Tantangan Masa Depan LNG Indonesia

Tantangan Masa Depan LNG Indonesia

Oleh : Sampe L. Purba

Dalam satu setengah tahun terakhir harga minyak mentah dunia telah turun hampir 400%, dari sebelumnya pada kisaran $ 110/ barrel ke level di bawah $ 30 an. Kontrak kontrak LNG jangka panjang Indonesia saat ini – yang formulanya mengikuti harga minyak mentah ke pasar tradisional Jepang akan berakhir di tahun 2020. Kontrak tersebut ditandatangani tahun 1973 dan 1981 yang lalu, ketika Indonesia memiliki posisi dominan di pasar LNG. Pemain utama saat ini di pasar tradisional regional (Jepang, Korea, Taiwan, China) adalah Australia, Qatar, Malaysia, Nigeria, Rusia bagian Timur dan Trinidad – Tobago. LNG Indonesia dari Tangguh, Masela, kawasan Kalimantan (ENI, Chevron dan Mahakam), akan mencoba masuk bersaing mengisi kekosongan tersebut.

Deregulasi kelistrikan di Jepang mengharuskan persaingan dan efisiensi. Termasuk di dalamnya memisahkan (unbundling) Pembangkit dari Transmisi. Ada juga komitmen bauran energi mengurangi LNG yang saat ini sekitar 46 % menjadi 27% di tahun 2030, untuk digantikan energi terbarukan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, dan kecenderungan Negara tersebut menggunakan batu bara, serta membawa LNG equitynya dari perusahaannya di luar negeri, membuat pasarnya tidak prospektif. Beberapa kontrak LNG jangka panjangpun diindikasikan untuk dikurangi volumenya. Sedangkan di pasar Korea dan Taiwan, Indonesia belum banyak berpengalaman.

Perkembangan teknologi, ketersediaan kapal, storage serta terminal regasifikasi LNG yang meningkat, dan masuknya Amerika Serikat ke pasar ekspor mengakibatkan liquidnya pasar LNG dunia. Pasar LNG saat ini cenderung bersifat spot. Banyak pembeli LNG bukan pembeli akhir (end user), melainkan pedagang (trader) yang memanfaatkan mekanisme perbedaan harga, waktu delivery dan destinasi untuk mendapatkan keuntungan arbitrage. Pada hal untuk pengembangan lapangan gas agar investor mau FID (Financial Investment Decision), kepastian penyerapan pembelian jangka panjang merupakan keniscayaan.

LNG Indonesia yang baru berasal dari laut dalam, dengan biaya produksi yang lebih mahal, serta ada persaingan antara produser LNG. Ketatnya persaingan akan terefleksi dalam penawaran commercial terms. Utamanya adalah formula harga dengan slope/ koefisien yang lebih rendah, komitmen volume pengambilan, metode pengangkutan dan destinasi yang lebih fleksibel, serta price review clause yang lebih longgar. Kurangnya fleksibilitas komersial dapat membuat tidak kompetitifnya LNG Indonesia di pasar ekspor.

Bagaimana dengan peluang agar LNG Indonesia lebih banyak dioptimalkan di dalam negeri ?

Dalam tahun 2015 misalnya, pasar domestik hanya mampu menyerap sekitar 39 kargo atau 61% dari yang dialokasikan oleh Pemerintah, sehingga sisanya terpaksa diekspor di pasar spot. Selain karena perlambatan ekonomi nasional, mahalnya infrastruktur turut berkontribusi. Sebagai contoh, LNG Tangguh yang landed pricenya sekitar $ 6 – $ 7 di Arun Aceh masih terbebani sekitar $7 lagi untuk biaya terminal, biaya tol pipa transmisi, niaga, dan distribusi hingga tiba di kawasan industri Medan. Hal ini adalah karena infrastruktur terminal dan pipa transmisi yang dibangun afiliasi Pertamina, maupun biaya distribusi yang dibebankan oleh PT. PGN lebih didasarkan pada perhitungan pengembalian investasi dari pengguna eksisting. Bukan berdasarkan kemampuan teknis utilisasi dan kapasitas infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Hal yang relatif sama terjadi untuk pemanfaatan di pulau Jawa, terutama yang melalui terminal regasifikasi FSRU Lampung. Adapun FSRU Muara Karang relatif lebih tinggi utilisasinya.

PT PLN yang memegang status monopoli kelistrikan, seyogianya mengemban konsekuensi dan tanggung jawab lebih dari sekedar mencari laba korporasi dengan memprioritaskan harga energi termurah yang bersifat jangka pendek. Sustainabilitas, pengembangan lapangan migas yang bersifat jangka panjang, dan keterpaduan dengan upaya menggeliatkan ekonomi nasional harus juga masuk dalam perhatian utama.

Untuk menciptakan monetisasi demand domestik lainnya diperlukan setidaknya dua hal, yaitu pertama keterpaduan pada lintas Kementerian untuk membangun infrastruktur dan mendorong industri hilir seperti pupuk, petrokimia dan turunannya seperti bahan aromatik, olefin dan plastik. Kedua, untuk kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur, agar diusahakan ada LNG hub yang dapat didarati kapal kecil atau dalam bentuk CNG (compacted Natural Gas). Sementara itu, untuk menyiasati pasar yang ketat, perlu kewenangan pemasaran LNG bersifat tunggal di bawah Pertamina agar produksi domestik tidak saling bersaing tetapi menjadi satu portofolio LNG Indonesia.

 

