Penguasaan SDA dan Modal Kebangsaan

Oleh: Sampe L. Purba   16 September 2016

Advertisements

Kebijakan dan Strategi Gas Nasional

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kebijakan-dan-strategi-manajemen-gas-nasional

 

Kebijakan dan Strategi Manajemen Gas Nasional

Indonesia pernah menjadi salah satu pemain utama pasar gas di kancah global. Akan tetapi situasinya kini sudah berubah. Bagaimana pemerintahan Jokowi membenahi tata kelola industri gas, akan sangat menentukan posisi Indonesia ke depan.
Oleh : Sampe L. Purba
SATUHARAPAN.COM – Gas sebagai hasil ekstraksi sumber daya alam memiliki tiga makna strategis, yaitu sebagai sumber energi yang dapat menggerakkan perekonomian nasional, sumber keuangan negara, modalitas daya tawar (bargain position) dalam kancah diplomasi energi internasional. Ketiga tujuan tersebut tidak selamanya sejalan seiring, bahkan sering saling bertolak belakang.
Misalnya, untuk tujuan menggerakkan perekonomian (engine – stimulan – lokomotif), akan menghendaki gas yang murah, demi menyediakan gas baik sebagai bahan baku industri, atau bahan energi bahan bakar yang digunakan industri. Selanjutnya diharapkan multiplier effect akan tercipta, kalau industri penggunanya dapat menyerap lapangan kerja yang lebih luas, mendorong industri turunan substitusi impor, dan beroperasi efisien untuk menumbuhkan pendapatan yang merupakan sumber pajak penghasilan.
Sebagai sumber keuangan negara, revenue (penghasilan) dari gas merupakan komponen langsung sebagai sumber penerimaan negara di APBN. Pada titik ini, sering preferensi jangka pendek Kementerian Keuangan untuk mendapatkan hasil penjualan gas setinggi mungkin. Dalam situasi di mana harga minyak rendah (pada kisaran $50/ barel turun separuh dari sewindu yang lalu) dan harga gas juga menyesuaikan, akan terjadi paradoks. Minyak dan gas akan didorong eksploitasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan volume yang kiranya cukup menambal kompensasi turunnya harga.
Indonesia telah lama menggunakan gas sebagai alat diplomasi energi di kancah Internasional. Pada tahun 1980an ketergantungan Jepang sangat tinggi terhadap LNG Indonesia. Pemerintah Presiden Soeharto menggunakan diplomasi tersebut, untuk menarik modal Jepang berinvestasi pada industri strategis seperti baja, infrastruktur dan pupuk. Ketergantungan Singapura dan Malaysia ke sumber gas dari Indonesia melalui pipa bawah laut (West Natuna Pipeline System) pada tahun 1990an dan yang diimpikan terintegrasi dengan Trans Asia Pipeline, membuat pendulum politik dan ekonomi kabinet Orde Baru merupakan salah satu kiblat bagi para Pemimpin di kawasan Asia Tenggara.
Keadaan saat ini sudah berubah. Banyak Negara seperti Qatar, Afrika Barat dan Australia telah merupakan emerging forces dan juga ditambah likuiditas pasar LNG dunia. Untuk menjaga posisinya sebagai market player, Indonesia perlu mempertahankan kehadirannya. Namun, sering hal ini merupakan perdebatan elit yang ironis. Atas nama nasionalisme ekonomi, sentimen anti pasar sering ditiupkan untuk menghalangi ekspor.
Sementara di sisi lain, tidak dipersiapkan infrastruktur dan kemampuan yang handal (affordability and sustainability) untuk menumbuhkan demand domestik. Ironi yang kedua adalah, ketika untuk proyek kelistrikan (sekitar 27% dari program kelistrikan 35.000 MW nya pak JKW – JK, menggunakan gas sebagai energi pembangkit listrik), baik PT. PLN maupun Pertamina meminta dibuka keran impor LNG, penentangan juga datang, karena dianggap akan mematikan potensi pasar domestik. Maju kena mundur kena. Mengekspor dianggap tidak nasionalis, mengimpor pun dianggap anti nasionalisme.
