Aspek Geostrategis Kawasan Maritim Natuna

Aspek Geostrategis Kawasan Maritim Natuna
Oleh Sampe L. Purba
Perairan Natuna – sebagai bagian dari kawasan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu garis terluar perbatasan Indonesia yang secara geografis dan politik memiliki dimensi yang sangat strategis. Hal ini dapat didekati dari kaca mata konstelasi keseimbangan kawasan, keamanan dan sumber daya alam. LCS adalah jalur energi dan distribusi komoditas Negara Industri Asia Timur Utara seperti Jepang, Korea dan Tiongkok ke Afrika dan Timur Tengah dan Pasifik Barat. Sekitar 25% komoditas global, sepertiga gas alam cair (LNG) dunia, 80% minyak mentah ke Jepang, dan 40% impor minyak Cina melalui kawasan ini. Kawasan LCS adalah medan pertempuran perebutan hegemoni perdagangan dan politik antara poros Amerika Serikat dengan bendera TPP (Trans Pacific Partnership), serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dikomandani Tiongkok. Indonesia yang sebelumnya ada di RCEP telah menunjukkan minatnya untuk juga bergabung di TPP. Dapat dimengerti, salah satu aspek strategis yang dibidik Pemerintah Presiden Jokowi dalam hal ini adalah untuk mengurangi dominasi Tiongkok dan mencoba melibatkan Amerika Serikat untuk menjaga keseimbangan pusaran ini.
Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia merupakan satu kesatuan teritorial yang mempertautkan garis pantai Timur Sumatera dengan pantai Kalimantan Barat dengan kawasan Natuna di dalamnya, dengan menetapkan alur pelayaran internasional – alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Sebagai konsekuensi dari penguasaan wilayah, Indonesia harus dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa kita mampu menjamin dan memastikan keamanan jalur lintas laut (sea lane of communication – SLOC), baik dari ancaman teroris dan pembajakan, pencurian sumber kekayaan alam, polusi, penyelundupan barang, narkoba dan orang (illegal drugs and people trafficking).
Fakta bahwa hingga saat ini pengendalian ruang udara – Flight Information Region di atas kepulauan Natuna masih berada pada Malaysia sektor B, dan Singapura Sektor A dan C (Chappy Hakim, 2006), kemampuan logistik, kapal pemburu dan fregat Lantamal IV Tanjung Pinang yang belum memadai, atau dukungan darat, radar dan pesawat terbang skadron TNI pada LanUd Natuna yang hanya tipe C tidak menunjukkan kekuatan yang meyakinkan untuk mampu menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan mulai dari kemampuan deteksi, intersepsi dan konfrontasi baik kepada kapal nelayan pencuri ikan, apalagi dengan pasukan Negara lain yang menyatakan klaim kewilayahan.
Sampai saat ini, di beberapa bidang perbatasan zona ekonomi ekslusif (ZEE) Natuna, Indonesia masih memiliki tumpang tindih dengan Malaysia dan Vietnam. Fakta bahwa Pemerintah Tiongkok menolak putusan Permanent Court of Arbitration di bawah PBB pada bulan Juni 2016 yang lalu, seraya tetap kukuh dengan klaim sepihak nine-dash-line di mana sebagian tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Natuna Bagian Timur yang banyak mengandung gas patut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Dari kaca mata geografis Malaysia, kawasan Natuna adalah ibarat tembok pemisah penghalang Semenanjung Malaysia di Barat dengan Sabah Serawak di Timur.
Lebih dari 40 tahun yang lalu (1973) lapangan gas raksasa ditemukan di Natuna Bagian Timur (46 TCF – lebih dari 4 kali cadangan gas di lapangan Abadi – Masela). Tetapi alih-alih dikembangkan, malah kontraktor penemunya (AGIP) mengembalikan ke Pemerintah Indonesia. Sementara dalam kerja sama kemudian dengan Esso – ExxonMobil – sekalipun terms nya sudah sedemikian longgar, termasuk bagi hasil 100% untuk Kontraktor, dan Pemerintah hanya berharap dari pajak, itupun sampai saat ini belum jelas kelanjutannya.
Selain kemungkinan karena hal-hal kewilayahan yang belum clear di atas, penyebab utamanya adalah karena secara teknis, operasional, ekonomi dan komersial sangat sulit untuk mengembangkannya. Lapangan gas Struktur AL mengandung lebih dari 70% CO2, yang teknologi pemisahan, pembuangan maupun injeksinya untuk volume semasif itu belum ada presedennya di muka bumi ini. Pasar yang sangat remote. Sementara jalur pipa bawah laut untuk menyambung ke kawasan natuna barat ( West Natuna Transportation System – WNTS) lebih kurang 500 kilometer. Kita tidak tahu berapa puluh tahun lagi diperlukan baru lapangan gas tersebut dapat dieksploitasi secara komersial. Selain gas, sesungguhnya di kawasan tersebut tepatnya di struktur AP terdapat cadangan minyak 310 juta barel, diperkirakan dapat dieksploitasi segera. Kawasan Natuna juga kaya dengan sumber daya kelautan. Diperkirakan 8% populasi sumber daya hayati ikan dunia ada di sana.
kita harus belajar dari pengalaman hilangnya kedaulatan Indonesia atas wilayah Sipadan – Ligitan dengan Malaysia. Berdasarkan putusan arbitrase International Court of Justice tanggal 17 Desember tahun 2002, kepemilikan atas wilayah sengketa itu ditentukan berdasarkan adanya tiga hal yaitu, a. adanya keingingan dan kehendak (intention and will) untuk bertindak sebagai pemegang kedaulatan, b. ada aktivitas yang berkelanjutan (continued display of actual exercise), c. bagaimana pihak lawan memperlakukan wilayah sengketa tersebut.
Mengelola wilayah perbatasan Natuna, bukan sekedar perhitungan teknis keekonomian. Segeralah eksploitas lapangan minyak, lanjutkan dengan pembangunan kilang mini, sebagai dukungan logistik. Pengembangan lapangan gas di wilayah tersebut agar didesain terpadu, sehingga dapat memberi dukungan optimal terhadap sistem pertahanan perbatasan, baik dari segi logistik, radar, pangkalan maupun sumber daya manusia. Kementerian Koordinator Kemaritiman harus segera mengambil alih komando kebijakannya dan mengesampingkan keekonomian sebagai pertimbangan utama. Ini menyangkut kedaulatan dan integritas wilayah.