Jakarta, Januari 2016

Menyambut 2015 : Mantra Sakti – Size, Endurance, Velocity

Menyambut 2015 : Mantra Sakti – Size, Endurance, Velocity
Oleh Sampe L. Purba
The survival of the fittest adalah hukum besi kehidupan. Ini adalah deklarasi pertandingan persaingan di tengah persandingan bagi seluruh organisme mulai dari protozoa bersel satu tidak sempurna, raksasa lewiatan, binatang liar hingga manusia. Tidak terkecuali Negara, yang dalam teori Lebensreum dianggap suatu organisme yang memerlukan ruang hidup kalau perlu merebut teritori zona aman tetangga dengan kesopanan diplomasi yang menusuk elegan.
Size (ukuran), Endurance (daya tahan), Velocity (kecepatan) merupakan instrumen yang penggunaannya harus tepat agar menghasilkan resultan vektor yang optimal serta disesuaikan dan menyesuaikan dengan medan tempur, asesmen kemampuan internal, dan ancaman eksternal. Dalam proses pembuahan misalnya. Jutaan benih sperm yang tersemprot bersaing dengan kecepatan (velocity) 40 km/ jam untuk merebut satu sel telur. Namun begitu saingan telah terlewat, sang benih yang unggul memperlambat lajunya hingga 0,3 cm/ jam. Dalam 3 – 5 hari sang benih pedekate yang menuntut kesabaran (endurance) untuk menarik perhatian sang indung telur agar menempel dan menghasilkan pembuahan sempurna. Sementara bagi dua mahluk/ insan yang melakoninya jangan coba-coba gunakan ritual cepat. Size dan endurance organ pelaku utama do matters !
Harimau dengan rahang yang kuat dan tangguh, pastilah bukan saingan seimbang bagi kuda atau antelope kijang liar. Tapi keunggulan kompetitif kuda yang menggiring pemangsa sprint di padang liar atau manuver belokan tajam antelope mampu menyelamatkannya. Harimau harus pulang sarang menunduk menjadi PeHaPe bagi anak-anak manjanya yang keroncongan. Harimau tidak memiliki endurance bersaing dengan kuda atau kijang.
Dalam head-to-head fight, di mana dua pihak terjebak di palagan sempit, maka size ditambah strategi menjadi penting. Harimau atau singa, tidak akan mudah memangsa anak-anak banteng, selama anak anak itu solid dalam lingkaran, dan induk banteng dengan gagah mengoptimalkan intimidasi dengan tanduknya yang kokoh. Kita miris membaca berita bulan April yang lalu. Dua orang Pelaut – Petugas Resmi Penegak Kedaulatan Negara RI di laut, malah dimangsa dan dibunuh oleh nelayan asing yang maling di teritori kita yang sah ketika mengusir kapal asing tersebut di laut Natuna (http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/05/indonesia-and-problem-illegal-fishing.html). Kita tidak berbuat banyak. Malah cenderung mendiamkan atau mencari solusi damai. Apakah ini karena doktrin zero enemy, atau karena menyadari kemampuan persenjataan kita yang jauh tertinggal di belakang maling garong kapal nelayan asing tersebut, Wallahu alam. Sakitnya tuh di sini Pak. Dimana dignity Dan harga diri kita sebagai bangsa ?.
Maka bersyukurlah kita, ketika Pak Jokowi memerintahkan Menteri Susi dengan dukungan angkatan laut untuk menenggelamkan para intruder itu. Selain shock therapy, itu adalah deklarasi yang memulihkan dan mensquare harga diri kita sebagai bangsa bahari. Ini dadaku !. Don’t mess with Indonesia. Ini juga adalah modal yang kuat untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa tetangga yang akan menjadi saingan sempurna kita dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (2015) maupun AFTA (2020). Tone tag messagenya jelas : Kami siap bersaing, bertanding dan bersanding dengan Saudara-saudara. Tapi mari kita lakukan dengan fair !.
Kalau dipikir-pikir, MEA maupun AFTA adalah kebijakan sangat pede yang mengundang persaingan yang ketat dari Negara tetangga sebagai efek campaign globalisasi. ASEAN meliputi wilayah 4.46 juta kilometer persegi, dimana wilayah lautnya tiga kali lebih luas dari daratan dengan populasi sekitar 600 juta, serta kombinasi Gross Domestic Product lebih dari 2,3 triliun US dolar. Sebagai satu kesatuan, ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Perancis dan Inggeris raya. Di ASEAN dari segi apapun, dalam ukuran (size) kita unggul. Tetapi apakah keunggulan ini dapat kita manfaatkan untuk keunggulan geopolitics dan geoeconomy berpulang kepada kita. Apakah kita akan mampu penetrasi ke pasar ASEAN, atau malah mereka yang menjadi saudara pemangsa yang ramah berevolusi sebagai penjajah ekonomi terbaru di halaman rumah, kitalah yang menjawabnya. Janganlah terulang pengalaman Tiongkok di penghujung abad 19 yang besar meraksasa tetapi hanya menjadi the sick man of Asia, makanan empuk negara negara Barat yang jauh lebih kecil. Ingatlah kata-kata Chairil Anwar – “ kaulah kandil kemerlap, menjadi pelita di dalam gelap. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi “. Kita lah yang harus mempersiapkan software (regulasi, sumber daya manusia yang unggul, perilaku kedisiplinan dan mentalitas entrepreneurship) maupun hardware (infrastruktur, produk unggulan, sarana dan prasarana) yang tepat.
Kita harus optimis. Kita memiliki kemampuan untuk itu, dan itu telah teruji. Sebagai sebuah contoh, dalam majalah SWA baru-baru ini (http://swa.co.id/youngsterinc/tiga-sang-pemanah-logo) dilaporkan bagaimana satu keluarga pemegang merek fashion Logo berhasil eksis berekspansi di pasar pakaian jadi/ garmen pada segmen pasar yang pas. Sang ayah berhasil dalam proses mendidik dan mentransformasi anak-anak generasi penerusnya yang relatif masih muda pada usia 30 an dengan pendidikan, ketrampilan dan attitude yang terukur menjadi entrepreneur yang diperhitungkan peer pesaingnya di gerai gerai besar di seluruh Indonesia. Menghadapi persaingan dan tantangan terbuka yang akan datang mutlak diperlukan inovasi kreatif dan tim building yang kuat, untuk memetakan, merumuskan dan mengeksekusinya dalam surfing over the waves. Sektor garmen adalah front liner padang Kurusetra terbuka di belantara persaingan MEA dan AFTA yang akan datang. Kita berharap para entrepreneur muda ini dapat mengikuti tradisi raksasa-raksasa sebelumnya seperti Lippo, BCA atau Kalla grup yang tidak saja berhasil mewariskan tradisi ketangguhan pebisnisnya ke generasi berikut, tetapi mampu menembus dan penetrasi pasar luar negeri.
Untuk itu diiperlukan konsepsi kebijakan, strategi dan upaya yang komprehensif, integral dan holistik dari pemerintah yang harus mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sudah tidak saatnya ber solo dancing. Mari bergandengan tangan – hand in hand across the meadows. Tidak boleh lagi ada sekat dan ego sektoral ibarat burung merak yang penuh fata morgana atau burung unta yang permisif. Bharatayuda di depan mata. Dalam perang bharatayuda salah satu key kemenangan memenangkan war (peperangan) yang menguras tenaga dan stamina, di tengah nyinyir darah kalah menang dalam babak-babak pertempuran (battleship) adalah penyesuaian jajar, gelar pasukan, senjata dan kesatrya yang diturunkan. Seluruh perlengkapan priyayi berupa wisma, wadhoya, turangga, kukila dan curigo digelar sebagai satu kesatuan komando keris tangguh.
Citius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Ibarat motto olimpiade. Kombinasi vektor yang optimal dari kebijakan yang diambil Pemerintah dan dukungan luas seluruh masyarakat adalah harapan kita menyambut pertandingan tahun 2015. Marilah kita songsong tahun yang baru dengan positif, penuh kegairahan dan kegembiraan. Ibarat di sepak bola, gol-gol cantik itu sering tercipta kalau tim bermain dengan gembira. Selamat Tahun Baru

