Kebijakan mobil murah vs Jokowi vs Tahun Politik

Mobil murah vs Jokowi vs Tahun Politik

Oleh : Sampe L. Purba

Sejauh dipantau dari beberapa pemberitaan media massa, popularitas bp. Jokowi di tingkat Nasional semakin meningkat sejak beliau menyatakan bahwa mobil murah Esemka menjadi mobil dinas PemKot Solo. Seorang tokoh nasional lainnya yang barang kali masih mengejar tambahan popularitas, mencoba peruntungan dengan mengemudi mobil listrik sekelas Ferrari pada awal 2013, yang diawali dengan ruwatan di kota Solo, tetapi malah tabrakan. Tokoh ini pernah mengatasi kemacetan lalu lintas dengan turun tangan di pintu tol dalam kota. Dan mendapat liputan media massa secara luas.

Salah satu janji program Jokowi – Ahok yang sudah diapresiasi masyarakat adalah mengatasi kemacetan ibu kota. Hal itu antara lain dilakukan dengan membereskan para pedagang kaki lima yang mengokupasi jalan umum, dan menyediakan alat transportasi masal dengan harga terjangkau (accessible, available, affordable). Untuk jangka pendek, mobil transportasi umum diperbanyak, rute diperluas, stasiun pengisian bahan bakar gas disediakan.  Dhuarrr.., turunlah kebijakan mobil murah, nama kerennya “low cost green car”, dikawal dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2013, dan aturan teknis PerMenPerin nomor 33 tahun 2013, serta nomor 35 tahun 2013 yang menunjuk BUMN Persero tertentu sebagai pelaksana verifikasi. Kebijakan ini  didahului dengan pembebasan bea masuk impor mesin dan komponen untuk perakitan dalam negeri dengan PMK 76 tahun 2012. Mobil berbahan bakar bensin di bawah 1200 cc, dan diesel di bawah 1500 cc mendapatkan kemudahan tarif nol % untuk PPN Barang Mewah. Harga awalpun dipatok Rp. 95 juta. Saat ini sudah tersedia stock, dan akan memasuki pasar sebanyak 300.000 unit.

Kebijakan ini mendapat penentangan dari berbagai kalangan atas dasar sikap nasionalistis untuk memberi kesempatan tumbuhnya  industri  mobil nasional, dan juga penentangan terhadap adanya diskriminasi yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk hanya kepada agen tunggal pemegang lisensi impor mobil terdaftar tertentu. Sanggahan dari pembuat kebijakan tidak kalah nasionalistis pula. Kira-kira demikian jawabannya : Mobil ini bersifat ramah lingkungan, low emission, hemat bahan bakar, mempersiapkan tumbuhnya industri mobil domestik dalam rangka menghadapi persaingan pasar ekonomi terbuka ASEAN 2015, dan untuk membantu para petani di daerah untuk mengangkut hasil-hasil pertaniannya ke pasar, dengan alat transportasi terjangkau !!! Sangat Nasionalistis.

Fakta berbicara lain. Peraturan perundang-undangan di atas tidak senoktahpun membatasi penggunaan mobil hanya di pedesaan, atau mengaitkan pemberian fasilitas dengan kewajiban mendirikan industri mobil nasional (yang tidak sekadar perakitan, atau keagenan), atau larangan menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Hukum ekonomi mengajarkan, pada dasarnya pengusaha adalah insan arbitrage yang berideologi profit motive.

Dengan adanya diktum penyesuaian (baca menaikkan) harga mobil setiap tahun yang di peg dengan tingkat inflasi dan nilai tukar pada PP di atas, akan mendorong masyarakat berlomba-lomba membeli mobil murah pada kesempatan pertama. Mereka adalah orang yang punya uang, akses pinjaman perbankan dan sebagainya. Dengan proxy 80% uang berputar di ibu kota Jakarta, akan menambah kepadatan lalu lintas 80% x 300.000 x 3 meter = 720.000 meter. Sangat tidak sebanding dengan pertambahan jalan raya. Bagaikan deret eksponensial versus deret siput !.

Korban pertama yang nyata adalah Jokowi. Programnya untuk mengurai kemacetan Jakarta akan terhambat. Nama baik, popularitas dan simpati pada beliau akan tergerus. Lawan lawan pesaing politik yang kuatir dengan popularitas beliau, tetapi tidak ikut-ikutan dalam fiasco kebijakan ini, diam-diam menghela nafas lega. Ini menjelang 2014 bung. Tidak mengherankan, Jokowi – Ahok menyurati Wapres menyatakan keberatannya. Jawaban Wapres?., hanya sehari berselang. Lisan saja – di sela sela pembukaan pameran Indonesia International Mobil Show – di mana mobil murah yang ditentang tersebut banyak dipamerkan – kepada Wagub yang hadir, “tidak boleh ditentang keinginan rakyat untuk mendapatkan mobil murah”. Sangat Nasionalistis !!!

Namun korban sesungguhnya, adalah kami para the silent majority, yang setiap hari mempertaruhkan kantuk di pagi hari, kepenatan dan bau keringat di sore hari, yang tinggal di daerah urban pinggiran Jakarta. Kami – para pekerja formal, informal dan non formal yang menggerakkan ekonomi Jakarta dan Indonesia. Para pekerja usia produktif pada umumnya hanya mampu tinggal di perumahan daerah pinggiran. Kamilah korban atau yang terkorbankan sesungguhnya. Tiga hingga empat jam sehari harus menyusuri jalanan yang macet, berdebu dan rawan kejahatan serta kecelakaan. Mengorbankan quality of time terbaik dengan keluarga. Kenapa akar masalahnya tidak diurai ?. Bangunlah sarana transportasi umum yang manusiawi dari luar kota., hentikan pembangunan perkantoran di kawasan pusat ibu kota. Bangunlah ring road baru untuk merangsang penyebaran pusat-pusat pertumbuhan kota di daerah urban. Kepada kamilah bapak-bapak para kaum elit kota dan negara ini berhutang. Kamilah yang menggerakkan ekonomi Indonesia, ekonomi Jakarta, para pembayar pajak hingga Bapak-ibu para begawan yang dikawal mobil/ motor bersirene dapat tenang menembus kemacetan Jakarta sambil menikmati penghasilan imbal prestasi dari Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar.