Jakarta, Agustus 2016

Penulis
Praktisi Profesional Global Energi – Alumni Lemhannas RI
Terbit di Satu Harapan Group 25 Agst 2016

Advertisements

Non State Actor dan Kewaspadaan Nasional

Non State Actor dan Kewaspadaan Nasional

Oleh : Sampe L. Purba

Era globalisasi dan demokratisasi telah membawa Non State Actor (NSA) – Aktor Non Negara berperan penting dalam partisipasi, pewarnaan dan pembentukan relasi  internasional. NSA tangguh dalam  jejaring koalisi longgar berdasarkan kepentingan, serta memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dan merubah kebijakan di suatu Negara. Wujudnya dapat berupa Non-Government Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Multi Nasional (MNC) yang beroperasi lintas yurisdiksi negara, Media Internasional, Kelompok bersenjata dan kartel obat bius, kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan, jaringan diaspora, dan agen intelijen independen.

Pemerintah, Oposisi, Organisasi Internasional, Lembaga Keuangan Internasional, dan NSA saling menunggangi dan memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing.  Ruang manuver NSA yang lincah, karena tidak terikat atau dapat membuat aturan protokoler sendiri, menjadikannya sebagai salah satu player yang patut dicermati dengan kewaspadaan tinggi.

Beberapa NSA di  Indonesia telah berkiprah  dengan implikasi yang fenomenal. Perdamaian Aceh misalnya. Konflik yang berkepanjangan tiga puluh tahun berhasil difasilitasi LSM Crisis Management Initiative pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, dengan perjanjian damai yang ditanda tangani pada Agustus 2005, dan berkontribusi dalam menghantar Ahtisaari memperoleh hadiah Nobel Perdamaian tahun 2008. Banyak NGO international beroperasi di sana, memfasilitasi,  memonitor, mengadvokasi atau berbagai kegiatan lain.  Sekalipun Pemerintah RI telah mengakomodasi beberapa tuntutan untuk tercapainya perdamaian, Amnesty International (AI) pada bulan April 2013 mengeluarkan laporan “Time To Face The Past”, yang menyatakan Pemerintah Indonesia gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian damai 2005.

