittest adalah hukum besi kehidupan. Ini adalah deklarasi pertandingan persaingan di tengah persandingan bagi seluruh organisme mulai dari protozoa bersel satu tidak sempurna, raksasa lewiatan, binatang liar hingga manusia. Tidak terkecuali Negara, yang dalam teori Lebensreum dianggap suatu organisme yang memerlukan ruang hidup kalau perlu merebut teritori zona aman tetangga dengan kesopanan diplomasi yang menusuk elegan.
Size (ukuran), Endurance (daya tahan), Velocity (kecepatan) merupakan instrumen yang penggunaannya harus tepat agar menghasilkan resultan vektor yang optimal serta disesuaikan dan menyesuaikan dengan medan tempur, asesmen kemampuan internal, dan ancaman eksternal. Dalam proses pembuahan misalnya. Jutaan benih sperm yang tersemprot bersaing dengan kecepatan (velocity) 40 km/ jam untuk merebut satu sel telur. Namun begitu saingan telah terlewat, sang benih yang unggul memperlambat lajunya hingga 0,3 cm/ jam. Dalam 3 – 5 hari sang benih pedekate yang menuntut kesabaran (endurance) untuk menarik perhatian sang indung telur agar menempel dan menghasilkan pembuahan sempurna. Sementara bagi dua mahluk/ insan yang melakoninya jangan coba-coba gunakan ritual cepat. Size dan endurance organ pelaku utama do matters !
Harimau dengan rahang yang kuat dan tangguh, pastilah bukan saingan seimbang bagi kuda atau antelope kijang liar. Tapi keunggulan kompetitif kuda yang menggiring pemangsa sprint di padang liar atau manuver belokan tajam antelope mampu menyelamatkannya. Harimau harus pulang sarang menunduk menjadi PeHaPe bagi anak-anak manjanya yang keroncongan. Harimau tidak memiliki endurance bersaing dengan kuda atau kijang.
Dalam head-to-head fight, di mana dua pihak terjebak di palagan sempit, maka size ditambah strategi menjadi penting. Harimau atau singa, tidak akan mudah memangsa anak-anak banteng, selama anak anak itu solid dalam lingkaran, dan induk banteng dengan gagah mengoptimalkan intimidasi dengan tanduknya yang kokoh. Kita miris membaca berita bulan April yang lalu. Dua orang Pelaut – Petugas Resmi Penegak Kedaulatan Negara RI di laut, malah dimangsa dan dibunuh oleh nelayan asing yang maling di teritori kita yang sah ketika mengusir kapal asing tersebut di laut Natuna (http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/05/indonesia-and-problem-illegal-fishing.html). Kita tidak berbuat banyak. Malah cenderung mendiamkan atau mencari solusi damai. Apakah ini karena doktrin zero enemy, atau karena menyadari kemampuan persenjataan kita yang jauh tertinggal di belakang maling garong kapal nelayan asing tersebut, Wallahu alam. Sakitnya tuh di sini Pak. Dimana dignity Dan harga diri kita sebagai bangsa ?.
Maka bersyukurlah kita, ketika Pak Jokowi memerintahkan Menteri Susi dengan dukungan angkatan laut untuk menenggelamkan para intruder itu. Selain shock therapy, itu adalah deklarasi yang memulihkan dan mensquare harga diri kita sebagai bangsa bahari. Ini dadaku !. Don’t mess with Indonesia. Ini juga adalah modal yang kuat untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa tetangga yang akan menjadi saingan sempurna kita dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (2015) maupun AFTA (2020). Tone tag messagenya jelas : Kami siap bersaing, bertanding dan bersanding dengan Saudara-saudara. Tapi mari kita lakukan dengan fair !.
