Seputar Production Sharing Contract

Tanya jawab sederhana seputar sistem Production Sharing Contract / Kontrak Kerja Sama Migas

Disarikan dari Interview Radio dengan Sampe L. Purba

Q1

a)    Tadi saya sudah sempat singgung tentang skema Kontrak Bagi Hasil, atau Production Sharing Contract, mungkin Anda bisa jelaskan sedikit tentang PSC secara general?

 PSC adalah sistem pengelolaan kegiatan hulu migas berdasarkan Rezim Kontrak.

Terms and Conditions Kontrak PSC dibuat oleh Pemerintah dan diterima oleh Kontraktor PSC, yang menggovern aturan main (rights and obligation para Pihak) dalam pelaksanaan Kontrak.

SKKMIGAS bertindak sebagai Manajemen Pengawas Pengendali, sedangkan Kontraktor PSC bertindak sebagai Pelaksana yang mengeksekusi kegiatan operasional perminyakan itu.

Kontraktor menyediakan permodalan, kompetensi teknologi dan profesional skill yang diperlukan, serta menanggung resiko., dan karenanya Kontraktor memiliki kepentingan ekonomis (economic interest).

Biaya operasi dikembalikan dari hasil penjualan migas, dan selisihnya dibagihasilkan berdasarkan rasio atau split yang telah ditentukan dalam Fiscal terms Kontrak tersebut. Kontraktor KKS akan juga membayar Pajak Korporasi atas split/ keuntungan bagiannya.

b)    Dalam skema PSC, sejauh mana otoritas kontraktor dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi?

Kontraktor Operator pada suatu wilayah kerja migas bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan Program Kerja yang disusunnya, yang sebelumnya memerlukan persetujuan SKKMIGAS.

Pelaksanaan di lapangan mengikuti kaidah kaidah umum yang berlaku di industri migas (good engineering practices), dan ketentuan Publik Pemerintah

Produksi dibagi hasilkan pada point of liftings. Alokasi domestik untuk minyak diatur dalam Kontrak. Sedang untuk gas berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangkan sisi keekonomian, kemampuan absorpsi domestik, kesiapan infrastruktur dsb.

 c)    Bagaimana bentuk kesepakatan program kerja dalam PSC?

Operator PSC setelah menyepakati secara internal dengan mitra-mitra non operatornya, mengajukan Program Kerja dan Anggaran ke skkmigas.

Pembahasan dan diskusi teknis, komersial dan operasional dilaksanakan dengan berbagai fungsi di skkmigas untuk mendapatkan persetujuan Manajerial. Faktor kebijakan Pemerintah seperti target produksi, penyeimbangan upaya penemuan cadangan baru dengan optimasi produksi, alokasi migas dan transfer teknologi serta peningkatan kapasitas nasional didiskusikan secara rasional agar workable.

 d)    Kabarnya saat ini pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Menteri perpanjangan untuk kontrak bagi hasil atau PSC yang akan habis, seperti Kampar, Siak, dan Mahakam. Sudah sejauh apa prosesnya?

Sesuai Peraturan Pemerintah, memang kebijakan atas suatu wilayah kerja yang akan berakhir ada pada Pemerintah dalam hal ini leading sectornya adalah KESDM.

SKKMIGAS memberikan masukan dan pertimbangan dari sisi operasional. Termasuk di dalamnya potensi cadangan migas yang masih ada, kinerja Operator sebelumnya, dan jangka waktu minimal yang diperlukan untuk smoothness dan kontinuitas operasional. Pemerintah juga mempertimbangkan potensi pemberdayaan Perusahaan Negara/ Perusahaan Nasional/ Perusahaan Daerah dengan terms yang lebih baik tetapi reasonable. Diskusi dan pembahasan masih terus berlanjut dan kita masih menunggu terbitnya PerMen tersebut.

Q2  

a)    Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, kabarnya pada tahun 2012 Indonesia adalah negara nomor lima yang paling besar mengambil manfaat atau keuntungan dari hasil pengelolaan migas, dari sistem PSC. Untuk tahun 2013 ini seperti apa hasilnya?

Mungkin yang dimaksudkan penanya  adalah fiscal terms dari sisi perbandingan Government take versus Contractors take ya ?.

Target-target yang dibebankan Pemerintah secara spesifik adalah menyangkut Produksi migas, Penerimaan Negara dan Pengendalian Cost Recovery. Secara umum pencapaian industri hulu migas kita di tahun 2013 adalah antara 97 % – 105% dari target. Dari hasil penjualan migas,  Total bagian Pemerintah  $ 31.315 juta (55%), biaya operasi $15.978 juta (28%), dan Net Contractor Share $9.264 juta (16%).

Selain itu kita juga berhasil meningkatkan penyaluran gas ke domestik dgn trend peningkatan 9%/ thn sejak 2003. Dalam 2013 volume penyerapan domestiknya sudah 52.1% (3.660 BBTUD). Dari total pengadaan $11.777 juta, Persentase TKDN 56.42%, dana ASR pada perbankan nasional meningkat signifikan  hingga $ 478 juta

b)    Apa yang dilakukan SKK Migas untuk memilih kontraktor yang dinilai berkompeten dalam menjalankan kegiatan industri ini?

Yang memilih dan menetapkan Kontraktor Operator migas adalah Pemerintah. skkmigas memberikan pertimbangan meliputi kemampuan teknis, operasional, profesionalism skill, track records dan hal relevan lainnya.

c)    Saat ini berapa jumlah kontraktor hulu Migas di Indonesia? Fase eksplorasi berapa? Fase pengembangan berapa?

EKS 213 (incl GMB 43), EPT 82, Terminasi 23

 d)    Benarkah dokumen PSC antara SKK Migas dan pihak kontraktor bersifat rahasia dan tidak bisa dibuka ke public? Jika ada sengketa, bagaimana penyelesaiannya secara hukum?

Kontrak PSC itu adalah Dokumen Kontrak Perdata yang dibuat dan mendapatkan persetujuan Pemerintah. SKKMIGAS adalah salah satu di antara Pihak di dalamnya. Undang-undang Migas menegaskan bahwa  setiap KKS/ PSC yang sudah ditandatangani diberitahukan secara tertulis kepada DPR RI – dalam hal ini Komisi yang membidangi migas (ps 11 ayat 2 UU 22/2001). Dalam hal ini lah telah terakomodir keterbukaan kepada publik melalui lembaga DPR.

Kalau ada sengketa, tentu dilhat dulu sifat, lingkup dan kompetensi penyelesaian sengketa dimaksud, apakah antara PSC dengan para kontraktor dan rekanannya dsb dimana skkmigas diikutkan sebagai pihak. Dalam hal ini akan tunduk kepada ketentuan hukum perdata.

Sepanjang menyangkut dengan skkmigas, jika itu adalah menyangkut kewenangan Publik dan Administratif yang embedded berdasarkan penugasan Pemerintah, akan tunduk pada juridiksi dan kompetensi tersebut.

Namun apabila menyangkut penafsiran dan pelaksanaan kontrak, apabila timbul perselisihan, akan diusahakan penyelesaian dan konsultasi secara musyawarah (amicably). Dalam hal tidak tercapai, akan maju ke forum penyelesaian sengketa yang disepakati. Pada umumnya adalah pada forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada Badan Arbitrase sesuai ketentuan yang dipilih dalam Kontrak PSC masing-masing. Namun perlu digaris bawahi, bahwa pada forum apapun penyelesaian sengketanya, Governing Laws PSC adalah Hukum Indonesia.

Q3

a)    Seperti kita ketahui, industri hulu migas adalah industri yang beresiko tinggi. Investasi sudah dikeluarkan, namun bisa jadi tidak ditemukan cadangan migas. Sejauh mana skema PSC mengatur agar resiko dapat diminimalkan, dan kedua pihak bisa terlindungi dari resiko itu?

