Devil’s advocate

Devil’s advocate

Sampe L. Purba

Apa benar Anggodo bersalah ?  atau dia hanyalah korban dari suatu permainan tingkat tinggi ?

Pemberitaan kasus Cicak vs Buaya , pasca penayangan rekaman pembicaraan Anggodo dgn beberapa orang sekitar kasus tersebut di sidang MK beberapa hari yang lalu, tampaknya telah berkembang sedemikian rupa menjadi monopoli kebenaran dari satu pihak, serta adanya trial by the press  terhadap Anggodo Cs. Para pengamat dan para ahli atau yang dianggap atau menganggap dirinya ahli sebagian besar telah menyatakan secara terang benderang bahwa ini adalah kasus rekayasa, dan meminta agar di satu sisi kasus Bibit Chandra dihentikan, sedangkan pada sisi lain agar menangkap Anggodo, seraya membebas tugaskan petinggi Kepolisian dan Petinggi Kejaksaan. Bahkan bang Buyung Cs., telah mulai ngambek apabila tuntutannya tidak dipenuhi, akan mundur beramai ramai sebagai TPF. Hanya karena setelah mendengarkan rekaman itu. Saya melihat ini sebagai sikap yang childish dan menempatkan persoalan terlalu sederhana dan naif. Kalau hanya setelah mendengarkan rekaman, lalu tuntut sana sini bersalah atau tidak bersalah, untuk apa ada TPF. Anak kecil juga bisa.

Di tengah mainstream pendapat, penulis telah diajarkan untuk selalu alert, kritis dan menyimpan beberapa reservasi untuk tidak menerima pendapat umum secara bulat-bulat. Kami percaya kebenaran hakiki, tidak datang berdasarkan pendapat mayoritas., tetapi harus berdasarkan kajian,perdebatan serta pengujian dan pembuktian fakta-fakta hukum. Adalah benar bahwa keadilan sejati adalah rasa keadilan masyarakat yang melampaui positivisme hukum hukum tertulis. Hanya pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan masyarakat. Apakah para pengamat, elit partai, LSM, Pengacara, demonstran dan suara media dapat dianggap mewakili masyarakat?. Pers, secara umum adalah tunduk kepada mekanisme pasar. Pers akan menulis sesuai dengan trend dan selera pasar. Kalaupun cover both side, side depannya adalah main stream, sedangkan side belakang atau side B nya adalah pendapat minoritas. Secara kasat mata, liputan utama lebih banyak menampilkan pembelaan dan pembenaran terhadap Bibit Cs dan institusi KPK serta penghakiman bersalah kepada Anggodo, Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak terlalu banyak tempat untuk menampilkan pandangan dari sisi Anggodo Cs dan pengacaranya, kepolisian ataupun Kejaksaan yang sedang mengulas kasus tersebut.  Hal yang sama berlaku untuk Partai. Partai akan berbicara sesuai kepentingannya. Adakah partai yang terusik kalau aliran dana bank century dibeberkan misalnya, atau adakah partai yang terancam kalau KPK semakin kuat dan getol menyidik kader-kadernya secara tebang pilih. Partai yang benar benar partai adalah yang pandai membaca arah angin serta jeli membaui aroma tiupannya.

Beberapa pertanyaan kritis yang harus kita selalu pegang adalah :

  1. Menyangkut rekaman

Rekaman ini hanya dari satu pihak, yaitu KPK. Kita tidak tahu dan tidak diberi tahu apakah ada rekaman-rekaman lainnya yang mungkin saja isi rekamannya tidak memihak kepada institusi dan perorangan ini. Apakah ada rekaman lainnya yang menyudutkan para pihak, institusi dan oknum yang saat ini dipersepsikan terzhalimi?. Para pencari kebenaran sejati harus mendapatkan jawaban atas hal tersebut dari KPK. Khalayak harus diberitahu dan diyakinkan bahwa rekaman yang dibuka tidak hanya yang bernada dan membenarkan adanya rekayasa itu. Ary Muladi dan Eddy Sumarsono adalah orang-orang yang disebut-sebut sebagai perantara kasus antara orang yang berurusan hukum  dengan para penegak hukum. Mari kita tanya seluruh institusi di Republik ini, apakah ada kontak atau rekaman pembicaraan antara Ari Muladi dan Eddy Sumarsono dengan orang-orang KPK atau institusi penegak hukum lain misalnya?

 

  1. Lokalisasi dan pengalihan isu mozaik mozaik kasus berantai Tanjung api-api, Bank Century dan Radio Masaro

 

Sepanjang kita ikuti dari beberapa publiksasi pers, kasus yang terjadi sekarang ini adalah kait mengait antara kasus Tanjung api-api, Masaro dan Bank Century.

Dalam kasus dugaan suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api Musi Banyu asin, Sumsel, KPK membidik Yusuf Erwin Faishal. Ybs telah ditahan pada 16 Juli 2008. Sialnya, karena Yusuf berkantor di gedung Masaro, dalam salah satu dokumen terindikasi bahwa Anggoro (presdir Masaro)  ada kasus dugaan korupsi pada pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Dept. Kehutanan. Pihak pengacara Anggoro (Bonaran Situmeang) menyatakan bahwa kasus Tanjung api-api tidak ada hubungan dengan Anggoro., lalu kenapa kantor, rumah kediaman keluarga dan property Anggoro yang diutak-atik KPK. Pihak Anggoro merasa terteror dan terintimidasi oleh para petugas KPK, sehingga terdorong untuk mencari penyelesaian termasuk dengan menggunakan jasa orang yang dianggap dekat dengan KPK.