Stiglitz cs (Escaping The Resource Curse 2007), – kata  pengantar oleh George Soros – sang pialang peternak duit kelas wahid, menyimpulkan bahwa sumber daya alam di Negara-negara berkembang tidak dikelola dengan optimal sehingga memerlukan paradigma baru yang memerlukan kehadiran aktor non negara (NSA). Gayung bersambut. Penelitian oleh Cabrales, Hauk 2007 misalnya.  Negara dengan sumber daya alam kaya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Kebijakan Pemerintah kurang tepat, sumber daya alam cenderung membuat suatu negara menjadi kurang demokratis, institusi di Negara-negara tidak kompeten, tidak kredibel dan sebagainya. Tidak ada satu pun di penelitian itu yang menyatakan, bahwa dominasi teknologi, infrastruktur aturan hukum, perdagangan dan pasar yang dikendalikan negara-negara industrilah yang membuat nilai tukar sumber daya alam dihargai sangat rendah. Di sisi lain  produk olahan turunannya dan industri pendukung  yang dikuasai oleh negara-negara maju dijual sangat mahal.  

EITI (Extractive Industries Transparency International) adalah satu LSM yang menetapkan standar internasional untuk transparansi negara-negara penghasil minyak, gas dan sumber daya alam. Dikembangkan dan diawasi oleh koalisi pemerintahan, perusahaan, masyarakat madani, investor dan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan sebagainya,  EITI menuntut pengungkapan menyeluruh atas tata kelola penerimaan Pemerintah dari sumber daya alam sektor ekstraktif. Inisiatif ini dilontarkan Perdana Menteri Inggeris Tony Blair tahun 2002. Sekretariatnya di Oslo, Norwegia, dikepalai mantan diplomat Swedia. EITI saat ini diketuai mantan anggota Parlemen dan Kabinet Inggeris. Indonesia tampaknya menyambut baik inisiatif tersebut, yang memfasilitasinya dengan counterpart organisasi/ sekretariat di tingkat Pemerintah melalui Peraturan Presiden.

Yang mengherankan dan aneh adalah bahwa yang bergabung di EITI adalah Negara-negara yang tidak signifikan perannya di industri sumber daya alam, seperti Albania, Mongolia atau Timor Leste. Sementara Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Brazilia, Cina, Negara-negara Teluk, Venezuela atau Rusia tidak anggota. Bahkan Inggeris dan Swedia, sebagai pencetus ide, dan saat ini menjadi Ketua dan Kepala Sekretariat pun tidak merupakan Negara Anggota.

Industri Ekstraktif adalah industri strategis. Kebijakan Pemerintah di bidang ini tidak hanya menyangkut pemanfaatannya, tetapi berdimensi jangka panjang dan lintas sektoral. Dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dibentuk berdasarkan  Perpres  No. 32 tahun 2011,  yang komitenya diketuai oleh Presiden RI mengamanatkan antara lain dalam peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif, dibutuhkan tahapan yang matang, dan konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangannya. Peningkatan kemampuan ekonomi dilaksanakan dengan modal ekonomi berbasis sumber daya alam sebagai  factor driven, kemudian bertransformasi secara bertahap menjadi ekonomi berbasis industri, hingga berbasis inovasi dengan keunggulan SDM. Pada tahapan tertinggi ini, Negara-negara maju akan menjadi pesanding dan pesaing kita. Akankah kita buka konsepsi, kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya alam kita kepada Non State Actor yang tidak jelas confidentiality, perlakuan timbal balik/ reciprocal dan akuntabilitas penggunaan informasi tersebut ?

Transparansi membutuhkan akuntabilitas. Negara melalui aparatnya termasuk agen intelijen dan kontra intelijen harus mampu melindungi rahasia penting Negara – termasuk rahasia strategi ekonomi. Juga cari informasi di luar secara cerdas (disclose theirs – protect ours). Lakukan secara cepat dan tepat (velox et exactus).  Human inteligent (humint) dan open source inteligent (osint) adalah metode tradisional yang efektif untuk mengumpulkan informasi intelijen.Tidak dengan malah secara kontraproduktif  mengundang atau menyediakan jalan tol bebas hambatan untuk para NSA dalam menerobos rahasia dapur Negara. Negara tidak boleh tunduk kepada Non State Actor.  Itulah esensi kewaspadaan nasional.