Kalau dipikir-pikir, MEA maupun AFTA adalah kebijakan sangat pede yang mengundang persaingan yang ketat dari Negara tetangga sebagai efek campaign globalisasi. ASEAN meliputi wilayah 4.46 juta kilometer persegi, dimana wilayah lautnya tiga kali lebih luas dari daratan dengan populasi sekitar 600 juta, serta kombinasi Gross Domestic Product lebih dari 2,3 triliun US dolar. Sebagai satu kesatuan, ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Perancis dan Inggeris raya. Di ASEAN dari segi apapun, dalam ukuran (size) kita unggul. Tetapi apakah keunggulan ini dapat kita manfaatkan untuk keunggulan geopolitics dan geoeconomy berpulang kepada kita. Apakah kita akan mampu penetrasi ke pasar ASEAN, atau malah mereka yang menjadi saudara pemangsa yang ramah berevolusi sebagai penjajah ekonomi terbaru di halaman rumah, kitalah yang menjawabnya. Janganlah terulang pengalaman Tiongkok di penghujung abad 19 yang besar meraksasa tetapi hanya menjadi the sick man of Asia, makanan empuk negara negara Barat yang jauh lebih kecil. Ingatlah kata-kata Chairil Anwar – “ kaulah kandil kemerlap, menjadi pelita di dalam gelap. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi “. Kita lah yang harus mempersiapkan software (regulasi, sumber daya manusia yang unggul, perilaku kedisiplinan dan mentalitas entrepreneurship) maupun hardware (infrastruktur, produk unggulan, sarana dan prasarana) yang tepat.
Kita harus optimis. Kita memiliki kemampuan untuk itu, dan itu telah teruji. Sebagai sebuah contoh, dalam majalah SWA baru-baru ini (http://swa.co.id/youngsterinc/tiga-sang-pemanah-logo) dilaporkan bagaimana satu keluarga pemegang merek fashion Logo berhasil eksis berekspansi di pasar pakaian jadi/ garmen pada segmen pasar yang pas. Sang ayah berhasil dalam proses mendidik dan mentransformasi anak-anak generasi penerusnya yang relatif masih muda pada usia 30 an dengan pendidikan, ketrampilan dan attitude yang terukur menjadi entrepreneur yang diperhitungkan peer pesaingnya di gerai gerai besar di seluruh Indonesia. Menghadapi persaingan dan tantangan terbuka yang akan datang mutlak diperlukan inovasi kreatif dan tim building yang kuat, untuk memetakan, merumuskan dan mengeksekusinya dalam surfing over the waves. Sektor garmen adalah front liner padang Kurusetra terbuka di belantara persaingan MEA dan AFTA yang akan datang. Kita berharap para entrepreneur muda ini dapat mengikuti tradisi raksasa-raksasa sebelumnya seperti Lippo, BCA atau Kalla grup yang tidak saja berhasil mewariskan tradisi ketangguhan pebisnisnya ke generasi berikut, tetapi mampu menembus dan penetrasi pasar luar negeri.
Untuk itu diiperlukan konsepsi kebijakan, strategi dan upaya yang komprehensif, integral dan holistik dari pemerintah yang harus mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sudah tidak saatnya ber solo dancing. Mari bergandengan tangan – hand in hand across the meadows. Tidak boleh lagi ada sekat dan ego sektoral ibarat burung merak yang penuh fata morgana atau burung unta yang permisif. Bharatayuda di depan mata. Dalam perang bharatayuda salah satu key kemenangan memenangkan war (peperangan) yang menguras tenaga dan stamina, di tengah nyinyir darah kalah menang dalam babak-babak pertempuran (battleship) adalah penyesuaian jajar, gelar pasukan, senjata dan kesatrya yang diturunkan. Seluruh perlengkapan priyayi berupa wisma, wadhoya, turangga, kukila dan curigo digelar sebagai satu kesatuan komando keris tangguh.
Citius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Ibarat motto olimpiade. Kombinasi vektor yang optimal dari kebijakan yang diambil Pemerintah dan dukungan luas seluruh masyarakat adalah harapan kita menyambut pertandingan tahun 2015. Marilah kita songsong tahun yang baru dengan positif, penuh kegairahan dan kegembiraan. Ibarat di sepak bola, gol-gol cantik itu sering tercipta kalau tim bermain dengan gembira. Selamat Tahun Baru

Jakarta, Desember 2014

Advertisements

Status Tersangka Dan Perlindungan HAM

Status Tersangka Dan Perlindungan HAM
Oleh : Sampe L. Purba
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton 1870)
Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kecuali karena tertangkap tangan, pada umumnya untuk seseorang dinyatakan jadi tersangka harus melalui kegiatan penyelidikan, atau pengumpulan bahan keterangan yang dapat berawal dari laporan, pengaduan, keadaan maupun rangkaian peristiwa. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
KUHAP tidak menjelaskan pengertian bukti permulaan. Juga tidak mempersyaratkan berapa banyak jumlah dan jenis bukti permulaan tersebut. KUHAP bahkan tidak menjelaskan atau menentukan berapa lama seseorang menyandang status tersangka, baru akan dilimpahkan ke tahapan penuntutan. Yang diatur oleh KUHAP adalah kecukupan dan kelengkapan alat bukti sebagai persyaratan dilimpahkan dari tahapan penuntutan untuk diperiksa dalam sidang pengadilan, serta lamanya penahanan kepada tersangka atau terdakwa pada setiap tahapan pemeriksaan.
Bukti permulaan tidak sama dengan alat bukti. Bukti permulaan pada saat penyelidikan dapat saja berubah dengan alat bukti yang lain sejalan dengan perkembangan penyidikan. Mengingat diskresi, kewenangan dan subjektivitas yang besar kepada penegak hukum dapat berpengaruh secara langsung terhadap kebebasan asasi dan status hukum seseorang, maka mutlak perlu ada instrumen hukum, acuan, prosedur tetap, protokol dan pedoman yang mengikat dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan secara profesional, internal maupun eksternal kepada publik. Beberapa aturan yang baik dan mengikuti logika berfikir tersebut dalam criminal justice system dikemukakan sebagai contoh.
Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984. Di Kepolisian ada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Di lingkungan Kejaksaan Agung ada Peraturan Jaksa Agung RI no. Per- 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Ada juga Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI no. Kep 1/1121/2005 dan Kep. IAIJ.A1121/2005. Namun ini lebih kepada kerja sama instansional dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas dan kewenangan seperti pelatihan dan pertukaran informasi, dan bukan dalam kaitannya dengan teknis penanganan perkara.
Pada perkara pidana umum, ruang perlindungan pengujian atas hak hak tersangka relatif lebih luas, karena ada persebaran kewenangan dan internal check antara instansi kepolisian pada lingkup penyelidikan hingga penyidikan dan kejaksaan pada lingkup penuntutan dan pelimpahan perkaranya ke pengadilan. Gelar perkara, pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum (Kejaksaan) kepada Penyidik (Kepolisian) untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara, pelibatan penasihat hukum pada setiap tahapan pemeriksaan, mekanisme pra peradilan adalah bagian dari due process of law dalam criminal justice system yang diatur oleh KUHAP.
Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Tugas KPK lainnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk melakukan penyadapan dan perekaman. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik. atau optik. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kalau dalam KUHAP dibedakan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, undang-undang KPK menyatukannya di dalam Institusi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (pasal 40).

Tidak disebutkan dalam Undang-undang bahwa apabila bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi maka seseorang akan otomatis menjadi tersangka.
Yang disebutkan adalah jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (pasal 44). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini (pasal 46).

Kembali kepada pokok tulisan ini, mengingat penetapan seseorang menjadi tersangka tidak ada batas waktunya, maka adalah penting untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia serta demi kepastian hukum, ada aturan yang mengikat dan memberi akibat hukum baik terhadap para penegak hukum, dan instansinya. Itulah juga salah satu implementasi esensi asas praduga tak bersalah.
Perbaikan KUHAP yang akan datang, hendaknya mengatur hal tersebut. Asas fundamental universal hak-hak asasi manusia menyatakan bahwa segala kuasa, hak, kewenangan dan diskresi yang diberikan kepada suatu institusi atau perorangan yang membatasi dan mengekang hak asasi orang lain, harus ditetapkan dengan peraturan publik/ perundang-undangan.
Catatan penting lainnya adalah, dalam hal ada suatu hal yang diatur oleh undang undang lain dikesampingkan atau tidak diberlakukan berdasarkan undang-undang yang khusus, maka pengaturannya juga harus dengan undang-undang. Tidak boleh suatu pengecualian dari undang-undang, akan diatur oleh aturan yang lebih rendah dari undang-undang. Itulah esensi asas lex specialist derogates lex generalist.

Jakarta, awal Pebruari 2015

terbit di Koran Sindo, 3 Pebruari 2015