Sampai di sini, pihak Anggoro merasa telah terjadi penyalah gunaan wewenang dan pemerasan baik secara langsung maupun tidak langsung atas ketenangan hidup dan bisnis  keluarga Anggoro yang tidak ada hubungannya dengan kasus Tanjung api-api. Di sisi lain, Anggoro menyatakan bahwa proyek Masaro adalah proyek yang legal dan benar dikerjakan, dilaporkan dan diterima hasilnya dengan baik oleh Pemerintah/ pemberi kerja termasuk telah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Untuk mengatasi hal ini, Anggoro menugasi adiknya Anggodo untuk membereskan dan mengembalikan ketenangan keluarga dan usaha Anggoro. Ini terpaksa dilakoni dengan cost yang sangat mahal. Anggodo menjelaskan bahwa sejak tertimpa kasus KPK, keluarga Anggoro jadi luntang lantung, anak stress, isteri stroke. (publik dengan kejam menghujat .. biarin dan tahankan).

Syahdan, sementara KPK mengumpulkan bukti-bukti yang akan menguatkan Anggoro dalam kasus Masaro, termasuk dengan metode penyadapan, tiba-tiba terdeteksi pembicaraan antara Susno Duadji (Kabareskrim) dalam kaitannya dengan kasus bail out bank Century. Kasus bank century meledak, karena diberi bail out oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia sampai Rp. 6.7 triliun melebihi dari persetujuan DPR yang dibawah Rp. 2 triliun. Anehnya entah sebuah kebetulan atau tidak, bail-out ini dimungkinkan segera setelah ada peraturan yang berwenang yang memberi kualifikasi memungkinkan bank century untuk di bail out at any cost. Segera setelah dana dikucurkan ke bank century, para deposan besar mengambil uangnya., dan deposan yang tersendat-sendat tidak dapat mencairkan dananya, difasilitasi oleh kabareskrim di ruang kerjanya. Beliau bukan debt collector., tetapi fasilitasi yang diberikan yang mempertemukan pihak perbankan dengan deposan di ruangannya tampaknya manjur. Konon, pengaturan dan pembicaraan itulah yang tersadap oleh KPK yang membuat berang Truno 3 (sebutan umum untuk beliau). Per 30 Juni 2009 beliau bilang bahwa ada penegak hukum lainnya menyadap teleponnya. Pihak KPK bereaksi dan menyatakan kalau ada yang merasa teleponnya disadap agar menghubungi dan mengklarifikasi ke KPK. Sang Truno 3 tidak terima, maka meledaklah per 2 Juli 2009 dalam wawancara Tempo, ungkapan beliau yang fenomenal menggegerkan itu “ Cicak kok mau melawan buaya”.

Kasus Bank Century, bukanlah kasus kecil. Ini ibarat kasus BLBI jilid 3. Tidak kurang dari Wapres Jusuf Kalla (ketika itu), menyatakan bahwa dibalik kasus ini ada orang-orang besar dan peristiwa-peristiwa besar terkait dengan aliran dana yang sedemikian massif yang mengganggu dan membebani rakyat setiap tahun melalui APBN untuk menutupi bail out tersebut.
Wapres JK, walaupun sadar waktu dan kondisi politik sudah tidak di pihaknya, dengan berang meradang menyatakan dan sempat berbantah cakap dengan Menkeu dan (mantan) Gubernur BI mengenai .. ada apa di balik bank century… Kemana aliran dana tersebut. Apa benar dalam rangka membiayai dana politik tertentu, atau memang tidak ada apa apanya?. Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI (yang kini jadi wapres) menyatakan tidak ada apa-apa. Semua normal-normal saja. Anehnya ketika kasusnya akan dibuka, termasuk ke mana aliran dana itu, BPK yang ditugasi untuk menelisik tidak mampu atau belum mampu menunaikan tugasnya, sekalipun Ketua BPK nya Anwar Nasution sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya sebelum lengser. Ketua BPK penggantinya, bapak Hadi Purnomo, telah juga memberikan sinyal bahwa tidak mungkin aliran dana itu dapat ditelusuri. Aliran dana Bank Century dapat dibuka oleh Pusat Penyelidikan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), hanya kepada pengadilan.  Aneh bukan?. Sampai lebaran monyet pun ini tidak akan terungkap kalau semua pihak berlindung di balik alasan formal legalistik tersebut.

Setali tiga uang dengan KPK. Terkesan ritmenya dibuat sedemikian rupa untuk tidak lagi menyinggung aroma kasus korupsi yang mungkin ada pada Bank Century, namun tetap menyisakan ancaman pada petinggi trunojoyo dan lingkaran dalamnya.

Apakah kita dapat berharap kepada partai-partai politik untuk mengungkap kasus aliran dana Bank Century ini?. Jawabnya tergantung kepentingan dan arah angin. Kalau dahulu dalam bulog gate atau tengara aliran dana brunai gate  dapat melengserkan seorang Gus Dur itu karena modal politik sang Presiden humanis tersebut teramat cekak. Sekarang?. Hampir semua partai ibarat laron genit yang mengitari temaram obor sambil berseliweran mempertontonkan sayap indah di balik sengatnya yang dapat menghunjam tiba tiba.

Dalam hal kasus Anggoro ada periode on off. Ada jangka waktu yang cukup lama antara menggebu-gebunya petugas KPK mengobrak abrik keluarga Anggoro, setelah itu adem ayem. Kasus ini barulah menghangat kembali ketika Antasari Azhar memberikan testimoni pada 16 Mei 2009 mengenai adanya dugaan suap kepada petinggi KPK dalam kasus Masaro. KPK segera (untuk tidak menyebut buru-buru) mengenakan status tersangka dan buron DPO kepada Anggoro. Sebelumnya ? Adem ayem, toto tentrem kerto rehorjo.

Entah kebetulan atau tidak, hal-hal yang dituduhkan dan dihebohkan mengenai dugaan suap oleh pihak Anggoro atau pemerasan oleh KPK (tergantung versi mana dan dari mana Sampeyan berada), terjadi pada periode adem ayem tersebut, di mana menurut Anggodo, sejumlah besar rupiah berseliweran ke kantong dan meja pejabat dan para penegak hukum melalui sang operator lapangan yang bernama Ari Muladi.