Jakarta,    September 2013

Penulis,

Praktisi dan profesional bisnis, komuter dari luar kota

Advertisements

Penegakan Hukum versus Pelanggaran HAM

Penegakan hukum versus Pelanggaran HAM

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini sering terkesan terjadinya  kegamangan aparat keamanan untuk menindak anarkisme, penghasutan, kekerasan berkelompok dan pelanggaran hukum, atas ketakutan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Dalam teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dianut oleh Indonesia, rakyat secara sadar dan sukarela menyerahkan sebagian kebebasan, hak-hak  dan kedaulatan pribadinya untuk diatur oleh Negara, dengan imbalan Negara akan melindungi hak-hak yang melekat padanya dari intervensi dan pelanggaran orang lain. Negara, melalui aparatnya menerima dan melaksanakan kedaulatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 28 UUD 1945 menyediakan sembilan (9) ayat mengenai hak asasi manusia, dan satu ayat terakhir sebagai  limitasi garis demarkasi pelaksanaan HAM. Artinya, batas pelaksanaan hak-hak asasi seseorang harus berhenti, manakala hak-hak tersebut  menyinggung atau melanggar hak-hak orang lain. Negara wajib bertindak dan hadir melalui aparatnya untuk menghentikan pelanggar tersebut, melalui penegakan hukum yang merupakan tanggung jawab melekat padanya.

Hukum memberikan kewenangan dan jaminan perlindungan  bagi para aparat hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan kewenangannya. Itu misalnya diatur dalam pasal 50 dan 51 KUHP. Sebaliknya, aparat penegak hukum akan dapat dipersalahkan manakala melakukan pembiaran yang merupakan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak orang lain (the silent majority), dari orang-orang yang melanggar hukum dan ketertiban umum atas nama HAM dan kebebasan berpendapat.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan prima dari Negara. Penegakan hukum dan ketertiban (law and order) adalah kewajiban hukum aparat Negara. Masyarakat telah bersedia dikurangi kebebasannya dan membayar pajak untuk itu. Unjuk rasa yang menutup jalan tol, merusak fasilitas umum, menduduki tanah Negara secara tidak sah, atau melawan petugas keamanan, misalnya adalah tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan kriminal, yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terlanggarnya HAM orang lain (the silent majority).  

Penegakan hukum BUKAN pelanggaran HAM. Justru sebaliknya, pembiaran (omission) pelanggaran hukum, yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, dapat berpotensi menjadi pelanggaran HAM oleh aparat hukum. Pemerintah harus tegas, decisive dan tidak boleh ragu-ragu. Yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman adalah warga negara yang berjalan dan bersedia diatur oleh koridor hukum. Sedangkan terhadap para pelanggar hukum, yang diperlukan adalah penyadaran, pembinaan dan pemasyarakatan. Bring to justice ! Bila perlu dengan pemaksaan, kekerasan yang legitimate dan law enforcement. Itulah esensi masyarakat madani.

Jangan sampai timbul kesan, bahwa apabila kejahatan dilaksanakan secara berkelompok dan oleh massa, bukan merupakan kejahatan, atau kejahatan yang kebal terhadap hukuman. Perusakan fasilitas umum (kasus mbah Priok misalnya) oleh massa yang tidak diganjar hukum, memiliki contagion effect (efek menular). Lihatlah kasus-kasus sejenis yang terjadi belakangan ini, seolah-olah menjadi trend dan mode melampiaskan kemarahan dengan merusak dan membakar. Pembakaran dan perusakan  kantor-kantor Pemerintah termasuk aparat keamanan di Palembang, Sulawesi, Papua, dan yang terbaru di Tanjung Gusta Medan, sangat ironis dan memprihatinkan. Itu  harus diusut tuntas dan diadili, untuk menjadi pembelajaran dan menunjukkan serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat  akan kewibawaan hukum yang sudah hampir ke titik nadir belakangan ini.   

Para pengamat, penggiat HAM atau apapun namanya, yang bersimpati dan membela para kriminal, patut diduga adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. KUHP mengenal istilah pelaku peserta dan turut serta, dan aktor intelektual. Kesadaran hukum perlu dibina dan disosialiasikan, serta diimplementasikan.  Wibawa Negara adalah marwah kedaulatan yang harus ditegakkan. Negara tidak boleh tunduk kepada pelanggaran hukum. Menegakkan hukum dan ketertiban bukan pelanggaran HAM, tetapi justru adalah perlindungan dan penguatan HAM. Cita-cita mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera dan berkeadaban akan dapat tercapai apabila semua pihak konsisten dalam menjalankan serta menegakkan aturan, disiplin dan tanggung jawab masing-masing. Semoga. 

 

 

Jakarta, 13 Juli 2013

Democracy and the noble role of the Military – Egypt case

 

Democracy and the noble role of the military

by : Sampe L. Purba

Civilization in modern Egypt was established upon an ideology based on nationalism and secularism that separates the state from religious affairs, tolerance, a merit system and a non-discriminatory system.

Radical movements such as the Muslim Brotherhood (IM), which emerged in 1928, were prohibited, but later joined the wave of democratization known as the Arab Spring then caused widespread public dissent with the government that forced president Mubarak, a personifi cation and alter ego of the military regime, to fall from grace.

On June 24, 2012, Mohamed Mursi from the Justice and Freedom Party, a political affi liation of IM, beat ex-prime minister Ahmed Safi q in two critical run-offs. Mursi’s victory meant the silent majority, who voted for Mursi, expected their interests, aspirations and political views to be taken into consideration and accommodated.

In the early stage of Mursi’s term, the new regime failed to protect all the people. Violence, murder, sectarianism and threats to people’s lives, property and freedom of religion occurred across the country.

President Mursi, for example, issued on Nov. 22, 2012 a decree stating that the new constitution drafted by the Constituent Assembly could be challenged and rejected. In the new draft, the nationalism ideology was changed into a somewhat ideology based on religion.

Prior to this, the Constituent Assembly had been denounced and dissolved for not representing all views and political platforms of Egypt.