Jakarta, Desember 2014

Lima Pilar Kebijakan Gas Nasional – Membumikan visi misi Pemerintahan Baru

Lima Pilar Kebijakan Gas Nasional – Membumikan visi misi Pemerintahan Baru
Oleh : Sampe L. Purba
Visi misi Kandidat Presiden mentargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen. Hal ini akan dapat diraih apabila ada infrastruktur dan listrik yang handal untuk menstimulasi perindustrian. Salah satu sumber listrik yang dapat diharapkan adalah gas. Gas adalah komoditas strategis yang bernilai ekonomis, sosial dan politis. Terdapat lima pilar dalam kebijakan gas nasional yaitu sisi Supply (penyediaan), Demand (permintaan), Infrastruktur, Harga dan Regulasi. Mempertimbangkan dimensi, kepentingan dan urgensi yang berbeda-beda dari berbagai stakeholders, maka adalah penting untuk merumuskan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik, komprehensif, integral), kebijakan gas nasional yang mampu mengantisipasi tantangan secara dinamis untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.
Dari sisi supply, cadangan gas Indonesia saat ini 149,97 TSCF, sebesar 60% berada di remote area (Natuna, perbatasan Australia dan Papua), tidak ada infrastruktur transmisi dan distribusi ke konsumen, laut dalam dan jauh dari konsumen. Konsekuensinya biaya pengembangan lapangan-lapangan tersebut akan sangat besar. Misalnya gas di laut Natuna yang mengandung sekitar 70% CO2 memerlukan offshore infrastructure yang spesifik atau lapangan gas Masela di perbatasan laut Australia memerlukan fasilitas terapung pemrosesan LNG yang luasnya dapat melebihi lapangan sepakbola. Kebijakan untuk mengangkut gas dari daerah yang surplus tanpa secara seimbang dan serius mempertimbangkan pengembangan infrastruktur di kawasan akan terkesan menjadi eksploitasi daerah penghasil gas oleh konsumen yang di drive oleh market. Perlu didorong penumbuh kembangan industri pendukung dan penunjang seperti perkapalan, galangan, perbankan, konstruksi dan manufaktur. Dalam konteks ini kebijakan penajaman prioritas MP3EI sangat relevan.
Memperhatikan eksisting supply, contracted dan committed contract, serta projected demand diperkirakan akan ada net defisit gas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pada tahun 2025 diperkirakan akan ada demand gas sebesar 8793 mmscfd, termasuk di dalamnya untuk memenuhi komitmen ekspor sebesar 2019 mmscfd atau sekitar 23%, jumlah yang relatif sama dengan alokasi gas untuk listrik dan industri. Penyediaan gas untuk pupuk hanya sekitar separuhnya, sedangkan porsi alokasi untuk transportasi sekitar 8,53%., dan yang memprihatinkan untuk kebutuhan gas kota tidak sampai satu persen. Konversi minyak tanah ke LPG meningkat hampir 300% dalam 10 tahun ke 5.1 juta ton di tahun 2014, dan masih akan meningkat lagi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sumber LPG (C2) Indonesia dari lapangan gas maupun sebagai gas ikutan dari produksi minyak sangat terbatas, sehingga gap tersebut harus ditutupi dari impor LPG.
Perencanaan dan kajian yang pas harus ada antara lapangan gas, yang bersebarannya tidak merata, dengan konsumen dan pengembangan koridor ekonomi. Dalam konteks pengembangan lapangan, harus juga ada pemetaan antara perlunya koneksi antara pipa transmisi, pipa hulu ,pipa hilir. Persoalan open access atau potensi timbulnya free rider yang hanya memanfaatkan jaringan gas yang sudah ada harus diantisipasi dan diregulasi.
Pembangunan terminal LNG, terminal regasifikasi baik yang terapung (FSRU) dan di darat (Land based- regassification), pembangunan mini LNG plant, adalah sebagian dari alternatif untuk mendekatkan (virtual bridge), antara daerah surplus, dengan daerah yang minus permintaan gas nya. Ekspor impor LNG berdasarkan pertimbangan komersialitas merupakan sesuatu yang niscaya. Untuk itu, secara geografis terminal regasifikasi lebih tepat dibangun di jalur lalu lintas perdagangan seperti di pantai timur Sumatera/ selat Malaka dari pada di pantai barat ujung selatan pula.
Industrialisasi membutuhkan gas sebagai bahan baku (seperti pupuk dan petrochemical), bahan penunjang, bahan bakar dan sumber supply power kelistrikan. Jaringan gas kota sebagai substitusi dari LPG hingga saat ini masih sangat minim. Demikian juga halnya penggunaan gas untuk transportasi. Untuk itu Stasiun Pengisian Pompa Gas harus tersedia secara memadai . Memperhatikan persebaran gas dan kondisi geografis dan demografi Indonesia, di wilayah Timur dan pulau-pulau yang tidak memungkinkan untuk jaringan gas pipa, moda transportasi gas yang tepat harus disesuaikan.
Sebagai komoditas ekonomi, faktor harga gas adalah menentukan dalam pengembangan, alokasi dan distribusi. Secara umum untuk tingkat kalori/ termal yang sama, perbandingan konversi minyak bumi ke gas adalah 1 barel minyak = 6 – 7 mmbtu gas. Dengan demikian paritas yang wajar, pada kisaran harga minyak $ 100/ barel adalah $14-$17. Namun demikian, selain tingkat kalori, faktor lain yang sangat dominan adalah kondisi pasar, volume, jarak dan jangka waktu perjanjian jual beli gas, termasuk harga komoditas energi substitusinya. Kebijakan harga adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengharmonisasi harga.
Bisnis gas tidak boleh secara murni diserahkan kepada mekanisme pasar. Beberapa segmen seperti transmisi dan distribusi cenderung merupakan monopoli alami atau oligopolistik akan mendistorsi pasar dan konsumen apabila tidak ada regulasi yang robust. Pemerintah harus mendorong ada open access yang rasional, menambah jaringan gas baru dan mengatur hubungan yang adil yang mencerminkan resiko dan opportunity antara produser gas, pemilik jaringan gas, trader, transporter dan konsumen.