 

  1. Orkestrasi pengalihan isu

Opini publik yang coba dibangun menjadi  kebenaran sejati saat ini adalah bahwa ini adalah rekayasa pelemahan KPK. Lihatlah para aktor itu bermain dan berorasi. Beberapa di antaranya menyarankan bahwa kasus Bibit – Chandra tidak perlu dilanjutkan, alias ditutup, diabolisi dan dipetieskan. Mereka menyebut ini adalah kasus sesat. Pada hal mereka adalah tersangka resmi dari suatu lembaga penegak hukum yang resmi.  Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan pun dihujat serta dibangun opini sebagai lembaga korup yang tidak dapat dipercaya. Sementara lembaga KPK dipersepsikan adalah lembaga (yang mungkin mendekati) setingkat malaikat tidak tanpa dosa. Pada hal, di lembaga itu, tulang punggung utamanya adalah para karyawan pinjaman atau perbantuan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Auditor BPKP. (dalam salah satu episode pergesekan antara beberapa lembaga,  pimpinan BPKP pernah mau mengaudit kinerja KPK, tetapi langsung buru-buru dihantam kiri kanan oleh para LSM dan aktor paduan suara lainnya, serta ditutup dan larang tegas oleh Petinggi tertinggi Republik). KPK adalah anak emas dan anak kandung buah reformasi yang harus dijaga keutuhan dan kedigdayaannya dan tidak boleh diusik sama sekali. Sekali berkelebat, pantang mundur, bahkan kerabat terdekat petinggi kita tidak luput dari libasan pedang keadilan kpk. Ya, suatu takhta harus didirikan di atas tumbal. Jer basuki mawa bea.

Pada hal., banyak pihak merasa bahwa KPK hanya tebang pilih terhadap pihak – pihak yang sudah di luar kekuasaan. Megawati termasuk yang mengeluh soal itu.

Di antara para pesohor dan petinggi hukum, hanya sedikit yang bersuara minor mengenai bangunan image ini. Indra Syahnun, Kaligis dan Bonaran adalah sedikit di antara banyak orang yang berani menggugat atau mencoba menggugat apa benar lembaga KPK sesuci itu.

Apabila kebenaran sejati ingin ditegakkan., hendaknya jangan ada pihak yang membabi buta mendukung satu instansi dan pada saat yang sama membabi buta mempersalahkan dan mengadili instansi atau perorangan lainnya. Kita menganut asas presumption of innocent. Lihatlah interogasi ala bang Buyung di tim TPF yang tidak memberi kesempatan membela diri kepada Anggodo. Betapa jumawa dan arogannya, seolah Anggodo tidak lagi memiliki harkat dan martabat. Kami salut kepada Polri, yang biarpun di bawah tekanan kiri kanan atas bawah tetap bergeming dan akan tetap menjalankan proses hukum. Sambil tentu juga membenahi dan membersihkan aparatnya yang korup.

Mereka memang telah menangguhkan penahanan Bibit – Chandra. Itu dilakukan setelah pengacaranya memang memintanya. Pertanyaannya kenapa tidak jauh jauh hari diminta penangguhan penahanan itu. Kenapa yang dibangun adalah opini publik dan opini LSM? Kenapa Bibit- Chandra dibiarkan dan dipersepsikan menjadi martir. Adakah itu bagian dari strategi para pembela dari LSM LSM ternama itu?

Agar kebenaran sejati terungkap, sisakanlah skeptisme atas praktek tontonan yang diedarkan secara massif di layar tivi dan berbagai talkshow.

Seraya tanyalah batinmu dengan takzim :

  1. Benarkah Anggodo seorang mastermind hebat, atau hanya sekedar korban konspirasi tingkat tinggi, atau hanya manusia biasa yang secara naluriah mau membela dan mempertahankan kebenaran dan kehormatan serta ketenangan hidup dan berusaha?” Apakah dia penyuap atau korban pemerasan?
  2. Bagaimana kelanjutan kasus Bank Century ?. Akankah itu dibiarkan tenggelam tergilas di tengah pengalihan dan containment isu serta akan menjadi bagian dari pemaafan sejarah atas kedunguan bangsa sebagaimana halnya BLBI atau pembantaian Mei 99?
  3. Bagaimana dengan para petinggi KPK dan lembaga KPK. Apakah mereka akan dibiarkan tidak diperhadapkan dengan hukum sebagaimana diinginkan oleh the mainstream?. Apakah lembaga KPK akan tetap dibiarkan sebagai lembaga superbody yang pertanggungjawabannya tidak jelas entah ke mana?
  4. Bagaimana penataan hukum kita ke depan?. Pembersihan lembaga lembaga hukum dari peri laku koruptif dan penyalah gunaan jabatan, apakah akan diikuti dengan reformasi yang substansial?

Hanya sejarah yang akan menjawab, itu pun kalau sejarah itu benar-benar akan ada.

Jkt. 5 Nov. 2009

 

 

Advertisements

Hasta brata  versus Cakra Pembangunan

Sampe L. Purba

Prolog – en Log log

Setiap rezim memerlukan mantra atau slogan. Mantra atau slogan ini diperlukan sebagai kompas penanda dan pembeda kebijakan politik, sekaligus pengokoh dan pembenar arah yang akan ditempuh penguasa jagat rezim politik tersebut. “Revolusi” adalah mantra sakti Rezim Bung Karno, adapun Suharto menggunakan mantra Pembangunan. Di masa Bung Karno, apapun dapat dilibas jika bertentangan dan dipandang sebagai musuh “Revolusi”. Dan revolusi tidak selesai-selesai. Setali tiga uang di masa Suharto. Sampeyan, dan tulang belulang leluhur panjenengan dapat saja digusur atau ditenggelamkan seperti waduk Kedung Ombo, atas nama Pembangunan. Sementara Habibie, seorang ikon “high tech”, berhubung hanya bertakhta pada rezim peralihan, belum sempat membuat jargon. Namun sentuhan high tech nya sangat kental dalam gaya kepemimpinannya. Lihatlah pada pidato pertanggungjawabannya di MPR. Beliau persis seperti di ruang kuliah, memberikan presentasi angka-angka statistik jumlah demonstrasi anak-anak mahasiswa yang ditanganinya selama peralihan reformasi, atau jumlah deretan Undang-undang yang diselesaikannya, lengkap dengan power point grafis yang dipantulkan melalui lensa in fokus.