The move by Mursi to convene the assembly, according to the Constitutional Court, was unconstitutional. The presidential decree he issued received widespread opposition, even igniting acts of violence across Egypt.

Mohammad Elbadarei, a prominent modern leader who has an international reputation and a lot of followers, said the decree had allowed the president to centralize the entire authority of the state and crown himself a new Pharaoh of Egypt.

The fall of Mursi can be seen from the regional strategic point of view related to Egypt’s control of the Nile. Egypt has been facing a challenge from upstream countries of the Nile, such as Ethiopia, Kenya, etc. There are 10 countries dissected by the Nile. They set up a consultation forum called Nile River Basin Commission.

Egypt depends much on the Nile for its main power source, agriculture, irrigation and water supply through the giant Aswan dam. For Egypt, the threat to the Nile is a threat to its existence and there is no room for compromise. It is more serious than the threat to the Suez Canal for instance.

The Ethiopian government intends to build a dam upstream from Nile, which Egypt fears will have a severe impact on its country.

Ethiopia has stated it is no longer bound by the past agreement it signed with the British colonial government of Egypt, therefore, last May the Egyptian president visited Uganda and will also go to Tanzania, Rwanda and Congo for consolidation.

President Mursi , who had voiced strong objection to Ethiopia’s plan, softened his stand by allowing other countries to take advantage of the Nile provided that it was discussed and agreed in advance. The change was, of course, intolerable and deemed a national threat.

In general, the military in developing countries, which has historical value and a signifi cant share in the rescue and independence of the state, can submit itself to civilian supremacy.

However, the supremacy of civilians over the military is not without reservation and taken for granted. The military would be tempted to take over the civilian government under three conditions.

First, if the civilian government is weak in public administration and maintenance of law and order. Second, if the military’s interest is threatened or politicized, such as in the selection of military commander, procurement of defense equipment and so on.

Third, if the military considers — backed by assessment of intellectuals — there is a challenge to national ideology that may pose a threat to the existence and sovereignty of the nation.

Indonesia needs to take lessons from the Egyptian case. The relatively successful political transition and military reform in Indonesia as a resultant of Reformasi 1998 has to be cautiously strengthened and maintained by the political elites, intellectuals and civil society.

Extreme political noise will not contribute to any consolidation of democracy here. After all, democracy is not the goal, but a means to achieve the goal using instruments like elections, political parties and so on.

The goal of the state is to reach prosperity, justice, security and civil freedom, as well as upholding the sovereignty and integrity of the nation.

When the destiny of the nation is at stake, the military, under the morality of patriotism and historical call and noble responsibility, will interfere to save the country. That phenomenon is currently taking place in Egypt.

 

Jakarta Post.

 

Democracy and the noble role of the military

Published in Jakartapost , Jakarta | Fri, 07/12/2013 10:42 AM | Opinion

The writer is a National Resilience Institute (Lemhannas) batch 49 participant. The views expressed are personal

Revolusi Mesir dan panggilan sejarah militer


Revolusi  Mesir

Demokrasi dan moralitas tanggung jawab militer

Sampe L. Purba

          Mesir adalah negara dengan peradaban dan tradisi kesejarahan yang sudah sangat tua. Sejak jaman Firaun. Peran militer dalam sejarah Republik Mesir modern dimulai tahun 1952 ketika Gamal Nasser mengakhiri sistem monarkhi raja Farouk – dinasti Muhammad Ali yang berkuasa sejak abad 19. Sampai dengan tahun 2012 Mesir sangat stabil dan makmur di bawah tiga Kepala Negara yang merupakan pimpinan  militer yaitu, Abdul Nasser, Anwar Sadat dan Hosni Mobarak. Di kancah pergaulan Internasional Mesir sangat diperhitungkan. Diplomat Mesir pernah dipercaya menjadi Sekjen PBB, Dirjen Badan Pengawas Atom dan Sekjen Liga Arab .

          Mesir adalah negara sekuler dengan ideologi NASIONALISME. Pandangan hidup (way of life – weltanschaung) Mesir pada dasarnya adalah modernitas yang menghargai kebhinnekaan, serta memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Karena itu tidak mengherankan tradisi gereja Koptik abad pertengahan dapat bersinergi secara positif dengan tradisi peradaban Islam modern Al Azhar, maupun kelompok penganut agama suku.

          Selain sekularisme, di Mesir juga ada gerakan Islam yang dipandang kalangan militer sebagai radikal, yaitu Ikhwanul Muslimin – IM (Islam brotherhood) yang berdiri tahun 1928. IM merupakan alternatif kepada ideologi nasionalisme – sosialisme – sekularisme, yang dibawa oleh National Democratic Party. Namun demikian, hukum Mesir pada masa itu tidak memperbolehkan partai didirikan dengan asas agama.

          Gelombang demokrasi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab spring, yang bermula di Tunisia, juga melanda Mesir. Adanya ketidak puasan sekelompok masyarakat kepada Pemerintah, dan dengan telah terkonsolidasinya ikhwanul muslimin sebagai partai dan gerakan kader yang menyuarakan nilai-nilai moral, memikat banyak orang, sehingga berhasil mendesak turunnya Mubarak dari jabatan presiden. Turunnya presiden yang adalah lambang militer, dapat dimaknai sebagai berkurangnya dominasi militer di Mesir.

          Tanggal 24 Juni 2012, Mohammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin dengan Partai Kebebasan dan Keadilan mengalahkan mantan perdana menteri Ahmed Shafik dari rezim sebelumnya, pada dua putaran. Hal ini bermakna dua hal, yaitu pertama bahwa mayoritas rakyat Mesir tidak memilih ideologi IM. Kedua, masyarakat non IM yang memilih Mursi berharap aspirasi dan pandangan politik mereka tetap diakomodir oleh Mursi dan IM. Pada awal pemerintahannya, mungkin juga karena eforia yang berlebihan, kelompok penguasa baru tampaknya tidak dapat mengayomi seluruh aliran masyarakat. Kekerasan, pembunuhan, sektarianisme dan terancamnya jiwa, harta dan kebebasan golongan masyarakat melaksanakan ibadah yang bukan dari mainstream menjadi berita sehari-hari.     Ketidak mampuan Pemerintahan Presiden Mursi memenuhi harapan masyarakat akan kualitas hidup yang lebih baik, tersingkirnya tatanan lama, serta tidak kunjung berhasilnya Presiden menjaga keamanan dan perlindungan kepada seluruh warga Mesir menunjukkan tanda-tanda kelemahan pemerintahannya.  Protes dan penentangan kepada Presiden Mursi merebak di seantero negeri.

