https://senayanpost.com/bumi-papua-off-road-on-track/

PAPUA BARAT (SenayanPost.com) – Usai kunjungan kerja di Aceh selama tiga hari (5-7/8/2016), saya kembali ke Jakarta hanya untuk transit di bandara, kemudian melanjutkan perjalanan ke Papua. Tugas untuk mengikuti rapat koordinasi pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat, menanti. Senin (8/8/2016) sekitar pukul 1 dinihari saya terbang dari Jakarta, dan tiba di Manokwari jam 9 pagi.

Rombongan kami konvoi ke Bintuni dengan kendaraan jeep double gardan. Selepas Kota Manokwari kami menjumpai 4 bangunan megah lima tingkat seperti kampus. Di seberangnya sedang dibangun konstruksi pabrik semen. Rupanya itu adalah dormitory karyawan. Kecuali Satpam yang orang lokal, konon semua pekerja mulai dari tukang rumput, gali selokan, teknisi, ahli hingga manajemen didatangkan satu paket dengan proyek.

Sepanjang jalan, gairah Agustusan di Papua begitu terasa. Umbul-umbul dan anak anak latihan baris berbaris dan tumba Papua. Itulah bentuk kencintaan masyarakat Papua kepada Tanah Air-nya, Indonesia.

Melewati distrik Mamowaren – situs bersejarah pendaratan injil, dan juga bunker Jepang jaman perang – kami saksikan ada banyak kendaraan, yang tertahan hampir 2 jam, termasuk kendaraan yang ditumpangi rombongan kami.

Rupanya penyebab kendaraan tertahan dipicu kecelakaan. Pohon ditebang memalang jalan. Tentara dan polisi terpaksa turun tangan. Untuk mengamankan jalur itu dan melancarkan arus lalu-lintas, dilakukan negosiasi dengan warga yang difasilitasi Satgas Pamrahwan dan kepolisian setempat.

Peristiwa semacam ini disemai metamorfosa mentalitas sebagian rakyat ke materialisme. Mental materialisme terjadi, antara lain, karena masyarakat sudah terlena dengan kucuran dana instan Otsus. Sungguh miris.

Kenyang menyusur jalan hot mix mulus bibir pantai Pasifik yang eksotis, lalu masuk hutan pegunungan ke arah selatan, jalanan terjal licin kualitas off-road. Di jalan, tampak ada beberapa truk logging penopang konsesi HPH tertahan, dan bermalam di jalan berkubang.

Jam 11 malam, kami memasuki hotel. Sinyal HP samar, ditingkahi mati listrik. Esok paginya kami sudah siap rapat, namun molor menjelang siang, sebagian karena ada pegawai pemda yang tertahan banjir. Sementara rombongan lain site visit ke Teluk Bintuni, malamnya dengan rute yang sama, saya dengan pimpinan rombongan kementerian kembali ke Manokwari. Mengejar pesawat pagi karena sudah ditunggu tugas lain di Jakarta. Dear God, be with us. Kami bersyukur, Bupati Petrus Kasihiw yang berpandangan dan berpergaulan luas menyediakan satu mobil pengawalan.

Kunjungan singkat ini menorehkan pesan yang bermakna. Bahwa ada tugas besar yang mendesak diwujudkan: “membangun Papua”. Bukan sekadar membangun di Papua. Terkadang kita gamang dengan ambiguitas sejarah – relativisme absolusitas yang didikte dan pahatkan oleh para pemenang. Termasuk stigmatisasi dan pemahlawanan.

Kekeliruan utama dalam “kutukan sumber daya alam”, adalah karena mengalineasi manusia tanpa capacity building. Penduduk dibungkam dan dimanja dengan kucuran dana. Tidak dipersiapkan, dimentor dan didera dengan mentalitas persaingan. Akibatnya mereka tidak pernah fit and proper untuk jabatan yang menuntut disiplin dan standar profesionalitas. Ini bukan sim salabim instan ala tongkat magic Harry Potter. Perlu Afirmasi kebijakan dan dialektika, bahkan trialektika antara pemodal, pemda dan otoritas sektor pusat.

Kita tidak boleh hanya mengeksploitasi alam dengan ekspor bahan mentah. Kalau begitu apa bedanya kita dengan nenek moyang purba yang hanya bisa berburu dan memetik buah?. Kayu log, batu bara, gas, kelapa sawit, perikanan harus didorong ke hilirisasi pengolahan lanjut yang memberi nilai tambah dan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Harus konsisten dalam implementasi. Konsesi batu bara tanpa smelter, HPH tanpa sawmill, gas tanpa pupuk dan petrokimia, perikanan tanpa pengawetan, harus no way! Ciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hentikan pemajakan investasi di hulu. Pemajakan investasi adalah ibarat merampok ransum tentara yang sedang berperang. Atau berburu di kebun binatang yang sekaligus menyasar pawangnya. Cukurlah bulu setelah rimbun.