Gus Dur, penguasa berikutnya, yang dipandang pengejawantahan civil society, juga belum sempat berkiprah banyak. Namun, bak Titisan Prabu Destaratha yang Agung dari Hastina Pura, beliau dengan mata tertutup berhasil membuka mata batin bangsa ini untuk menghargai pluralisme, demokrasi dan humanisme. “Gitu aja koq repot” adalah ujar-ujar dan sublimasi wejangan saktinya. Ketika terjadi geger reformasi, dimana beliau mau dilengserkan MPR, langsung didahuluinya dengan pre emptive strike membubarkan MPR. Namun ketika upaya itu tidak berhasil, dengan legowo, di depan seluruh bangsa, hanya dengan bercelana pendek, dari beranda Istana, yang merupakan salah satu simbol martabat negara, dia mengangkat tangan menyapa pendukungnya dan menyapa dunia sambil menyampaikan salam perpisahan. Ya, hanya dengan bercelana pendek!. Gitu aja koq repot. ,

Megawati, yang diasah, diasuh dan diasih Gus Dur dengan sepenuh hati, ibarat Prabu Yudisthira di bawah asuhan Destrarata, tidak membuat jargon. Sebagai anak biologis Bung Karno, Mega hanya meminjam salah satu salam sakti ideologis Bung Karno, yakni sebutan ‘Merdeka’! Dalam buku Sukarno penyambung lidah bangsa, sebutan Merdeka itu diciptakan Bung Karno adalah senapas sejiwa dengan kobaran api “Revolusi”. Itu adalah ucapan tegur sapa, untuk menggantikan ‘Selamat Pagi’, misalnya yang merupakan gabungan dari sapaan Arab “Assalam uAlaikum” dengan sapaan Barat “ Good Morning”. Jadilah dengan kreativitas bangsa menjadi “Assalam Morning”, atau “Selamat Pagi”.

Kalau Habibie, Gus Dur dan Mega belum sempat mencipta ideologi jargon baru, dapat dimaklumi, karena ketiganya total jenderal hanya berkuasa selama 6 tahun atau rata-rata 2 tahun per Kepala. Hal ini berbeda dengan Pengageng berikutnya Pak SBY. Pemimpin yang satu ini memang memesona baik dalam tutur kata, penampilan maupun  gaya hidupnya. Beliau tidak perlu disindir sebagai  Presiden Tebar Pesona, karena memang dari sono nya beliau menyimpan dan menyebarkan aura pesona dan prabawa bak titisan langsung turunan prabu Brawijaya yang menyihir urat eros dan emosi kaum hawa seperti  dalam sinetron telenovela latinos. Beliau mencerminkan pesona seorang pria sejati, yang mampu mengguncang, menggoyang dan mengukuhkan pucuk kalbu. Ibarat Arjuna yang mampu meluluhkan wanita pemberontak mandiri berkulit terang seperti Srikandi, atau wanita lemah lembut penurut penuh bakti tanpa tanya berkulit gelap bak dewi Sumbadra.  Beliau orang yang cermat dan tenang, santun dalam bersikap serta terjaga tutur kata maupun gesture tubuhnya. Beliau juga adalah seorang pendengar yang sabar serta cermat ibarat syech siti jenar yang menyimak suara bisik-bisik sunan bonang di tengah telaga arum.

Menjelang pemunculan beliau sebagai berkah dari kahayangan untuk bangsa nusantara ini, salam saktinya adalah “perubahan”. Change ! [Obama mengadaptasi slogan ini dengan ‘ change we can’]. Selanjutnya, pada periode kedua, salam perubahan berubah total menjadi anti perubahan, yaitu “Lanjutkan”. Dengan salam itu, beliau berhasil di periode ke dua. Mungkin diilhami oleh  jargon revolusi Perancis, “Liberte, Fraternite, Egalite”, beliau memberi misi kepada kabinetnya yang sekarang, dengan rumusan singkat padat tegas, “Prosperity, democracy and Justice”.

Suatu rezim, untuk dapat bertahan, tentu saja tidak cukup hanya dengan memproduksi slogan. Slogan dan kata-kata tidak mengenyangkan perut. Maka slogan harus diturunkan menjadi sebuah konsep, yang selanjutnya dijabarkan menjadi program dan plan action! Rezim Bung Karno, mengisi slogan Revolusi dengan “Berdikari”, yang didetilkan menjadi kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan ketahanan kebudayaan. Lebih lanjut, program tersebut dibungkus lagi dengan slogan lain seperti Manifesto Politik USDEK, JaRek, Vivere veri coloso atau JasMeRah.

Rezim Suharto, di sisi lain mencoba membuat slogan yang diusahakan dalam bahasa Indonesia asli (yang ternyata maksudnya adalah ke sanskret sanskret an – entah kapan pula kita pernah dijajah bangsa sanskriet). Misalnya, Kepribadian dan pola hidup Bangsa harus meneladani Eka PraSetya Panca Karsa. Sifat-sifat bangsa yang baik harus meniru hasta brata atau tujuh kebajikan dan sifat-sifat alam, yaitu : bumi, matahari, bulan dan bintang, serta angin, api, lautan dan sungai. Seluruh sifat tersebut dalam alam pikiran kosmis Jawa kuno, merupakan sifat yang harus dimiliki pemimpin, yang disummary sebagai berikut : “ Raja yang dikasihi para Dewa, diperhamba Bidadari, dekat dengan Pandhita [ulama/orang bijak], dan disegani sesama Raja. Raja yang menguasai pengetahuan luas namun tak merendahkan pengetahuan orang lain, memberi payung siapa yang kehujanan, memberi tongkat orang yang kelicinan, memberi pelita orang yang kegelapan’”.  Menariknya disini, ajaran hasta brata yang disosialisasikan Suharto, konon adalah berasal dari wejangan Sang Begawan Krisna raja Dwarawati kepada Arjuna Sasrabahu dalam lakon wahyu Mangkutharama. Itu lah laku hambening candra, dahana, kartika, kisma, samirana, samodra, surya en tirta.

