Menyoal Sesat Pikir Fit and Proper Test

Oleh : Sampe L. Purba
Berdasarkan pasal 20A Undang-undang Dasar (UUD) 1945 fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Menyangkut endorsement/ persetujuan atas kelembagaan dan perorangan, UUD secara tegas dan limitatif hanya memberi peran kepada DPR untuk jabatan tertentu. Jabatan dimaksud adalah pertimbangan penempatan dan penerimaan duta besar, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, persetujuan anggota Komisi Yudisial, dan pengajuan sepertiga anggota hakim Mahkamah Konstitusi.
Untuk dapat disyahkannya suatu Undang-undang harus memerlukan kerja sama Eksekutif (Presiden) dan DPR. Atas justifikasi refleksi representasi kedaulatan rakyat, kompromi realistis pragmatis dapat menjadi keniscayaan. Kewenangan DPR pun diperluas. Kita saksikan hampir seluruh jabatan publik tertinggi di Republik ini harus melalui fit and proper test di DPR. Dan itu dicantumkan di Undang-undang terkait. Sebutlah Mahkamah Agung, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI atau Kepala Polisi Republik Indonesia, yaitu Lembaga yang disebut dalam UUD. Undang Undang Dasar saja tidak memberikan kewenangan pemilihan atau pengesahannya kepada DPR.,
Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan akseptabilitas publik melalui lembaga DPR, menurut kami ini adalah sebuah sesat pikir. Kita harus konsisten dengan Undang-undang Dasar. Sesuatu yang sudah limitatif jelas tidak perlu diperluas. Sampai tingkat tertentu itu dapat merupakan abuse of power yang dilegitimasi melalui kooptasi pintu undang-undang.
Perluasan kewenangan ini merambat ke hampir semua pengisian jabatan publik dan eksekutif strategis. Sebutlah misalnya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Anggota Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, anggota Komisi Pemilihan Umum, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Kepala BPMIGAS.
Lembaga DPR adalah lembaga politik. Apakah DPR perlu terlibat untuk pengangkatan pejabat publik atau pejabat eksekutif sebagai bagian dari fungsi pengawasannya. Ada beberapa ahli tata negara berpendapat bahwa beberapa jabatan publik yang berdimensi politis memerlukan konfirmasi sebagai bagian dari akseptabilitas dukungan rakyat (control of political appointment of public official). Di Amerika Serikat misalnya, sekalipun dalam sistem presidensial, beberapa jabatan seperti Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri memang memerlukan konfirmasi Senat. Namun sifatnya adalah sebagai sinyal kepada Presiden sebelum memilih para pembantu utamanya.

Praktek yang terjadi di sini adalah dalam bentuk fit and proper test. Untuk mengisi jabatan tertentu, yang telah melalui serangkaian seleksi internal yang ketat, ataupun panitia seleksi yang bersifat eksternal, masih harus diuji kompetensi teknisnya di Komisi DPR yang membidanginya. Tidak cukup hanya uji integritas menyeluruh atas visi misinya. Menjadi pertanyaan, seberapa kompeten dan kapabel anggota komisi di Dewan yang menguji dibandingkan dengan kandidat yang diuji. Apakah pengetahuan hukum seorang Hakim Tinggi yang telah berkarier puluhan tahun dan menangani ratusan perkara, atau profesionalisme seorang eksekutif perbankan, atau seorang Jenderal pantas ditanyai dan diuji dalam sidang terbuka yang hanya berlangsung beberapa jam. Bagaimana kredibilitas model fit and proper test yang demikian
Suatu organisasi yang telah establish, memiliki pola pembinaan penjenjangan karier melalui penugasan, pendidikan, pelatihan, dan pematangan eksposure selama puluhan tahun. Harusnya dalam Organisasi yang demikian, polanya adalah seleksi tertutup. Untuk militer atau kepolisian misalnya. Untuk menduduki jabatan tertentu, track record dalam penugasan di kewilayahan, kesatuan tempur, staf dan lembaga pendidikan merupakan determinan utama yang dipertimbangkan dewan kepangkatan dan jabatan tinggi untuk promosi. Pada akhirnya pengguna dan penanggungjawab terakhir satuan dan institusi tersebut adalah Presiden dalam sistem Presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Itulah hak prerogatifnya.
Mempersyaratkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga politik seperti DPR atau Komisi Kepolisian Nasional kepada kandidat yang akan dipromosikan di jabatan eksekutif, akan dapat menimbulkan kesetiaan ganda. Atau merangsang timbulnya jalur instan yang berkelindan dengan kepentingan politik. Apalagi kalau rekomendasi tersebut diperoleh dengan margin tipis melalui voting/ pemungutan suara.
Pengisian jabatan publik harus dipetakan dan dibedakan. Ada yang elected, selected atau appointed. Kalau disama ratakan akan dapat mengganggu fondasi sistem pembinaan karier, kultur organisasi dan menutup kesempatan yang berpotensi melanggar hak dari pegawai atau karyawan yang telah membina karier di suatu institusi yang telah matang.
Rekrutmen jabatan publik yang bersifat ad hoc, terbuka dan tidak melalui jenjang karier, serta tidak heavy ke eksekutif, wajar diajukan melalui pola election di Dewan Perwakilan Rakyat. Agar akuntabilitasnya terjaga, perlu ada panitia seleksi yang menjaring, menyaring, uji integritas publik dan menetapkan kriteria dan parameter kandidat. Pengisian anggota KomNas HAM, Komisi-komisi Negara lainnya dapat melalui jalur ini.
Untuk jabatan yang heavy eksekutif, cukup dengan pola selection melalui mekanisme yang ada di Pemerintahan, misalnya Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi di Militer, atau Badan Pertimbangan Jabatan serta Tim Seleksi Penentu Akhir untuk Jabatan Kepala Badan dan Eselon I di Birokrasi.
Adapun untuk rekrutmen yang sifatnya appointed merupakan diskresi dari pengguna Pejabat dari sejumlah kandidat yang memenuhi persyaratan. Pintu appointed pun tidak boleh sekali-kali digunakan sebagai short cut yang memotong jalur pejabat karier di suatu organisasi.