Jakarta,    Desember 2013

Megaphone diplomacy – salah kaprah memahami intelijen

Megaphone Diplomacy – Salah kaprah memahami intelijen

Oleh : Sampe L. Purba

Reaksi yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan di  Indonesia berkaitan dengan isu penyadapan Badan Intelijen Australia (Australia Signals Directorate)  atas komunikasi telepon beberapa petinggi Nasional RI – termasuk  Kepala Negara dan ibu Negara berdasarkan pengungkapan  Edward Snowden – whistleblower kontraktor US National Security Agency, patut dicermati.

Pesan-pesan twitter Bapak SBY, yang dilanjutkan dengan jumpa pers di Kantor Presiden 20/11/2013 telah mengeskalasi kasus tersebut ke level Nasional. Pemanggilan Duta Besar RI, penghentian sementara kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, maupun program latihan bersama antara militer kedua Negara, merupakan langkah lanjutan. Namun demikian, program-program pendidikan, perdagangan serta komunikasi antar masyarakat tetap dijaga keberlangsungan dan kondusivitasnya.

Fungsi intelijen adalah suatu disiplin untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai metode untuk diolah dalam pengambilan kebijakan pada berbagai level. Metode tersebut dapat berupa Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligence (SIGINT), Image Intelligence (IMINT), dan Kerjasama internasional antar Komunitas Intelijen. Fungsi intelijen ada pada berbagai bidang seperti Perusahaan manufaktur, Pemasaran, Resep dagang/ sistem senjata/ formula rahasia, unit-unit militer, hingga ke intelijen Negara/ Nasional. Hak dan kewajiban suatu negara berdaulat adalah untuk memperoleh, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang penting dan signifikan untuk kepentingan pertahanan, politik, ekonomi dan keamanan nasional lainnya. Sebaliknya hak dan kewajiban Negara pula untuk memproteksi informasi, nilai dan infrastruktur signifikannya untuk tidak bocor dan disalah gunakan oleh negara/ pihak lain. Untuk itulah diperlukan berbagai dukungan sarana – prasarana dan sumber daya manusia dan agen-agen intelijen dan kontra-intelijen yang handal untuk di satu sisi mampu menyediakan informasi yang diperlukan pimpinannya dan di sisi lain melindungi informasi rahasia negaranya. Dengan tepat  hal ini tergambar dalam semboyan Badan Iintelijen Australia “Ungkap rahasia mereka – lindungi punya kita –  reveal their secrets – protect our own”.

Washington Post pada 30 Oktober 2013 menginformasikan bahwa melalui program rahasia PRISM, National Security Agency dapat mengakses  seluruh log connection kegiatan dan data yang disalurkan melalui komunikasi elektronik seperti audio, video, email, dokumen, termasuk Yahoo dan Google, dari produk sembilan perusahaan global terbesar Amerika Serikat yang berpusat di Silicon Valley.

Kepala BIN yang pertama – Bp. Jend. Hendropriyono dalam bukunya – Filsafat Intelijen – menyatakan antara lain bahwa kecepatan dan ketepatan (velox et exactus) adalah semboyan intelijen. Kecepatan dan ketepatan diperlukan dalam meng assess berbagai kemungkinan cara bertindak, baik dalam fungsi penyelidikan (detection), pengamanan (security) dan penggalangan (conditioning). Intelijen yang berhasil adalah yang tidak mentolerir terjadinya unanticipated shock/ surprise. Demikian menurut Laksamana Mangindaan, seorang pakar praktisi Intelijen. Untuk mencapai objective kecepatan dan ketepatan, dan menghindarkan terjadinya dadakan-dadakan, maka justifikasi intelijen adalah berdasarkan asas kemanfaatan (utilitarianism), yang memiliki justifikasi hukum kedaruratan tersendiri dengan adagium necessitas legem non habet. Itulah code of conduct dan kredo intelijen.

Perdana Menteri Tonny Abbott membela kebijakan pendahulunya mantan PM Kevin Rudd, dan hanya menyampaikan penyesalannya kalau Pemerintah Indonesia menjadi kecewa atas pemberitaan media yang menguraikan detil penyadapan. Abbott menyatakan itu adalah hal lumrah “reasonable intelligence gathering”. Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak boleh diharapkan membeberkan apa saja yang dilakukan untuk melindungi kepentingan negaranya, sebagaimana mereka juga tidak memaksa negara lain mengungkapkannya. Pers dan masyarakat Australia bahkan menyatakan aneh tuntutan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia juga melakukan hal yang sama – dan pernah diakui terbuka oleh petinggi Intelijen Indonesia – pada jaman isu Timor Timur beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak berisik karenanya.  Kalaupun pada akhirnya nanti Perdana Menteri mengubah posisinya, itu lebih karena kepentingan nasionalnya, misalnya untuk tidak terganggunya beberapa deal bisnis yang sudah ada seperti kerja sama perdagangan sapi, pemulangan pengungsi dan sebagainya.