Resiko pada dasarnya sangat variatif dan harus dimanage dengan proper. Ada resiko geologis, resiko operasi, resiko pasar, resiko eksternal dan sebagainya. Dalam PSC telah diatur dan didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Petroleum operation, prinsip kehati-hatian, profesionalisme dalam semangat good corporate governance dan Good Engineering Practices pada setiap tahapan value chain activities. Jadi merupakan kombinasi cermat antara “taat prosedur – paham substansi, pada sense business yang meng assess secara cerdas peluang dan tantangan yang ada. Sepanjang sesuai dengan S.O.P, due professional care, maka business judgements rules akan melindungi para pihak.

b)    Sampai saat ini berapa jumlah proyek yang gagal lanjut ke fase produksi?

Ada cukup banyak, dan dalam catatan kami ada 23 PSC yang saat ini dalam proses terminasi.

c)    Besaran prosentase bagi hasil antara pemerintah dengan K3S yang diatur dalam PSC adalah sebesar 85:15 untuk produksi minyak dan 70:30 untuk produksi gas. Kalau dari pembagian ini, negara mendapat keuntungan yang lebih besar. Apakah memang demikian realitasnya?

 Itu sebetulnya adalah penyederhanaan saja dari antara Split dan Corporate tax dari bagian Kontraktor. Dan fiscal terms dapat bervariasi pada berbagai Kontrak, dengan mempertimbangkan resiko geologis, cadangan, infrastruktur dan persaingan regional dan global. Tetapi memang mainstreamnya seperti itu

Yang harus kita ingat adalah bahwa sistem PSC ini adalah sama dengan bisnis biasa, dimana liftings kita analogkan dengan omzet. Cost recovery dengan biaya operasi, dan net split merupakan keuntungan bagi para share holders setelah dikurangi pajak. Dalam sistem PSC, Pemerintah selain mendapatkan pajak, juga ada bagian produksi yang merupakan entitlementnya. Pemerintah sebetulnya mendapat lebih banyak lagi, karena  ada  DMO bagian Kontraktor dari minyak yang diserahkan menjadi bagian Pemerintah pada harga yang lebih rendah dari ICP.

Tetapi secara keseluruhan benar, bahwa keuntungan pada sisi Pemerintah sangat signifikan.

Q4

a)    Dalam perjanjian Kontrak Bagi Hasil, dikenal skema Cost Recovery. Bisa dijelaskan tentang hal ini?

Cost recovery pada dasarnya adalah sama dengan biaya operasi dalam bisnis biasa. Itu adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pengusaha/ Kontraktor migasnya untuk membiayai usaha tersebut, misalnya untuk menyewa peralatan seismik, operasi pemboran, sewa rig, pemurnian lapangan, sewa kapal, biaya administrasi, personalia, sewa gedung dsb. , yang sudah dikeluarkan dan dibayarkan Kontraktor migas terlebih dahulu kepada pihak lain.

Pengembalian biaya operasi ini, diperhitungkan dari hasil migas. Sama seperti biaya-biaya operasi bisnis biasa yang diperhitungkan terlebih dahulu sebelum perhitungan laba kena pajak.

b)    Apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan cost recovery?

Dalam Kontrak PSC telah diatur, bahwa hanya pengeluaran yang berkualifikasi sebagai Petroleum Operation Cost yang dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Pengembalian biaya operasi tersebutpun adalah secara bertahap., mekanismenya di atur dalam exhibit C, yang merupakan pedoman dan prosedur akuntansi untuk memperhitungkan biaya. Seperti dijelaskan di atas, untuk kegiatan Petroleum Operation, setiap tahun Kontraktor migas mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran yang dibahas secara teknikal, komersial dan operasional. Dalam eksekusinya, seperti pengadaan barang dan jasa, maupun prosedur operasi tunduk pada S.O.P, good engineering practices dan Ketentuan Pemerintah. Kemudian ada post audit baik secara operasional maupun finansial oleh berbagai institusi, seperti skkmigas, bpkp, bpk, instansi pajak dan sebagainya.

c)    Bagaimana cara menilai kewajaran dalam besaran cost recovery?

Dalam tahapan perencanaan, ada semacam benchmark, standar, dan historical cost dengan antisipasi pergerakan harga ke depan. Realisasinya, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, tentu harga mengikuti mekanisme pasar. Dengan demikian, menilai cost recovery tidak boleh dipisahkan dari perbandingan relatif terhadap keuntungan. Itulah bisnis. Misalnya pengusaha yang rasional akan lebih memilih mengeluarkan biaya   1 juta dolar dengan keuntungan empat ratus ribu dolar , atau untung 40 %, dibanding pengusaha lain yang mengeluarkan biaya 500.000 dolar, tetapi keuntungan 100.000 dolar, atau hanya 20%. Jadi adalah menyesatkan mana kala ada pengamat yang hanya mempersoalkan cost tanpa membandingkan dengan revenue atau keuntungan yang diperoleh. Itu adalah pengamat sesat yang tidak memahami bisnis.

d)    Apakah semakin besar penggantian biaya produksi ini berarti semakin besar pula keuntungan yang didapat negara dari hasil eksplorasi dan produksi?

Kita harus melihat di sisi positifnya, dengan urutan-urutan : Investasi – biaya operasi – cost recovery. Dalam konteks ini, maka cost recovery adalah muara dari suatu investasi yang berhasil menemukan produksi migas secara komersial. Kita juga perlu memastikan bahwa penggantian biaya operasi telah dilaksanakan secara prudent sesuai dengan mekanisme dan ketentuan kontrak PSC yang dibuat oleh Pemerintah .Tanpa investasi, tidak ada pergerakan lokomotif ekonomi untuk pengadaan barang dan jasa, tidak ada cadangan migas baru, tidak ada produksi migas. Yang perlu dan penting dijaga adalah keseimbangan portofolio yang memanage kegiatan eksplorasi dan eksploitasi antara mendapatkan hasil produksi, dengan mempersiapkan cadangan pengganti, sambil meningkatkan dan memberdayakan kapasitas nasional. Itulah esensi kegiatan migas untuk mentranformasi dan menggerakkan ekonomi nasional untuk masyarakat bangsa dan negara kita termasuk generasi yang akan datang.

Terima kasih, Jakarta  10 Januari 2014

Advertisements

Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book

<a href=”” title=”Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book”>Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book

Karya Tulis ini membahas kebijakan, strategi dan upaya yang diperlukan untuk pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. Diperlukan affirmative action dan konsistensi kebijakan untuk mendapatkan nilai tambah dari value chain kegiatan migas

Mewaspadai Pemburu Rente pada Manajemen Gas Pipa

 

Mewaspadai Pemburu Rente Pada  Manajemen Gas Pipa

Sampe L. Purba

Gas bumi termasuk sumber daya alam strategis yang dikuasai negara, yang pengusahaannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Badan Pengatur Hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36/2004 berwenang untuk memberikan hak mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/ atau pada wilayah jaringan distribusi kepada Badan Badan Usaha berdasarkan lelang.  Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa yang padat modal dan beresiko tinggi serta guna menciptakan iklim investasi yang sehat serta jaminan pengembalian investasi bagi Badan Usaha dalam pengusahaan gas bumi melalui pipa, diterbitkan Peraturan MESDM 19/2009.  