Bangunlah secara sinergis konseptual antar instansi program yang kompatibel secara regional. Pelabuhan laut (shore base) yang layak, penerbangan yang teratur, infrastruktur jalan, jaringan listrik yang memadai, fasilitas publik seperti rumah sakit, perbankan, sekolah dan politeknik. Tidak perlu pula antar pemerintah kabupaten dan kota mempertontonkan egoisme dan lokalisme sempit. Sorong – Manokwari – Jayapura dalam cluster perencanaan regional terpadu bumi Papua adalah bagian utuh dari Indonesia. Itulah visi Nawacita Kemaritiman Sabang – Merauke Jokowi – JK.

Perlu kebijakan komprehensif, terintegrasi dan holistik yang paten!. Juga akselerasi dan determinasi kepemimpinan visioner, disertai afirmasi afektif yang mengedukasi.

Pemerintah tidak perlu pening investasi infrastruktur yang dapat membebani APBN atau mencari tambalannya dengan menerbitkan obligasi. Biar pemegang konsesi yang melakukannya dalam bingkai private public participation. Seperti cara Gubernur Ahok. Kreativitas cerdas dalam koridor aturan.

Harapan kita, Papua tidak hanya dikenal dengan sumber daya alamnya, tetapi juga sumber daya manusianya yang unggul dan berkualitas. SDM yang mengelola SDA secara bijak dan bermartabat. Itulah pembangunan yang on track. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk Indonesia Raya

Penulis adalah Praktisi Profesional Migas/Alumni PPRA Lemhannas RI Angkatan 49.

Terbit di Senayan Post, 14 Agustus 2016

Aspek Geostrategis Kawasan Maritim Natuna

Aspek Geostrategis Kawasan Maritim Natuna
Oleh Sampe L. Purba
Perairan Natuna – sebagai bagian dari kawasan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu garis terluar perbatasan Indonesia yang secara geografis dan politik memiliki dimensi yang sangat strategis. Hal ini dapat didekati dari kaca mata konstelasi keseimbangan kawasan, keamanan dan sumber daya alam. LCS adalah jalur energi dan distribusi komoditas Negara Industri Asia Timur Utara seperti Jepang, Korea dan Tiongkok ke Afrika dan Timur Tengah dan Pasifik Barat. Sekitar 25% komoditas global, sepertiga gas alam cair (LNG) dunia, 80% minyak mentah ke Jepang, dan 40% impor minyak Cina melalui kawasan ini. Kawasan LCS adalah medan pertempuran perebutan hegemoni perdagangan dan politik antara poros Amerika Serikat dengan bendera TPP (Trans Pacific Partnership), serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dikomandani Tiongkok. Indonesia yang sebelumnya ada di RCEP telah menunjukkan minatnya untuk juga bergabung di TPP. Dapat dimengerti, salah satu aspek strategis yang dibidik Pemerintah Presiden Jokowi dalam hal ini adalah untuk mengurangi dominasi Tiongkok dan mencoba melibatkan Amerika Serikat untuk menjaga keseimbangan pusaran ini.
Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia merupakan satu kesatuan teritorial yang mempertautkan garis pantai Timur Sumatera dengan pantai Kalimantan Barat dengan kawasan Natuna di dalamnya, dengan menetapkan alur pelayaran internasional – alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Sebagai konsekuensi dari penguasaan wilayah, Indonesia harus dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa kita mampu menjamin dan memastikan keamanan jalur lintas laut (sea lane of communication – SLOC), baik dari ancaman teroris dan pembajakan, pencurian sumber kekayaan alam, polusi, penyelundupan barang, narkoba dan orang (illegal drugs and people trafficking).
Fakta bahwa hingga saat ini pengendalian ruang udara – Flight Information Region di atas kepulauan Natuna masih berada pada Malaysia sektor B, dan Singapura Sektor A dan C (Chappy Hakim, 2006), kemampuan logistik, kapal pemburu dan fregat Lantamal IV Tanjung Pinang yang belum memadai, atau dukungan darat, radar dan pesawat terbang skadron TNI pada LanUd Natuna yang hanya tipe C tidak menunjukkan kekuatan yang meyakinkan untuk mampu menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan mulai dari kemampuan deteksi, intersepsi dan konfrontasi baik kepada kapal nelayan pencuri ikan, apalagi dengan pasukan Negara lain yang menyatakan klaim kewilayahan.
Sampai saat ini, di beberapa bidang perbatasan zona ekonomi ekslusif (ZEE) Natuna, Indonesia masih memiliki tumpang tindih dengan Malaysia dan Vietnam. Fakta bahwa Pemerintah Tiongkok menolak putusan Permanent Court of Arbitration di bawah PBB pada bulan Juni 2016 yang lalu, seraya tetap kukuh dengan klaim sepihak nine-dash-line di mana sebagian tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Natuna Bagian Timur yang banyak mengandung gas patut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Dari kaca mata geografis Malaysia, kawasan Natuna adalah ibarat tembok pemisah penghalang Semenanjung Malaysia di Barat dengan Sabah Serawak di Timur.
Lebih dari 40 tahun yang lalu (1973) lapangan gas raksasa ditemukan di Natuna Bagian Timur (46 TCF – lebih dari 4 kali cadangan gas di lapangan Abadi – Masela). Tetapi alih-alih dikembangkan, malah kontraktor penemunya (AGIP) mengembalikan ke Pemerintah Indonesia. Sementara dalam kerja sama kemudian dengan Esso – ExxonMobil – sekalipun terms nya sudah sedemikian longgar, termasuk bagi hasil 100% untuk Kontraktor, dan Pemerintah hanya berharap dari pajak, itupun sampai saat ini belum jelas kelanjutannya.
Selain kemungkinan karena hal-hal kewilayahan yang belum clear di atas, penyebab utamanya adalah karena secara teknis, operasional, ekonomi dan komersial sangat sulit untuk mengembangkannya. Lapangan gas Struktur AL mengandung lebih dari 70% CO2, yang teknologi pemisahan, pembuangan maupun injeksinya untuk volume semasif itu belum ada presedennya di muka bumi ini. Pasar yang sangat remote. Sementara jalur pipa bawah laut untuk menyambung ke kawasan natuna barat ( West Natuna Transportation System – WNTS) lebih kurang 500 kilometer. Kita tidak tahu berapa puluh tahun lagi diperlukan baru lapangan gas tersebut dapat dieksploitasi secara komersial. Selain gas, sesungguhnya di kawasan tersebut tepatnya di struktur AP terdapat cadangan minyak 310 juta barel, diperkirakan dapat dieksploitasi segera. Kawasan Natuna juga kaya dengan sumber daya kelautan. Diperkirakan 8% populasi sumber daya hayati ikan dunia ada di sana.
kita harus belajar dari pengalaman hilangnya kedaulatan Indonesia atas wilayah Sipadan – Ligitan dengan Malaysia. Berdasarkan putusan arbitrase International Court of Justice tanggal 17 Desember tahun 2002, kepemilikan atas wilayah sengketa itu ditentukan berdasarkan adanya tiga hal yaitu, a. adanya keingingan dan kehendak (intention and will) untuk bertindak sebagai pemegang kedaulatan, b. ada aktivitas yang berkelanjutan (continued display of actual exercise), c. bagaimana pihak lawan memperlakukan wilayah sengketa tersebut.
Mengelola wilayah perbatasan Natuna, bukan sekedar perhitungan teknis keekonomian. Segeralah eksploitas lapangan minyak, lanjutkan dengan pembangunan kilang mini, sebagai dukungan logistik. Pengembangan lapangan gas di wilayah tersebut agar didesain terpadu, sehingga dapat memberi dukungan optimal terhadap sistem pertahanan perbatasan, baik dari segi logistik, radar, pangkalan maupun sumber daya manusia. Kementerian Koordinator Kemaritiman harus segera mengambil alih komando kebijakannya dan mengesampingkan keekonomian sebagai pertimbangan utama. Ini menyangkut kedaulatan dan integritas wilayah.