Penulis, Praktisi Birokrasi
Jakarta, 8 Pebruari 2015

Status Tersangka Dan Perlindungan HAM

Status Tersangka Dan Perlindungan HAM
Oleh : Sampe L. Purba
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton 1870)
Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kecuali karena tertangkap tangan, pada umumnya untuk seseorang dinyatakan jadi tersangka harus melalui kegiatan penyelidikan, atau pengumpulan bahan keterangan yang dapat berawal dari laporan, pengaduan, keadaan maupun rangkaian peristiwa. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
KUHAP tidak menjelaskan pengertian bukti permulaan. Juga tidak mempersyaratkan berapa banyak jumlah dan jenis bukti permulaan tersebut. KUHAP bahkan tidak menjelaskan atau menentukan berapa lama seseorang menyandang status tersangka, baru akan dilimpahkan ke tahapan penuntutan. Yang diatur oleh KUHAP adalah kecukupan dan kelengkapan alat bukti sebagai persyaratan dilimpahkan dari tahapan penuntutan untuk diperiksa dalam sidang pengadilan, serta lamanya penahanan kepada tersangka atau terdakwa pada setiap tahapan pemeriksaan.
Bukti permulaan tidak sama dengan alat bukti. Bukti permulaan pada saat penyelidikan dapat saja berubah dengan alat bukti yang lain sejalan dengan perkembangan penyidikan. Mengingat diskresi, kewenangan dan subjektivitas yang besar kepada penegak hukum dapat berpengaruh secara langsung terhadap kebebasan asasi dan status hukum seseorang, maka mutlak perlu ada instrumen hukum, acuan, prosedur tetap, protokol dan pedoman yang mengikat dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan secara profesional, internal maupun eksternal kepada publik. Beberapa aturan yang baik dan mengikuti logika berfikir tersebut dalam criminal justice system dikemukakan sebagai contoh.
Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984. Di Kepolisian ada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Di lingkungan Kejaksaan Agung ada Peraturan Jaksa Agung RI no. Per- 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Ada juga Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI no. Kep 1/1121/2005 dan Kep. IAIJ.A1121/2005. Namun ini lebih kepada kerja sama instansional dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas dan kewenangan seperti pelatihan dan pertukaran informasi, dan bukan dalam kaitannya dengan teknis penanganan perkara.
Pada perkara pidana umum, ruang perlindungan pengujian atas hak hak tersangka relatif lebih luas, karena ada persebaran kewenangan dan internal check antara instansi kepolisian pada lingkup penyelidikan hingga penyidikan dan kejaksaan pada lingkup penuntutan dan pelimpahan perkaranya ke pengadilan. Gelar perkara, pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum (Kejaksaan) kepada Penyidik (Kepolisian) untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara, pelibatan penasihat hukum pada setiap tahapan pemeriksaan, mekanisme pra peradilan adalah bagian dari due process of law dalam criminal justice system yang diatur oleh KUHAP.
Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Tugas KPK lainnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk melakukan penyadapan dan perekaman. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik. atau optik. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kalau dalam KUHAP dibedakan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, undang-undang KPK menyatukannya di dalam Institusi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (pasal 40).

Tidak disebutkan dalam Undang-undang bahwa apabila bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi maka seseorang akan otomatis menjadi tersangka.
Yang disebutkan adalah jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (pasal 44). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini (pasal 46).