Berbeda dari komoditas umum yang mengikuti hukum pasar, gas berada pada zonasi pasar persaingan tidak sempurna. Ini adalah industri yang highly regulated. Produser gas adalah para Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, yang beroperasi dibawah koordinasi dan manajemen SKKMIGAS. Kebijakan alokasi, harga dan peruntukan gas merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Adapun pemain infrastruktur pipa transmisi, distribusi atau terminal LNG dan terminal regasifikasi berada di bawah Pertamina dan afiliasinya, maupun PGN dan afiliasinya. Sementara itu, pembeli utama gas Indonesia adalah PT PLN, dan Pupuk Indonesia. Pengendali Korporasi dan Pemegang saham utama pada seluruh mata rantai tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, ditambah dengan BPHHilir yang mengatur regionalisasi dan tarif penggunaan akses gas pipa. Adapun pengguna gas lainnya, seperti petrokimia, industri dasar dan aneka industri berada di bawah pembinaan dan supervisi Kementerian Perindustrian.
Permasalahan gas domestik saat ini, meliputi harga yang dikeluhkan sangat tinggi (affordability), dan volume tidak tersedia (availability), dan akses minim (accessibility), yang mengakibatkan banyak lapangan gas di pedalaman tidak dapat dikembangkan (stranded), yang pada akhirnya mengakibatkan krisis gas maupun kelistrikan (seperti di beberapa bagian Sumatera dan Kalimantan) yang merupakan gudangnya lapangan gas.
Mengurai permasalahan gas di Indonesia, meliputi lima isu strategis, yaitu a. masalah pasokan (supply), b. kemampuan membeli (demand), c. infrastruktur transmisi dan distribusi, d. harga dan e. regulasi. Sebagian terbesar dari ladang gas Penghasil Gas Utama di Kalimantan Timur maupun Sumatera dan Laut Natuna akan habis Kontraknya dalam 5 tahun yang akan datang. Tanpa ada kepastian lebih awal akan pengelola maupun bentuk kerja samanya, akan mempengaruhi keputusan investasi maupun portofolio management para Kontraktor hulu migas.
Dari aspek pengguna (demand), Indonesia belum memiliki basis yang kuat, baik kemampuan penyerapan yang stabil, dan kemampuan membayar sesuai keekonomian lapangan. Komposisi pengguna gas domestik sekitar 20% adalah untuk kelistrikan, pupuk dan petrokimia 11%, industri 18 % dan sisanya untuk rumah tangga, transportasi dan own-use operasi di lapangan.
Pipa transmisi ada yang dibangun oleh produsen hulu (dedicated hulu), hanya untuk pengguna tertentu (dedicated hilir), dan dapat digunakan bersama (open access). Mengingat ketergantungan produsen gas kepada pipa transmisi sangat tinggi (tanpa pipa tersebut gas tidak dapat mencapai konsumen), maka peran pemilik pipa ini menjadi sangat penting. Karena itu, konsep memisahkan (undbundling) shipper dengan transporter perlu diawasi oleh KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha) menjadi krusial untuk memastikan fairness ruang/ kapasitas dan harga bagi produsen gas, transporter, pembeli dan pengguna akhir gas. Selain itu, seyogianya para pengelola ruas pipa yang oligopolis tersebut, diberi tanggung jawab untuk membangun ruas pipa transmisi menembus ke daerah yang stranded
Gas untuk kelistrikan maupun pabrik pupuk dan petrokimia pada umumnya langsung dari produsen gas ke pengguna. Adapun untuk industri pembelinya melalui Pemegang Izin Usaha Niaga Gas (trader). Formula gas bervariasi yaitu ada dengan harga tetap, harga dengan eskalasi, dikaitkan dengan harga produk, dan dikaitkan dengan harga minyak.
Tata kelola gas memerlukan aspek regulasi yang ramah tetapi tegas, untuk menciptakan tumbuhnya kompetisi yang sehat, melindungi infant industry, mencegah terjadinya perburuan rente serta memberikan perlindungan kepada pembuat kebijakan, implementator dan korporasi untuk terbebas dari kriminalisasi kebijakan yang didasarkan pada aturan, dinamika pasar dan akuntabilitas.
Sinergitas kelembagaan, penyesuaian target dan Key Performance Indicator yang harus mengacu ke program Nawacita pemerintahan pak Jokowi-JK di bidang Energi dan Ekonomi, serta kesepahaman para auditor negara dan aparat penegak hukum, untuk tidak masuk mempertanyakan wilayah korporasi yang mengimplementasikan kebijakan Pemerintah, merupakan faktor faktor yang absen selama ini dalam pengambilan strategi pemanfaatan gas. Semoga bangsa ini berubah. Untuk Indonesia yang lebih baik.
Terbit di SatuHarapan 8 September 2016
Penulis adalah Praktisi Energi Global – Alumni Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI

Tiga Menyongsong Takdir Perburuan sejati Appangaltup

Tiga Menyongsong Takdir – Perburuan sejati Appangaltup
Oleh : Sampe L. Purba
Appangaltup, demikian namanya. Masih muda tetapi sudah punya reputasi kaliber penggerak massa. Jabatan resminya Ketua Forum Paguyuban Majelis Parsahutaon DeKai, afiliasi longgar cair yang disatukan secara temporer oleh common denominator kesamaan isu. Dia mendapat amanah mencari pengemudi pesawat khusus yang tepat, karena anggotanya akan menempuh perjalanan jauh. Ada angin puting beliung, hujan lebat dan kelebat kelam. Belum lagi sambaran halilintar dan bayangan naga. Seram. Mereka tidak terlalu mempersoalkan biayanya. Yang penting aman, nyaman dan menggairahkan.
Inilah dialog Appangaltup (Ap) dengan Biro Pelayanan Travel (Br):
Ap: Kami mencari pilot dan kopilot yg tangkas, cerdas, tampan dan asyik. Dan paling penting, sepaguyuban. Untuk membawa jamaah rombongan ini dengan nyaman ke seberang.
Br: Yang komplit sempurna mah tidak ada. Manusia itu serba ada kekurangan. Bapak nyari pilot atau artis sih ?
Ap: Tapi kami mau pengemudi pesawat yang tangkas, muda, tampan, cantik, sopan, pintar merangkai kata bak puisi narasi dongeng kisah seribu satu malam dari Persia. Juga latar belakang trah garis keturunan sekelas priyayi. Kaya, sepaguyuban, satortoran dan segolongan dengan kami.
Br: Begini saja, Pak Appangaltup. Kami kebetulan punya tiga kandidat tim yang handal. Tim Satu. Kombinasi anak muda yang tampan, cerdas, memikat. Kopilotnya cantik, ramah, sepaguyuban dengan Bapak. Mereka telah teruji mumpuni di bidang masing-masing. Anak muda ini selalu juara dalam kelas olah kanuragan dan berburu. Berasal dari keluarga terhormat dan mewarisi darah tradisi Kesatria. Jawara dalam olah kebatinan, cerdas pula ilmu pengetahuan umum.
Ap: Bisa kagak bawa Pesawat menembus badai?
Br: Itu sih belum teruji. Tapi mereka menjanjikan penerbangan yang nyaman. Tangguh dalam segala cuaca. Siap menampung aspirasi. Sebagai anak muda, menjanjikan terobosan inovatif dengan stamina prima. Layak dicoba.
Ap: Kok coba-coba. Ini nyawa dan masa depan pertaruhannya, Bro. Kalau Tim dua?
Br: Ini kombinasi hebat juga. Kakek sang pilot termasuk peletak dasar organisasi Paguyuban Nusantara yang nasionalis. Anak muda paruh baya. Matang secara emosional dan spritual. Sopan, tampan, dan piawai merangkai kata bak pujangga prosa ajaib. Kopilotnya pun oke punya. Saudagar kaya-raya, walau masih muda. Mewarisi takhta dan bakat dagang tradisi keluarga.