Jakarta, Agustus 2016

Penulis
Praktisi Profesional Global Energi – Alumni Lemhannas RI
Terbit di Satu Harapan Group 25 Agst 2016

Non State Actor dan Kewaspadaan Nasional

Non State Actor dan Kewaspadaan Nasional

Oleh : Sampe L. Purba

Era globalisasi dan demokratisasi telah membawa Non State Actor (NSA) – Aktor Non Negara berperan penting dalam partisipasi, pewarnaan dan pembentukan relasi  internasional. NSA tangguh dalam  jejaring koalisi longgar berdasarkan kepentingan, serta memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dan merubah kebijakan di suatu Negara. Wujudnya dapat berupa Non-Government Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Multi Nasional (MNC) yang beroperasi lintas yurisdiksi negara, Media Internasional, Kelompok bersenjata dan kartel obat bius, kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan, jaringan diaspora, dan agen intelijen independen.

Pemerintah, Oposisi, Organisasi Internasional, Lembaga Keuangan Internasional, dan NSA saling menunggangi dan memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing.  Ruang manuver NSA yang lincah, karena tidak terikat atau dapat membuat aturan protokoler sendiri, menjadikannya sebagai salah satu player yang patut dicermati dengan kewaspadaan tinggi.

Beberapa NSA di  Indonesia telah berkiprah  dengan implikasi yang fenomenal. Perdamaian Aceh misalnya. Konflik yang berkepanjangan tiga puluh tahun berhasil difasilitasi LSM Crisis Management Initiative pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, dengan perjanjian damai yang ditanda tangani pada Agustus 2005, dan berkontribusi dalam menghantar Ahtisaari memperoleh hadiah Nobel Perdamaian tahun 2008. Banyak NGO international beroperasi di sana, memfasilitasi,  memonitor, mengadvokasi atau berbagai kegiatan lain.  Sekalipun Pemerintah RI telah mengakomodasi beberapa tuntutan untuk tercapainya perdamaian, Amnesty International (AI) pada bulan April 2013 mengeluarkan laporan “Time To Face The Past”, yang menyatakan Pemerintah Indonesia gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian damai 2005.

Stiglitz cs (Escaping The Resource Curse 2007), – kata  pengantar oleh George Soros – sang pialang peternak duit kelas wahid, menyimpulkan bahwa sumber daya alam di Negara-negara berkembang tidak dikelola dengan optimal sehingga memerlukan paradigma baru yang memerlukan kehadiran aktor non negara (NSA). Gayung bersambut. Penelitian oleh Cabrales, Hauk 2007 misalnya.  Negara dengan sumber daya alam kaya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Kebijakan Pemerintah kurang tepat, sumber daya alam cenderung membuat suatu negara menjadi kurang demokratis, institusi di Negara-negara tidak kompeten, tidak kredibel dan sebagainya. Tidak ada satu pun di penelitian itu yang menyatakan, bahwa dominasi teknologi, infrastruktur aturan hukum, perdagangan dan pasar yang dikendalikan negara-negara industrilah yang membuat nilai tukar sumber daya alam dihargai sangat rendah. Di sisi lain  produk olahan turunannya dan industri pendukung  yang dikuasai oleh negara-negara maju dijual sangat mahal.  

EITI (Extractive Industries Transparency International) adalah satu LSM yang menetapkan standar internasional untuk transparansi negara-negara penghasil minyak, gas dan sumber daya alam. Dikembangkan dan diawasi oleh koalisi pemerintahan, perusahaan, masyarakat madani, investor dan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan sebagainya,  EITI menuntut pengungkapan menyeluruh atas tata kelola penerimaan Pemerintah dari sumber daya alam sektor ekstraktif. Inisiatif ini dilontarkan Perdana Menteri Inggeris Tony Blair tahun 2002. Sekretariatnya di Oslo, Norwegia, dikepalai mantan diplomat Swedia. EITI saat ini diketuai mantan anggota Parlemen dan Kabinet Inggeris. Indonesia tampaknya menyambut baik inisiatif tersebut, yang memfasilitasinya dengan counterpart organisasi/ sekretariat di tingkat Pemerintah melalui Peraturan Presiden.

Yang mengherankan dan aneh adalah bahwa yang bergabung di EITI adalah Negara-negara yang tidak signifikan perannya di industri sumber daya alam, seperti Albania, Mongolia atau Timor Leste. Sementara Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Brazilia, Cina, Negara-negara Teluk, Venezuela atau Rusia tidak anggota. Bahkan Inggeris dan Swedia, sebagai pencetus ide, dan saat ini menjadi Ketua dan Kepala Sekretariat pun tidak merupakan Negara Anggota.

Industri Ekstraktif adalah industri strategis. Kebijakan Pemerintah di bidang ini tidak hanya menyangkut pemanfaatannya, tetapi berdimensi jangka panjang dan lintas sektoral. Dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dibentuk berdasarkan  Perpres  No. 32 tahun 2011,  yang komitenya diketuai oleh Presiden RI mengamanatkan antara lain dalam peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif, dibutuhkan tahapan yang matang, dan konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangannya. Peningkatan kemampuan ekonomi dilaksanakan dengan modal ekonomi berbasis sumber daya alam sebagai  factor driven, kemudian bertransformasi secara bertahap menjadi ekonomi berbasis industri, hingga berbasis inovasi dengan keunggulan SDM. Pada tahapan tertinggi ini, Negara-negara maju akan menjadi pesanding dan pesaing kita. Akankah kita buka konsepsi, kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya alam kita kepada Non State Actor yang tidak jelas confidentiality, perlakuan timbal balik/ reciprocal dan akuntabilitas penggunaan informasi tersebut ?

Transparansi membutuhkan akuntabilitas. Negara melalui aparatnya termasuk agen intelijen dan kontra intelijen harus mampu melindungi rahasia penting Negara – termasuk rahasia strategi ekonomi. Juga cari informasi di luar secara cerdas (disclose theirs – protect ours). Lakukan secara cepat dan tepat (velox et exactus).  Human inteligent (humint) dan open source inteligent (osint) adalah metode tradisional yang efektif untuk mengumpulkan informasi intelijen.Tidak dengan malah secara kontraproduktif  mengundang atau menyediakan jalan tol bebas hambatan untuk para NSA dalam menerobos rahasia dapur Negara. Negara tidak boleh tunduk kepada Non State Actor.  Itulah esensi kewaspadaan nasional.

Jakarta,    Desember 2013

Visi Kemaritiman dan Sumpah Pemuda

Visi Kemaritiman dan Sumpah Pemuda

Oleh : Sampe L. Purba

Dalam ilmu geopolitik, suatu Negara adalah ibarat organisme hidup yang memerlukan ruang,  daerah pengaruh/ frontier, politik kekuatan dan keamanan bangsa (lebensraum – F Ratzell).  Doktrin penguasaan lautan berkembang pada abad ke lima belas, yang ditandai dengan penjelajahan Columbus dari Spanyol, angkatan laut  Inggeris dan kemudian oleh Amerika Serikat.

Kemaritiman  memerlukan totalitas, dan  visi politik yang kuat.  Inggeris sebagai  Super Power Maritim kedua setelah Spanyol  menguasai seantero jagad dengan semboyan England rules the waves, merosot pengaruhnya di pertengahan abad ke dua puluh, ketika  armada lautnya tidak mampu lagi menopang imperiumnya. Sebagai Negara dengan doktrin kemaritiman, Inggeris masih berusaha mempertahankan sisa-sisa hegemoninya dengan tetap menguasai pulau  di koridor sempit  Atlantik – Laut Tengah, ujung selatan Afrika,  ujung selatan anak benua India, hingga kepulauan Malvinas di ujung selatan Benua Amerika. Semua  Itu dipertahankan mati-matian sebagai bagian dari doktrin mempertahankan kehidupan organisme negara. At any cost ! (ingat perang Malvinas 1982)

Visi kemaritiman Amerika Serikat, banyak dipengaruhi oleh pandangan Laksamana AT Mahan – Mantan Gubernur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut  (US Naval War College) yang menulis buku “The influence of Sea Power”, pada tahun 1890.  Amerika Serikat yang secara geografis terpencil di antara Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik, untuk dapat unggul di kedua palagan tersebut memerlukan armada perang yang cukup dan masif untuk mengamankan jalur logistik perang maupun perdagangan, operasi intelijen, penggelaran pasukan, surveilance dan intelijen serta deterrence factor lainnya.  Itu sangat mahal. Sehingga Amerika disamping pendekatan hard power juga menjalankan strategi soft power untuk memastikan dominasi dan keunggulan hegemoni lautnya.

Amerika Serikat mendesain dan memastikan  seluruh hukum dan peraturan di laut sejalan dengan kepentingan Nasional Strategisnya. Misalnya dalam UNCLOS 1982  (Konvensi Hukum Laut ), dinyatakan bahwa Negara Kepulauan seperti Indonesia harus membuka dan menjamin sebagian jalur laut teritorialnya secara bebas dan damai dapat dilalui oleh armada perang dan kapal dagang asing. Laut di luar zona ekonomi ekslusif merupakan laut bebas (high sea). Armada Perang Amerika dapat lego jangkar atau berpatroli di laut bebas. Negara-negara yang memiliki jalur perairan laut sempit (choke points) seperti Selat Malaka, selat Hormuz atau selat Turki dalam rangka memastikan keamanan jalur harus membuka diri kepada protokol dan kerja sama Internasional. Hal ini dimaksudkan agar Negara-negara lain tidak perlu harus membangun kekuatan armada sendiri, yang potensial merupakan ancaman bagi supremasi kemaritiman Amerika.

Pendekatan smart dan soft dilakukan melalui jalur organisasi. Organisasi Maritim Internasional (IMO) misalnya. Badan ini memiliki kewenangan mutlak bak Laksamana Raja Dilaut.  Pelayaran dalam perdagangan internasional, harus sesuai dengan standar praktek tertinggi dalam kaitannya dengan keselamatan kemaritiman, efisiensi navigasi dan pencegahan serta pengendalian polusi biota laut dari kapal. Sertifikasi teknis kelaikan kapal, awak pelayaran, muatan, hukum asuransi dan sebagainya berkiblat ke sana. Ini merupakan creative barrier yang tidak memungkinkan negara-negara kecil untuk merubah keseimbangan dominasi penguasaan laut . Industri manufaktur, barang dan jasa di Amerika Serikat dan Inggeris berkembang dan dikembangkan sesuai dengan visi kemaritimannya.

Bagaimana dengan visi kemaritiman Indonesia?

Sebagai negara maritim yang memiliki 17.000an pulau, dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan, serta memiliki perbatasan laut dengan  10  Negara,  apa visi kemaritiman kita. Visi tersebut akan tergambar dalam  paradigma politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang berbasis kelautan.  Pada masa orde baru berdasarkan KepPres No. 77 tahun 1996 terdapat Dewan Kelautan Nasional yang merumuskan kebijakan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan serta keamanan laut, namun sifatnya adalah koordinatif dan tidak memiliki kewenangan komando. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 17 instansi,  Kementerian dan Lembaga yang mengurusi kelautan, namun masing-masing memiliki prioritas, kewenangan  dan anggaran sendiri-sendiri.

Mangindaan (Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 2011) mengatakan bahwa domain maritim terkait dengan beberapa aspek, yaitu; (i) fisiknya, (ii) kegiatan mengelola fisiknya, (iii) aturan mengenai penggelolaannya, dan (iv) budaya pengelolaannya. Apabila dipetakan dalam kepentingan berbangsa dan bernegara, maka domain maritim ada aspek politik, ekonomi, sosial, dan militer, dengan bobot yang sangat kuat dijadikan drivers untuk mengembangkan kepentingan nasional. Pengelolaan kemaritiman meliputi aspek administrasi kepemerintahanan, keilmuan dan teknologi kemaritiman, serta industri barang dan jasa penunjang kemaritiman.

Kemaritiman adalah totalitas. Di Amerika Serikat, urusan kemaritiman (di luar tentara) berada di bawah sistem satu komando satu organisasi, yaitu US Coast Guards. Hal ini untuk menjamin keterpaduan dan integrasi sistem pengelolaan kelautan dan meminimalisir ego sektoral.  Pertanyaannya seberapa jauh saat ini kebijakan pembangunan, politik maupun pertahanan keamanan kita telah berbasis kelautan ?  Indikator sederhana  pembangunan berbasis kelautan adalah adanya pusat-pusat riset dan universitas kelautan yang menyebar di seluruh Indonesia, pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan pulau terluar dan terdepan,  ketersediaan sarana pelabuhan, kapal, industri galangan, meningkatnya kontribusi sektor kemaritiman ke pembangunan dan perekonomian nasional, serta penyesuaian doktrin dan postur pertahanan ke basis kelautan.

Sumpah Pemuda, menekankan TANAH AIR satu, bukan hanya TANAH satu. Air atau laut adalah alat penghubung antar pulau, bukan alat pemisah. Indonesia adalah negara maritim, negara bahari. Konektivitas infrastruktur kelautan merupakan suatu keniscayaan. Itulah esensi Archipelagic states yg diklaim dan dimaksudkan dalam Coastal Countries dan diakui oleh UNCLOS (United Nations Convention Law Of Sea).

Sudahkah hal ini terefleksi dalam Kebijakan Pembangunan Nasional kita ?

Jakarta,         Oktober 2013

Pengelolaan Sumber Daya Alam migas di kawasan Natuna _ LCS

Sampe L. Purba

  1. Pendahuluan

Minyak dan Gas Bumi (migas) adalah sumber daya alam strategis dan komoditas vital milik kolektif rakyat Indonesia, yang pengelolaannya mulai dari tahapan eksplorasi hingga eksploitasi memerlukan modal besar, teknologi tinggi, sarat resiko serta investasi jangka panjang. Gugusan kepulauan Natuna di Kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu perbatasan strategis  laut Indonesia dengan berbagai Negara dan salah satu jalur ALKI (alur laut kepulauan Indonesia) mengandung potensi sumber daya alam migas yang besar.  Atas pertimbangan resiko dan keekonomian, Kontraktor kontrak kerja sama migas di kawasan tersebut adalah perusahaan-perusahaan asing dari berbagai negara. Perusahaan Nasional belum ada yang menjadi operator pengelolaan migas di kawasan tersebut.

Negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan belum semuanya menyepakati batas-batas teritorial, zona tambahan dan zona ekonomis termasuk Cina sebagai salah satu kekuatan penting di kawasan, yang menegaskan klaim teritorial di Laut Cina Selatan, dan tumpang tindih dengan negara-negara lain[1]. Sedangkan kepentingan keamanan wilayah  dan kepentingan energi adalah dua hal yang sangat berkaitan[2] .                    Tulisan singkat ini akan membahas persoalan terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dalam  perspektif Wawasan Nusantara untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.   yaitu pertama pandangan geostrategi di kawasan Laut Cina Selatan, kedua formulasi kebijakan pengembangan migas di daerah perbatasan, dan  ketiga penerapan kebijakan kawasan khusus (special region).

  1. Pengelolaan Sumber Daya Alam migas di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dalam  perspektif Wawasan Nusantara
  1. Umum

Kawasan Laut Cina Selatan, di mana di dalamnya termasuk gugusan kepulauan Natuna, adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alam migas. Terdapat sekitar 18 kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di kawasan tersebut, namun tidak ada satupun yang dioperasikan oleh perusahaan negara atau nasional.

Kawasan laut Natuna, selain adanya klaim tumpang tindih teritorial yang masih belum tuntas[3], adalah salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)[4], dimana lalu lintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kawasan samudera Hindia dengan South Pasifik sangat padat[5], sehingga perlu diwaspadai potensi lalu lintas jalur perdagangan illegal orang, drugs dan senjata, serta private military companies untuk pengamanan cargo dry maupun liquids.

Kabupaten Natuna dibentuk dengan Undang-undang nomor  53 tahun 1999. Dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Natuna[6], tidak termasuk mengenai penjagaan keamanan dan integritas wilayah, tetapi lebih menekankan kepada masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hanya dalam tempo kurang dari 10 tahun, kabupaten tersebut telah dimekarkan  dengan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas[7]. Pemekaran itu sendiri, tidak terlepas dari  sumber daya alam migas yang akan dibagi hasilkan, sebagaimana terungkap dalam makna simbol kabupaten kepulauan Anambas[8]

  1. Pandangan geostrategi di kawasan Laut Cina Selatan

Geostrategi adalah rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demograsi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional[9].

Sarundajang (2011), menggambarkan paradigma baru geostrategi adalah adanya keterkaitan antara ilmu ekonomi, geografi dan strategi. Tiga variabel geografi, yaitu rute perdagangan, pusat sumber daya, dan batas-batas negara, akan menentukan nilai geopolitik suatu wilayah geografik[10].

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[11], mencermati pentingnya geostrategi di kawasan Laut Cina Selatan dengan memotret fenomena strategi dan kebijakan negara-negara di kawasan. Pembangunan dan pengembangan kekuatan maritim negara-negara Asean di kawasan, selain untuk menjaga integritas wilayah dari penyelundupan orang, senjata maupun barang, juga adalah untuk mengamankan kekayaan sumber daya alam di teritorial masing-masing. Salah satu tugas pokok militer Angkatan Laut Diraja Malaysia misalnya adalah menjaga kondusivitas kawasan laut Natuna yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.

India, dalam perimbangan kekuatan terhadap Cina, bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memastikan keamanan jalur perdagangan selat malaka hingga Laut Cina Selatan. Jepang, sebagai bagian utama untuk mengamankan jalur pasokan energi dan komoditas industrinya, secara rutin menugaskan Japan Coast Guardnya berpatroli mengawal armada dagangnya sebagai perwujudan dari hak melintas secara damai (sea lines of communication)[12]. Sedangkan Australia, sesuai dengan doktrin pertahanannya yang self-reliance membagi beban security nya dengan aliansi dan kerja sama pertahanan di kawasan.

Ketahanan Nasional Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Proses itu harus diwujudkan secara berkelanjutan sebagai konsepsi yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kepulauan Natuna sebagai bagian besar dari kawasan Laut Cina Selatan memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang merupakan milik kolektif nasional. Dikaitkan dengan aspek geostrategi untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam konstelasi global dan regional, pengelolaan sumber daya alam migas perlu diletakkan dalam kebijakan yang komprehensif, integral dan holistik dalam pengelolaan politik pemerintahan di kawasan, serta pembangunan wilayah dalam  perspektif wawasan nusantara.

  1. Aspek Geostrategi Pengelolaan Sumber Daya Alam migas di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dalam  perspektif Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah pemanfaatan konstelasi geografi Indonesia, dimana diperlukan wawasan benua sebagai pengejawantahan segala dorongan (motives) dan rangsang (drives) dalam usaha mencapai aspirasi bangsa-bangsa, dan tujuan negara Indonesia[13].  Wawasan nusantara adalah suatu wawasan yang bersifat nasional, yang dijadikan sebagai landasan konsepsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang secara visional dibentuk dalam dimensi pemikiran realita (kewilayahan) dan dimensi pemikiran fenomena (pemanfaatan), yang diorientasikan dalam perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan/ archipelago states[14].

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah kegiatan yang mengandung resiko yang tinggi, investasi besar, berdimensi jangka panjang serta teknologi tinggi. Satu sumur eksplorasi, misalnya dapat berbiaya hingga $ 100 juta, dengan tingkat keberhasilan rata-rata hanya 30%[15]. Selain itu, resiko operasi dan teknologi adalah juga tinggi. Kasus semburan lumpur dalam pemboran di Sidoarjo adalah salah satu contohnya. Kegiatan eksplorasi, pengembangan hingga komersial satu lapangan migas perlu waktu sampai 10 tahun. Untuk menjaga keekonomian perusahaan, Undang-undang  menetapkan jangka waktu satu Kontrak Kerja Sama migas berlaku untuk 30 tahun, dan dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun. Dengan pertimbangan rasional ekonomis, hanya perusahaan besar dan memiliki afiliasi teknis dan permodalan yang kuat yang mampu berinvestasi di kawasan yang memiliki resiko lebih tinggi, di laut lepas seperti kawasan Natuna.

Mengingat secara umum orientasi perusahaan hanyalah untuk mengejar keuntungan, serta afiliasi perusahaannya ada di negara lain yang kepentingan nasionalnya dapat berbeda atau bertentangan dengan kepentingan  Indonesia, maka adalah kurang sehat apabila di kawasan perbatasan, operasi pengelolaan migas hanya dilaksanakan oleh perusahaan asing.  Pengelolaan kawasan migas di perbatasan tidak semata-mata masalah perhitungan keuntungan ekonomi, tetapi tidak kurang pentingnya adalah untuk  mengintegrasikannya dengan penjagaan keutuhan wilayah, integrasi dengan perekonomian kawasan dan nasional, serta pelibatan komponen sumber daya nasional di daerah untuk mendukung ketahanan nasional di bidang ekonomi.

Negara perlu hadir di kawasan perbatasan untuk pengelolaan migas melalui perusahaan nasional. Agar perusahaan nasional mampu, mau dan pada akhirnya memiliki kompetensi manajerial, finansial dan teknologi, maka Pemerintah perlu memformulasikannya dalam kebijakan khusus sebagai bagian dari strategi nasional untuk penjagaan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Formulasi kebijakan tersebut berupa pemihakan afirmatif kepada perusahaan nasional seperti  pemberian insentif fiskal dan perizinan, pewajiban Perusahaan asing untuk join operation dengan perusahaan nasional, dengan kompensasi fiskal ekonomis,  perusahaan nasional di unsur manajemen serta alih teknologi dan fasilitas pendukung secara nyata untuk mendorong penguatan kapasitas nasional.

