Laut Cina Selatan – Pertarungan Hegemoni Geopolitik dan Energi

Laut Cina Selatan : Pertarungan hegemoni Geopolitik dan Energi

Oleh : Sampe L. Purba

Pemerintah Tiongkok sejak masa Kuo Min Tang telah mengklaim perairan teritorial atas Laut Cina Selatan (LCS) yang terkenal dengan istilah nine dash line. Dari 8 Negara yang tumpang tindih, beberapa berusaha menyelesaikan perselisihan melalui pengembangan kawasan bersama, perundingan bilateral, multi lateral, atau mengajukan ke Mahkamah Internasional di bawah PBB. Indonesia memilih tidak menjadi claimant state, karena lebih percaya dengan komitmen dan dialog dengan pemerintah Tiongkok. Namun, sebagaimana dikutip di berbagai media, Pemerintahan Presiden Jokowi baru-baru ini menunjukkan sikap yang lebih tegas, termasuk dengan mengirim beberapa pesawat militer ke kawasan tumpang tindih Natuna, sebagai sinyal keseriusan menjaga integritas wilayah.
Belum lama ini India – Amerika dan Jepang mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendapatkan jaminan kebebasan akses navigasi dan jalur perdagangan maritim di seluruh dunia, termasuk LCS. Amerika yang tidak termasuk penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengatakan bahwa setiap negara berhak melakukan kegiatan militer secara damai tanpa perlu persetujuan Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini mendapatkan penentangan kuat dari Pemerintah Tiongkok
Amerika Serikat memandang bahwa akses bebas ke Laut Cina Selatan adalah kepentingan ekonomi dan geo politik utama di kawasan Pasifik Barat. LCS adalah jalur energi dan distribusi komoditas Industri dari Afrika dan Timur Tengah ke negara Industri Jepang, Korea, Taiwan dan Cina. 25% komoditas global, sepertiga LNG dunia, 80% minyak mentah ke Jepang, dan 40% impor minyak Cina melalui kawasan ini.
Pada bulan Mei 2015, China Institute of International Studies memperkirakan cadangan minyak 827 juta ton, dan 4 milyar kubik meter gas di kawasan dot line saja. Berdasarkan Bab 1 pasal 2 Peraturan Eksplorasi Migas dengan Perusahaan Asing, Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa seluruh sumber daya migas dalam perairan dalam, laut teritorial dan landas kontinen serta sumber daya maritim nasional berada di bawah jurisdiksi Pemerintah Tiongkok.
Pada titik ini Indonesia memiliki kepentingan. Lebih dari 10 wilayah kerja eksplorasi migas saat ini berada di garis perbatasan Natuna. Lebih dari empat wilayah kerja migas tersebut, berada pada area tumpang tindih ZEE dengan Vietnam, yang sekaligus juga tumpang tindih dengan klaim Pemerintah Tiongkok. Belum satupun dari wilayah kerja yang digarap serius yang ditandai dengan aktivitas permanen seperti anjungan lepas pantai pengeboran dan produksi misalnya. Rata-rata Kontraktor pemegang konsesi meminta perpanjangan jangka waktu eksplorasi, yang patut diduga sambil menunggu kepastian atas klaim kewilayahan. Beberapa dari pemegang konsesi adalah juga afiliasi yang sama pada perbatasan di sisi Vietnam.
Beberapa perusahaan kontraktor migas Indonesia telah beroperasi dan berproduksi di kawasan yang tidak terkena tumpang tindih. Bahkan pipa jalur transmisi gas bawah laut sepanjang 654 km pun telah tersambung dari Kepulauan Natuna hingga ke Singapura (jaringan pipa WNTS) sejak tahun 2001. Diharapkan jalur pipa strategis ini harus juga menyatu dan tersambung ke sistem jaringan domestik, melalui pulau Batam. Hal ini penting, selain untuk membuka akses gas dari perbatasan, adalah untuk menunjukkan keterpaduan infrastruktur dari perbatasan hingga ke domestik.
Kawasan LCS adalah medan pertempuran perebutan hegemoni perdagangan antara poros Amerika Serikat dengan bendera TPP (Trans Pacific Partnership), serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dikomandani Tiongkok. Indonesia yang sebelumnya hanya tergabung di RCEP telah menunjukkan minatnya untuk juga bergabung di TPP. Dapat dimengerti, salah satu aspek strategis yang dibidik Pemerintah Presiden Jokowi dalam hal ini adalah untuk mengurangi dominasi Tiongkok dan mencoba membawa Amerika Serikat ke dalam pusaran ini.
Kawasan perbatasan harus segera digarap. Kontraktor Kontrak kerja sama harus diberi insentif fiskal dan kemudahan, kalau perlu dengan bagi hasil 100%, di luar pajak. Namun, sejak awal perusahaan Negara harus ikut menjadi mitra aktif – yang berfungsi sebagai mata dan telinga Pemerintah Indonesia di perbatasan. Mitra asing itu harus menyerahkan sejumlah dana dalam rekening bersama dengan Perusahaan Negara yang khusus dibentuk untuk mengelola wilayah kerja perbatasan, sebagai tanda dan wujud keseriusan.
Tugas utama perusahaan yang bekerja di wilayah perbatasan adalah untuk menjaga integritas wilayah, bukan mencari migas. Ini analog dengan petugas sekuriti yang kalau perlu dibayar untuk menjaga keamanan. Anjungan lepas pantai, sistem transportasi, logistik dan komunikasi harus didesain sedemikian, untuk dapat menunjang tugas-tugas pengamanan wilayah. Dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Mahkamah Internasional, salah satu doktrin yang dianut adalah doktrin pendudukan efektif (effective occupation doctrine). Ini jugalah salah satu faktor yang membuat Indonesia kalah dari Malaysia di kasus Sipadan – Ligitan. Pihak Indonesia hanya berkutat memperpanjang jangka waktu eksplorasi karena tidak kunjung ada aktivitas, sementara Pemerintah Malaysia telah membangun resor dan sebagainya. Itu tidak boleh terulang.
Harus ada perubahan paradigma. Migas sebagai bagian dari Energi – harus difungsikan sebagai salah satu gatra strategis modal pembangunan nasional, dalam menjaga keutuhan dan integritas NKRI.
Jakarta, November 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s