Ketersediaan gas (availability) untuk jangka panjang, akses ke jaringan distribusi dan pasar (accessibility) dan keterjangkauan harga (affordability) pada pengguna (users) merupakan pertimbangan dalam pengembangan dan pengusahaan gas.  Pengusahaan Gas memiliki karakteristik khusus yang tidak fleksibel, karena itu memiliki kecenderungan alami untuk monopolistik (monopoly by nature).  Untuk melindungi kepentingan konsumen dari kemungkinan ketidak seimbangan posisi tawar antara pengembang lapangan gas,  pemegang hak khusus jaringan distribusi serta pemegang usaha pengangkutan, maka perlu diperhatikan Undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) dan  Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU 8/ 1999).

Pengaturan kegiatan usaha gas bumi melalui pipa bertujuan untuk a.Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, b.Meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur gas bumi, c.Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan gas bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, d.Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan gas bumi domestik, e.Memberikan kesempatan yang sama bagi semua Badan Usaha untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga dan/ atau pengangkutan gas bumi melalui pipa, f. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pelaku usaha, dan g. Menjamin dipenuhinya hak-hak konsumen gas bumi.

 Agar tujuan pengaturan tersebut terwujud, diperlukan konsistensi  pemahaman yang komprehensif, holistik dan integral baik pada tataran konsepsi maupun implementasinya.  Dalam penggunaan fasilitas bersama  misalnya. Untuk kepentingan efisiensi,  monetisasi beberapa lapangan gas oleh lebih dari satu perusahaan hulu gas adalah dengan skema penggunaan fasilitas bersama dan pembagian biaya pembangunan (sharing cost) yang proporsional. Hal ini telah diatur dalam peraturan tersendiri (lex specialist) pada PP 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu.Tidak perlu harus dipaksakan ada mata rantai perusahaan baru yang bertindak sebagai transporter.

Sebaliknya, suatu pemegang ijin usaha niaga (trader) yang mendapatkan alokasi gas tertentu, dan menggunakan fasilitas infrastruktur perusahaan lain (open access) hendaknya juga ikut menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan investor sebelumnya. Dalam hal fasilitas dimaksud adalah fasilitas infrastruktur dalam kerangka kegiatan hulu, maka trader seyogianya diwajibkan untuk membayar langsung ke Negara  (yang selanjutnya oleh Negara dapat digunakan sebagai dana pembangunan infrastruktur), atau melalui pengurangan cost pemilik pipa di sisi hulu. Pemberian alokasi gas kepada trader tanpa kewajiban mengkompensasi atas penggunaan pipa hanya akan mendorong tumbuh suburnya pemburu rente.  Trader juga hendaknya tidak perbolehkan untuk men sub kan lagi alokasi gasnya,  karena itu hanyalah model rekayasa atas underlying transaction pada fasilitas yang sama.  

PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertagas telah mewarisi pipa jaringan distribusi dan transmisi yang sebelumnya ada dalam skema kegiatan usaha hulu. Dalam hal ada kebutuhan pemanfaatan jaringan  fasilitasnya untuk kepentingan pengembangan kegiatan hulu pada lapangan gas lain, hendaknya perusahaan yang akan memanfaatkannya diperlakukan secara fair  dengan pertimbangan dan perhitungan komersial dan ekonomi yang adil. PT. Perusahaan Gas Negara dalam rencana strategisnya akan menjadi perusahaan yang terintegrasi dan memiliki anak perusahaan yang bergerak  di sektor hulu lapangan gas, transportasi gas milik pihak lain, dan sekaligus menjadi trader. Ini juga patut dicermati. Jangan sampai posisinya yang dominan pada jalur penguasaan pipa distribusi hilir digunakan untuk menekan dan  membeli gas dari kegiatan usaha hulu dan menyalurkannya ke pengguna (user) pada selisih harga yang jomplang  sebagai persyaratan akses pipa. Jangan sampai posisi tersebut digunakan untuk menekan pengguna dengan toll fee yang tidak adil dan rasional. Gas utamanya adalah untuk kelistrikan, pupuk, industri dan rumah tangga.  PT. PGN adalah Perusahaan Terbuka yang sahamnya dicatatkan di bursa efek. Saat ini kepemilikan publik atau swasta di PT tersebut sekitar 45%. Sementara itu, atas usaha kegiatan hulu sekitar 70% keuntungannya adalah merupakan penerimaan Negara.

Suatu Badan Usaha yang telah memperoleh hak khusus ruas transmisi sebagai bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional hendaknya segera merealisasikan pembangunannya sesuai jadwal yang disepakati ketika memenangkan lelang jalur tersebut. Molornya pembangunan hanya akan menyandera pengembangan lapangan gas di sepanjang jalur yang dilalui.

Sesuai amanat Undang-undang Migas, gas adalah sumber daya strategis. Peningkatan dan perluasan infrastruktur transmisi dan distribusi, serta tersedianya gas pada harga yang terjangkau dan adil pada seluruh lapisan masyarakat, adalah indikasi keberhasilan yang merupakan dambaan dan kepentingan Nasional kita.

 

Jakarta,   Oktober 2013

Penulis – Profesional dan Praktisi Bisnis Global

Pengelolaan Sumber Daya Alam – Kedaulatan hakiki vs kedaulatan semu

Kedaulatan Energi Semu versus Kedaulatan Energi Hakiki

Sampe L. Purba

Praktisi Perminyakan

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang direspon dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2012 yang merupakan instrumen yuridis Pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga kesinambungan industri hulu, konkritnya ditindaklanjuti dengan mengalihkan tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS ke SKMIGAS di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menyambut revisi Undang-Undang Migas ke depan yang merupakan salah satu imperasi dari amar putusan MK, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang merupakan pekerjaan besar ke depan dalam menata industri migas di Indonesia. Yang pertama adalah model  atau rezim  pengelolaan industri hulu migas, yang kedua adalah pola hubungan bisnis dan yang ketiga adalah tata kelola (governance) industri hulu migas. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan ditutup dengan kontemplasi perenungan makna  kedaulatan energi.

Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas

Model atau rezim pengelolaan industri migas pada dasarnya hanya dua, yaitu rezim izin (license regime) dan rezim kontrak (contract model). Dalam rezim license, Kontraktor pengelola suatu wilayah kerja diberikan suatu konsesi. Kontraktor memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola wilayah kerjanya, mengeksploitasi dan menguras  sumber daya yang ada sesuai dengan portofolio perhitungan pengembalian modal untuk memberi keuntungan/ return sebesar-besarnya. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam manajemen pengelolaan. Sumber pemasukan bagi Pemerintah semata-mata adalah royalti atau pajak dari para pemegang konsesi. Model ini banyak dianut negara-negara maju, dimana mekanisme pasar sudah berjalan dengan baik, tidak ada distorsi pasar serta teknologi dan sumber daya memiliki keuntungan kompetitif apabila menggunakan sumber daya domestik.

Model kedua adalah rezim Kontrak. Dalam model ini, Pemerintah baik secara langsung atau melalui quasi Pemerintah atau melalui Perusahaan Negara yang memegang kuasa pertambangan, terikat aturan main berupa hubungan keperdataan kontraktual dengan Kontraktor pemegang suatu konsesi. Tergantung pada jenis kontraknya, pada umumnya pemegang kuasa pertambangan memiliki kewenangan manajemen pada tataran makro, seperti persetujuan program dan anggaran, manajemen penggantian cadangan migas,  persetujuan harga dan alokasi gas, serta pengaturan transfer teknologi, sumber daya manusia dan pemanfaatan kapasitas lokal/ nasional. Kepastian berbisnis dan berusaha lebih terjamin pada model ini, karena segala aturan main bisnis pada umumnya dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak. Banyak negara berkembang memilih model ini, dan Indonesia adalah salah satu pelopor yang menjadi acuan dunia.