Kembali kepada pokok tulisan ini, mengingat penetapan seseorang menjadi tersangka tidak ada batas waktunya, maka adalah penting untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia serta demi kepastian hukum, ada aturan yang mengikat dan memberi akibat hukum baik terhadap para penegak hukum, dan instansinya. Itulah juga salah satu implementasi esensi asas praduga tak bersalah.
Perbaikan KUHAP yang akan datang, hendaknya mengatur hal tersebut. Asas fundamental universal hak-hak asasi manusia menyatakan bahwa segala kuasa, hak, kewenangan dan diskresi yang diberikan kepada suatu institusi atau perorangan yang membatasi dan mengekang hak asasi orang lain, harus ditetapkan dengan peraturan publik/ perundang-undangan.
Catatan penting lainnya adalah, dalam hal ada suatu hal yang diatur oleh undang undang lain dikesampingkan atau tidak diberlakukan berdasarkan undang-undang yang khusus, maka pengaturannya juga harus dengan undang-undang. Tidak boleh suatu pengecualian dari undang-undang, akan diatur oleh aturan yang lebih rendah dari undang-undang. Itulah esensi asas lex specialist derogates lex generalist.

Jakarta, awal Pebruari 2015

terbit di Koran Sindo, 3 Pebruari 2015

Antrian Calon Pembantu (Presiden) : Integritas – Kapabilitas – Akseptabilitas

Antrian Calon Pembantu (Presiden) : Integritas – Kapabilitas – Akseptabilitas
Oleh : Sampe L. Purba
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden 2014, menolak permohonan pemohon (pasangan Prabowo – Hatta) untuk seluruhnya. Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 535/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, yang pada intinya dimenangkan oleh pasangan Jokowi – Jusuf Kalla, telah terkukuhkan terkonfirmasi dan berkekuatan hukum yang pasti (in kracht).
Presiden terpilih Jokowi – JK secara cerdas dan cerdik membentuk Kantor Transisi yang bermakna tiga hal. Yaitu pertama, menunjukkan independensi dan membebaskan diri dari perangkap dominan partai pengusung yang merasa memiliki andil dan saham utama. Kedua, memberi ruang dan memelihara (maintain) hubungan dengan relawan/ jejaring masyarakat madani maupun kelompok yang tidak memiliki afiliasi satu sama lain, tetapi terhubung dengan simpul Jokowi. Diprediksi, simpul ini akan bermetamorfosa ke depan menjadi supporting atau pressure group yang menjadi salah satu instrumen penyeimbang bagi Jokowi dalam hal berhadapan dengan partai dan suprastruktur formal. Ketiga, sebagai lembaga seleksi tidak langsung kepada orang-orang yang merasa mampu jadi pembantu presiden, baik dalam jabatan Menteri atau portofolio eksekutif lainnya.
Secara formal, Presiden terpilih Jokowi menyatakan bahwa Kantor Transisi tidak untuk menyaring calon Menteri. Namun tetap penting dan menentukan. Kantor ini mempersiapkan hal-hal strategis program kerja, penyiapan kelembagaan, implementasi visi misi sembilan program nyata Jokowi – JK nawacita, serta akselerasi program mendesak seperti Indonesia sehat dan Indonesia Pintar. Kantor Transisi adalah ibarat keris dengan warangka dalam alam fikiran mpu wesi tradisi Jawa. Sebaik apapun dhapur dan luk prabawa suatu keris, dia hanya pantas disandang dan digadhang apabila cocok serasi selaras dengan warangkanya. Kantor Transisi lah yang menyiapkan warangka tersebut.
Presiden terpilih Jokowi mempersyaratkan kompetensi untuk dapat menjadi Menteri/ Pembantu Presiden, yaitu Integritas (rekam jejak), Kapabilitas (kemampuan mengeksekusi program) dan Akseptabilitas (kemampuan untuk menjaga harmoni keseimbangan ekspektasi para stakeholders terhadap program Pemerintahannya).
Hal rekam jejak adalah sesuatu yang harus dilihat secara bijak. Bagi mereka yang belum pernah dalam jabatan publik, dan lebih banyak merupakan pengamat, pewacana dan pesohor media, hampir dapat dipastikan tidak memiliki catatan miring yang terkait dengan kontroversi pengambilan keputusan, atau hal-hal terkait hukum lainnya. Di sisi lain, mereka-mereka yang dalam pusaran pengambilan keputusan – terutama yang kurang populer – tetapi perlu sesuai dengan asesmen dan antisipasi pada saat keputusan diambil, dapat dipandang memiliki catatan rekam jejak yang kurang mulus. Cara pandang yang demikian adalah keliru. Kemampuan dalam mengambil keputusan secara komprehensif sekalipun agak kontroversial dan tidak populer adalah rekam jejak karakter yang sesungguhnya. Rekam jejak tidak sama dengan popularitas !
Kapabilitas dalam mengeksekusi suatu program dilihat dari kemampuan mengharmonikan seluruh faktor dan sumber daya yang tersedia untuk tercapainya tujuan secara terukur dalam dimensi waktu, target kuantitas dan kualitas suatu program. Ujian sesungguhnya kapabilitas adalah kemampuan survive dan unggul ketika situasi gelombang eksternal tidak mendukung atau bersahabat. Ini adalah ibarat pelaut tangguh yang tidak saja harus menaklukkan gelombang, namun berhasil mencapai pelabuhan dengan membawa hasil yang diharapkan (ride over the waves). Di depan mata, terpampang pekerjaan besar yang menumpuk. Postur APBN yang kurang sehat, dan heavy subsidi, persaingan regional dan global dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan maupun ekonomi, dan juga kemungkinan berbagai oposisi dari sayap Senayan dan watchdog kebijakan publik lainnya. Presiden Jokowi dan kabinetnya tampaknya tidak memiliki masa bulan madu lagi. Harus tancap gas – memenuhi harapan rakyat, merealisasikan janji-janji kampanye sambil melanjutkan program Pemerintahan saat ini, yang merupakan kesinambungan blue print Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2005 -2025).
Akseptabilitas berkaitan kemampuan merekat untuk menerima dan diterima berbagai golongan yang menamakan dirinya stakeholders (pemegang saham) Republik Indonesia. Di tengah sistem ketata negaraan Indonesia yang saat ini seolah-olah terdiri dari beberapa pusat kekuasaan yang tidak dibawah satu komando, diperlukan modal sosial, modal politik dan patronase terukur untuk dapat berhasil. Presiden tidak berharap bahwa pembantunya menjadi liability (beban) ketika mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Setidaknya terdapat delapan pusat kekuasaan saat ini di Negeri ini, yang mengklaim memiliki Undang-undang dan sistem kekebalan tersendiri. Kedelapan institusi pusat kekuasaan tersebut adalah Lembaga Kepresidenan/ Pemerintah Pusat, Parlemen, Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemeriksaan Korupsi, Pers dan Masyarakat Madani/ Lembaga Sosial Masyarakat. Menarik, Presiden Jokowi tidak mengharapkan Pimpinan Partai menjadi anggota Kabinetnya. Ini karena beliau sadar betul, bahwa Partai hanyalah satu dari delapan pilar kekuasaan yang harus diperhatikan.
Wahai para kaum cerdik cendekia, bijak bestari anak Negeri negarawan sejati. Yang mampu atau merasa mampu dan terpilih untuk mengemban amanah menjadi Pembantu Presiden terpilih. Tunaikanlah tugas itu. Untuk Indonesia yang lebih baik