Jakarta, Juli 2014

 

published in Bisnis Indonesia, Jumat 18 Juli 2014

Beras Impor dan Masyarakat ekonomi

 

Beras Impor dan Masyarakat Ekonomi Asia

Oleh Sampe L. Purba

Kisruh beras baru baru ini dan kesan adanya saling tuding, lempar tanggung jawab dan berbalas pantun antar berbagai pejabat dan pelaku ekonomi sebagai akibat ditengarainya ditemukan beras impor kualitas medium Vietnam yang tidak ada dalam daftar izin impor yang menggerus harga beras lokal ke bawah, sesungguhnya baru merupakan preambule pandora permasalahan sangat serius yang akan kita hadapi dalam satu dua tahun ke depan. Diskresi Pemerintah dalam membuat regulasi, pembatasan impor komoditas tertentu yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk stabilisasi harga, proteksi produk dan jasa domestik dan stimulan transformasi struktur perekonomian akan sangat limitatif sehubungan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015, yang akan dilanjutkan dengan pasar terintegrasi Asia Pasifik pada tahun 2020.

Sesuai Dokumen Cetak Biru Ekonomi yang disepakati para Pemimpin ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 yang lalu,  ASEAN akan bertransformasi menjadi suatu kawasan terintegrasi tanpa hambatan atas lalu lintas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan modal. Empat karakteristik utama MEA adalah adanya  pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kompetisi ketat kawasan, pembangunan ekonomi yang equitable tidak memberi preferensi lokal, serta integrasi kawasan secara sepenuhnya kepada perekonomian global.

Sasaran integrasi MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, saling pengakuan akan kualifikasi jasa profesional, konsultasi erat masalah ekonomi makro dan kebijakan keuangan, instrumen pembiayaan perdagangan, konektivitas komunikasi dan penguatan infrastruktur, pengembangan pemusatan  transaksi berbasis elektronik, integrasi industri di seluruh kawasan untuk memajukan sumber daya regional, dan mendorong peran dan pelibatan sektor swasta untuk membangun masyarakat MEA. Pendeknya ini adalah semacam manifesto penyerahan kedaulatan ekonomi ke pasar bebas.

Kerja sama pada dasarnya akan mendorong peningkatan nilai tambah dengan efisiensi, pengurangan mata rantai rente ekonomi, spesialisasi dan peningkatan absorpsi pasar yang dikenal dengan efficiency economic of scale driven. Resultan dari produktivitas yang tercipta (value creation) adalah meningkatnya penghargaan akan jasa perorangan, dan dihasilkannya out put  barang dan jasa yang lebih banyak dengan input yang lebih sedikit.  Hal ini pada gilirannya akan menciptakan pendapatan agregat yang lebih tinggi dengan kemampuan daya beli yang lebih baik. Teoretis, demikian mazhab ekonomi makro memberi penjelasan.

Namun demikian, kerja sama yang konstruktif hanya dimungkinkan apabila masing-masing aktor pelaku memiliki kesetaraan kemampuan (level of playing field) untuk bersaing. Sebab kalau tidak, yang terjadi adalah ekonomi predator. Hukum alam akan menyeleksi yang mampu bertahan ( the survival of the fittest), persis seperti ikan piranha yang digabungkan dengan  ikan emas atau ikan gabus dalam satu kolam.

Dengan pasar terintegrasi, Indonesia menjadi terbuka dalam persaingan dan pertarungan ekonomi bebas baik di ASEAN, di jalur Asia Timur melawan raksasa China dan Jepang (Asian Free Trade Area) dan bahkan Eropa. Sementara Negara-negara lain di kawasan ini masih mempertimbangkan kesiapan dan kekuatan internal infrastruktur ekonominya untuk berhadapan dengan pasar Eropa yang efisien, Indonesia telah sangat percaya diri menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menandatangani kerja sama perdagangan bebas dengan Masyarakat Eropa tahun 2009, dalam bentuk Partnership Cooperation Agreement (PCA).

Indonesia, dalam berbagai parameter memiliki size yang lebih besar. Wilayah, Penduduk dan GDPnya meliputi lebih dari 60% dibanding ke sembilan mitra ASEAN lainnya. Berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2012, index daya saing Indonesia hanya nomor 50, berada di bawah Thailand (38), Malaysia (25), Brunai (28), Singapore (2), Jepang (10), Korea Selatan (19), China (29), USA (5). Sedangkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia hanya pada peringkat 120 dari 189 Negara di dunia .

Jepang dan China adalah contoh Negara yang dengan bijak mengukur kemampuannya sebelum bersaing dengan tetangganya. Para shogun di Jepang menutup rapat ekonominya ke dunia luar, hingga Commodore Perry dari Amerika Serikat memaksa membukanya di tahun 1855. Ketahanan  ekonomi Jepang berbasis pertanian waktu itu sudah sangat kuat. Keterbukaan ekonomi dimanfaatkan mengejar industrialisasi. Namun hingga kini,  Jepang tidak melupakan akar kekuatannya yaitu pertanian. Negara tersebut tidak mudah mengizinkan liberalisasi pertanian dan produk olahannya ditembus globalisasi. Demikian juga China. Deng Xiao Ping memimpin komando politik dan tidak memberi toleransi kegaduhan demokrasi hingga Negara tersebut mapan menata infrastruktur hukum dan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus Shen zhen – dengan hukum liberalisasi pasar  baru dibuka tahun 1980, sekarang merupakan pusat pertumbuhan utama di bibir timur Pasifik.

Kembali ke pada pokok soal di atas, kalau menghadapi beras Vietnam saja kita sudah keteteran – sekalipun saat ini masih ada beberapa pembatasan, lalu bagaimana ketika Indonesia telah menghadapi tarung bebas di tahun 2015 di Asia Tenggara atau tahun 2020 melawan raksasa China, Jepang atau Amerika Serikat.

Jadilah bijak. Jangan latah mengukur baju di badan orang.

Jakarta,         Pebruari 2014

Seputar Production Sharing Contract

Tanya jawab sederhana seputar sistem Production Sharing Contract / Kontrak Kerja Sama Migas

Disarikan dari Interview Radio dengan Sampe L. Purba

Q1

a)    Tadi saya sudah sempat singgung tentang skema Kontrak Bagi Hasil, atau Production Sharing Contract, mungkin Anda bisa jelaskan sedikit tentang PSC secara general?