Pola hubungan bisnis

Pola hubungan bisnis migas pada dasarnya ada tiga, yaitu Negara – Investor, Business to Business dan Perusahaan Negara/ Pemegang Kuasa Pertambangan – Investor. Dalam model Negara – Investor, Pemerintah secara langsung atau melalui kuasi korporasi yang dibentuknya bertindak dan mengikat Kontrak dengan investor. Kontrak tersebut menyebutkan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu Kontrak Kerja di suatu konsesi. Tindakan Pemerintah dalam hal ini pada dasarnya adalah tindakan perdata, dimana salah satu asasnya adalah kesama derajatan para pihak.

Dalam model business-to-business, adalah bahwa negara atau pemerintah daerah, diberi hak kewenangan sepenuhnya untuk memiliki kuasa pertambangan. Kemudian pemegang kuasa pertambangan menawarkan dengan berbagai fiscal terms yang tidak standar atau taylor made kepada para investor yang berminat. Investor dapat mengalihkan atau berkolaborasi dengan investor lainnya untuk berbagi resiko, strategi dan portofolio.

Dalam model Perusahaan Negara – Investor, Perusahaan Negara diberi kuasa pertambangan oleh Negara. Kemudian pemegang kuasa pertambangan tersebut memilah-milah wilayah kerja berdasarkan pertimbangan geologis, geografis, resiko permodalan, marketing dan lain-lain, dan menawarkannya kepada para investor.

Model apapun yang dipilih, tidak berarti bahwa negara tuan rumah memiliki kebebasan mutlak untuk membuat aturan yang dapat merubah keekonomian yang sebelumnya telah ditawarkan kepada investornya. Kedaulatan tidak menjadi isu di sini.  Investor berdasarkan asas perlindungan investasi universal, mendapatkan perlindungan dari Negaranya. Sengketa yang timbul selalu dapat dibawa ke forum penyelesaian sengketa yang disepakati, yang pada umumnya adalah arbitrase internasional seperti ICSID, serta Negara-negara pun terikat kepada traktat-traktat Internasional seperti Bilateral Investment Treaty (BIT) atau norma umum hukum perdagangan dan investasi Internasional.

Tata Kelola Industri Hulu Migas

BPMIGAS, dalam rapat dengar pendapat di DPR dan dalam beberapa forum telah pernah menyampaikan pandangan fundamental dan visionernya mengenai tata kelola industri migas, yang diharapkan diadopsi dalam revisi Undang-undang Migas. Pandangan tersebut, dikemas dalam 5 (lima) pilar, yaitu :

  1. Penataan peran (role) dari pihak-pihak terkait., untuk tidak mencampur adukkan antara peran sebagai pembuat kebijakan (policy), ketentuan pelaksanaan (regulatory) dan eksekusi bisnis (commercial).  Peran masing-masing ini harus konsisten dan clear-cut untuk memberikan kepastian dan daya saing berbisnis dan berusaha di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
  2. Peningkatan peran dan partisipasi daerah

Daerah sejak dari awal harus mendapatkan sebesar persentase tertentu dari first tier revenue berdasarkan kontrak kerja sama. Badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah harus mendapatkan Participating Interest dengan kerja sama manajemen dan permodalan oleh Perusahaan Negara. Alokasi pemanfaatan minyak dan gas bumi disesuaikan dengan kebutuhan

  1. Pengaturan kekhususan (lex specialist) industri hulu migas. Industri hulu migas adalah industri dengan spektrum jangka panjang, padat modal, penuh resiko, serta tidak semata-mata untuk mengeksplorasi migas dari cadangan terbukti, tetapi harus di dorong untuk menemukan cadangan migas pengganti untuk ketahanan dan kesinambungan (sustainabilitas) energi. Pajak dan bea cukai, maupun pungutan dan retribusi harus menyesuaikan dengan karakteristik kekhususn tersebut  untuk membesarkan industri ini.
  2. Pengedepanan peran Perusahaan Migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik di wilayah kerja baru maupun melanjutkan wilayah kerja yang akan habis masa konsesinya, serta diberi pilihan untuk meningkatkan partisipasinya setelah suatu wilayah kerja memasuki tahapan komersial, untuk memperkuat posisi tawar dan peningkatan cadangan migasnya secara signifikan.
  3. Petroleum Fund.

Ini adalah dana yang harus secara langsung disisihkan dan digunakan oleh Kementerian Energi untuk meningkatkan kualitas data dan peta cadangan hidrokarbon, kegiatan penelitian dan peningkatan sumber daya manusia.

Kedaulatan Energi  – semu atau nyata

Banyak kalangan berbicara mengenai kedaulatan energi dengan pemaknaan yang beragam., mulai dari pengobaran ilusi sentimen anti modal asing dan orang asing, nasionalisasi perusahaan asing, pengkavelingan wilayah kerja pertambangan ke pemerintah lokal/ daerah-daerah, kebebasan membuat aturan dan peraturan tanpa harus diharmonisasi dengan perjanjian atau Kontrak  yang telah disepakati, hingga penyerahan seluruh wilayah hukum  pertambangan Indonesia  kepada satu juragan Perusahaan Negara yang akan mengkavlingnya kembali kepada para investor yang akan diajak dalam mitra kerja sama[1].

Esensi dari kedaulatan energi tidak boleh terlepas dari hakekat industri hulu minyak dan gas bumi. Hakekat industri hulu migas, pada dasarnya adalah :

  1. Industri yang padat modal, beresiko tinggi serta memerlukan teknologi dan keahlian teknis dan managerial yang tinggi.
  2. Kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan, karena itu upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan pengganti adalah jauh lebih penting dari pada upaya menaikkan produksi.
  3. Industri yang berdimensi jangka panjang pemenuhan target atau Key Performances Indicators jangka pendek seperti target produksi tahunan untuk APBN, tetapi harus diarahkan kepada ketahanan energi serta penggerak roda ekonomi yang bersifat makro.
  4. Para pelaku industri hulu migas meliputi jurisdiksi lintas  negara, karena itu penghormatan terhadap aturan dan kontrak  yang telah dibuat sebelumnya harus tetap terjaga dan terproteksi , untuk menjaga prediktibilitas dan kondusivitas berbisnis dan berusaha, untuk penguatan  akuntabilitas dan tata kelola (governance) industri hulu migas.

Kedaulatan energi di sektor hulu migas  adalah kewenangan melekat (embeded and unchallengable right) dari pengelola kebijakan energi untuk menentukan arah, kebijakan dan MANAJEMEN pengelolaan suatu kontrak kerja sama migas dalam bentuk yang konkrit, yaitu memastikan :

  1. Kepemilikan sumber daya alam dan cadangan migas ada pada negara, sampai titik penyerahan (point of transfer)
  2. Manajemen Operasi (Penentu kebijakan utama dalam hal program dan anggaran, monetisasi suatu lapangan migas, manajemen transfer keahlian dan teknologi,  alokasi migas, kebijakan harga, kebijakan sumber daya manusia, optimalisasi kapasitas nasional), penetapan standar operasi TETAP ada di TANGAN  Pemerintah atau Lembaga Khusus  atau Perusahaan Negara yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah untuk membumikan kebijakan Pemerintah.
  3. Investor migas harus dimaknai dalam konteks yang pada dasarnya tidak lebih dari  Kontraktor belaka di wilayah hukum pertambangan migas, yang hanya terbatas memiliki perlindungan  kepentingan ekonomi atas modal dan teknologi yang ditanamkan, dengan tetap tunduk pada kebijakan umum Pemerintah.