Menariknya, kalau Suharto mengambil ajian yang sifatnya kodrati dan filosofis abstrak dari wahyu mangkutharama., Pak SBY lebih memilih simbol yang wujudnya kelihatan dan praktis, ya senjata Cakra itu. Kedua-duanya, baik wahyu mangkutharama maupun Cakra adalah senjata dari Begawan Krisna., hanya pemimpin yang satu mengambil sisi abstrak dan filosofis, sementara beliau yang sekarang lebih memaknai dari yang konkrit dan praktis.

Pak SBY memperkenalkan kepemimpinan dengan sifat Cakra, yang beliau mengenalkan istilah “Cakra Pembangunan”

Pilihan senjata ini memberi makna mendalam. Senjata cakra adalah senjata sakti mandraguna yang tidak tertahan apapun termasuk oleh sistem pertahanan balistik dan exocet. Cakra pernah digunakan secara lihai oleh Krisna untuk menunaikan dendam sang Arjuna. Konon kisahnya, ketika Abimanyu anak semata wayang Arjuna tewas di tangan Jayadrata seorang tokoh sakti dari pihak Kurawa, Arjuna meradang untuk membalas dan membunuh Jayadrata hari itu juga sebelum matahari tenggelam. Apabila tidak berhasil, Arjuna akan bunuh diri dengan membakar diri menyusul ananda tercintanya. Mendengar itu Jayadrata bersembunyi hingga di kegelapan malam. Jayadrata  keluar tendanya menyaksikan bagaimana Arjuna akan berharakiri di malam itu. Namun yang terjadi, secepat kilat, panah pasopati Arjuna yang presisinya lebih akurat dari peluru kendali pak Obama, segera menyambar memotong leher Jayadrata di beranda luar perkemahannya di kegelapan itu. Melanggar sumpah kah Arjuna?. Sesungguhnya tidak. Yang terjadi adalah Kresna melepas ke angkasa senjata cakra yang mampu menutupi sinar matahari seperti seolah olah gelap gulita di makan gerhana. Jayadrata dan mitra koalisinya dari Kurawa mengira hari sudah malam, dan Arjuna gagal membunuhnya. Pada hal itu belum jam 6 sore. Belum maghrib. Itu hanya berkat tipuan senjata cakra.

Maka dengan ini, kami himbau kepada lawan maupun kawan beliau dari mitra atau lawan koalisinya, jangan pernah remehkan SBY. Beliau punya cakra. Jangan anda kira beliau pernah kalah, paling jauh adalah mengalah,, yang pada waktunya dengan senjata cakranya serta paduan exocet anak panah pasopatinya, akan segera menghunjam memenggal siapa-siapa yang mengganggu harmoni jagat yang dipercayakan oleh rakyat melalui Pemilu dan legitimasi dewa kahyangan melalui wahyu cakraningrat Prabu Krisna.

Cakra adalah senjata andalan milik Krisna – manusia setengah dewa atau dewa setengah manusia. Cakra adalah seperti panah yang di ujungnya tergantung ‘piaw’ bergerigi.  Krisna adalah merupakan nama sandi Presiden SBY[Tempo, Okt.09]. Ada hal menarik mengenai tokoh Krisna ini. Dalam perang barata yudha dikisahkan bahwa Krisna adalah penasehat spritual sekaligus sais atau penarik kereta perang Arjuna Wiwaha di lapangan padang kurusethra. Dalam perang jaman dahulu, sais sangat berperan dan tidak hanya sekadar penarik kereta kuda. Srategi, stamina dan irama pertarungan lebih dominan ditentukan oleh sais, yang dalam konteks kontemporer dapat diibaratkan perannya seperti navigator sekaligus mekanis dalam balapan F1 di padang Sepang. Krisna sering juga dipandang sebagai dewa Wishnu, penata dan penjaga keseimbangan jagat. Dalam mitologi Jawa, seluruh raja-raja Jawa adalah turunan dan titisan dewa Wishnu, yang diberi amanat ilahi untuk menata dan menoto kehidupan kawula. Wishnu tidak memperoleh kekuasaannya dari rakyat atau manusia. Dalam konteks itulah maka dalam pikiran alam Jawa, seorang penguasa harus memperoleh wahyu cakraningrat untuk dapat menjadi penguasa. Krisna dapat dipandang sebagai sumur dan sumber kebajikan yang memberi dorongan, tuntunan dan penguatan hati yang tawar kepada kesatria Arjuna ketika menjadi ragu menjelang perang tanding dengan saudara seibunya Raden Adipati Karno. Sekalipun berpembawaan tenang, apabila marah, Krisna mampu bertiwikara dan menjelma menjadi mahluk maha raksasa yang dapat mengangkangi gunung mahameru atau segara kidul dalam seayunan langkah.

Di sisi lain, adalah Raden Adipati Karna dari pihak Kurawa yang menjadi lawan tanding sebanding dari Arjuna. Adipati Karna adalah satria sejati, yang mengabdi kepada Negara yang memberinya hidup. Dia adalah tokoh yang mengabdi tanpa reserve kepada Negaranya dan junjungan negara, terlepas bagaimanapun rakyat dan pimpinan negaranya itu. Falsafahnya adalah “dulce et decorum est pro patria mori”. Dia adalah panglima mandala perang kesayangan Prabu Dhuryudhono yang mempertaruhkan darah, keringat dan airmatanya dari ancaman Pandawa bersaudara. Dia tidak memiliki loyalitas ganda, ke negara atau ke ibu kandungnya misalnya. Atau dalam bahasa sekarang, loyalitasnya adalah kepada negara dan pemimpinnya dan bukan kepada partainya.  Kemampuan olah kanuragan dan ilmu panah Adipati Karna seimbang dengan Pesolek Arjuna, sekalipun ilmu perangnya hanya diperoleh berkat mengintip latihan perang-perangan para bangsawan Pendawa dibawah bimbingan guru Drona.