Jakarta, Agustus 2014

Menyambut Kepemimpinan Baru – Menata Delapan Pusat Kekuasaan

Menyambut Kepemimpinan Baru – Menata Delapan Pusat Kekuasaan
Oleh : Sampe L. Purba
Pemilu sebagai pesta demokrasi (kosa-kata yang pertama sekali digunakan politisi senior Sabam Sirait), yang diselenggarakan sebagai bagian dari kegembiraan politik (istilah yang pertama sekali digunakan oleh bapak Jokowi) hendaknya dapat segera mentranformasi konstantasi pertandingan yang keras menjadi sebuah persandingan. Ibarat yin dan yang, energi positif kedua kubu harus dioptimalkan, baik sebagai bagian dari tim yang di dalam Pemerintahan, atau penyeimbang Tim dari luar Pemerintahan. Tiada pesta yang tidak berakhir.
Program Kepemimpinan Pemerintahan baru tidak datang dari ruang hampa. Ada ruang dan konsensus dasar, ada area yang memerlukan kompromi dan dialog, dan medan eksternal yang harus dihadapi. Ketiadaan GBHN seperti pada masa Orde Baru bukan berarti tidak ada blue print yang menggambarkan keberlangsungan, keberlanjutan, dan kebertahapan pembangunan nasional. Undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). UU RPJMN nomor 17 tahun 2007 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
Masyarakat perlu menaruh harap yang sewajarnya. Tidak perlu berlebihan. Presiden baru bukanlah ibarat pemegang tongkat sulap ajaib, panacea yang mengobati segala penyakit, atau Raja Midas yang setiap sentuhannya menghasilkan emas. Tidaklah realistis berharap bahwa Presiden dan Wapres baru akan dapat seketika dan serta merta mewujudkan Indonesia pintar, bebas polusi, banjir dan macet di musim mudik, gemah ripah loh jinawi – tata tentrem kerto raharjo atau tangguh di bidang ketahanan pangan, energi atau iman, dalam persaingan global.
Visi-Misi, Prioritas, Program Pemerintahan Baru, harus memperhatikan dan menyelaraskan serta memerlukan interaksi dan dialektika dengan Pusat-pusat Kekuasaan (Center of Authority) yang ada. Sistem Penyelenggaraan Bernegara saat ini – dalam pengamatan penulis – ibarat penjuru angin, terdapat delapan (8) pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan tersebut saling independen dan tidak saling internal-check, dan terkadang saling mengunci dan menyandera. Ini mendesak ditata kembali secara proporsional pada koridor kompromi yang dimungkinkan.
Kedelapan Pusat Kekuasaan itu adalah, pertama Lembaga Kepresidenan. Presiden harus efektif dan dapat memastikan kabinetnya – sebagai zaken kabinet/ kabinet kerja – yang sekalipun bersumber dari berbagai lapisan koalisi dan kalangan, tetapi adalah merupakan perangkat kerjanya. Kedua adalah Parlemen (DPR). Selain fungsi Anggaran, Pengawasan dan Pembentuk Undang-undang, domain kekuasaannya menerobos hingga ke nominasi jabatan-jabatan publik. Siapapun yang jadi Presiden, memerlukan operator yang piawai untuk mengharmonikan agenda Senayan dengan Merdeka Utara. Ketiga adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bukanlah bawahan dan sub ordinasi dari Pemerintah Pusat. Undang-undang 32 tahun 2004 tidak sekalipun menggunakan istilah Pemerintah Pusat. Agenda, prioritas, kewenangan, ideologi dan kepentingan partai pengusung Kepala Daerah harus dapat bersinergi dengan agenda Pemerintah Pusat. Keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara tertinggi, Undang-undang 15 tahun 2006 tidak menempatkan BPK sebagai sub ordinasi dari sistem bernegara. BPK memiliki aturan dan otonomi tersendiri dalam mengkaji, memeriksa dan menyimpulkan hasil auditnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang melibatkan keuangan Negara. Hal-hal yang menyangkut keputusan perdata, bisnis dan publik harus sejalan dan tidak bertentangan berdasarkan asessmen lembaga