Penutup

Apapun model bentuk tata kelola industri migas ke depan yang akan dipilih oleh bangsa ini, Kedaulatan Energi  dalam bentuknya yang konkrit adalah memastikan bahwa  MANAJEMEN Kontrak Kerja Sama migas, harus tetap di tangan Pemerintah atau Badan/ Perusahaan Negara  yang khusus dibentuk Pemerintah untuk tujuan itu.  Semoga para Pemimpin kita, diberi kedewasaan, kearifan  dan kematangan serta kenegarawanan dalam merumuskan Undang-undang Migas yang bermartabat, membumi  dan visioner. Sumber daya alam migas adalah karunia Tuhan kepada bangsa dan Negara ini. Karunia tersebut akan menjadi berkah bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang kalau dikelola dengan baik. Sebaliknya kalau hanya dijadikan sebagai komoditi politik jangka pendek dan instrumen pengalihan isu, tidak menutup kemungkinan sinyalemen terkenal dari Joseph E. Stiglitz,akan  menjadikannya menjadi  kutukan sumber daya alam.  Kita kawal !!!.

Jakarta, 29 November 2012

this article was published in OGE Asia, Dec. 15 – Jan 15, 2013 under the title

” Fake vs Real Energy Sovereignty


[1] (Tidak terlalu salah eforia sudut pandang tersebut, namun itu semua hanya merupakan simbolisme artifisial saja seperti reinkarnasi dari model feodalisme jaman kolonial di Indonesia. Dalam jaman kolonial raja-raja dan sultan lokal tetap dininabobokan  sebagai daulat tuanku yang berfatamorgana, sementara mereka telah kehilangan akses terhadap penentuan kebijakan dan manajerial baik terhadap rakyat, wilayah maupun sumber daya sekali suatu wilayah kerja telah diberikan dalam bentuk konsesi kepada orang asing atau kuasa modal asing.)

Penyesuaian harga BBM – suatu pilihan kebijakan.. .

Penyesuaian harga BBM – suatu pilihan kebijakan.. . Mendesakkah dilakukan saat ini ?

Sampe L. Purba

Pendahuluan

Sistem APBN Republik Indonesia, menganut kebijakan untuk mencatat penerimaan dari minyak berdasarkan asumsi harga pasar. Hal ini untuk memberikan asas pemerataan distribusi sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.  Sementara itu harga jual BBM tertentu (BBM bersubsidi seperti premium, solar dan kerosin, LPG tabung 3 kg) ditentukan lebih rendah dari harga keekonomian yang sesungguhnya, berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah, seperti kemampuan daya beli masyarakat, dan lain-lain. Pertamina, diberi tugas oleh Pemerintah (Public Service Operation), untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia pada jumlah dan harga yang ditentukan oleh Pemerintah. Selisih antara produksi minyak dengan kebutuhan, dipenuhi dengan mengimpor minyak mentah dan produk BBM Pertamina mengolah minyak mentah, dan menyalurkan produk BBM ke seluruh Indonesia. Selisih antara harga jual dengan harga beli produk BBM + biaya pengolahan + transportasi + margin/ alpha Pertamina, ditagih ke Pemerintah.  Dalam sistem APBN,  selisih tersebut, dicatat sebagai beban APBN dalam pos subsidi BBM, yang dalam RAPBN tahun 2013 tercatat Rp. 193 triliun

Permasalahan dalam sistem APBN berimbang tersebut akan ada apabila terjadi dua hal, yaitu pertama asumsi kebutuhan BBM bersubsidi melebihi jumlah kuota yang diperkirakan dalam APBN., kedua, apabila harga pokok pembelian minyak mentah + produk BBM naik di pasar dunia.

Pembahasan

Berdasarkan monitoring APBN, diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan terlampaui sebanyak 2,5 juta kilo liter, atau senilai Rp. 12 triliun.  Salah satu cara mengatasi adanya bleeding di APBN adalah dengan menaikkan harga BBM, dan melakukan pembatasan BBM. Pembatasan tersebut nampaknya tidak mudah implementasinya, mengingat ada kebutuhan yang tidak dapat terhindarkan untuk BBM, dan juga kesulitan dalam pengawasannya. Yang menjadi masalah adalah apabila ada penyalah gunaan bbm bersubsidi, yang disalurkan kepada penggunan bbm non subsidi. Disparitas harga yang besar, dapat mendorong sebagian kalangan untuk memanfaatkan celah tersebut demi keuntungan arbitrage. Harga bahan bakar premium di Indonesia rp.4.500/ liter tergolong murah, bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya Negara Turki sekitar Rp23.000/liter, Jerman Rp19.000/L, Singapura Rp14.500/L, Inggris Rp21.000/L, Korea Rp17.000/L .

Dalam hal penyesuaian dengan menaikkan harga BBM telah dibuat, sehingga ada tersedia selisih dana., maka penggunaan selisih dana tersebut harus dicermati. Sepanjang penyesuaian harga bbm adalah untuk mengembalikan asumsi perhitungan hingga ke jumlah alokasi subsidi di APBN relatif tidak ada persoalan. Namun, apabila tujuannya adalah sekaligus untuk mengurangi beban subsidi di APBN akan ada problem terkait pengalokasiannya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional  berdasarkan UU 25 tahun 2004 , usulan anggaran dan program/ proyek  adalah dari Kementerian/ Lembaga, yang diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan. Menjadi pertanyaan, apakah apabila ada sisa anggaran, bagaimana penggunaannya. Dalam kurun waktu sisa kurang dari satu semester ke depan agak mustahil Kementerian/ Lembaga dapat mengusulkan program kerja baru. Apabila dipaksakan, maka urgensi, akuntabilitas dan relevansi program-program tersebut menjadi pertanyaan. Pengalaman empiris dalam Program Penyesuaian Infrastruktur Daerah, yang dalam proses pembahasan APBN mengutak-atik penghematan postur APBN secara artifisial dengan menaikkan asumsi penerimaan dan mengurangi asumsi pengeluaran dalam pembahasan anggaran, menunjukkan bahwa  pemaksaan program yang tidak ada dalam usulan awal Kementerian/ Lembaga, rawan untuk disalah gunakan, dan banyak tersangkut kasus hukum.

Sedangkan apabila, selisih dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat, maka akan menimbulkan komplikasi yang lain. Yang pertama adalah pemilihan dan penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi dana. Yang kedua adalah siapa yang akan menyalurkan. Apakah Pemerintah melalui aparatnya hingga ke tingkat desa, atau lembaga politik, seperti DPR yang dapat mengemas dalam label nama program mulia, seperti dana penguatan dan pengembangan konstituen, misalnya. Yang ketiga adalah, seberapa besar manfaat produktif dari uang tersebut bagi masyarakat, dalam hal harga-harga barang telah naik terlebih dahulu. Inflatory effect dari BBM memiliki sifat snowball yang tinggi.  atau malah tidak mendidik karena akan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif karena tiba-tiba mendapatkan uang tunai.

Jumlah APBN tahun 2013 adalah lebih kurang rp. 1.530 triliun. Sedangkan kemungkinan pelampauan anggaran subsidi adalah rp. 12 triliun. Jumlah tersebut hanya sekitar 9 % lebih tinggi dari asumsi awal., suatu diskrepansi yang secara umum masih wajar dalam logika perencanaan tahunan. Sedangkan terhadap nilai APBN, jumlah tersebut hanya  0.8% dari nilai APBN.  Maka wajar, kalau ada sebagian kalangan, termasuk di DPR yang mempertanyakan, apakah mendesak menaikkan harga bbm saat ini. Apakah penghematan yang tidak sampai 1% dari APBN seimbang dengan kesulitan dan komplikasi yang bakal dialami, baik dalam tataran implementasi, pengawasan maupun kompensasi ke masyarakat terdampak?. Apakah tidak ada pos-pos lain yang dapat diefisienkan?