EPILOG

Menarik untuk dicermati, bahwa SBY dipandang atau mengasosiasikan dirinya sebagai Krisna yang satu blok dengan Arjuna. Di sisi lain, Presiden pertama kita Kusno, yang namanya diganti bapaknya mana kala beliau sakit sakitan waktu kecil menjadi  SuKarno, mengasosiasikan dirinya dengan Adipati Karno. Maka tidak lah mengherankan, ketika di abad kontemporer ini, perang tanding barata yudha tersebut terulang kembali dalam pertarungan PilPres antara Mega sebagai turunan Adipati Karno melawan SBY yang dari blok Arjuna. Sejarah Barata Yudha mencatat, gugurnya AdiPati Karno yang membela negara dan prinsip jalan lurus kebenarannya tanpa reserve, disertai dengan semilir keharuman semerbak wewangian surgawi. Para bidadari menyambut kehadirannya ketika moksa. Sebaliknya yang terjadi dengan Arjuna., sekalipun dia menang di perang tanding, tetapi di akhir hayatnya mengalami kesulitan besar untuk mencapai Nirwana. Akan halnya Krisna, dia pulang dengan sedih di akhir perang ke negaranya, karena selama perang, dia telah mengindoktrinasi kelompok Pendawa untuk melupakan persaudaraan tetapi lebih mementingkan pemenuhan panggilan jiwa sebagai kesatria atau samurai, yang memang adalah penumpah dan penghaus darah yang tidak mengenal kompromi. Bahkan dengan strategi lihainya, seorang Krisna mampu membuat tidur panjang  saudaranya Baladewa, seorang pemiliki hati nurani yang mengerti beyond politics, yang sesungguhnya merupakan lawan tanding seimbang dari Khrisna.

Jangan sampai anda-anda dibuat nanti tidur panjang, dan hanya dibangunkan ketika kahyangan telah tertata.

Jakarta, 29 Oktober 2009

Sampe Purba

Melanggeng ke   gerbang singgasana dinasti (2014 – 2019) dan seterusnya.

Sampe L. Purba

Berikut adalah perdebatan sengit antara Batara Hallus (yg sering berhalusinasi – walau kadang kesampaian juga) dengan Patuan Sojuaron, yang kadar perdebatan/ parpollungonnya kadang melantur, tetapi biasanya dia selalu unggul (juara – juaron). Pokok perdebatannya kali ini  adalah proposisi atau tepatnya halusinasi Batara Hallus (BH), yang menyatakan bhw SBY masih akan  MELANJUTKAN bertakhta pada 2014 – 2019. Sementara Patuan Sojuaron (PS) dengan bekal pengetahuan ilmu ketata negaraan, ketata politikan serta ketata tata lainnya berpendapat bahwa secara normatif konstitusional hal itu tidak dimungkinkan.

Batara Hallus (BH) : Bro Sojuaron, kau tahu kenapa JK keok dari SBY hanya dalam satu putaran dalam pemilu kemarin? Padahal semua orang bilang, bhw JK itu membumi, tidak berwacana ria, a man in action, satunya kata dan perbuatan, serta bermotto “lebih cepat lebih baik”.

Patuan Sojuaron (PS) : Survey menunjukkan bahwa program SBY lebih membumi, tampilannya lebih anggun, serta didukung oleh jaringan politik serta tim yang tangguh, kemampuan pencitraan yang mumpuni dan wajahnya yang imut imut presidential like tapi berwibawa bak satria piningit yang turun dari kahyangan, yang mengharu biru dan menelisik dalam ke sanubari warga.

BH : Kau termakan survey bro. Yang benar dan reasonable adalah, dalam periode yl (2004-2009), pak JK langsung bekerja tancap gas, singsingkan lengan baju, hingga beliau disebut the real president. Sementara SBY, karena dipersepsikan lambat bertindak, disebut presiden tebar pesona. Pada hal yang benar adalah, sejak hari pertama ngantor , SBY memberikan voor kepada JK, sementara beliau sudah memikirkan strategi pemenangan pemilu 2009 – 2014. Jadi ketika musim kompetisi berikutnya  tiba, ibarat pelari maraton, sementara JK sudah kehabisan stamina, SBY justru sedang peak performance ibarat atlet yang dapat  injeksi doping. Pak  SBY adalah seorang futuristik strategics yang berfikir melampaui ambang horison rata-rata bangsa ini.

PS : wow, kalau lah thesismu itu benar bro., lalu bagaimana di masa pengabdian kedua ini. Ini adalah periode terakhir beliau. Tentu beliau tidak perlu direcoki lagi dengan urusan beyond 2014. Saya yakin beliau akan menjadi negarawan tulen, yang mengabdikan seluruh pemikiran, upaya dan usahanya untuk kemakmuran rakyat yang dicintai dan mencintainya ini, tanpa pemihakan dan impartiabilitas sama sekali. Beliau akan meninggalkan legacy yang tak lapuik dimakan rayap tak retak ditindas kala.  Beliau akan menjadi seperti sang resi pandita yang sudah mukti, yang ligo legowo mempersilahkan anak bangsa terbaik untuk meLANJUTKAN estafet kepemimpinan beliau pasca 2014, sesuai batasan yang ada pada konstitusi kita yang hanya memperkenankan jabatan presiden hanya 2 periode saja.

BH : Lagi-lagi di sinilah kenaifanmu bung. Baca dan pelototi itu Undang-undang Dasar. Pasal 6A (hasil amandemen ketiga) berbunyi :Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 7 (amandemen pertama) berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perhatikan garis bawah yang saya tebalkan.

PS: Kan, sudah jelas, pasal 7 itu membatasi hanya maksimal dua kali jabatan. Bagaimana sih?

BH : Nah disinilah, ibarat jebakan BatMan, kamu belum menguasai cara membaca teks. Perhatikan ya ! pada ayat 6, sifatnya adalah kumulatif dan berpasangan. Dan hal ini dipertegas lagi di pasal 7, periodik tetapi satu paket. Pasangan 2004-2009 adalah paket  SBY – JK, sedangkan pasangan 2009 -2014 adalah pasangan yang lain yaitu SBY – BNO. Jadi kamu mengerti bukan, kenapa sejak dari awal SBY tidak mau berpasangan dgn JK?. Sebab kalau mereka menang, itu akan menjadi terms yang kedua dan terakhir. Tetapi kalau pasangan SBY –BNO, itu baru satu term. Jadi tidak ada alasan konstitusional yang menghalangi SBY untuk maju kembali dgn BNO pada 2014-2019. Ingat, yang dipilih dan diberi mandat oleh rakyat, adalah pasangan, bukan individu. Kita tidak tahu dalam pemilu yang lalu  apa lebih banyak yang mencontreng wajah SBY atau wajah BNO. Yang jelas merekalah pemegang mandat, secara kumulatif integratif, bukan individual separatif. Pasangan itu baru memegang mandat untuk satu periode, 2009 – 2014. Jadi tetap terbuka untuk melanjutkan ke 20014 – 2019. Atau kalau mau agar tetap fresh, ibarat wang gai cat mendapatkan daun muda, SBY dapat mencari pasangan pengantinnya yang lain. Atau kalau perlu balik lagi dgn JK. Tokh belum talak tiga bukan?.

PS : Itu kan penafsiran sampeyan., bagaimana dgn penafsiran para ahli hukum tata negara dan mahkamah konstitusi?

BH : Soal Mahkamah konstitusi? Mereka hanya berkompeten untuk menafsirkan peraturan dan sengketa satu layer di bawah konstitusi. Sedangkan konstitusi itu sendiri adalah produk politik yang dihasilkan lembaga dpr mpr. Lembaga ini sudah kita kuasai. Akan halnya, para ahli? Itu mudah diatasi. Bukankah corong para ahli itu adalah media?. Kuasai saja media, baik elektronik, cetak maupun dunia maya. Tampilkan berulang ulang (tentu jangan terlalu vulgar, agak sedikit bersandiwara saja dalam pro kontra), hasil perdebatan mereka yang pada akhirnya akan membenarkan bahwa penafsiran yang saya sampaikan tadi lah yang benar. Ingat kekeliruan yang disampaikan secara berulang ulang akan dipersepsikan sebagai kebenaran.

PS : Lalu kalau ada resistensi masyarakat madani, ilmiah, maupun partai politik, bagaimana?

BH : Masyarakat madani dan ilmiah ? Itu mudah juga diatasi. Kita bentuk masyarakat madani versi kita untuk mengimbangi dan mengcounter pendapat mereka. Kita bentuk front ini front itu. Think tank ini itu. Siapa pula yang mengangkat suatu kelompok mendominasi pemikiran dan wacana di republik ini. Soal partai politik? Ini lagi yang lebih mudah.

PS : Bagaimana mudah? Bukankah Partai Politik punya ideologi dan tujuan tersendiri serta keinginan luhur untuk merebut kekuasaan yang akan dipersembahkan untuk kemaslahatan bangsa?

BH : Kuncinya, we share the power. Make everybody happy !!!.  Kita buat koalisi besar., kita dudukkan seluruh ketua umum partai menjadi bagian dari Kabinet. Sementara petinggi yang lain yang berpengaruh, seperti ketua dewan pertimbangan, dewan pakar, dewan suriah dsb, kita tawari juga jabatan kenegaraan terhormat lainnya., atau kalau perlu, dengan memberikan konsesi bisnis, lisensi dan lain-lain. Tentu juga agar tetap kelihatan demokratis, kita sisakanlah sekitar 10% kekuatan non koalisi alias oposisi ibarat asesoris dan gincu pemanis, tetapi yang sekaligus juga  menjadi pembisik gratis, telik sandi  dan radar kita untuk mengetahui keadaan dan suasana kebatinan rakyat yang sebenarnya.

PS : Kalau mereka tidak mau?

BH : Bah, siapa pula yang tidak ngiler dengan kekuasaan. Adakah buaya menolak bangkai? Yang ada adalah buaya membungkam cicak. Tapi misalkan saja ada anomali, dengan kenyentrikan dan idealisme tertentu. Itu juga mudah diatasi. Ungkit kesalahan masa lalunya, sekecil apapun itu. Ancam eksistensi bisnisnya, matikan mereka secara perdata,  Gestapukan, teroriskan, mafiakan, pidanakan, kapeka kan atau apalah yang membuat mereka mendapatkan stigma dan hard time. Atau kalau mau  agak privat, ganggu keharmonisan tempat tidurnya. Angkat suaminya di dalam orbitmu, tetapi singkirkan isterinya sambil tetap buka peluang untuk merapat mengerling  melalui anak dan para bedindenya. Sambil tetap senyam senyum di depan layar tivi tentunya.

PS : Wow, ini kan bukan jaman orde baru. Cara cara itu sih lumrah di jaman orba., tetapi ini kan sudah jaman reformasi. Jangan mimpi bung dapat memobilisasi dan mengatur tone dan harmoni paduan suara politik lagi, seperti dulu.