ini. Kelima adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang 24 tahun 2003 memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Badan ini, yang dapat menguji dan menyatakan satu undang-undang atau bagian dari Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusannya final dan binding, serta mengikat pihak maupun non pihak yang berperkara (ergo omnes). Keenam adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 menegaskannya sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pihak-pihak yang terkait dan bersentuhan dengan Kewenangan, Keuangan dan penyelenggaraan Negara perlu memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik secara formil maupun materiil dari kaca mata institusi ini. Ketujuh adalah Pers. Undang-undang 40 tahun 1999 tentang pers, menegaskan bahwa pers nasional mendapat jaminan kemerdekaan pers yang profesional, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Pers adalah pembentuk opini publik, namun tidak bebas dari ruang dan kepentingan. Tidak mudah meluruskan apalagi melawan pers. Kedelapan adalah publik. Tidak ada undang-undang tentang Publik. Tidak jelas juga apa dan siapa yang dimaksud dengan publik, serta bagaimana pengorganisasian dan pertanggungjawabannya. Namun, apabila ada concern atau isu yang dibawa oleh sebagian kalangan yang mengelompok sebagai pressure group atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), menyuarakannya secara lantang dan diquote oleh pers secara berulang-ulang, serta kemungkinan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, maka di sanalah terasa geletar kebisingan kekuatan publik tersebut.
Tugas Pemerintah adalah memerintah. Mengambil Keputusan dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya. Ketrampilan dan kepiawaian mempersandingkan, mengkomunikasikan dan menyelaraskan programnya dengan Pusat-pusat Kekuasaan, tanpa bermaksud untuk saling mengkooptasi sangat ditunggu. Untuk Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, Juli 2014

Kompetensi atau Kooptasi – Rekrutmen Jabatan Publik

Kompetensi atau Kooptasi –  Rekrutmen Jabatan Publik

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini  terdapat tiga varian arus besar pola pengisian jabatan  di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jenjang karier (selection). Jenjang karier berproses melalui tahapan dan merit system yang panjang, seperti pendidikan, latihan jabatan, eksposur rotasi dan promosi jabatan termasuk pematangan pengasahan kepemimpinan, emosi, insting, ketrampilan dan soft skill lainnya. Praktek hal ini dapat terlihat pada pembinaan pegawai  dan eselonisasi yang melalui Diklat Kepemimpinan dan evaluasi jabatan secara ketat dan terpola. Hal yang mirip juga dipraktekkan pada umumnya di militer. Seorang yang akan dipromosikan ke jabatan di Perwira Tinggi misalnya, pada umumnya adalah Perwira Menengah matang yang telah pernah mengemban jabatan di Pasukan, Pendidikan dan Teritorial, serta lulus Pendidikan Staf Komando dan Kepemimpinan Tingkat Nasional.  

Yang kedua adalah, pola election (pemilihan). Praktek demokrasi tersebut mendapatkan bentuknya dalam sistem rekrutmen anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengisian Jabatan Kepala Daerah. Keberhasilan menjadi anggota Parlemen atau menduduki jabatan Kepala Daerah lebih dititik beratkan pada keahlian lapangan dan ketangguhan dalam berkompetisi memenangkan konstituen dan menyelancari infrastruktur praktek penyelenggaraan bernegara. Kemampuan dan sukses mengungguli serta meraih suara rakyat dalam rimba pertarungan yang multi dimensi dan variabel dianggap merupakan bukti sertifikat kelulusan untuk mengisi lembaga lembaga demokrasi yang ada.