Apabila harga BBM dinaikkan dalam waktu dekat, maka dampak besarnya akan terasa pada awal semester depan. Pada saat itu pengeluaran rumah tangga akan naik, karena tahun ajaran baru, dan juga menjelang bulan puasa/ lebaran. Kalau Pemerintah menjamin tidak akan ada inflatory effect yang signifikan, bagaimana caranya ?. Dalam teori dasar ekonomi, harga terbentuk sebagai interaksi penawaran dan permintaan. Mengingat keterbatasan kapasitas produksi nasional, tidak mungkin membanjiri pasar dengan menaikkan supply barang  secara drastis untuk menekan harga. Lalu apakah itu berarti kita akan melihat keran impor barang-barang akan dibuka untuk membanjiri pasar dalam rangka mengendalikan harga untuk menekan inflasi, pasca dinaikkannya harga BBM? Wallahu alam

Penutup

Untuk mengurangi beban Pemerintah, menurut penulis harus dilakukan secara konseptual, struktural, mulai dari hulu ke hilir. Salah satu penyebab subsidi ini adalah karena Pemerintah menanggung sendiri biaya distribusi BBM hingga ke pelosok-pelosok dengan harga yang sama. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut tidak dibebankan juga ke SPBU asing?. Kenapa SPBU asing diizinkan membuka outlet hanya di kota-kota besar yang memberi margin besar tanpa kewajiban membuka outlet hingga ke pelosok. Di sisi hulu, pemberian atau perpanjangan wilayah kerja pertambangan migas produktif hendaknya juga dikaitkan dengan kewajiban untuk membuka kilang pengolahan minyak mentah. Industri kilang minyak mentah tidak memberikan margin yang besar serta pengembalian investasinya lama. Hanya dengan mengkombinasikan kebijakan hulu –hilir secara konseptual terpadu, yang memungkinkan teratasinya persoalan subsidi  BBM ini. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan penyaluran gas, yang akan menjadi alternatif BBM di masa depan.

Adapun terhadap jawaban pertanyaan dalam judul tulisan ini, sepenuhnya diserahkan kepada pembaca.

Jakarta, 17 Mei 2013

Penulis adalah praktisi perminyakan, dengan tambahan disiplin ilmu hukum, ekonomi dan diplomasi.