BH : Sejarah berulang Bung. Pante Rei, Le historia la repetia. Kita harus mengkondisikan seperti jaman orba dulu. Mulailah dengan penyeragaman. Misalnya dengan penyeragaman pakaian batik sebagai pakaian kerja, juga aktifkan kembali darmawanita, atau darma pria bagi para karyawati. Ciptakan lagu lagu wajib. Buka jalur promosi lewat partai, sekondan, anak bini, bahkan ibu mertua. Ini lebih maju bung. Di Jaman orba tidak ada yang lewat mertua untuk makelar jabatan. Selanjutnya benahi peraturan. Tata Undang-undang kerahasiaan negara, undang-undang keharmonisan bernegara, hidupkan lagi penataran dan santiaji ala P4. Kuasai media dari hulu ke hilir. Kuasai bisnis, politik, kehidupan beragama, dan bersanggama atas nama pengawasan UU KDRT, maupun kehidupan militer. Kalau belum afdol? Ciptakan musuh bersama, mirip ganyang malaysia, ambalat dsb. Selain itu juga ambillah referensi sejarah dan peristiwa lain di dunia yang ada. Ini untuk menunjukkan betapa intelektualnya kita.

PS : Referensi sejarah dan peristiwa sejenis yang mana?

BH : Pada awal kemerdekaan, Konstitusi kita menganut sistem presidensial. Tokh beberapa bulan kemudian, negara ini mengangkat Syahrir sebagai perdana menteri, yang tidak ada di undang-undang dasar. Alasannya? Kebutuhan revolusi dan siasat perjuangan. Di Amerika saja, FDR tiga periode menjadi presiden, pada hal UUDnya jelas membatasi hanya dua periode. Alasannya? Panggilan sejarah di tengah belantara kecamuk perang jagad raya kedua. Rusia dan TimTim?. Presiden dan Perdana Menteri bergantian ibarat tukar guling. Kan mudah?. Di Singapura?. Ada suksesi, tetapi klan Lee tetap berkuasa, dan Lee Senior setelah lengser menjadi Menteri Senior, dan ketika penggantinya Gho Tok Chong lengser, Lee Senior menjadi Menteri Mentor, dan Go Tok Chong menjadi menteri senior. Tetapi all the real concentration of power ada pada sang Bapak Negara pendiri bangsa.

PS : apa relevansinya dengan perdebatan kita ini Bro?

BH : Maksud saya, just in case, saya tidak mampu meyakinkan semua pihak sesuai penafsiran di atas, untuk mendudukkan SBY lagi di 2014-2019 kita akan carikan jabatan baru yang kompetensi dan kewenangannya jauh melebihi yang dipunyai sekarang. Itu yang disebut plan B, dalam ilmu strategi perang bushido. Misalnya beliau kita tahbiskan menjadi Pengageng Ketua dewan pembina dan pemutus akhir urusan negara. Mirip mirip yang di China, Kuba atau Iran itulah. Di sana presiden bukan orang yang paling berkuasa lho. Tetapi itu, yang ketua dewan atau wali negara itulah.

PS : Nampaknya anda mulai ragu sendiri dengan penafsiran bung, soal jabatan dua periode itu.

BH : Bukan demikian, tetapi politik, pada dasarnya adalah poolitjik. Pool untuk segala yang litjik. The art of impossibility. Sesungguhnya saya masih percaya, rakyat mudah dimobilisasi. Bangsa ini ingatannya pendek. Memori kolektifnya seragam, dan agak melankolis. Apabila seluruh bangsa lewat perwakilan mayoritas di lembaga-lembaga negara menginginkan beliau kembali untuk melanjutkan kepemimpinan 2014 sambil mempersiapkan trah penerus wangsit citra pulung keprabon, sebagai kelanjutan dan metamorfosa dinasti Brawijaya, siapa yang keberatan?. Negara asing?. Neolib lu. Apa urusannya negara asing dengan rumah tangga sendiri. Tokh juga yang penting kita setia menghamba dan melayani kepentingan kapital, sumber daya, dan pasar mereka. Kita tinggal memobilisasi kebulatan tekad ala orde baru dulu. Mumpung para punggawanya seperti bung gafur, kang harmoko masih hidup kita tidak ada salahnya berguru kepada mereka meminta kiat kiatnya. Kita akan bersuara lantang : Demokrasi, hanyalah salah satu alat, bukan tujuan ! Demokrasi tidak satu jenis. Ada demokrasi ala barat, ada demokrasi model kami. Tujuan kita adalah membangun dan mencapai negara yang makmur gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo, sejahtera hayu ning dunia akhirat. Kita memiliki jalan dan elan demokrasi tersendiri. Kita bukan negara barat, kita bukan neolib, bukan kapitalis, bukan sosialis. Kita adalah kita. Berdiri di atas kaki sendiri, tiarap di atas perut orang lain. Kita serahkan secara sadar dan bulat serta harap harap cemas, kedaulatan kita ke tangan sang satria piningit, yang dikhususkan dan dikuduskan menjadi barokah buat bangsa kita, banzai, hiduplah beliau, sejahtera dan makmurlah para kerabat keluarga dan masyarakat umum. Pimpinlah bangsa ini, Tuan beserta keturunan tuan paduka yang terpilih. Kami lebih mengutamakan kepemimpinan yang stabil dan berlanjut, serta penuh karya dan kersa. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Kami lebih mengutamakan kepastian dan keterujian serta keteladanan, daripada hingar bingar pemilu yang memboroskan uang dan sumber daya yang tidak perlu. Kami sudah capek Pak. Kami sudah tiba pada periperal asa yang nisbi.” Begitulah kita teriakkan setiap pagi dengan takzim di tengah tengah perkumpulan, sekolahan, majelis maupun media massa. Ini bukan proses cuci otak, tetapi lebih kepada upaya pengharmonian jagat makro dan jagat mikro serta manunggalnya pemimpin, umara, umat dan rakyat sesuai dengan kepribadian bangsa tercinta.

PS :Ngomong-ngomong Bapak ini sebetulnya siapa ya ?

BH : Saya kan agen dari Tjikeas, Bro

PS : ?? !

 

Jakarta, 14 Oktober 2009