Sesungguhnya, selain kemampuan berkompetisi, seharusnya persyaratan kompetensi harus merupakan persyaratan esensial dalam mengisi jabatan berdasarkan pola yang kedua tadi. Untuk jabatan Kepala Daerah misalnya. Peraturan Perundang-undangan tidak mempersyaratkan track record dan pengalaman minimal baik di Pemerintahan, Organisasi Sosial, Bisnis atau Akademik yang dapat dikonversi dan diukur secara independen kompatibilitasnya pada  suatu jabatan. Persyaratan utama saat ini adalah dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan atas.  Pada hal Kepala Daerah adalah Pemimpin eksekutif tertinggi dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di daerah. Selain itu, Kepala Daerah adalah Pembina jabatan karier pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Yang ketiga adalah Competition. Kompetisi memiliki dua varian., yaitu  kompetisi seleksi internal dan kompetisi eleksi eksternal.  Kompetisi seleksi internal adalah pola pengisian jabatan dengan mengutamakan kriteria kompetensi dan kapabilitas. Pola pengisian jabatan Eselon Satu, Pimpinan BUMN  dan Pimpinan Tingkat Nasional lainnya melalui Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Wakil Presiden, atau lelang jabatan yang diberlakukan oleh Pemda DKI Jaya masuk dalam kategori ini. Instansi terkait memiliki peran penting dalam nominasi calon yang telah memenuhi persyaratan jabatan minimal seperti pangkat, tingkat pendidikan, pengalaman, latihan jabatan dan hal lainnya yang relevan.  Pola ini relatif lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Varian kedua adalah Kompetisi Eleksi Eksternal. Kompetisi eleksi eksternal atau lazim disebut fit and proper test adalah uji kepatutan dan kelayakan pada jabatan publik tertentu melalui DPR. Rasionalitas konstruksi berfikirnya adalah anggota DPR merupakan representasi rakyat untuk menilai kelayakan dan kepatutan seseorang dalam jabatan publik atau public and political appointee. Karena lembaga DPR adalah lembaga politik, maka penilaian hendaknya juga yang berdimensi politik yaitu mengukur kadar akseptabilitas, uji integritas dan visi seorang kandidat.

Praktek fit and proper test ini sesungguhnya menyimpan dua kekeliruan dan kesesatan berfikir.

Yang pertama adalah kredibilitas dan objektivitas dalam proses seleksi. Seperti dijelaskan di atas, untuk menjadi anggota DPR tidak diperlukan kompetensi keahlian khusus. Tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota Komisi Keuangan harus berlatar belakang pendidikan Perbankan misalnya.   Adalah absurd dan naif seorang anggota pada suatu komisi yang tidak memiliki keahlian  hukum harus melakukan uji publik terhadap visi dan kompetensi  seorang Hakim karier senior bergelar Profesor dan telah menulis buku- buku hukum dan berbagai jurnal. Demikian juga untuk mengisi jabatan Pimpinan Perbankan atau Panglima dan seterusnya.  Sesungguhnya, Integritas dan kompetensi tidak dapat divoting dan tidak dapat diukur seketika.

Yang kedua adalah, menyangkut tugas pokok dan kewenangan. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 20a dan diafirmasi pada pasal 69 Undang-undang 27 tahun 2009  fungsi DPR hanya terbatas pada Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Undang-undang Dasar tidak memberikan dan TIDAK MENGAMANATKAN adanya tambahan kewenangan kepada DPR. Kewenangan-kewenangan fit proper test pada berbagai jabatan  publik, ada pada Perundang-undangan yang mengatur Lembaga Publik tersebut, dimana  Undang-undangnya adalah juga produk dari DPR berkolaborasi dengan mitra eksekutifnya. Ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai kooptasi dan perluasan kewenangan yang secara tegas dan limitatif telah digariskan dalam Konstitusi.

Cloke dan Goldsmith – dalam  The end of Management and the rise of Organizational Democracy, 2002 – menyatakan bahwa tuntutan sukses di abad globalisasi memerlukan perubahan paradigma berupa seperangkat inisiatif radikal yang lebih mengandalkan nilai, etika dan integritas  untuk mengakhiri otoritarianisme, manajemen paternalistik menuju demokrasi organisasional.

Marilah kita taat dan konsisten berkonstitusi – Untuk Indonesia yang lebih baik

Jakarta,    Pebruari 2014

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi

 

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi – Letupan Gunung Es Berapi

Oleh : Sampe L. Purba

            Tindakan anarkis berklasifikasi barbarian contempt of court baru-baru ini di Gedung Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang pada saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Provinsi Maluku merupakan resultan dari tiga kekeliruan mendasar dalam menjalankan demokrasi kita, adalah fenomena gunung es berapi yang akan meledak. Yang pertama adalah sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah yang tidak jelas. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak dipersyaratkan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Karakter para calon  dalam berdemokrasi  termasuk untuk menerima kekalahan secara elegan tidak pernah teruji. Dukungan yang tidak gratis, serta proses Pilkada yang menghabiskan biaya masif mulai dari penjaringan calon, kampanye, pemilihan hingga proses pengawalan  penentuan pemenang, merupakan beban ekonomi, baik bagi pihak yang kalah maupun menang.