cost recovery itu, lho

Cost recovery di industri migas  itu lho Berikut ini wawancara imaginer Mat Amat, seorang anggota masyarakat yang mewakili kerisauan masyarakat serta  mentahbiskan  dirinya sendiri sebagai pengamat industri migas dengan MasPurwanto, seorang praktisi perminyakan tangguh yang telah kenyang dengan asam garam industri migas yang kadar integritas dan kapabilitasnya telah teruji dan lolos ujian kawah candradimuka, candradisamping, candradiblakang seputar industri migas, terutama dalam kaitannya dengan cost recovery yang belakangan ini gencar di perbincangkan.  Mat Amat (Tanya –T): MasPurwanto, sebagai seorang pengamat, saya mengamati betapa akhir akhir ini ramai mengemuka di koran-koran, dan diperbincangan berbagai kalangan bahwa cost recovery di industri pengeboran migas itu membubung tinggi, hingga Pemerintah terpaksa membayar cost recovery yang sangat besar ke para Kontraktor asing itu. Bukankah sebaiknya dana besar itu lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat kalangan bawah yang belum lepas dari badai krisis multidimensi berkelanjutan ini? (Mat Amat memulai serangannya dengan gaya pengamat intelektual yang sangat prihatin dengan nasib masyarakat bawah) MasPurwanto (Jawab-J) : Mat Amat, sampeyan itu keliru. Pemerintah tidak pernah membayar cost recovery. Cost recovery itu hanyalah sebuah peristilahan yang khas di dunia migas yang menggunakan kontrak bagi hasil antara Pemerintah dengan para kontraktor di suatu wilayah kerja pertambangan migas. Cost recovery adalah tata cara pengembalian atas biaya operasi yang telah terlebih dahulu dikeluarkan Kontraktor, dimana pengembaliannya adalah dari hasil migas yang di dapat dari wilayah kerja pertambangan tersebut. Ini lebih kurang adalah adaptasi dari pola kerja sama antara pemilik lahan (Pemerintah) dengan pemilik modal (Kontraktor), seperti pada jaman majapahit tempo doeloe dimana pemilik lahan mengontrakkan lahannya untuk dikerjakan Kontraktor, dan biaya untuk penggarapan lahan dimaksud hanya akan diganti dengan hasil bumi yang diperoleh. Kemudian sebagai upah penggarap, dari hasil sisa setelah diperhitungkan biaya menggarap, oleh pemilik lahan diberikan sebagian kepada penggarapnya – lagi lagi dalam bentuk hasil bumi itu. Artinya apa ? Apabila terjadi gagal panen, maka seluruh tenaga, biaya dan waktu yang telah dikorbankan oleh petani penggarap akan sia-sia saja dan tidak ada kewajiban pemilik lahan untuk menggantinya. T : Nah, kalau duduk perkaranya demikian, kenapa harus diserahkan kepada para Kontraktor asing? Tidakkah lebih baik urusan garap menggarap itu diserahkan kepada masyarakat sekitar? Hitung-hitung membuka lapangan kerja. Pemerintah kan tinggal kasih modal saja J : Memang, idealnya demikian. Namun jangan lupa, industri migas itu adalah industri yang padat modal, menggunakan tehnologi tinggi serta menuntut dukungan keahlian profesional yang tinggi. Selain itu, industri migas adalah industri jangka panjang, yang memerlukan stamina permodalan yang besar, serta harus mampu dan mau menanggung resiko. Pemerintah berfikir adalah lebih baik lahan ini dikerjasamakan saja dengan pihak lain, sementara sumber daya dan dana yang terbatas dapat digunakan untuk sektor sektor lainnya.T : Bukannya membela pemberdayaan lokal, malah anda terkesan mengindoktrinasi kita atas nama kepentingan pemodal. Bukankah lebih baik kita berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Piye tho iki Mas? ( Mat Amat semakin berapi-api)J: Ini sebuah pilihan rasional Mas.  Faktanya kita hidup di dunia dengan settting alam globalisasi saling ketergantungan.  Pemerintah  harus cermat mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mendapatkan return optimal dari pilihan portofolio yang dipunyainya. Pemerintah perlu untuk memilah dan memilih sektor-sektor yang perlu dikerjasamakan dengan pihak lain untuk mengalihkan resiko investasi. Kita perlu mengundang investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modalnya disini. Kerja sama atau kemitraan dan sinergi positif perlu dibangun dengan mereka, seraya tetap mengawasi dan mengendalikan operasionalisasinya. Kata kuncinya di sini adalah kita yang mengundang investor. Mereka adalah tamu. Tuan rumah yang baik dan beradab akan menghormati tamunya. Investor itu juga adalah mitra kita. Mitra dalam hal pengoptimalan sumberdaya alam  untuk berbagi keuntungan dan manfaat. Kepercayaan atau trust adalah kata kunci dalam bermitra. Sedangkan di sisi lain, sebagai bagian dari tanggungjawab konstitusionalnya, Pemerintah melalui lembaga dan institusi yang dibentuknya perlu mengatur dan mengawasi para mitranya untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai aturan Kontrak yang telah disepakati. Investor adalah tamu, yang juga merupakan mitra sekaligus pekerja kontrak di bumi kita. Kita harus perlakukan mereka secara proporsional.  Jadi siklusnya begini : Investor membawa investasi, investasi menghasilkan minyak dan gas. Pengeluaran investasi dan biaya operasi dikembalikan ke investornya – yang diistilahkan cost recovery -, dan hasil investasi tersebut kita nikmati bersama. Jadi cost recovery adalah cerminan atau indikator keberhasilan suatu investasi. Bahkan cost recovery itu sendiri, pada dasarnya adalah investasi,   T: Nah, bukankah ini semacam statement bersayap ?J: Sama sekali tidak kawan. Saya ingin tegaskan di sini, bahwa cost recovery pada dasarnya adalah investasi yang telah berhasil. Semakin berhasil kita mengundang investasi untuk kegiatan pertambangan ini, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan penghasilan dari hasil tambang migas, dan tentu saja semakin besar biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dari hasil tambang migas itu. Kenaikan cost recovery bisa dipandang  ibarat dua sisi mata uang yang sama. Dari satu sisi kenaikan cost recovery merupakan sebuah indikator kepercayaan investor menanamkan modalnya di sini, namun di sisi lain dapat dipersepsikan sebagai beban yang akan mengurangi bagian bagi hasil migas Pemerintah dari hasil kegiatan usaha hulu tersebut. Untuk itulah Pemerintah menerapkan kaidah-kaidah dan aturan yang ketat, terstruktur dan firm dalam pengaturan industri yang penuh resiko ini. (MasPurwanto menjelaskannya secara gamblang dan tetap dengan intonasi terjaga).T: Memangnya seberapa beresiko sih industri migas itu ?J : Dari tata waktu saja, diperlukan antara 6 – 10 tahun masa eksplorasi untuk menentukan apakah suatu wilayah kerja dapat dilanjutkan ke tahapan komersial untuk pengembangan lapangan di wilayah kerja tersebut. Biaya yang dikeluarkan selama masa eksplorasi itu bisa mencapai ratusan juta dolar Pak. Apabila berdasarkan kajian teknis dan ekonomis tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke tahapan pengembangan lapangan, maka investasi masa eksplorasi yang ratusan juta dolar tersebut akan terbuang dan hilang percuma.  Hanya apabila dimungkinkan untuk tahapan pengembangan komersial,  ada kesempatan bagi si Kontraktor untuk mendapatkan pengembalian (to recover) investasi awal tadi. Dari segi teknis, faktor alam, ketidakpastian prediksi kandungan hydrokarbon yang mungkin dapat dieksploitasi, serta updating teknologi yang teranyar merupakan tantangan tersendiri dalam pengusahaan lanjut suatu lapangan/ ladang migas. Satu sumur eksplorasi saja, biayanya bisa puluhan juta dolar, tergantung kondisi geologis, alam serta kedalaman yang diperlukan untuk mencapai target formasi migas. Itupun belum tentu berhasil menemukan cadangan migas. Bisa-bisa dari sekian sumur yang dibor, hanya beberapa saja yang dianggap potensial dapat dieksploitasi, untuk dilanjutkan ke sumur produktif.T: Ok lah kalau dari sisi itu, tetapi sekali menemukan cadangan migas, kan tinggal panen dan minyak mentah akan menguncur sendiri ke permukaan bumi. Apa masih perlu biaya besar ?J : Begini mas., kandungan reservoar di perut bumi sana jangan dibayangkan seperti telaga atau kolam lumpur yang mengandung minyak. Minyak bumi itu berada di antara pori-pori bebatuan, yang dengan  daya rembes (permeabilitas) tertentu, terjebak dan  terkonsentrasi pada suatu reservoar dalam wadah dinding bebatuan sedemikian tebal. Kemudian karena faktor tekanan (pressure) di kedalaman perut bumi sana, minyak bumi itu  bercampur dengan air formasi dan garam bisa dialirkan ke atas melalui pipa-pipa produksi (natural flow). Namun, lama-lama seiring dengan tersedotnya minyak ke permukaan bumi, tekanan atau daya dorong dari bawah melemah, sehingga diperlukan upaya lain seperti pemanasan reservoar, atau injeksi air atau injeksi campuran kimia tertentu untuk mengencerkan kandungan formasi dan memperbesar rekahan pori bebatuan. Ini biayanya sangat besar, puluhan juta dolar mas.  Selain itu, sumur-sumur produksi harus  juga dirawat, karat-karat yang menggerogoti pipa-pipa harus dicek, belum lagi fasilitas produksi, pemrosesan hingga pengangkutannya. Dan karena sifatnya yang mudah meledak dan terbakar, diperlukan peralatan yang  ekstra prima untuk mencegah adanya kecelakaan diri, fasilitas maupun lingkungan selama proses eksploitasi. Pertambangan migas kita sudah hampir seratusan tahun. Banyak diantaranya adalah lapangan-lapangan tua. Produktivitas lapangan-lapangan tua ini semakin hari semakin rendah. Itu adalah normal dan penurunan alamiah saja. Untuk memaintain atau setidak-tidaknya mengurangi laju penurunan produksi diperlukan biaya yang semakin besar. Di sini paradoksalnya. Di satu sisi hasil produksi semakin menurun, di sisi lain biaya mengeksploitasinya semakin besar. Mohon maaf, para pengamat akan teriak, koq kenapa cost recovery meningkat sementara hasil produksi migasnya menurun. Mereka lupa, ini ibarat mobil tua yang beranjak senja. Biaya perawatan semakin besar, namun kenikmatan berkendara semakin berkurangT: Baik, tetapi bukankah seiring dengan harga minyak yang tinggi seluruh faktor biaya tadi dapat tertutupi? J: Saya senang dengan angle berfikir Saudara sekarang. Bukan cost recovery yang semestinya kita kuatirkan. Tetapi adalah seberapa banyak yang kita bisa dapat  untuk setiap dolar yang kita investasikan. Ini yang disebut revenue to cost recovery ratio. Artinya perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya untuk mengeksploitasinya.  