Australia adalah tetangga terdekat kita di Selatan. Negara itu memiliki kerja sama militer dengan beberapa Negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia dalam Five Power Defence Arrangements. Amerika Serikat juga akan meningkatkan Pangkalan Marinirnya di Darwin Australia Utara tahun depan, sehingga mampu melaksanakan Marine Expeditonary Unit.  Tentu akan meningkat komunikasi, intersepsi dan sebagainya yang kemungkinan bersinggungan dengan Indonesia.

Untuk mempertahankan  kedaulatan negara dan  keutuhan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan melalui sistem  pertahanan dan keamanan  negara  membutuhkan  ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan  serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan  dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan  nasional. Penguasaan teknologi tidak sekedar membeli peralatan canggih dari luar negeri, atau malah meng go public kan industri strategis yang krusial sebagai backbone komunikasi dan pertahanan. Transformasi peningkatan keunggulan kompetitif dengan penguasaan knowledge (pengetahuan) teknologi yang menggerakkan alat-alat canggih tersebut, jauh lebih penting. Itu tidak mudah, tetapi perlu. Keamanan bukan sesuatu yang taken-for-granted

Diperlukan kearifan, kedewasaan, kenegarawanan, konsistensi yang sistematis dan terukur pada semua pihak di lembaga  legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat madani untuk menggapai hal tersebut. Buruk muka jangan cermin dibelah,  atau malah menjelma menjadi melodrama casting diplomasi berisik (megaphone diplomacy) di tahun politik.

Jakarta,    November 2013

Indonesia – Maritime vision and shifting of paradigm

Maritime vision and Shifting of Paradigm

 

Sampe L. Purba

 

According to  geopolitics, a State is like a living organism that needs space , influence regional/ frontier , political power and security of the nation ( lebensraum – F Ratzell ) . England as a Super Power Maritime regime  remarkably noted their motto England Rules the Waves. Its influence declined in the mid- twentieth century, when the fleet could no longer sustain supporting the empire .
U.S. maritime vision, much influenced by the views of Admiral AT Mahan – Former Governor of U.S. Naval War College  who wrote the book ” The influence of Sea Power ” , in 1890 . United States that are geographically isolated in the Pacific Ocean and the Atlantic in order to be able to excel in war in both areas has to maintain giant troops, including fleets and armour to secure the supply lines and trade wars , intelligence operations , deploying troops , surveillance and intelligence as well as other factors deterrence . It was very expensive. So, besides hard power approach, US  also runs soft power strategy to ensure maritime dominance and hegemony excellence.


United States to design and ensure that all laws and regulations in the sea in line with its National Strategic Interests . For example, in UNCLOS 1982 ( Convention on the Law of the Sea) , stated that archipelagic countries such as Indonesia should open some coridors in its internal territorial sea  to allow and ensure peace and free pass by foreign war fleet or trade ships . In adjacent to  exclusive economic zone , American War fleet can anchor or patrolling the seas . In order to ensure the safety of the path,  countries that have narrow sea lane (choke points) as the Strait of Malacca , the Strait of Hormuz or the Strait of Turkey should open up to the protocol and International cooperation . This is important so that other countries do not necessarily have to build their own fleet strength, a potential threat to American maritime supremacy .
Smart and soft approach is also pursued through organization . International Maritime Organization ( IMO ) for example . The agency has absolute authority like an Admiral King at sea . Shipping in international trade , must comply with the highest standards of practice in relation to maritime safety , efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution from ships . Technical airworthiness certification of the ship , crew of the cruise , cargo , insurance law and so on are designed comfortable to developing countries standards such as US and UK . These are creative barriers that prevent small countries from altering the balance of sea control dominance .

