Masalah Gas – Persoalan Infrastruktur dan Komponen Harga

Persoalan Gas – masalah infrastruktur dan komponen harga
Oleh : Sampe L. Purba
Persoalan gas meliputi lima aspek yaitu penyediaan (supply), permintaan (demand), sarana transmisi dan distribusi (infrastruktur), harga dan regulasi. Dari sisi penyediaan, tidak ada jaminan bahwa jumlah cadangan gas yang diperkirakan, akan benar-benar dapat direalisir. Sementara untuk mendapatkan sumber gas baru memerlukan jeda waktu lama, keteknikan serta keekonomian yang rumit. Sumatera Utara misalnya. Sumber gas relatif adalah dari lapangan tua, aset unit I Pertamina EP di daerah Pangkalan Susu dan lapangan Benggala yang mulai menurun produktivitasnya, sementara supply tambahan dari lapangan seperti Gebang, Blok A Peureulak, atau Krueng Mane belum akan terealisir dalam waktu dekat. Karena itu, opsi yang tersedia adalah dengan memasukkan LNG (gas alam cair) ke terminal penerima dan regasifikasi (receiving terminal), yang dikelola Pertamina Arun Gas (PT. PAG), untuk selanjutnya disalurkan ke pembeli (demand) melalui pipa transmisi Arun – Belawan untuk memenuhi kebutuhan industri dan kelistrikan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Jaringan pipa dioperasikan oleh anak Perusahaan Pertamina yaitu, PT. Pertagas, sementara gas dibeli dan dialirkan oleh PT. PGN (Perusahaan Gas Negara) dan trader lainnya untuk industri, dan PT. PLN untuk kelistrikan.
Harga LNG spot dunia saat ini rata-rata adalah antara $7 – $8/ mmbtu. Terminal LNG di Arun dapat menerima pasokan LNG dari Tangguh Papua, Donggi Sulawesi, atau dibeli dari berbagai belahan dunia lainnya, seperti Qatar, Afrika atau pedagang LNG pemilik portofolio. Namun demikian, biaya pembelian gas di tingkat konsumen di Sumatera Utara, telah mencapai lebih kurang $14 – $15/ mmbtu. Atau meningkat sekitar 100%. Tidak kurang dari Gubernur Sumatera Utara, dan Aliansi Pengguna Gas di Sumatera Utara menyurati dan mengeluhkan hal tersebut kepada Presiden RI, dengan tembusan para Menteri terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah.
Akar masalah sesungguhnya bukan karena tidak tersedia gas. Tetapi lebih ke masalah mata rantai struktur harga infrastruktur. Terminal regasifikasi PAG memiliki kapasitas 405 mmcfd (juta kaki kubik)/ hari, pipa transmisi Arun – Belawan kapasitas 300 MMSCFD. Kebutuhan gas di Sumatera Utara untuk Industri hanya sekitar 75 mmcfd. Sementara sampai saat ini hanya beberapa cargo LNG yang dibeli oleh PLN. Artinya desain kapasitas infrastruktur tidak semata-mata untuk melayani pengguna dan pembeli gas saat ini (eksisting), tetapi juga adalah untuk antisipasi ekspansi ke depan. Sebagai informasi, untuk mengeksplorasi hingga memproduksi dan menghasilkan gas, diperlukan waktu lebih kurang 10 – 15 tahun, dan mampu menjaga rata-rata gas di hulu $7-$8. Biaya angkut LNG dari Papua – ke Arun tidak sampai $1/ mmbtu, untuk jarak lebih dari 7.000 km. Sementara toll fee penggunaan pipa dari Arun ke Belawan, yang hanya berjarak 310 km, di atas $2.5/ mmbtu. Komponen biaya lainnya adalah biaya akses masuk terminal Arun, biaya regasifikasi LNG, iuran niaga, biaya distribusi, over head dan margin, serta pajak-pajak. Pengguna gas berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Hal ini terutama adalah karena pabrik yang didesain adalah untuk menggunakan gas sebagai sumber tenaga listrik, atau bahan baku dari supplier tertentu. Tidak seperti di Negara maju misalnya Amerika Serikat, yang infrastruktur transmisi dan distribusi, serta pedagang gas cukup merata, sehingga tercipta pasar yang efisien. Tidak ada posisi dominan yang dapat mendikte pasar.
Infrastruktur gas di Indonesia adalah monopoli alamiah. Itu memerlukan investasi besar, yang harus memiliki jaminan pengembalian investasi dan margin yang memadai. Dengan tidak adanya kepastian sisi supply, maupun demand akan membuat Proyek tidak ekonomis. Masing-masing korporasi memiliki tuntutan dan target KPI (Key Performance Indicator), kepada Share holders yaitu Menteri dan Komisaris serta pemegang saham dalam konteks Perusahaan Terbuka. Apakah biaya pemanfaatan, penggunaan dan margin dibebankan sepenuhnya kepada eksisting pembeli dan pengguna gas ?. Apakah margin juga merupakan pemupukan modal untuk membangun infrastruktur di daerah lain ?
Pemerintah belum lama ini, mengeluarkan paket insentif kebijakan gas untuk stimulan ekonomi. Keluhan pengguna gas untuk mendapatkan harga gas yang terjangkau, tidak hanya dibebankan secara langsung dengan mengurangi porsi bagian Pemerintah. Tetapi dengan mengefisienkan jalur distribusi. Itulah bunyi eksplisit beleid Pemerintah tersebut.
Gas adalah energi sumber daya penggerak ekonomi secara fundamental dan berkelanjutan. Pemerintah perlu hadir, termasuk mengatur laba yang wajar bagi Perusahaan, dan tidak dibebankan secara serta merta dan seketika hanya kepada pengguna saat ini. Infrastruktur terminal, regasifikasi dan jaringan distribusi adalah modal jangka panjang bagi Perusahaan yang secara teknis ekonomis dapat digunakan puluhan tahun. Sementara bagi Industri maupun PLN, gas adalah seperti makanan yang merupakan kebutuhan hidup harian. Dalam konteks ini, wacana kehadiran Badan Penyangga atau agregator , yang bertanggung jawab untuk membeli gas pada harga keekonomian lapangan, menyalurkannya sesuai daya beli segmentasi pengguna, serta menyediakan infrastruktur dan akses mungkin sudah saatnya dipertimbangkan. Dengan demikian – visi Nawacita Pemerintah di bidang infrastruktur dapat terealisir.
Jakarta, November 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s