Kedua, Partai Politik sebagai sumber utama rekrutmen Kepemimpinan Nasional saat ini, dapat menjadi miskin kader berkualitas. Undang-undang melarang Birokrat, Cendekiawan Pegawai Negeri, Militer dan Polisi untuk menjadi anggota Partai Politik dan maju menjadi calon legislatif. Sekalipun mereka adalah kader-kader terbaik bangsa yang telah teruji kualitas dan integritas pengabdiannya untuk jangka panjang serta berwawasan Nasional.  Dewasa ini Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat – termasuk yang belum teruji kenegarawanannya, dan para Vokalis di Media yang tidak jelas pertanggungjawaban  opininya, merupakan aktor utama yang akan mengisi lembaga suprastruktur pembuat undang-undang dan calon Pimpinan Eksekutif di Pusat dan Daerah.  Analogi gejala  tersingkirnya sumber daya terbaik dalam sebuah sistem, dalam  disiplin ilmu ekonomi   disebut Gresham Law “Bad guys drives out good guys”.

Ketiga adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu luas.  Pasal 24 C UUD 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. PILKADA tidak termasuk Pemilu dalam ketentuan UUD 1945. Namun sejak 2008 Mahkamah Agung melimpahkan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian hal ini dilegitimasi dengan  revisi terbatas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 236 C.  Kita kuatir besok-besok dengan akan disahkannya Undang-undang Pemerintahan Desa, sengketa Pemilihan Kepala Desa pun akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ajaran  ilmu perundang-undangan, suatu   Undang-undang tidak boleh memberikan hak kepada suatu Lembaga melebihi apa yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar.

 Indonesia saat ini memiliki 538 daerah otonom Provinsi/kabupaten/ Kota. Apabila dalam setiap pilkada ada satu atau dua pasangan calon kepala daerah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, praktis setiap hari kerja hakim konstitusi harus menangani setidak-tidaknya dua perkara pilkada. Hal ini akan sangat menguras energi anggota hakim yang hanya terdiri atas sembilan orang, yang juga dapat mengakibatkan kejenuhan yang mengurangi ketajaman profesionalisme, serta mengabaikan tugas utamanya sebagai penguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemungkinan terjadi abuse of power pada Lembaga atau Hakim Konstitusi juga terbuka. Kasus hukum baru-baru ini yang menimpa Hakim MK telah merupakan bukti empiris.

Demokrasi sejati tidak boleh dihasilkan dari sebuah kekuatan transaksi. Sistem rekrutmen calon Kepala Daerah harus direformasi dan ditransformasi. Persyaratan, rekam jejak kepemimpinan harus menjadi persyaratan. Harus ada kompetensi standar untuk dapat maju sebagai calon Kepala Daerah. Menjadi Pemimpin memerlukan proses pematangan. Tidak boleh dikarbit secara instan melalui kemasan marketing Politik, Lembaga Survey dan Media Massa.  Proses Pilkada yang berkualitas harus menghasilkan Leader (Pemimpin), bukan sekedar Dealer (calo transaksional dengan logika bisnis). Politik itu adalah suci, sebuah panggilan dan pengabdian. Demikian antara lain diingatkan politisi senior beradab bapak Sabam Sirait baru-baru ini.  Rekrutmen untuk menjadi anggota legislatif juga harus direformasi. Birokrat dan Pejabat Karier tidak perlu harus kehilangan statusnya  sebagai Pegawai Pemerintah kalau akan maju sebagai calon legislatif. Cukuplah non aktif dari jabatannya, dan dapat kembali apabila tidak terpilih.

Sengketa Pilkada adalah sengketa atas pelaksanaan proses demokrasi. Penyelesaiannya cukup pada Lembaga Politik yang diberi kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang sesuai dengan cakupannya. Sengketa pada Pilkada Kabupaten/ Kota diputuskan oleh KPU tingkat Kabupaten/ Kota dengan Banding di Tingkat Provinsi. Demikian seterusnya, sehingga hanya sengketa yang bersifat Nasional, yang dapat dibawa dan dibanding  ke Mahkamah Konstitusi apabila tidak puas dengan putusan KPU tingkat Nasional. Akan halnya ada kecurangan yang bersifat pidana, hal tersebut dapat ditangani terpisah oleh aparat penegak hukum yang relevan, tanpa harus dikaitkan dengan keabsahan hasil Pilkada.

Jakarta,   November  2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada Sepanjang Jalan

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada di Sepanjang Jalan

Oleh : Sampe L. Purba

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat mengemban amanat dan tanggung jawab tersebut, Kepala Daerah harus memiliki kompetensi, kapabilitas, kemampuan dan leadership/ kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menggali seluruh potensi untuk kemajuan daerahnya. Permasalahannya adalah mulai dari tahapan seleksi di Pilkada, Pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban tidak linier dengan standar ekspektasi sebagaimana dimaksudkan dalam konsiderans undang-undang tersebut.