As a nation that has 17.000an island , and 2/3 of its  region comprises sea , and  sea bordering  with 10 countries , Indonesia need to have maritime vision . This vision has to be consistently reflected in the paradigm of political, economic , social, cultural and marine-based defenses . Indonesia currently has about 17 agencies , ministries and institutions in charge of marine , but each one has priority, and authority of its own budget, without unity of command and orchestra.
Mangindaan (Defense and Maritime Studies Forum , 2011) said that when charting national interest,  the maritime domain comprises of political, economic , social , and military, with a very strong weight used as drivers for developing the national interest . Maritime management includes government policy toward maritimeship , maritime science and technology , as well as industrial goods and maritime support services .
Maritime is about totality . In the United States , maritime affairs (except military affair) are under the command of an organization , namely U.S. Coast Guards.  This is to ensure the integration and management of marine systems and minimizing sectoral ego . With regards to Indonesia, the question is how much our current development policy, political, and defense have been reflected as  maritime country? Simple indicator is whether has been in place the development of marine-based research centers and university all over Indonesia , the economic development in the border areas and the outer islands, availability of ports , ships , shipbuilding industry, the increased contribution to the development of maritime sectors and the national economy , as well as defense doctrine and posture adjustments to the marine base. Or are we still have land view approach?

We have just held the APEC event in Bali , which is the economic cooperation in the Asia Pacific region, involving ocean as a medium trading transportation . On  the maritime side , have we well prepared ?

Jakarta , October 2013
Writers , professionals and practitioners of global business
Alumni PPRA 49 National Resilience Institute of Indonesia

 

APEC – Pertarungan Hegemoni Keamanan Pasokan Energi

 

APEC –  Pertarungan Hegemoni Keamanan Pasokan Energi.

Oleh : Sampe L. Purba

Meletusnya perang dunia ke dua di palagan Pasifik, dipicu pertarungan penguasaan energi. Amerika Serikat yang cemas akan kemajuan ekspansi bala tentara Jepang yang sudah menguasai Manchuria,. meminta sekutunya Hindia Belanda (sekarang Indonesia), untuk mengembargo minyak ke Jepang. Hanya lima jam setelah Jepang yang frustrasi mengebom Pearl Harbour, GubernurJenderal Tjarda van Starkenborgh menyatakan perang kepada Jepang. Dengan cepat, Jepang fokus menyerang dan menguasai sumber minyak Indonesia, mulai dari  Tarakan, Dumai, Palembang, Cepu dan seterusnya.

Berdasarkan pertimbangan geostrategis, Biak dipilih sebagai salah satu pangkalan utama Amerika Serikat di Pasifik Selatan. Hegemoni kewilayahan hanya dapat dipertahankan apabila suatu negara memiliki ketahanan energi untuk kebutuhan mesin perang dalam jangka panjang. Dalam strategi militer Amerika Serikat, Papua adalah bagaikan kapal induk yang tidak mungkin tenggelam. Itu cerita 70 tahun yang lalu. ES

APEC  – organisasi Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik sedang bersidang di Bali. Salah satu fokusnya, adalah masalah energi.   APEC, yang meliputi 21 Negara,  merepresentasikan 44%  perdagangan dunia, 54% produk domestic bruto global, serta menyerap 60% energi dunia. Berdasarkan  laporan APEC working energy group,  prediksi kebutuhan energi akan meningkat secara signifikan  pada tahun 2035. Sekitar 85% diantaranya adalah berupa energy fosil berbasis minyak, gas dan batu bara.  Mengingat kecenderungan minyak bumi yang semakin berkurang secara alamiah, dan adanya kesadaran pengurangan emisi CO2 dari batu bara,  akan didorong pengembangan gas bumi sebagai preferensi yang ramah lingkungan.

Untuk menciptakan jaringan dan pasar energi yang terkoneksi dari kawasan Asia Tenggara, hingga ke jantung Asia Tengah, India dan Asia Barat, berkembang opsi regional untuk mengembangkan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)  Di satu sisi ini adalah perkembangan dan prospek ekonomis strategis kerja sama regional untuk monetisasi dan fleksibilitas pasar dari negara penghasil gas seperti Indonesia. Cadangan gas yang melimpah di sekitar kepulauan Natuna, akan menemukan akses yang lebih mudah ke pasar global. Namun demikian, Indonesia perlu mempertimbangkan dan mencermati hal ini secara komprehensif, holistik dan integral.