 PSC adalah sistem pengelolaan kegiatan hulu migas berdasarkan Rezim Kontrak.

Terms and Conditions Kontrak PSC dibuat oleh Pemerintah dan diterima oleh Kontraktor PSC, yang menggovern aturan main (rights and obligation para Pihak) dalam pelaksanaan Kontrak.

SKKMIGAS bertindak sebagai Manajemen Pengawas Pengendali, sedangkan Kontraktor PSC bertindak sebagai Pelaksana yang mengeksekusi kegiatan operasional perminyakan itu.

Kontraktor menyediakan permodalan, kompetensi teknologi dan profesional skill yang diperlukan, serta menanggung resiko., dan karenanya Kontraktor memiliki kepentingan ekonomis (economic interest).

Biaya operasi dikembalikan dari hasil penjualan migas, dan selisihnya dibagihasilkan berdasarkan rasio atau split yang telah ditentukan dalam Fiscal terms Kontrak tersebut. Kontraktor KKS akan juga membayar Pajak Korporasi atas split/ keuntungan bagiannya.

b)    Dalam skema PSC, sejauh mana otoritas kontraktor dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi?

Kontraktor Operator pada suatu wilayah kerja migas bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan Program Kerja yang disusunnya, yang sebelumnya memerlukan persetujuan SKKMIGAS.

Pelaksanaan di lapangan mengikuti kaidah kaidah umum yang berlaku di industri migas (good engineering practices), dan ketentuan Publik Pemerintah

Produksi dibagi hasilkan pada point of liftings. Alokasi domestik untuk minyak diatur dalam Kontrak. Sedang untuk gas berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangkan sisi keekonomian, kemampuan absorpsi domestik, kesiapan infrastruktur dsb.

 c)    Bagaimana bentuk kesepakatan program kerja dalam PSC?

Operator PSC setelah menyepakati secara internal dengan mitra-mitra non operatornya, mengajukan Program Kerja dan Anggaran ke skkmigas.

Pembahasan dan diskusi teknis, komersial dan operasional dilaksanakan dengan berbagai fungsi di skkmigas untuk mendapatkan persetujuan Manajerial. Faktor kebijakan Pemerintah seperti target produksi, penyeimbangan upaya penemuan cadangan baru dengan optimasi produksi, alokasi migas dan transfer teknologi serta peningkatan kapasitas nasional didiskusikan secara rasional agar workable.

 d)    Kabarnya saat ini pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Menteri perpanjangan untuk kontrak bagi hasil atau PSC yang akan habis, seperti Kampar, Siak, dan Mahakam. Sudah sejauh apa prosesnya?

Sesuai Peraturan Pemerintah, memang kebijakan atas suatu wilayah kerja yang akan berakhir ada pada Pemerintah dalam hal ini leading sectornya adalah KESDM.

SKKMIGAS memberikan masukan dan pertimbangan dari sisi operasional. Termasuk di dalamnya potensi cadangan migas yang masih ada, kinerja Operator sebelumnya, dan jangka waktu minimal yang diperlukan untuk smoothness dan kontinuitas operasional. Pemerintah juga mempertimbangkan potensi pemberdayaan Perusahaan Negara/ Perusahaan Nasional/ Perusahaan Daerah dengan terms yang lebih baik tetapi reasonable. Diskusi dan pembahasan masih terus berlanjut dan kita masih menunggu terbitnya PerMen tersebut.

Q2  

a)    Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, kabarnya pada tahun 2012 Indonesia adalah negara nomor lima yang paling besar mengambil manfaat atau keuntungan dari hasil pengelolaan migas, dari sistem PSC. Untuk tahun 2013 ini seperti apa hasilnya?

Mungkin yang dimaksudkan penanya  adalah fiscal terms dari sisi perbandingan Government take versus Contractors take ya ?.

Target-target yang dibebankan Pemerintah secara spesifik adalah menyangkut Produksi migas, Penerimaan Negara dan Pengendalian Cost Recovery. Secara umum pencapaian industri hulu migas kita di tahun 2013 adalah antara 97 % – 105% dari target. Dari hasil penjualan migas,  Total bagian Pemerintah  $ 31.315 juta (55%), biaya operasi $15.978 juta (28%), dan Net Contractor Share $9.264 juta (16%).

Selain itu kita juga berhasil meningkatkan penyaluran gas ke domestik dgn trend peningkatan 9%/ thn sejak 2003. Dalam 2013 volume penyerapan domestiknya sudah 52.1% (3.660 BBTUD). Dari total pengadaan $11.777 juta, Persentase TKDN 56.42%, dana ASR pada perbankan nasional meningkat signifikan  hingga $ 478 juta

b)    Apa yang dilakukan SKK Migas untuk memilih kontraktor yang dinilai berkompeten dalam menjalankan kegiatan industri ini?

Yang memilih dan menetapkan Kontraktor Operator migas adalah Pemerintah. skkmigas memberikan pertimbangan meliputi kemampuan teknis, operasional, profesionalism skill, track records dan hal relevan lainnya.

c)    Saat ini berapa jumlah kontraktor hulu Migas di Indonesia? Fase eksplorasi berapa? Fase pengembangan berapa?

EKS 213 (incl GMB 43), EPT 82, Terminasi 23

 d)    Benarkah dokumen PSC antara SKK Migas dan pihak kontraktor bersifat rahasia dan tidak bisa dibuka ke public? Jika ada sengketa, bagaimana penyelesaiannya secara hukum?

Kontrak PSC itu adalah Dokumen Kontrak Perdata yang dibuat dan mendapatkan persetujuan Pemerintah. SKKMIGAS adalah salah satu di antara Pihak di dalamnya. Undang-undang Migas menegaskan bahwa  setiap KKS/ PSC yang sudah ditandatangani diberitahukan secara tertulis kepada DPR RI – dalam hal ini Komisi yang membidangi migas (ps 11 ayat 2 UU 22/2001). Dalam hal ini lah telah terakomodir keterbukaan kepada publik melalui lembaga DPR.

Kalau ada sengketa, tentu dilhat dulu sifat, lingkup dan kompetensi penyelesaian sengketa dimaksud, apakah antara PSC dengan para kontraktor dan rekanannya dsb dimana skkmigas diikutkan sebagai pihak. Dalam hal ini akan tunduk kepada ketentuan hukum perdata.

Sepanjang menyangkut dengan skkmigas, jika itu adalah menyangkut kewenangan Publik dan Administratif yang embedded berdasarkan penugasan Pemerintah, akan tunduk pada juridiksi dan kompetensi tersebut.