Seiring dengan naiknya harga minyak mentah di pasaran dunia, harga-harga alat-alat produksipun meningkat tajam. Lima tahun yang lalu, ketika harga minyak mentah masih dua puluh dolaran per barel, sewa peralatan menara bor (rig) masih berkisar tujuh puluh ribu dolaran per hari., dewasa ini, ketika harga minyak bertengger di enampuluh dolaran per barel, sewa rig sudah membubung hingga dua ratus ribu dolaran per hari.  Faktor faktor produksi lain, seperti chemical, bahan bakar, bahan baja semua membubung tinggi. Namun demikian, catatan statistik menunjukkan dalam periode empat tahun terakhir, revenue to cost recovery ratio kita bergerak naik, dari 3.6 kali menjadi 5.6 kali. Artinya apa? Sekalipun faktor produksi meningkat harganya, namun margin yang diperoleh dari industri migas ini justru semakin baik. T: Kalau begitu concern kita seyogianya dimana mas ?J:Saya telah jelaskan diatas, investasi puluhan juta dolar, tentu kalau sudah berhasil menemukan migas, akan dikembalikan/ dipotongkan secara bertahap dari hasil tambang migas yang diperoleh. Memang, kita tidak boleh terlena, untuk memastikan bahwa hanya biaya yang relevan dan terkait dengan usaha pertambangan migas itulah yang dapat dikembalikan (direcover). Untuk itulah pengawasan, pengendalian dan pembinaan di sektor ini dilakukan secara berlapis. Pemerintah melalui BPMIGAS mengontrol program kerja dan anggaran tahunan para Kontraktor, rencana pengembangan lapangan, dan otorisasi untuk pembelanjaan investasi Kontraktor. Kemudian, instansi Pemerintah yang berwenang juga melakukan audit atas pelaksanaan Kontrak itu.  Bandingkan misalnya dengan penanaman modal di sektor lain, sepenuhnya diserahkan kepada investor dan pengusahanya untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya, kita hanya berkepentingan dengan pelaporan hasil usahanya dan pajak-pajak yang dihitungnya. Namun demikian, perlu diingatkan, janganlah juga kita terjebak dengan pikiran jangka pendek untuk menekan rasio pertumbuhan cost recovery semata dengan mengabaikan tujuan jangka panjang.T: Apalagi maksudnya itu?J: Kita tahu, minyak dan gas bumi adalah sumber daya tidak terbarukan. Artinya,  cadangan migas yang telah dieksploitasi tidak akan muncul kembali. Ibarat air yang disedot dari kolam, kalau air tersedot habis, ya kolamnya kering. Pemerintah harus dan tetap mendorong para kontraktor migas itu untuk melakukan upaya eksplorasi baru untuk menemukan cadangan migas baik di wilayah kerja yang sudah berproduksi maupun mengundang para Kontraktor lain  di wilayah wilayah kerja (blok) baru lainnya. Telah saya jelaskan di atas, upaya eksplorasi membutuhkan biaya besar.  Seperti siklus di atas, investasi yang ditanamkan dalam suatu blok akan diperoleh penggantiannya (direcover) dari hasil tambang migas dari wilayah kerja tersebut. Ini soal pilihan bijak. Ada pepatah mengatakan… bergurulah kepada semut, yang mengumpulkan makanan pada musim kering dan menyimpannya sebagai bekal pada musim hujan. Artinya, selagi harga minyak bagus, dan ada margin yang mencukupi, Pemerintah justru harus mendorong pada kontraktornya melakukan usaha eksplorasi dan inovasi baru untuk menemukan sebanyak mungkin cadangan migas untuk bekal kita dan generasi yang akan datang. Kuncinya adalah merubah paradigma berfikirT: Paradigma berfikir yang bagaimana, mas?J: Jangan memandang cost recovery itu sebagai beban. Cost recovery harus kita pandang sebagai sebuah investasi. Naiknya investasi di suatu Negara, merupakan sebuah indikator ekonomi yang baik. Ada banyak rentetan manfaat (trickle down effect)nya, seperti pembukaan lapangan kerja, alih teknologi, penggerakan sektor riel di industri pendukung migas, dan .. untuk memastikan penyediaan bekal bagi generasi yang akan datang !!! Yang penting, sepanjang aturan mainnya dalam koridor kontrak dan peraturan perundangan kita patuhi bersama,  kita sudah membantu menciptakan iklim yang kondusif di industri yang sarat modal, penuh resiko  namun menjanjikan ini. Kita menghimbau seluruh pihak untuk berhenti mengeluarkan statement statement yang merupakan negative campaign kepada investor kita yang justru kita perlukan kehadirannya. Serahkan semuanya kepada ahlinya dan perangkat perangkat yang sudah ditetapkan Pemerintah untuk membina, mengawasi dan mengendalikan industri migas ini. Mudah-mudahan kalau semua mengikuti aturan main, tata tentram kertoraharjo bisa tercapai masT: Wah, selain pencerahan yang sampeyan sampaikan, nampaknya terbesit ada keluhan dan curhat dalam statement PakPurwa yang terakhir ini. Memangnya, industri migas ini kurang kondusif iklimnya?. Bukankah industri migas dipandang sebagai komoditi strategis sehingga urusan pengelolaannyapun sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat sesuai semangat perudang-undangan dan aturan hubungan hukum Pusat-Daerah kita? Apa masih ada orang yang tidak taat hukum di jaman reformasi ini?J:Itulah pak. Sering orang, atas nama reformasi atau atas nama masyarakat sekitar justru membebani industri ini secara tidak proporsional. Banyak pihak mengklaim dirinya sebagai stakeholder, padahal faktanya hanya snakeholder !!!. Bayangkan mas, pernah hanya karena soal rebutan antar desa mengenai tenaga kerja lokal yang akan digunakan untuk membantu pengeboran, tega-teganya rig diblokir tidak boleh masuk lokasi. Anda tahu kerugiannya? Bisa jutaan dolar. Nah kalau operating cost meningkat karena ini, pihak yang memprovokasi pemblokiran jalan itu  tidak bertanggungjawab. Pada tataran yang lebih tinggi juga sering terjadi hal demikian. Ada suatu daerah – yang atas nama otonomi – mengaitkan pemberian ijin lokasi pengeboran dengan mewajibkan Kontraktor menyimpan satu milyard rupiah per titik pengeboran di suatu bank yang ditentukan kepala daerah yang bersangkutan. Bukankah ini sudah berlebihan? Dimana logikanya, kontraktor atau istilah saya di atas, seorang penggarap harus menyetor sejumlah uang untuk bisa menggarap lahan kita sendiri, sedangkan resiko ketidakberhasilan ditanggung penggarap itu sendiri?. Kemudian, secara legal dan peraturan perundang-undangan, lalu dimana perlindungan industri ini, kalau setiap aparat pemerintahan merasa berhak menafsirkan dan membuat peraturan yang akan membebani industri ini?. Saya tidak bisa bayangkan nanti kalau misalnya sebuah RT memperkenalkan peraturan atas nama masyarakat mewajibkan perusahaan Kontraktor untuk memberikan sejumlah kompensasi tunai atas nama kebisingan atau entah apalah, padahal industri ini sudah mengikuti kaidah-kaidah kesehatan dan keselamatan lingkungan serta amdal misalnya. Atau satu unsur Pemda tertentu  atas nama kreativitas tertentu melakukan pemajakan (untuk tidak menyebut pemalakan) tambahan atas setiap barel minyak yang dihasilkan, padahal dalam aturan Kontrak dengan Pemerintah Pusat telah jelas, komposisi pembagian hasil masing-masing pihak. Dimana kepastian usaha dan berusaha itu ? Anda tahu, dengan campaign negatif itu, bagaimana persepsi para investor dan calon investor sekarang?   T: Bagaimana itu?J: Indonesia cenderung menjadi negara yang xenophobic (serba alergi dan memusuhi yang asing), iklim usaha cenderung tidak business-friendly, ada pula yang menganggap bisnis itu identik dengan penipuan, dan lebih menonjolkan untuk memerah daripada membesarkan bisnis. Pada hal kita ini bersaing untuk mendapatkan investasi dengan negara lain. Vietnam, China, Malaysia adalah pesaing kita.  Dan modal itu akan hinggap pada aroma keharuman iklim investasi yang memberi kepastian berbisnis dan berusaha. Ini bukan kata klise Pak. Marilah seyogianya Pemerintah, masyarakat, pengamat termasuk pers dan para pelaku bisnis bergandengan tangan, bahu membahu dalam nuansa kemitraan positif demi kemaslahatan bersama.T: Saya jadi malu ini Mas. Ketika Pemerintah Pusat berusaha menampilkan etalase iklim berusaha yang sudah kondusif kepada para tamunya dari manca negara, koq malah aparat di bawahnya kurang mendukungJ: Marilah optimis. Anggaplah kita ini baru belajar berdemokrasi. Saya percaya, dengan penjelasan di atas, sampeyan itu, sebagai pengamat yang suaranya didengar masyarakat, dapat membantu dengan tulus dan ikhlas, untuk memberi pencerahan bahwa soal cost recovery itu adalah hal biasa saja, perangkat aturan mainnya sudah jelas. Jangan kita jadikan industri yang memberi harapan banyak, serta yang menyumbang signifikan ke APBN kita hanya dijadikan mainan genit statement kosong dan komoditi politik jangka pendek sesaat ya mas. Lidah yang tajam adalah ibarat pisau beracun yang penawarnya susah dan lama ditemukan. Jangan kita biarkan mereka mempermainkan emosi rakyat demi popularitas dan agenda sendiri.  Saya percaya kebajikan  dan integritas sampeyan itu lhoT&J: :. Semoga ya … (Keduanya berjabatan tangan dengan erat, sementara Mat Amat bathinnya bergelora  untuk segera meluruskan dan mengembalikan mereka-mereka yang penyesat, tersesat atau disesatkan  ke jalan yang benar  

Jakarta,         Desember 2006

Sampe L. Purba