Indonesia memiliki sumber daya alam gas yang sangat besar di kepulauan Natuna. Dalam salah satu struktur lapangan gas, terpendam sekitar 46 TCF cadangan gas (tiga kali lebih besar dari cadangan gas lapangan Tangguh Papua). Lapangan gas yang telah ditemukan oleh mitra Pertamina tahun 1973 tersebut, hingga saat ini belum dikembangkan, antara lain adalah karena faktor ketidak tersediaan infrastruktur pasar.

Sumber daya alam adalah modal gatra strategis statis (natural endowment) yang dapat dikonversi menjadi modal dinamis untuk pembangunan nasional. Untuk mendukung perekonomian nasional ke depan, Indonesia akan membutuhkan tambahan energi yang besar. Saat ini saja telah terjadi defisit energi di beberapa daerah, antara lain karena ada imbalances antara sumber pasokan dengan konsumen, baik untuk kebutuhan listrik, industri, rumah tangga dan petrokimia. Secara mikro, akan ada godaan untuk skenario pengembangan lapangan gas yang mengutamakan pasar ekspor, yang relatif lebih mudah, harga gas lebih mahal, dan waktu pengembangan yang  lebih cepat dibanding membangun jaringan infrastruktur baru domestik.  Diperlukan visi dan kesadaran bersama antar Kementerian dan Lembaga, untuk  konsep pengembangan energi yang lebih strategis, dan sinergis dengan pengembangan wilayah perbatasan Natuna, yang menunjang kemandirian energi nasional. Sarundajang (2011), menyatakan suatu kawasan yang  merupakan rute perdagangan, pusat sumber daya dan ada isu perbatasan teritorial memiliki nilai geopolitik yang sangat strategis. Kawasan Laut Cina Selatan, dan perbatasan Natuna memenuhi kriteria tersebut.

Sementara itu, di sisi lainTiongkok telah menegaskan klaim teritorial Laut Cina Selatan hingga tumpang tindih dengan negara-negara lain (dot nine), di mana sumber kekayaan alam sangat melimpah. Cina menyadari pentingnya penguasaan Laut Cina Selatan dari sisi geo politis untuk menjamin keamanan energi (energy security) domestik perekonomiannya yang maju pesat. Tumpang tindih klaim tersebut melibatkan enam negara di kawasan. Agak mengherankan Indonesia tidak masuk sebagai claimant states, sekalipun batas garis dot nine yang dibuat Cina meliputi juga sebagian area zona ekonomi ekslusif kepulauan Natuna yang mengandung cadangan energi tersebut.

Untuk pertama kalinya, dalam sejarahnya yang  sudah 45 tahun, para Menlu ASEAN dalam pertemuan regional tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja, gagal merumuskan dan mengeluarkan komunike akhir terkait sikap mengatasi ketegangan atas klaim Cina. Amerika Serikat yang memiliki visi Pasifik akan memindahkan 60% kekuatan armada perangnya ke kawasan ini pada tahun 2020,  memiliki kepentingan strategis di kawasan Pasifik termasuk Laut Cina Selatan.  Kepentingan Amerika Serikat adalah untuk menjaga dan menghempang hegemoni kekuatan raksasa ekonomi Cina, dan juga belajar dari sejarah perang dunia yang lalu.

Indonesia, sebagai tuan rumah pertemuan APEC tahun ini, diharapkan dapat menyikapi hal-hal tersebut di atas secara bijak, dengan mendorong kerja sama regional pengembangan energi di kawasan, dengan tetap mengutamakan kepentingan vital nasional strategis di atas kepentingan maupun harmoni regional.

 

Penulis – Profesional dan pemerhati bisnis global, alumni Lemhannas PPRA 49

Terbit pada Investor daily 2 Oktober 2013

http://www.investor.co.id/energy/apec-pertarungan-hegemoni-keamanan-pasokan-energi/69900

 

             

Aspek Geo Strategis Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Aspek Geo Strategis Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Oleh : Sampe L. Purba

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyisakan berbagai polemik terbuka di ruang publik antara lain mengenai keamanan dan stabilitas struktur bangunan di kawasan jangkauan gunung berapi krakatau, pembiayaan, sistem tender dan prioritas pembangunan.

Tulisan ini akan mengupas sisi lain yang belum masuk dalam diskursus publik yaitu dari aspek geo strategis, sehubungan dengan selat sunda adalah termasuk satu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang utama. Dengan diterimanya konsep wawasan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic states) sesuai dengan konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 17 tahun 1985, Indonesia memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat dunia. Kewajiban tersebut adalah membuka jalur tertentu sebagai Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dalam kondisi  TIDAK TERHALANG.