Namun apabila menyangkut penafsiran dan pelaksanaan kontrak, apabila timbul perselisihan, akan diusahakan penyelesaian dan konsultasi secara musyawarah (amicably). Dalam hal tidak tercapai, akan maju ke forum penyelesaian sengketa yang disepakati. Pada umumnya adalah pada forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada Badan Arbitrase sesuai ketentuan yang dipilih dalam Kontrak PSC masing-masing. Namun perlu digaris bawahi, bahwa pada forum apapun penyelesaian sengketanya, Governing Laws PSC adalah Hukum Indonesia.

Q3

a)    Seperti kita ketahui, industri hulu migas adalah industri yang beresiko tinggi. Investasi sudah dikeluarkan, namun bisa jadi tidak ditemukan cadangan migas. Sejauh mana skema PSC mengatur agar resiko dapat diminimalkan, dan kedua pihak bisa terlindungi dari resiko itu?

Resiko pada dasarnya sangat variatif dan harus dimanage dengan proper. Ada resiko geologis, resiko operasi, resiko pasar, resiko eksternal dan sebagainya. Dalam PSC telah diatur dan didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Petroleum operation, prinsip kehati-hatian, profesionalisme dalam semangat good corporate governance dan Good Engineering Practices pada setiap tahapan value chain activities. Jadi merupakan kombinasi cermat antara “taat prosedur – paham substansi, pada sense business yang meng assess secara cerdas peluang dan tantangan yang ada. Sepanjang sesuai dengan S.O.P, due professional care, maka business judgements rules akan melindungi para pihak.

b)    Sampai saat ini berapa jumlah proyek yang gagal lanjut ke fase produksi?

Ada cukup banyak, dan dalam catatan kami ada 23 PSC yang saat ini dalam proses terminasi.

c)    Besaran prosentase bagi hasil antara pemerintah dengan K3S yang diatur dalam PSC adalah sebesar 85:15 untuk produksi minyak dan 70:30 untuk produksi gas. Kalau dari pembagian ini, negara mendapat keuntungan yang lebih besar. Apakah memang demikian realitasnya?

 Itu sebetulnya adalah penyederhanaan saja dari antara Split dan Corporate tax dari bagian Kontraktor. Dan fiscal terms dapat bervariasi pada berbagai Kontrak, dengan mempertimbangkan resiko geologis, cadangan, infrastruktur dan persaingan regional dan global. Tetapi memang mainstreamnya seperti itu

Yang harus kita ingat adalah bahwa sistem PSC ini adalah sama dengan bisnis biasa, dimana liftings kita analogkan dengan omzet. Cost recovery dengan biaya operasi, dan net split merupakan keuntungan bagi para share holders setelah dikurangi pajak. Dalam sistem PSC, Pemerintah selain mendapatkan pajak, juga ada bagian produksi yang merupakan entitlementnya. Pemerintah sebetulnya mendapat lebih banyak lagi, karena  ada  DMO bagian Kontraktor dari minyak yang diserahkan menjadi bagian Pemerintah pada harga yang lebih rendah dari ICP.

Tetapi secara keseluruhan benar, bahwa keuntungan pada sisi Pemerintah sangat signifikan.

Q4

a)    Dalam perjanjian Kontrak Bagi Hasil, dikenal skema Cost Recovery. Bisa dijelaskan tentang hal ini?

Cost recovery pada dasarnya adalah sama dengan biaya operasi dalam bisnis biasa. Itu adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pengusaha/ Kontraktor migasnya untuk membiayai usaha tersebut, misalnya untuk menyewa peralatan seismik, operasi pemboran, sewa rig, pemurnian lapangan, sewa kapal, biaya administrasi, personalia, sewa gedung dsb. , yang sudah dikeluarkan dan dibayarkan Kontraktor migas terlebih dahulu kepada pihak lain.

Pengembalian biaya operasi ini, diperhitungkan dari hasil migas. Sama seperti biaya-biaya operasi bisnis biasa yang diperhitungkan terlebih dahulu sebelum perhitungan laba kena pajak.

b)    Apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan cost recovery?

Dalam Kontrak PSC telah diatur, bahwa hanya pengeluaran yang berkualifikasi sebagai Petroleum Operation Cost yang dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Pengembalian biaya operasi tersebutpun adalah secara bertahap., mekanismenya di atur dalam exhibit C, yang merupakan pedoman dan prosedur akuntansi untuk memperhitungkan biaya. Seperti dijelaskan di atas, untuk kegiatan Petroleum Operation, setiap tahun Kontraktor migas mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran yang dibahas secara teknikal, komersial dan operasional. Dalam eksekusinya, seperti pengadaan barang dan jasa, maupun prosedur operasi tunduk pada S.O.P, good engineering practices dan Ketentuan Pemerintah. Kemudian ada post audit baik secara operasional maupun finansial oleh berbagai institusi, seperti skkmigas, bpkp, bpk, instansi pajak dan sebagainya.

c)    Bagaimana cara menilai kewajaran dalam besaran cost recovery?

Dalam tahapan perencanaan, ada semacam benchmark, standar, dan historical cost dengan antisipasi pergerakan harga ke depan. Realisasinya, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, tentu harga mengikuti mekanisme pasar. Dengan demikian, menilai cost recovery tidak boleh dipisahkan dari perbandingan relatif terhadap keuntungan. Itulah bisnis. Misalnya pengusaha yang rasional akan lebih memilih mengeluarkan biaya   1 juta dolar dengan keuntungan empat ratus ribu dolar , atau untung 40 %, dibanding pengusaha lain yang mengeluarkan biaya 500.000 dolar, tetapi keuntungan 100.000 dolar, atau hanya 20%. Jadi adalah menyesatkan mana kala ada pengamat yang hanya mempersoalkan cost tanpa membandingkan dengan revenue atau keuntungan yang diperoleh. Itu adalah pengamat sesat yang tidak memahami bisnis.

d)    Apakah semakin besar penggantian biaya produksi ini berarti semakin besar pula keuntungan yang didapat negara dari hasil eksplorasi dan produksi?