          Presiden, pada tanggal 22 November 2012 mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa dekritnya tidak boleh ditantang dan ditentang. Presiden Mursi mengeluarkan dekrit tersebut, untuk melindungi tugas-tugas dewan konstituante yang sedang bertugas merumuskan konstitusi baru. Dalam rumusan dewan konstituante ini, dasar negara NASIONALISME diubah menjadi berbasis agama.  Krisis politik sebelumnya telah terjadi, dimana dewan konstituante telah dibekukan, tetapi presiden Mursi tetap meminta bersidang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persidangan dewan konstituante adalah inkonstitusional. Dekrit Presiden ini mendapat penentangan yang luas, yang mengundang kekerasan di seluruh Mesir. Mohammad Elbadarei yang memiliki reputasi internasional serta banyak pengikut, mengatakan bahwa presiden Mursi telah meraup seluruh kewenangan negara, dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Firaun baru. 

          Masalah pandangan hidup dan dasar negara, bukan sesuatu yang dapat diputuskan oleh hasil pemilu. Itu adalah dasar fondasi kesepakatan awal berdirinya negara. Itu adalah kebenaran dasar. Kebenaran tidak dapat divoting. Pemilu sebagai sarana demokrasi tidak memiliki legitimasi untuk memvoting kebenaran. Sekalipun melalui referendum. Apalagi oleh suatu dewan konstituante.

          Kekerasan dan ketidak stabilan yang terjadi di mana-mana, serta pemerintahan Mursi yang dipandang tidak tegas terhadap intoleransi, telah memaksa militer Mesir untuk terpanggil memenuhi tanggung jawabnya sebagai benteng terakhir penjaga kedaulatan Negara. Militer telah memberi kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memegang kendali pemerintahan berdasarkan demokrasi melalui Pemilihan Umum., namun pemerintahan hasil Pemilu tersebut tidak amanah dan dipandang gagal untuk menjaga nilai-nilai dasar Mesir,  untuk mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur dan berkeadaban.

          Keselamatan bangsa yang berada dan dipimpin oleh Pemerintahan yang lemah, ditambah ancaman dari luar dan faktor lingkungan strategis yang berubah tidak mentolerir militer untuk membiarkan kekacauan dan kebuntuan politik berlangsung lama. Militer, dengan dukungan rakyat (sebagian tentunya), membubarkan pemerintahan hasil Pemilu., menunjuk Presiden sementara Adli Mansour, membuat roadmap sampai ada pemilu yang dipersiapkan. Kondisi geopolitik yang tidak stabil di kawasan Timur Tengah masuk dalam perhitungan militer Mesir.

          Di lingkungan strategis, saat ini Mesir sedang ditantang oleh Negara-negara di hulu sungai Nil, seperti terutaman Etiopia. Terdapat 10 negara yang dialiri oleh sungai nil, dan memiliki forum konsultasi Nile River Basin Comission. Berdasarkan perjanjian 1929 antara Pemerintah Inggeris dengan Mesir, hak veto pengelolaan sungai nil ada pada Mesir (90% dan Sudan 10%). Mesir sangat tergantung pada sungai nil, baik untuk sumber listrik melalui bendungan Aswan, pertanian dan kebutuhan air bersih. Bagi Mesir, ancaman terhadap sungai nil adalah ancaman terhadap keselamatan negaranya, karena itu tidak boleh dikompromikan.

          Pemerintah Ethiopia bermaksud membangun bendungan di sisi hulu, yang dikuatirkan oleh Mesir akan berdampak negatif terhadap Mesir. Sebelumnya Pemerintah Etihiopia menyatakan tidak terikat dengan kesepakatan kolonial Inggeris dengan Mesir tersebut. Bulan Mei yang lalu, presiden Mesir mengunjungi Uganda, dan akan ke Tanzania, Rwanda dan Kongo untuk konsolidasi. Presiden Mursi yang sebelumnya bersuara keras melunak dengan   mengisyaratkan tidak keberatan negara-negara lain memanfaatkan sungai nil, sepanjang dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu. Sikap ini berbeda dari  sikap sebelumnya yang tidak berkompromi.

          Pada umumnya, militer suatu negara, di negara-negara berkembang, yang mempunyai nilai kesejarahan dan andil besar dalam penyelamatan dan kemerdekaan Negara, dapat dan mau menundukkan diri di bawah pemerintahan sipil. Penundukan tersebut TIDAK TANPA RESERVE. Militer suatu negara, akan mempertimbangkan mengambil alih pemerintahan sipil, sekalipun terpilih secara demokratis melalui pemilu, mana kala ada TIGA hal sebagai prasyarat terpennuhi.  Ketiga hal tersebut adalah pertama, apabila Pemerintahan sipil lemah, baik dalam pemerintahan maupun penegakan hukum dan ketertiban. Yang kedua, apabila kepentingan militer diusik dan dipermainkan, misalnya politisasi pemilihan komandan/ pimpinan militer, politisasi pengadaan alutsista dan sebagainya. Yang ketiga, adalah apabila menurut asesmen Militer – yang didukung oleh sebagian kalangan intelektual dan masyarakat madani – bahwa Negara telah kehilangan jati diri, dan sedang berada dalam ancaman.

          Demokrasi bukanlah tujuan bernegara, tetapi hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan, dengan instrumen seperti pemilu dan sebagainya. Tujuan bernegara adalah untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan berkeadaban, serta tetap tegaknya kedaulatan dan integritas negara. Mana kala hal ini terancam, dan Pemerintahan sipil dianggap tidak mampu mengatasinya., maka militer – umumnya – dengan panggilan jiwa patriotisme dan kesejarahan – akan turun dan menyelamatkan negara. Fenomena itulah yang saat ini sedang terjadi di Mesir.

 

 

Jakarta, 6 Juli 2013

Politik Pertentangan Kelas dan Psikologi Kebencian dalam Kampanye Penyesuaian BBM

Politik Pertentangan Kelas dan Psikologi Kebencian dalam Kampanye Penyesuaian BBM

Oleh : Sampe L. Purba

             Diskursus untuk menyesuaikan (menaikkan) harga BBM  subsidi telah berkembang menjadi sebuah penantian panjang yang melankolis. Pemerintah pada berbagai kesempatan telah mengkomunikasikan akan urgensi hal tersebut untuk menekan beban fiskal, serta telah mendapatkan dukungan politis melalui lembaga DPR. Angka-angka estimasi penyesuaian harga BBM non subsidi telah terpampang jelas dalam persetujuan APBN-P. Namun  dengan berbagai alasan, penyesuaian tersebut belum dilaksanakan.

             Pemerintah tampaknya melakukan kalkulasi ekstra cermat, termasuk dengan upaya meraih simpati publik melalui kampanye iklan yang masif. Salah satu pesan iklan tersebut adalah bahwa yang menikmati BBM subsidi saat ini adalah orang-orang yang tidak berhak, orang-orang bermobil dan industri yang dimiliki orang-orang kaya. Visualisasi yang dikampanyekan dengan mengeksploitasi kemiskinan dan kepapaan serta jeritan simiskin secara vulgar dipertontonkan di media elektronik, spanduk dan media cetak.

             Mengeksploitasi kemiskinan dan pertentangan kelas, bukanlah tindakan bijak. Cara-cara tersebut akan dapat menanamkan kebencian, dan kecemburuan antar strata di masyarakat yang dapat menjurus kepada psycological unrest dan solidaritas kebencian perbenturan antar kelas.  Dalam bahasa psikologi, menarik simpati berarti  berharap “mutual  understanding or affection arising from relationship or affinity”.  Mengeksplorasi emosi dan afeksi segolongan masyarakat, dapat berubah jadi kontra produktif. Simpati juga bermakna “the act or power of sharing the feelings of another”.

             Masyarakat  Commuter di sekitar Jabodetabek misalnya. Sekitar 6 juta mobil dan 8 juta sepeda motor setiap hari menjejali jalanan ibu kota yang semakin macet. Masyarakat produktif tidak punya pilihan. Penduduk usia produktif tinggal di luar kota, karena tidak mampu membeli lahan dan rumah di ibu kota. Setiap pagi  jam 5 subuh meninggalkan rumah dan kembali larut malam. Orang-orang yang menyetir mobil terjebak di kemacetan lalu lintas. Kantuk yang belum tuntas di pagi hari, dan kepenatan habis kerja di sore hari,  berebut jalan yang semakin sempit dengan pengendara sepeda motor, menjadi sebuah rutinitas penyiksaan.  Setiap hari. Minimal 4 jam di jalanan.  Pesepeda motor juga mempertaruhkan keselamatannya, menempuh kegelapan subuh dan malam, serta jalanan yang berlobang-lobang, hujan, debu dan angin,  rata-rata 100 km per hari.

             Ini semua terpaksa dilakoni, karena tidak ada pilihan alternatif. Tidak tersedia kendaraan umum yang memadai. Kalau saja ada moda transportasi yang memadai, yang menghubungkan daerah pinggiran dan ibu kota, misalnya jalur trem sepanjang jagorawi, atau tol Cikampek – Tangerang, masyarakat akan memilih itu.  Para komuter itu adalah pahlawan yang menggerakkan ekonomi, membayar pajak dan menyediakan lapangan kerja. Mereka kehilangan waktu-waktu terbaik dan quality of time bersama keluarga demi panggilan tugas setiap hari.  Kenapa mereka harus dipersepsikan dan dipersalahkan sebagai orang yang perlu dikambinghitamkan dalam carut marut alokasi dan pengelolaan anggaran Negara ?.

             Menyediakan sarana transportasi adalah bagian dari kewajiban penyediaan fasilitas umum oleh Pemerintah.  Salah kaprah dalam manajemen transportasi yang memaksakan perusahaan pengelola angkutan umum dan transportasi harus ditinggalkan. Terbengkalainya jalur MRT dan Tol yang melewati Sungai Kali Malang, misalnya adalah akibat Pemerintah menganggap transportasi sebagai komoditas bisnis.  Transportasi massal adalah komoditas sosial. Tanggung jawab negara untuk menyediakannya.

             Di berbagai kota besar kecil di dunia, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, London atau Paris., transportasi adalah tanggung jawab Pemerintah. Atau setidaknya, di subsidi Pemerintah.  Masyarakat tidak perlu membawa mobil di kemacetan jalanan, karena tersedia moda transportasi yang nyaman, affordable, accessible dan available.

             Bapak JK dalam suatu kesempatan berceramah di sebuah forum calon Pemimpin Nasional  pernah berkata., seyogianya masalah misalokasi anggaran ini sudah harus diselesaikan dua tahun yang lalu. Pada zaman beliau, BBM dinaikkan 5 kali, tidak ada masalah dan tidak perlu persetujuan DPR. Karena memang hal itu adalah domain Pemerintah. Kita masih menggunakan sistem pemerintahan yang sama, partai-partai politik yang sama. Bahkan Pimpinan Pemerintahan tertinggi yang sama. Kenapa sekarang koq jadi sulit dalam pengambilan keputusan. Ini nothing to do dengan demokrasi. But it’s a matter of leadership.

             Dalam teori penguasaan ruang, setiap ruang vacuum akan diisi oleh partikel yang lain. Ketika Pemerintah gamang menggunakan mandat kepemerintahan yang dimilikinya, maka bendul kekuasaan lainnya  seperti oposisi, pengamat, demonstran akan memainkannya.  Dalam bahasa Hukum Tata Negara, ketika Pemerintah yang memiliki kewenangan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), ragu dan tidak tahu menggunakannya, maka jadilah dia seperti Rusa yang memiliki tanduk-tanduk yang runcing, tetapi menjadi mangsa yang tidak berdaya di depan Hyena.

             Bapak JK, sebagai orang kedua di Republik, menggunakan istilah di “zaman saya”., ini menunjukkan kualitas kepemimpinan dan legitimasi personal yang melampaui sekat tertulis administrasi negara. Tidak banyak  wapres kita yang memiliki legitimasi seperti itu, yang tidak memposisikan diri sebagai ban serap, tetapi efektif dalam mengendalikan administrasi internal pemerintahan dan praktek ketata negaraan.

Kembali kepada pokok tulisan ini.  Untuk mensosialisasikan perlunya penyesuaian BBM tidak perlu dengan mengeksplorasi kemiskinan dan ketidak berdayaan sebagian rakyat. Bukankah kemiskinan itu produk dari kebijakan dan sebuah ketidak berhasilan (untuk tidak menyebut kegagalan) Pemerintah?.  Pertentangan kelas, hanya akan menimbulkan kebencian dan pengkotak-kotakan. Di masa sulit ini, yang kita perlukan adalah sinergitas segenap komponen bangsa untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan guna ketahanan nasional kita.

Sekali lagi, tidak perlu iklan-iklanan penebar pertentangan kelas, tidak perlu melankolis. Tak perlu sedu sedan itu !!!

Jakarta,  21 Juni 2013

delimitasi demokrasi

DeLimitasi Demokrasi

Oleh : Sampe L. Purba

Demokrasi adalah salah satu cara yang dipilih dan disepakati untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bermartabat dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Substansi berdemokrasi adalah  untuk menyepakati aturan main dalam memilih dan memilah (to elect and to select) yang terkait dengan tiga hal yaitu  pengambilan keputusan (decision making process), penentuan pemimpin (recruiting the leaders), dan akuntabilitas atas keputusan yang diambil (transparency accountability).

Gradasi dari demokrasi bervariasi di setiap negara baik mengenai sistem pengisiannya seperti dengan penunjukan, pemilihan, sampai kepada proses pengambilan keputusan seperti musyawarah mufakat, voting berseri hingga the winner takes all. Perwakilan dan aturan main adalah faktor kunci dari wadah demokrasi. Dengan hal tersebut dimaknai bahwa hanya figur yang dipilih dengan cara yang telah diatur dan disetujui dalam aturan mainlah yang diakui sebagai produk dari demokrasi. Orang-orang yang terpilih menjadi instrumen demokrasi harus dapat menggali dan menangkap aspirasi dari masyarakat dari waktu ke waktu, dan memperjuangkannya di lembaga demokrasi dengan tata cara yang diatur dalam demokrasi. Jajak pendapat, pooling, demonstrasi  atau debat di televisi yang mengatas namakan aspirasi masyarakat, bukan merupakan esensi demokrasi. Tetapi semua itu hanya merupakan indikasi barometer yang perlu diperhatikan oleh para aktor demokrasi dalam memformulasikan, mengambil dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Aktor demokrasi, bukan hanya orang orang di  lembaga parlemen, tetapi termasuk yang di lembaga eksekutif dan yudikatif yang rekrutmennya berdasarkan aturan yang dibuat oleh produk demokrasi, seperti pemilu, pilkada atau pengangkatan. Tidak kurang pentingnya adalah pers yang mengkomunikasikan dan memvisualisasikan proses dan praktek demokrasi.

Demokrasi juga merupakan penyerahan dan pengekangan secara sukarela sebagian kedaulatan perorangan kepada suatu sistem, dengan pengertian sistem tersebut akan mengatur, melindungi, memproteksi hak-haknya serta mempromosikan dan memperjuangkan kepentingannya. Sistem demokrasi merupakan koridor pengharmonian kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Itulah limitasi demokrasi, yang menjamin berjalannya aturan main sesuai dengan prinsip keberadaban masyarakat (civilized society).

Demokrasi yang dianut Indonesia dewasa ini mempromosikan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Undang-undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen, pada bab XA pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia memuat 9 ayat menyangkut hak-hak asasi, dan satu ayat penutup pasal 28J ayat 2 mengenai pembatasan atau limitasi hak yang selengkapnya berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam bahasa sederhana, pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi dan wajib berhenti pada garis demarkasi yang tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

Maka kala seseorang melaksanakan haknya, misalnya menyampaikan pendapat, aspirasi dan berdemonstrasi tetapi dengan menutup jalan tol, merusak fasilitas umum atau melempari petugas negara/ aparat hukum., pada dasarnya yang bersangkutan sudah melanggar dan keluar dari rel demokrasi, karena telah melanggar HAM orang lain. Pada titik tersebut, Negara, melalui aparat berwenang memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan dan melindungi hak orang lain – the silent minority, the major democrats – dengan menghentikan perbuatan anarkis tersebut.

Penghentian perbuatan anarkis dapat direspon mulai dari cara-cara yang soft seperti penyadaran, negosiasi hingga penembakan gas air mata, bahkan dengan peluru sekalipun, tergantung gradasi yang dihadapi oleh petugas. Aparat keamanan memiliki kewajiban hukum, fiduciary duties dan kewenangan yang dilindungi oleh hukum, HAM dan demokrasi, termasuk untuk melumpuhkan demonstran yang anarkis ! Para penggiat HAM, anggota parlemen, atau siapapun yang bersimpati dan bersetuju kepada pelanggar dan pelaku anarkis, dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta terhadap terjadinya kejahatan dan kriminal !!!

Perbuatan merusak fasilitas umum, melempari petugas negara yang berwenang dan berseragam, adalah pelanggaran hukum berat, obstruction of justice, dan merupakan perlawanan terhadap tertib hukum dan kewenangan Negara. Di negara demokrasi yang lain seperti Amerika Serikat, Inggeris, Malaysia atau Singapura pun hal tersebut dihadapi secara tegas oleh Negara ! Aparat Negara yang membiarkan pelanggaran hukum terjadi di depan matanya, tanpa mengambil respon yang tepat, pada dasarnya adalah pelanggaran jabatan dan kewajiban hukumnya. Pembiaran kejahatan adalah sebuah kejahatan ! Pembiaran kejahatan oleh Petugas Negara, yang mengakibatkan terlanggarnya HAM dari the silent minority, the major stakeholders, tidak boleh dibiarkan lagi. Mentalitas aparat penegak hukum harus dikembalikan kepada panggilan tugas dan khittahnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Masyarakat yang taat hukum

Negara tidak boleh tunduk dan kalah terhadap pelanggaran hukum, sekalipun itu dilakukan secara bergerombol atau gerakan massa, atau atas nama demokrasi dan HAM. Jangan sampai ada persepsi apabila pelanggaran dan kejahatan dilakukan secara bersama-sama, itu bukan pelanggaran dan kejahatan. Perusakan fasilitas umum yang tidak dihukum (seperti dalam kasus mbah Priok) misalnya, akan dapat mengirim message yang keliru di masyarakat, Peristiwa pembakaran fasilitas umum dan milik Pemerintah yang terjadi belakangan ini, karena soal PILKADA misalnya  seperti di Sulawesi, Palembang, Papua dan sebagainya, yang tidak diikuti dengan penegakan hukum secara ketat sesuai aturan, tidak akan memberikan edukasi berdemokrasi dan efek jera.

Apabila ada pembiaran dan pembenaran atas pelanggaran hak orang lain atas nama demokrasi, pada titik itulah esensi demokrasi yang merupakan limitasi terhadap kebebasan perorangan, telah kehilangan legitimasinya sebagai demokrasi. Itulah delimitasi demokrasi. Mengatasnamakan demokrasi dengan cara yang bertentangan dengan esensi demokrasi, bukan saja merupakan sebuah absurditas dan ambiguitas, tetapi sesungguhnya telah menjelma menjadi   pengkhianatan dan kepengecutan yang dibungkus dengan teriakan bahana yel-yel demokrasi.

 

Jakarta, 18 Juni 2013

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, terorisme dan separatisme

 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, terorisme dan separatisme

 

Oleh : Sampe L. Purba

Pengantar :

Bulan Juni adalah bulan kelahiran Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, dalam nilai-nilai praksisnya telah banyak bergeser dari pengertian awal. Beberapa kalangan memperjuangkan ideologi non Pancasila di bumi Indonesia. Negara tidak mewajibkan organisasi politik, kemasyarakatan untuk menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Media massa telah menjelma menjadi agenda setter yang menyemaikan hal-hal yang a-pancasila.  Kenapa kita tidak kembali ke Pancasila secara konsekuen, doktriner dan implementatif?

a.            Permasalahan

 

            Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme yang kesemuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Radikalisme, Terorisme dan Separatisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Apabila Ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional.

            Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal.

            Terorisme adalah penggunaan kekerasan, ancaman untuk mengintimidasi, mendemoralisasi dan menundukkan kebijakan sipil/ pemerintah kepada tujuan yang diharapkan. Terorisme ditujukan kepada kalangan tertentu. Terorisme pada umumnya selalu bermuatan politik, seperti untuk merubah bentuk negara, ideologi, pemahaman dan kebijakan yang dikehendaki untuk diimplementasikan. Inilah yang membedakan terorisme dengan kejahatan dan kekerasan. Karena memiliki tujuan politik, maka pada dasarnya pihak-pihak yang setuju baik langsung maupun tidak langsung, atau bersimpati terhadap tindakan terorisme,  pada dasarnya adalah teroris !!!. Pihak-pihak yang bersimpati tersebut, dapat berupa aktor intelektual, agenda setter, pembentuk opini publik, penyedia sarana dan prasara dsb. yang dalam bentuknya yang soft misalnya dengan menentang dan mencela tindakan Pemerintah untuk menghalangi, mengurangi dan melemahkan teroris. Dalam perang gerilya hal ini dikenal dalam teori ikan-air, dimana para simpatisan teroris sebagai air yang memungkinkan aktor teroris (ikan) menjalankan misinya.

            Separatisme adalah suatu gerakan sistematis untuk mendapatkan kedaulatan untuk pemisahan suatu wilayah dari yurisdiksi negara yang ada. Pada umumnya separatisme memperoleh justifikasinya apabila ada alasan historis, politis, religius, etnis dan ekonomis yang dianggap tidak memberi keadilan dan kesamaan kesempatan pada rumah bersama/ negara yang ada. Perjuangan separatisme dapat dilakukan secara simultan antara pendekatan politis, budaya, ekonomi, hingga ke cara-cara radikal dan teroris. Negara merespon separatisme dengan berbagai cara, seperti persetujuan untuk berpisah sebagai negara secara baik-baik (misalnya ex Uni Soviet), peperangan dengan campur tangan komunitas internasional (spt. Ex negara-negara Balkan, Timor Timur), atau dengan tarik ulur (spt. Basque, Barcelona – spanyol, Quebec – Canada). Pada titik ekstrim lainnya adalah dengan memerangi dan menindas masyarakat dan aktor yang menghendaki separatisme. Cara ini terlihat misalnya dengan pendekatan Cina terhadap provinsi Xinjiang di kawasan barat., atau di Indonesia pada zaman PRRI dan Permesta (dengan gradasi yang berbeda). Cara yang merupakan modifikasinya  adalah dengan mereformulasi pembagian sumber daya politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, dan tidak menyetujui tuntutan separatisme. Hal ini diwujudkan misalnya dengan merubah bentuk negara kesatuan menjadi federalisme, pemberian otonomi khusus dan luas, baik secara politis dan ekonomis. Dalam beberapa hal, ini ditempuh Indonesia seperti dalam penanganan kasus Aceh maupun tuntutan otonomi daerah pada awal reformasi.

 

b.                     Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945

 

            Dalam masa orde baru, untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7.  Badan tersebut merupakan penanggung jawab (leading sector) terhadap perumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka., dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme (yang menjunjung kebebasan dan persaingan), sosialisme (yang menekankan harmoni), humanisme (yang menekankan kemanusiaan), nihilisme (yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan), maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.

Pancasila, sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis jaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejarahan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme harus lebih ditekankan pada penyampaian tiga message berikut :      

a.         Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu

b.         Aturan main dalam bernegara telah disepakati., dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum

c.         Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan itu adalah :

ü  Kebangsaan dan persatuan

ü  Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

ü  Ketuhanan dan toleransi

ü  Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan

ü  Demokrasi dan kekeluargaan

 

 

          Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional.

          Salah satu unsur ketahanan nasional adalah Ketahanan Ideologi. Ketahanan Ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk :

ü   Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif

ü   Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru

ü   Pengembangan dan penanaman nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam seluruh kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

 

c.            Pokok-Pokok Persoalan

Nilai-nilai Pancasila dewasa ini tidak diimplementasikan secara murni dan konsekuen baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara sehingga Indonesia. Adanya ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme, merupakan salah satu resultannya, yang berakibat ketahanan ideologi tidak terbina dengan baik, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan nasional.

 

Pokok-pokok persoalan tersebut adalah :

1)            Masyarakat acuh dan kurang sosialisasi Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  De-Pancasila –isme pada awal era reformasi

ü  Ideologi non Pancasila dalam organisasi massa/ organisasi   politik

ü  Masyarakat acuh terhadap lingkungan sosialnya

 

2)            Keteladanan Penyelenggara Negara yang memprihatinkan

ü  Korupsi yang masif pada sebagian penyelenggara negara

ü  Loyalitas ganda penyelenggara negara

ü  Kompetensi penyelenggara negara yang lemah

3)            Penegakan hukum dan peraturan yang lemah dan tidak adil

ü  Diskriminasi dalam penegakan hukum

ü  Peraturan di berbagai sektor dan  hierarki yang tidak sinkron serta bertentangan

ü  Toleransi terhadap penghujatan dan  yang bersimpati  terhadap perongrong kewibawaan Pemerintah dan Ideologi Negara

4)     Media massa yang kurang mendidik

ü  Pemberitaan media yang bias dan kurang berimbang

ü  Liputan yang melampaui batas etika

ü  Ruang yang tersedia untuk pandangan yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila

 

d.            Pokok-Pokok Pemecahan Persoalan

Pokok-pokok pemecahan persoalan tersebut adalah :

1)        Masyarakat acuh dan kurang sosialisasi Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  Mensosialisasikan secara terstruktur, terlembaga dan berkelanjutan mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945

ü  Melarang Ideologi non Pancasila dalam organisasi massa/ organisasi politik

ü  Mendorong keaktivan dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosialnya

2)        Penyelenggara Negara yang tdk terteladani ( ada kemunafikan)

ü  Mewajibkan Penyelenggara Negara untuk mengumumkan dan membuktikan sumber-sumber kekayaannya

ü  Membuat aturan terkait loyalitas ganda penyelenggara negara

ü  Pengisian Jabatan  penyelenggara negara berdasarkan standar dan aturan yang didasarkan pada kompetensi akseptabilitas, integritas dan jenjang pengalaman penugasan

3)        Penegakan hukum dan peraturan yang lemah dan tidak adil

ü   Penegakan hukum secara adil, konsisten, serta memenuhi akuntabilitas publik

ü   Harmonisasi peraturan di berbagai sektor dan  persetujuan hierarkis oleh lapisan birokrasi di atasnya

ü   Meminta pertanggungjawaban hukum atas pendapat dan simpati yang diberikan berbagai kalangan dan perorangan  kepada perongrong kewibawaan Pemerintah dan Ideologi Negara

 

4)        Media massa yang terlalu liberal

Alih-alih sebagai pilar demokrasi, dalam beberapa hal media massa saat ini telah menjelma atau terjelma menjadi monster penebar dan penyebar kebencian dan perongrong kewibawaan negara.

a.  Mengatur proporsi kepemilikan dan luas lingkup media.

i). Kepemilikan ganda media massa, seperti TV, radio dan media cetak yang ada pada kelompok-kelompok tertentu, pada dasarnya tidak memberi keseimbangan ruang demokrasi politik dan ekonomi.. Di Indonesia saat ini, beberapa media TV, radio dan media cetak, dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat menjadi kekuatan oligarkis, monopolistis, dan liberalis Di Negara maju demokratis saja, seperti US dan Australia ada pengaturan dan pelarangan cross ownership. !!!

ii)  Pengaturan zona peliputan. TV harus memiliki jaringan TV lokal.  Sudah saatnya diberlakukan zoning. Media TV harus ada yang menjadi media nasional, dan media lokal.  Hal ini akan memberikan beberapa kemanfaatan yaitu :

(1)  Menghidupkan ekonomi, dan budaya lokal. Tidak semua centralized focus

(2)  Mengurangi dominasi agenda setter dan news setter. Berita daerah yang dimuat secara nasional secara terus menerus, dapat dianggap sebagai berita nasional yang sifatnya distortif

(3)  Mengurangi biaya politik kampanye. Kampanye pilkada di TV nasional misalnya, adalah sesuatu yang absurd.

b.            Pengetatan penerapan kode etik peliputan dan pemberitaan batas etika.

i.)    Media massa tidak boleh memiliki kebebasan yang tanpa etika. Peliputan media massa yang tidak seimbang antara pesan-pesan Pemerintah dengan pesan aroganisme penentang kebijakan Pemerintah harus dibatasi.

ii.)   Membatasi pemuatan pendapat dan liputan yang dapat menimbulkan sentimen SARA serta memberdayakan redaksi untuk self-censorship

c.            Wajib relay berita nasional

i)       Media massa wajib merelay Pemberitaan Pemerintah, secara berkala pada jam yang sama

ii)      Materi pemberitaan kesadaran berbangsa, beretika harus ada. Terorisme brainwashing yang saat ini masuk secara bebas ke ruang publik dan  privat melalui TV yang mengedepankan konsumerisme, hedonisme, kekerasan harus dihilangkan.

iii)    Media massa wajib mengalokasikan waktu dan prime time untuk menyiarkan produksi sendiri yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, dan program Pemerintah dengan biaya sendiri

Media massa saat ini menikmati bonus demokrasi yang luar biasa. Sudah saatnya media massa berterima kasih kepada Negara, Pemerintah dan masyarakat dengan membuat program layanan sosial yang mendidik dan konstruktif..

 

 

Jakarta, Juni 2013