Selat Malaka, adalah jalur utama yang sempit (choke points) lalu lintas armada militer maupun armada dagang Eropa, Afrika Timur dan Timur Tengah dengan kawasan raksasa ekonomi di Asia Timur, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Sebanyak 30% nilai perdagangan dunia dan 11 juta barel minyak per hari melewati selat Malaka. Mengingat sering rawannya jalur laut di bibir selatan Benua Asia hingga ke selat malaka, baik karena ancaman terorisme, perompakan maupun pergolakan wilayah, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, maupun Cina berkepentingan mendapatkan jalur yang aman di Selat Sunda sebagai jalur cadangan alternatif strategis untuk kepentingan perdagangan (sea lane of trade), maupun komunikasi (sea lane of communication),  lalu lintas pergerakan armada perang, kapal selam di laut maupun pesawat terbang di udara. Amerika Serikat memandang kawasan Pasifik adalah wilayah penting untuk menghadang dominasi raksasa ekonomi Cina yang sedang bangkit, dengan keunggulan militer. Hal ini ditandai dengan akan dialihkannya 60% armada perangnya ke Pasifik, dan penempatan pangkalan marinir di pantai utara Australia.

Kembali ke pokok soal, apabila Amerika Serikat dan sekutu strategisnya Australia dan Jepang menganggap bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak memenuhi standar untuk keamanan lalu lalang armada perangnya, baik karena struktur bangunan, atau potensi gangguan teroris dari bangunan jembatan, hal ini dapat menjadi hambatan serius. Sebagai kompromi, barangkali negara-negara maju tersebut akan menetapkan standar yang tinggi untuk desain dan bahan bangunannya, memenuhi high military standard security, dengan teknologi dan biaya yang lebih mahal, atau malah kontraktor utamanya harus dari Negara-negara tersebut.

Dalam hal pembangunan nasional bersentuhan dengan kepentingan global dan regional, perspektif internasional harus tetap merupakan salah satu variabel. Memasukkan faktor internasional dalam hal ini adalah konsekuensi tanggungjawab internasional Negara RI atas diterimanya usulan Indonesia yang menunjuk selat sunda sebagai salah satu jalur ALKI dalam yurisdiksi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konsepsi wawasan nusantara.

Geostrategi mengajarkan bahwa rumusan strategi nasional harus memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk keadaan global dan regional dengan memperhitungkan secara tepat pemanfaatan ruang negara dengan isinya, dengan menggunakan seluruh kekuatan nasional yang ada, dalam manifestasi kesadaran ruang (space consciousness) masyarakat bangsa secara utuh dan konsisten. Salah satu konsistensi tersebut adalah dengan merubah paradigma pembangunan dari konsepsi yang berbasis darat ke basis laut, sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau lebih 13.000, serta wilayah laut dua kali lebih luas dari daratan.

Kembali kepada tujuan pokok pembangunan jembatan. Kalau tujuannya adalah untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari Sumatera – Jawa, kenapa tidak diutamakan pembangunan jalan tol trans sumatera. Apabila ada kesulitan sehubungan dengan jalur ALKI, maka dapat diatasi dengan membangun pelabuhan laut di Tanjung Karang, Pulau Sumatera, dengan koneksi infrastruktur serupa di ujung barat Banten. Hal ini akan menjadi momentum kebangkitan kebaharian di wilayah lain dan akan mendorong majunya industri galangan dan perkapalan dan terbukanya captive market di tempat lain.  Pemerintah untuk mengatasi kesemrawutan proyek tahunan arus mudik di jalanan pulau Jawa misalnya, dapat mengembangkan moda transportasi laut di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa, yang dilengkapi dengan dermaga pelabuhan angkutan orang sepanjang pantai, yang merupakan kelanjutan dari alur perdagangan lalu lintas trans pulau Sumatera. Pengambilan keputusan strategis dengan berfikir holistik dan integral, serta mengedepankan tujuan bersama yang dapat dicapai dengan sinergitas antar sektor merupakan keharusan. Itulah sesungguhnya amanat dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dalam mempercepat konektivitas infrastruktur antar wilayah di Indonesia.

Jakarta,    September 2013