Kita harus melihat di sisi positifnya, dengan urutan-urutan : Investasi – biaya operasi – cost recovery. Dalam konteks ini, maka cost recovery adalah muara dari suatu investasi yang berhasil menemukan produksi migas secara komersial. Kita juga perlu memastikan bahwa penggantian biaya operasi telah dilaksanakan secara prudent sesuai dengan mekanisme dan ketentuan kontrak PSC yang dibuat oleh Pemerintah .Tanpa investasi, tidak ada pergerakan lokomotif ekonomi untuk pengadaan barang dan jasa, tidak ada cadangan migas baru, tidak ada produksi migas. Yang perlu dan penting dijaga adalah keseimbangan portofolio yang memanage kegiatan eksplorasi dan eksploitasi antara mendapatkan hasil produksi, dengan mempersiapkan cadangan pengganti, sambil meningkatkan dan memberdayakan kapasitas nasional. Itulah esensi kegiatan migas untuk mentranformasi dan menggerakkan ekonomi nasional untuk masyarakat bangsa dan negara kita termasuk generasi yang akan datang.

Terima kasih, Jakarta  10 Januari 2014

Proyek Asahan dan Kontribusi Kawasan Danau Toba

Proyek Asahan dan Kontribusi Kawasan Danau Toba

Oleh : Sampe L. Purba

Proyek Asahan adalah Proyek yang mendayagunakan potensi air Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) dengan tujuan memajukan ekonomi regional Sumatera Utara dan Nasional. Dasar pengembangannya adalah Master Agreement antara Pemerintah RI dengan Investor Jepang yang ditandatangani tanggal 7 Juni 1975. Potensi hidrolistrik Sungai Asahan diperkirakan lebih dari 1.000 MW. Saat ini yang telah dibangun dan dioperasikan oleh PT. Inalum adalah PLTA Asahan II (PLTA Siguragura dan PLTA Tangga) dengan kapasitas 604 MW yang digunakan untuk pasokan listrik ke PPA Kuala Tanjung dengan kapasitas produksi 225.000 ton aluminium per tahun.

Pasca berakhirnya kerja sama dengan Jepang per 31 Oktober 2013, Pemerintah Daerah Provinsi  Sumatera Utara melalui Gubernur Bp. Gatot Pujo Nugroho menyampaikan keinginan untuk turut mengelola INALUM bersama 10 Pemerintah Kabupaten Kota yang tergabung dalam Ekosistem Kawasan Danau Toba yang meliputi  Daerah Tangkapan Air Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai Asahan.  Pemerintah Sumatera Utara telah mempersiapkan business plan termasuk diantaranya misalnya dengan menggandeng grup Toba Sejahtera yang dikomandani bp. Luhut Panjaitan – seorang Pengusaha  terkemuka Nasional berlatar belakang Militer dan Menteri, serta telah menunjukkan kepedulian dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembangunan Sumatera Utara .

Atas keinginan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh golden share – tidak perlu membayar – Menteri BUMN menolaknya dengan mengatakan, karena pengalihan saham Jepang adalah dengan membeli – maka apabila Pemerintah Daerah akan mendapatkan sejumlah porsi saham, harus membayarnya dengan mencicil melalui dividen misalnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :

a.    Aspirasi masyarakat Sumatera Utara di bawah pimpinan Gubernur Gatot Pujo Nugroho  patut diapresiasi. Kepemilikan saham akan meningkatkan rasa kepemilikan (sense of belonging) proyek Asahan. Hidup matinya INALUM sangat tergantung pada ekosistem kawasan danau Toba. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kota dan masyarakat sekitar memerlukan investasi, covenant dan pengorbanan besar untuk menjaga kelestarian kawasan ekosistem.  Pengorbanan itu  telah berjalan sejak mulainya Proyek di tahun 1975. Jadi tidak gratis !

b.   b. Hubungan Bisnis PLTA Sigura-gura, PLTA Tangga dan INALUM

Bagaimana hubungan hukum dan komersial antara ketiga unit usaha dalam Proyek Asahan. Apakah ada kontrak supply listrik jangka panjang untuk menyediakan sejumlah listrik ke INALUM pada harga tertentu. Diketahui bahwa 70% listrik dipasok ke INALUM pada harga US$ 1 sen/ KwH. Sementara harga listrik untuk industri di wilayah sekitar adalah $ 8 – 9 sen/KwH. Apakah pasokan listrik tersebut atas dasar apa adanya (as is),  harus diupayakan (best effort), atau wajib (compulsory). Apakah ada clause price review, dan bagaimana keberlakuan (effectiveness) kontrak supply listrik dalam kaitannya dengan perjanjian induk (master agreement). Hal ini penting sebagai variabel  fairnessnya harga saham konsorsium asing yang akan dibayar oleh Pemerintah RI.

c.    Sehubungan dengan defisit listrik di Sumatera Utara harus ada new deal untuk mendapatkan pasokan listrik tambahan dari PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga.  Kebutuhan Listrik saat ini di Sumatera Bagian Utara pada beban puncak mencapai 1.655 MW, sementara kemampuan pasok hanya sekitar 1.405 MW sehingga ada defisit 250 MW. Apabila ada kesulitan komersial dan legal, Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas pembangkit Sungai Renun (yang juga sumber pasokan airnya dari Danau Toba). Tetapi kalau ini dilakukan, akan dapat mengancam jumlah pasokan air ke PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga.

d.    Secara geostrategis Sumatera Utara adalah sangat penting, karena berada di bibir kawasan Asia Pasifik, dimana sekitar 44% perdagangan dunia dan 54% produk domestik bruto beredar. Jumlah ini akan meningkat seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina. Sumatera Utara telah berbenah antara lain dengan meningkatkan kapasitas bandara Kuala Namu. Namun infrastruktur gas untuk pasokan listrik belum memadai. Beberapa waktu yang lalu telah direncanakan untuk membangun fasilitas penerima gas terapung (FSRU) di Belawan, untuk dapat menerima pasokan gas dari sekitar jalur perdagangan selat Malaka seperti Qatar dan beberapa Negara Afrika. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Menteri BUMN memindahkan lokasi FSRU tersebut ke Lampung.

e.    e. Rencana Bisnis jangka panjang

Pemerintah sebagai pemegang saham baru, harus membuat rencana bisnis (business plan) baru yang realistis, transparan dan memihak masyarakat dan pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat. Kontrak-kontrak penjualan produk aluminium/ ingot harus mencerminkan harga pasar yang wajar (arm-length price). Demikian juga  dengan alokasi dan harga pembelian listrik.  Transfer teknologi dan sumber daya manusia pada tataran managerial dan technical harus dikonkritkan. Pelestarian alam harus menjadi bagian yang integral untuk sustainabilitas lingkungan.   Pihak swasta yang berkomitmen perlu diajak dalam semangat private-public-partnership yang memberikan keuntungan win-win bagi Masyarakat, Pemerintah dan Pengusaha.