Ap: Boleh juga nih. Kalau bawa pesawat bagaimana?
Br: Itu sih belum teruji. Kemarin itu sang pilot menerbangkan pesawat. Tapi mungkin karena sangat hati-hati, konservatif atau takut menerobos badai dan jebakan halilintar, dia di-grounded dan digantikan orang lain. Wallahu alam. Matang dan berempati dengan kemiskinan. Cerdas menyampaikan gagasan. Ini tim hebat. Beri mereka kesempatan
Ap: Janganlah pertaruhkan masa depan paguyuban berhenti pada gagasan. Kalau tim tiga bagaimana?
Br: Ini mah rada unik. Kombinasi pilot yang handal, reliable dan tangkas bermanuver menembus badai, menerabas tak terduga kesana-kemari. Out of the box pokoknya. Tegas tegak lurus dalam implementasi. Kopilotnya tak kalah hebat pula. Seorang manajer internal yang pas. Sepaguyuban juga dengan Bapak. Dia memberi panggung kepada sang pilot. Meninggikan seranting, mendahulukan selangkah. Menghindari matahari kembar. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Pasangan ini telah teruji berhasil melalui jebakan ganasnya maut dan rayuan halilintar. Sayang kekurangannya banyak pula.
Ap: Tak ada gading yang tak retak, Bro. Tapi handal kan? Emang kurangnya dimana?
Br: Sang pilot ini mulutnya terlalu tajam. Meledak-ledak. Terkesan arogan. Ora njawani. Tapi hatinya lembut. Masyarakat bawah diperhatikan betul. Mottonya sederhana, manusiakan rakyat. Kenyangkan perutnya, isi dompetnya, bekali akhlaknya.
Ap: Caranya?
Br: Dia mengoptimalkan resources yang ada. Para juragan pengusaha kaya difasilitasi berbisnis. Tetapi sebagian program orang kaya tersebut harus berkontribusi langsung dengan proyek-proyek rakyat, seperti perbaikan jalan, gorong-gorong, pasar rakyat, sekolahan, balai pengobatan, rumah susun sederhana dan lain-lain.
Ap: Lha.. kalau begitu, bukannya orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin tergantung pada belas kasihan?
Br: Itulah makanya, programnya termasuk membina akhlak, budi pekerti dan nalar generasi muda. Didorongnya mereka belajar agama, dibantu biaya pendidikannya, ada balai latihan kerja, diperhatikan kesejahteraan guru. Anak-anak yang sudah lulus dimagangkan. Satu kata dengan perbuatan. Harapannya ada mobilitas vertikal mengikis lingkaran setan kemiskinan.
Kita harus merajut persaudaraan dengan mengupayakan secara cerdas dan tulus pemerataan kesejahteraan. Bukan dengan pertentangan kelas, atau utak-atik asal usul. Kita memang ditakdirkan dari sononya berbeda. Bukankah motto kita Bhinneka Tunggal Ika.

Ap: Wow, saya pilih tim mana dong?. Tiga-tiganya bagus. Keren
Br: Ingat! Rombongan sampeyan mencari pilot tokh. Have a safe flight

* Sampe L. Purba adalah pemerhati dinamika sosial politik. – Senayan Post 9 Oktober 2016

Penggusuran versus Penggeseran

Penggusuran versus Penggeseran
Oleh : Sampe L. Purba
Si Tou Timou Tumou Tou – Humanity: a life to bless