Terdapat berbagai jebakan dan tikungan sepanjang jalur Pilkada bahkan sepanjang term (periodesasi jabatan) Kepala Daerah, yang ironisnya merupakan produk langsung dari sistem Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dimulai dari buruknya sistem rekrutmen. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak diperlukan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Dukungan tersebut tidak gratis. Mahar melalui jalur partai, yang dilegitimasi dan dirasionalisasi dengan peruntukan  biaya konsolidasi dan kampanye dalam rangka pemenangan pemilu, dapat bernilai milyaran rupiah.

Kampanye, penentuan daftar pemilih, pemanggilan pemilih, pencoblosan, pengawalan dan pengawasan saksi, rekapitulasi, penetapan calon terpilih, hingga mengamankan pelantikan memerlukan sumber daya yang luar biasa masif. Ketatnya rimba persaingan tarung bebas yang dilegitimasi Undang-undang, memaksa calon untuk menggunakan dan mengefektifkan seluruh jalur dan saluran pemenangan yang ada. Alih – alih untuk mendapatkan leadership, yang banyak berperan adalah dealership. Peran para pembuat deal/dealer beragam dan bervariasi. Mulai dari konsultan politik yang menggalang opini dan kontra opini, pengerahan massa, pengawalan di berbagai simpul badan penyelenggara Pilkada, hingga strategi pendampingan hukum dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semakin panjang jalur yang dijalani, semakin licin tikungan dan jebakan yang harus dititi.  Opsi yang tersedia bagi Pemenang, adalah mengakomodir dan mengkompensasi pasangan yang kalah, bertarung di jalur hukum, atau mengikis dan mengenyahkan pihak yang kalah, termasuk para pejabat tim suksesnya. Pilihan apapun yang diambil, semua mahal dan beresiko.

Energi Kepala Daerah produk Pilkada yang mahal, sebagian besar telah terhisap, terjerat atau terijon dalam mencapai kemenangan, termasuk untuk mengakomodir tim suksesnya.  Pembinaan pegawai termasuk penempatan pejabat daerah otonom sepenuhnya kewenangan daerah. Persyaratan, standardisasi dan kompetensi jabatan oleh instansi vertikal, kalah dan mengalah kepada kebijakan Kepala Daerah.  Sistem otonomi daerah berpotensi dan telah mempertumpul kompetensi, mempersempit wawasan,  memperlemah eksposur dan mempertipis rasa nasionalisme pegawai Republik Indonesia. Pembinaan dan pengalaman jenjang karier tidak lagi bersifat Nasional, tetapi telah tereduksi hanya terbatas dalam lingkup Kabupaten/ Kota.  Seorang pejabat tinggi di suatu Kabupaten, tidak mudah untuk berkarier pada berbagai periode jabatan kepala daerah, dan hampir mustahil dapat menjadi pejabat di Kabupaten lain, sekalipun dalam lingkup Provinsi yang sama.

Salah satu dampak dan dilema otonomi daerah adalah kewenangan yang sangat luas tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang kuat.  Dalam analisis APBD 2012 (sumber Kementerian Keuangan), ternyata dalam rata-rata nasional kontribusi Pendapatan Asli Daerah ke APBD hanya 20%, selebihnya 70%  terutama adalah transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dan 10% Pinjaman dan hutang daerah. Di sisi lain, kewenangan daerah meliputi lebih dari 80% tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sebagian besar anggaran daerah adalah untuk belanja rutin pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja infrastruktur/ modal hanya 22,3%.  Hal ini dapat mendorong tiga hal, yaitu tidak sinkronnya prioritas usulan pembangunan daerah dengan perencanaan Pusat, lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah dan juga terdapatnya ketergesaan dalam penyerapan anggaran di daerah untuk menghindarkan terdapatnya SILPA (sisa lebih anggaran pembangunan).

Desakan penyerapan anggaran yang tinggi, sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kemungkinan pengembalian ongkos politik Pilkada yang tinggi, ditengarai merupakan perjumpaan kepentingan yang saling membutuhkan, yang  bersinergi negatif mutualistis dalam  penyelewengan kewenangan dan anggaran. Dari jumlah daerah otonom sekitar 530 saat ini, lebih dari 300 orang Kepala Daerah tersangkut kasus hukum. Itu artinya di atas 50%. Anehnya, hingga saat ini para elit masih berlomba-lomba melakukan pemekaran wilayah, yang memberi peluang bagi para dealer jabatan. Dalam teorema Pareto statistik, adanya anomali di atas 20% saja sudah menunjukkan ada yang secara fundamental salah. Kesalahan tersebut adalah sistemik, struktual dan bukan kasuistis lagi.

Kembali kepada pokok tulisan ini, Undang – undang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan sistem PILKADA termasuk di dalamnya, ternyata pada umumnya tidak berhasil menghasilkan leadership yang tangguh, melainkan lebih banyak menghasilkan dealership.  Semoga revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah mampu menyingkirkan para dealer/calo/TS/Konsultan yang diuntungkan dengan sistem Pilkada sekarang yang berteriak lantang seolah-olah membela demokrasi. Pada hal hanya prosedural dan hampa makna !

Jakarta,   Oktober 2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik