Menyoal Sesat Pikir Fit and Proper Test

Oleh : Sampe L. Purba
Berdasarkan pasal 20A Undang-undang Dasar (UUD) 1945 fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Menyangkut endorsement/ persetujuan atas kelembagaan dan perorangan, UUD secara tegas dan limitatif hanya memberi peran kepada DPR untuk jabatan tertentu. Jabatan dimaksud adalah pertimbangan penempatan dan penerimaan duta besar, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, persetujuan anggota Komisi Yudisial, dan pengajuan sepertiga anggota hakim Mahkamah Konstitusi.
Untuk dapat disyahkannya suatu Undang-undang harus memerlukan kerja sama Eksekutif (Presiden) dan DPR. Atas justifikasi refleksi representasi kedaulatan rakyat, kompromi realistis pragmatis dapat menjadi keniscayaan. Kewenangan DPR pun diperluas. Kita saksikan hampir seluruh jabatan publik tertinggi di Republik ini harus melalui fit and proper test di DPR. Dan itu dicantumkan di Undang-undang terkait. Sebutlah Mahkamah Agung, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI atau Kepala Polisi Republik Indonesia, yaitu Lembaga yang disebut dalam UUD. Undang Undang Dasar saja tidak memberikan kewenangan pemilihan atau pengesahannya kepada DPR.,
Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan akseptabilitas publik melalui lembaga DPR, menurut kami ini adalah sebuah sesat pikir. Kita harus konsisten dengan Undang-undang Dasar. Sesuatu yang sudah limitatif jelas tidak perlu diperluas. Sampai tingkat tertentu itu dapat merupakan abuse of power yang dilegitimasi melalui kooptasi pintu undang-undang.
Perluasan kewenangan ini merambat ke hampir semua pengisian jabatan publik dan eksekutif strategis. Sebutlah misalnya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Anggota Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, anggota Komisi Pemilihan Umum, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Kepala BPMIGAS.
Lembaga DPR adalah lembaga politik. Apakah DPR perlu terlibat untuk pengangkatan pejabat publik atau pejabat eksekutif sebagai bagian dari fungsi pengawasannya. Ada beberapa ahli tata negara berpendapat bahwa beberapa jabatan publik yang berdimensi politis memerlukan konfirmasi sebagai bagian dari akseptabilitas dukungan rakyat (control of political appointment of public official). Di Amerika Serikat misalnya, sekalipun dalam sistem presidensial, beberapa jabatan seperti Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri memang memerlukan konfirmasi Senat. Namun sifatnya adalah sebagai sinyal kepada Presiden sebelum memilih para pembantu utamanya.

Praktek yang terjadi di sini adalah dalam bentuk fit and proper test. Untuk mengisi jabatan tertentu, yang telah melalui serangkaian seleksi internal yang ketat, ataupun panitia seleksi yang bersifat eksternal, masih harus diuji kompetensi teknisnya di Komisi DPR yang membidanginya. Tidak cukup hanya uji integritas menyeluruh atas visi misinya. Menjadi pertanyaan, seberapa kompeten dan kapabel anggota komisi di Dewan yang menguji dibandingkan dengan kandidat yang diuji. Apakah pengetahuan hukum seorang Hakim Tinggi yang telah berkarier puluhan tahun dan menangani ratusan perkara, atau profesionalisme seorang eksekutif perbankan, atau seorang Jenderal pantas ditanyai dan diuji dalam sidang terbuka yang hanya berlangsung beberapa jam. Bagaimana kredibilitas model fit and proper test yang demikian
Suatu organisasi yang telah establish, memiliki pola pembinaan penjenjangan karier melalui penugasan, pendidikan, pelatihan, dan pematangan eksposure selama puluhan tahun. Harusnya dalam Organisasi yang demikian, polanya adalah seleksi tertutup. Untuk militer atau kepolisian misalnya. Untuk menduduki jabatan tertentu, track record dalam penugasan di kewilayahan, kesatuan tempur, staf dan lembaga pendidikan merupakan determinan utama yang dipertimbangkan dewan kepangkatan dan jabatan tinggi untuk promosi. Pada akhirnya pengguna dan penanggungjawab terakhir satuan dan institusi tersebut adalah Presiden dalam sistem Presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Itulah hak prerogatifnya.
Mempersyaratkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga politik seperti DPR atau Komisi Kepolisian Nasional kepada kandidat yang akan dipromosikan di jabatan eksekutif, akan dapat menimbulkan kesetiaan ganda. Atau merangsang timbulnya jalur instan yang berkelindan dengan kepentingan politik. Apalagi kalau rekomendasi tersebut diperoleh dengan margin tipis melalui voting/ pemungutan suara.
Pengisian jabatan publik harus dipetakan dan dibedakan. Ada yang elected, selected atau appointed. Kalau disama ratakan akan dapat mengganggu fondasi sistem pembinaan karier, kultur organisasi dan menutup kesempatan yang berpotensi melanggar hak dari pegawai atau karyawan yang telah membina karier di suatu institusi yang telah matang.
Rekrutmen jabatan publik yang bersifat ad hoc, terbuka dan tidak melalui jenjang karier, serta tidak heavy ke eksekutif, wajar diajukan melalui pola election di Dewan Perwakilan Rakyat. Agar akuntabilitasnya terjaga, perlu ada panitia seleksi yang menjaring, menyaring, uji integritas publik dan menetapkan kriteria dan parameter kandidat. Pengisian anggota KomNas HAM, Komisi-komisi Negara lainnya dapat melalui jalur ini.
Untuk jabatan yang heavy eksekutif, cukup dengan pola selection melalui mekanisme yang ada di Pemerintahan, misalnya Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi di Militer, atau Badan Pertimbangan Jabatan serta Tim Seleksi Penentu Akhir untuk Jabatan Kepala Badan dan Eselon I di Birokrasi.
Adapun untuk rekrutmen yang sifatnya appointed merupakan diskresi dari pengguna Pejabat dari sejumlah kandidat yang memenuhi persyaratan. Pintu appointed pun tidak boleh sekali-kali digunakan sebagai short cut yang memotong jalur pejabat karier di suatu organisasi.

Penulis, Praktisi Birokrasi
Jakarta, 8 Pebruari 2015

This entry was posted in Politik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s