 

Jakarta,   November 2013

Penulis :  Praktisi dan Profesional Business Global,  Memperoleh Pendidikan Tinggi di Bidang Hukum  dan  Bidang Ekonomi

“Republik Taliban” dan Gedung Putih – Politik Anggaran AS dan implikasinya

“Republik Taliban” dan Gedung Putih – Politik Anggaran Amerika Serikat dan implikasinya terhadap perekonomian global

 

Sampe L. Purba

 

Di Amerika Serikat terdapat satu gerakan politik kontemporer dalam bentuk kaukus longgar konservatif  bernama National Tea Party yang sangat progresif menyuarakan pengurangan hutang Pemerintah dan defisit anggaran federal melalui pengetatan di sisi pengeluaran Pemerintah dan pengurangan pajak. Mereka tidak setuju dengan kebijakan reformasi kesehatan dan jaminan sosial ala Presiden Obama, yang dianggap sebagai ekonomi sosialis yang merampok kekayaan mereka melalui pajak untuk mensubsidi orang-orang yang memberi kontribusi rendah kepada Negara.  Ide dan lobi gerakan ini berhasil mempengaruhi anggota Kongres Amerika Serikat, untuk memblok usulan APBN Pemerintah Federal 2014. Usulan spending sebesar $ 3,8 triliun dolar tersebut, didominasi pos kesehatan (medicare) 25%, Program jaminan sosial dan tenaga kerja 33%, dan anggaran militer 17%.  Krisis pembahasan anggaran bahkan sampai memaksa Presiden Barack Obama menunda kunjungannya ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam rangka APEC baru-baru ini.

Penolakan pengesahan anggaran oleh  Kongres membawa implikasi yang berefek domino. Dalam urusan domestik, kantor pelayanan Pemerintahan terancam ditutup (shutdown). Pelayanan program perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan masyarakat menengah, tunjangan veteran dan pensiunan, Puskesmas, taman hiburan umum, pegawai pemerintah outsourcing, langsung mengalami dampaknya. Sementara secara eksternal rating/ peringkat obligasi Pemerintah Amerika Serikat juga turun. Harga imbal hasil (yield) kupon Obligasi Pemerintah (T-Bond) mulai dari yang berjangka pendek hingga yang jangka panjang 30 tahun juga turun. Para investor juga dibayangi apakah Pemerintah Amerika Serikat akan mampu membayar bunga kupon maupun obligasi yang jatuh tempo dalam waktu dekat sebanyak 120 milyar dolar. Kredibilitas Pemerintah Amerika Serikat dipertaruhkan. Anggota Kongres Demokrat dari Florida Joe Garcia, dalam perdebatan resmi di DPR tanggal 1 Oktober 2013 yang lalu  menyebut anggota Kongres Partai Republik yang dapat dikendalikan oleh kekuatan ekstra parlementer dari luar termasuk para ekstrimis Tea Party adalah para Taliban yang tidak peduli akan implikasinya kepada kesejahteraan Amerika dan keamanan global. Untuk menghindari kebangkrutan (default), sementara Kongres dan Gedung Putih (kantor kepresidenan) hanya menyetujui anggaran darurat hingga pertengahan Januari 2014.

Dunia cemas dalam penantian. Seluruh perekonomian dunia tergantung kepada Amerika Serikat pada gradasi rentang antara 10 % – 90% baik untuk keseluruhan ekspor – impor, atau untuk sebagian seperti  investasi langsung, portofolio dan bentuk kerja sama lainnya.  Dalam jangka pendek, para investor akan mendiversifikasi portofolionya dengan di pasar uang di luar Amerika Serikat.  Di satu sisi hal ini dipandang baik, karena akan menggairahkan pasar uang di belahan dunia lainnya. Namun ini lebih merupakan “hot money”, yang patut diwaspadai. Pertama, melesunya permintaan pasar domestik Amerika, akan membuat kinerja perusahaan di belahan bumi lain yang tergantung padanya melemah. Jadi, kalaupun tersedia dana besar di pasar uang, tidak akan produktif dan terancam juga akan gagal bayar. Yang kedua, tidak tersedia peluang investasi domestik yang memungkinkan untuk menyerap over supply dana tersebut. Yang ketiga adalah investasi portofolio – tidak seperti investasi modal/ foreign direct investment – adalah bagaikan kumbang yang mudah berpindah dan hinggap ke tempat lain yang memberi yield lebih menarik. Ini mengganggu stabilitas fundamental struktur pendanaan perusahaan.

Ketergantungan yang tinggi kepada ekspor dan impor adalah rawan terhadap perekonomian kita. Dalam tahun 2012 misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan total nilai ekspor Indonesia  mencapai 190,04 miliar dolar AS, dan impor senilai 191,67 miliar dolar AS.  Kandungan nilai tambah ekspor kita rendah. Migas didominasi bahan mentah berupa minyak mentah, gas alam dan batu bara. Komoditas non migas didominasi hasil perkebunan seperti karet, komoditi, bijih, kerak dan abu logam. Lebih dari 50% tujuan ekspor Indonesia hanya ke lima negara saja yaitu Cina, Amerika Serikat, Jepang, India dan Singapura. Sebaliknya, komoditas impor didominasi barang jadi seperti produk bahan bakar minyak dan gas, peralatan mesin, modal, besi dan baja, produk elektronik,  kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Lebih dari 50% impor juga berasal dari lima negara yaitu Cina, Jepang, Amerika Serikat, Thailand dan Singapura.

Indonesia harus belajar dari keadaan ini. Untuk mengurangi eksposur dan ketergantungan kepada perekonomian negara lain adalah dengan meningkatkan kemampuan domestik untuk mengabsorb/ mengkonsumsi produk yang dihasilkan di dalam negeri. Sehingga tercipta self-sustainability mechanism yang menciptakan pasar dan daya saing lokal. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan meningkat apabila nilai tukar barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat relatif lebih tinggi dari barang jasa yang dikonsumsi. Struktur perdagangan yang sehat adalah apabila komponen ekspor lebih banyak berupa barang setengah jadi atau barang jadi, dibandingkan dengan bahan mentah. Sebaliknya untuk komponen impor, diharapkan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah. Untuk mencapai hal tersebut bukan hal yang mudah.  Diperlukan determinasi,  prioritas, kesamaan visi dan misi Pemerintahan dan masyarakat yang konsisten, terencana, terstruktur dan bersifat jangka panjang.  Dengan demikian secara lambat laun akan tercapai ekonomi yang berdikari dan bermartabat.

Jakarta,  Oktober 2013

Penulis – Profesional dan praktisi bisnis global