Penggusuran dan Penggeseran memiliki beberapa kesamaan, tetapi mengandung nuansa perbedaan yang berjarak. Penggusuran berarti pemindahan paksa. Peristiwa ini dapat terjadi karena oknum yang menduduki/menempati bukan orang yang berhak. Tetapi bisa juga karena ada orang yg tanpa hak modal out-of-law ala cowboy Texas – pajolo gogo, papudi uhum – mengusir paksa secara tidak manusiawi orang orang yang berhak dari tanah, tempat tinggal atau wilayahnya. Ini mirip penyerobotan atau aneksasi.
Penggeseran sejatinya juga adalah sebuah pemindahan. Tetapi itu lebih bermakna penataan, relokasi atau reposisi demi pengefektifan tata ruang atau organisasi dalam mencapai tujuan. Penggeseran Pasukan (Serpas) misalnya. Ini kerap dilakukan Komandan dalam suatu front termasuk pengosongan zona aman untuk merespon konstelasi di lapangan atau mencapai tujuan yang lebih makro.
Hijrah Pasukan Siliwangi dari kantong strategis gerilya tahun 1948 ke Jawa Tengah dalam rangka memenuhi isi perjanjian Renville adalah contohnya. Demikian juga transmigrasi.
Pemda DKI Jakarta di bawah komando Gubernur Ahok juga melakukan relokasi penduduk.
Mereka yang tanpa hak menempati zona hijau, bantaran kali atau emplasemen lahan Pemerintah diminta mengosongkannya. Ada sosialisasi, ada disiapkan pemukiman baru skema sewa bersubsidi terjangkau , lengkap akses fasilitas pendukungnya seperti sarana transportasi, kesehatan, pasar dan sekolahan.
Pemerintah Kota demi pengendalian banjir, kriminalitas, polusi, pengentasan kekumuhan, sekaligus untuk mengangkat harkat martabat masyarakat tertinggal termarginalisasi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk itu. Ada tenggat waktu.. ada ketegasan. Yang membangkang tak jelas, diultimatum. Buldoser bicara – jika dianggap perlu. Ada law and order. Jer basuki mawa bea.
Pertanyaannya, kenapa ada yang tidak mau dimanusiakan ? Kemungkinan mereka yang sudah dua, tiga, atau empat generasi menempati lokasi kumuh mungkin secara mental telah merasa nyaman sekalipun terancam dan harus melakoni ritual pengungsian saban tahun dari ancaman musim banjir Ciliwung misalnya.
Mereka adalah orang orang yang tidak memiliki modal ekonomi untuk transformasi vertikal ke tingkatan sosial yg lebih baik. Penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup, sambil mewariskan kegetiran itu ke anak cucu cicit buyutnya. Nrimo. Mereka jadi terbiasa dan menganggap normal, jalan hidup atau nasib yg telah tergariskan. Ini yg perlu dibangunkan. Revolusi mental.
Diperlukan kekuatan eksternal yang tulus untuk menarik mereka dari lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of poverty) itu. Untuk memanusiakan mereka, seperti kutipan semboyan Sam Ratulangi di atas. Itulah yang dicoba lakukan Pemerintah Kota di bawah arahan Pak Gubernur Ahok dan supervisi pak Wagub Jarot. Memberi modal, pancing sekaligus mendidik warga untuk taat hukum.
Kita miris, manakala sekelompok kalangan menentang kebijakan itu. Ada yang santun, ada yang satire, ada yang rasis. Tetapi kebanyakan tanpa solusi. Berhenti di retorika. Dan kepalan tinju ke angkasa. Sangar.
Kita perlu berempati dengan orang miskin. Tetapi jangan bersimpati dengan kemiskinan. What we need is poverty eradication program. Pengentasan kemiskinan. Bukan memelihara kemiskinan, membajak memanen popularitas di atas penderitaannya, atau mem-blow up melankolisme mereka demi posisi tawar atau untuk meraih jabatan publik yang lebih baik.
DKI sudah masuk musim kontestasi dan kontastasi PilKada. Kita berharap para Petarung dan Timses masing masing akan cerdas bijaksana menawarkan konsep, program dan terobosan inovatif terukur yang membumi, terarah dan realistis. Memberi solusi terhadap banjir, kemacetan, kekumuhan dan penyakit masyarakat lainnya.
Jakarta layak mendapatkan yang terbaik. Membangun Jakarta dengan segala nuansa keberagaman dan keunikannya memerlukan Komandan tegas beradrenalin yang piawai menembus kebuntuan di lapangan serta mampu mengurai keruwetan labirin birokrasi. Termasuk yang memiliki konsep dan keberanian melakukan penggeseran dan relokasi yang humanis.
A Leader. A man of action. Tidak cukup hanya modal senyum tebar pesona, retorika dangkal simbolis atau untaian kata kata puitis bijak terkesan religius. Warga butuh yang substantif. Pemimpin yang dapat menata kota. Bukan sekadar piawai menata kata.

SenayanPost, 2 Oktober 2016