  1. Pemberlakuan kawasan pengembangan khusus

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah pada butir menimbang bagian a menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai undang-undang dasar NRI 1945, bahwa asas otonomi tetap memperhatikan prinsip keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.  Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang merupakan imperasi lanjut dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam prakteknya tidak selalu dapat saling melengkapi antara program Pemerintah Pusat dan Daerah, karena penjabarannya dalam bentuk RPJM-N dan RPJM-D adalah merupakan cerminan dari visi, misi dan program Presiden di tingkat nasional, dan kepala daerah yang memiliki prioritas yang berbeda-beda, yang tergantung kepada visi – misi dan platform partai pengusungnya.

Sejalan dengan pembahasan di atas, mengingat strategisnya kawasan perbatasan kepulauan Natuna, sudah saatnya ada  kebijakan khusus baik dalam sistem pemilihan kepala daerah, prioritas program pembangunan dan  pemberdayaan sumber daya  dan indikator kinerja yang  melampaui sekat sektor, kewilayahan dan periodisasi pertanggung jawaban jabatan dan pertimbangan ekonomi semata.

Model yang dilakukan Pemerintah Cina di kawasan ekonomi Shenzhen[16] di perbatasan timur, atau Xinjiang di perbatasan barat laut negara tersebut sebagai special economic region dapat dijadikan sebagai perbandingan. Shenzhen adalah kawasan ekonomi khusus di pantai Timur Cina, yang secara ekonomi lebih diintegrasikan dengan special adminitrative region Hong Kong, dengan pengaturan administrasi, perizinan dan keimigrasian yang berbeda dari Cina daratan pada umumnya.  Xinjiang di perbatasan barat laut Cina,[17] adalah kawasan otonomi khusus, terutama di bidang politik dan kebudayaan, karena kawasan tersebut secara kultur lebih dekat ke peradaban Asia Tengah seperti Kazakstan, Turki dan Afganistan.

Mengingat nilai strategisnya yang tinggi, sebagaimana dalam thesis Sarundajang yang telah dibahas di atas, maka perlakuan untuk kawasan Natuna harus bersifat khusus. Daerah itu perlu ditetapkan sebagai daerah khusus perbatasan. Kepala Daerahnya ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat, dengan penekanan utama menjaga keamanan dan integritas wilayah perbatasan. Latar belakang penugasan di militer yang berwawasan nasional, berideologi Pancasila serta telah teruji di berbagai medan penugasan merupakan alternatif pilihan[18]. Menteri Dalam Negeri, beserta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat baru-baru ini[19]  dalam rapat teknis TNI Manunggal Membangun Desa, pada 17 April 2013 yang lalu mengakui betapa untuk membangun kawasan perbatasan memerlukan kekhususan.

Sebagai kawasan khusus, pengelolaan sumber daya migas akan diintegrasikan dengan kepentingan nasional jangka panjang dalam spektrum konsepsi wawasan nusantara yang memiliki visi jauh ke depan, dalam rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan yang tidak akan tersandera oleh kepentingan jangka pendek elit politik setempat sesuai dengan visi-misi,  platform dan ideologi partai politik pengusungnya. Dimekarkannya kabupaten Natuna hanya dalam tempo kurang dari satu dasawarsa adalah lebih banyak merupakan cerminan akomodasi aspirasi politik lokal.

  1. Penutup
  2. Kesimpulan

1)     Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita nasional.

2)     Untuk mendorong peningkatan kapasitas nasional melalui pengelolaan migas di kawasan perbatasan, diperlukan kebijakan khusus sehingga perusahaan nasional dapat secara langsung bersama dengan mitra asing mengusahakannya dengan mempertimbangkan pembagian resiko dan alih teknologi dan kemampuan manajemen.

3)     Kawasan perbatasan Natuna yang secara langsung berhadapan dengan jalur perdagangan internasional, serta masih adanya potensi dan klaim tumpang tindih teritorial memerlukan penanganan dan kebijakan khusus baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun dalam kebijakan mengintegrasikan pembangunan kawasan dalam konteks wawasan nusantara.

  1. Saran

Mencermati hal-hal di atas, kepada Pemerintah melalui Lembaga TN disarankan agar :

1)     Melakukan kajian menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan  termasuk undang-undang migas untuk memberi kemudahan dan peluang bagi perusahaan nasional berkiprah secara sehat dan berdaya saing dalam pengelolaan migas di wilayah perbatasan

2)     Melakukan kajian komprehensif, integral dan holistik terhadap sistem pemerintahan di daerah perbatasan

3)     Bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dan Universitas membangkitkan penyadaran atas wawasan nusantara dalam rangka ketahanan nasional yang tangguh.

Jakarta, April 2013

Daftar Bacaan

Buku

I Made Andi Warsana, Batas Maritim Antar Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2013,  Modul Wawasan Nusantara

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2013, Modul Geostrategi dan Ketahanan Nasional

Michael T. Klare, Blood and Oil, Penguin books, London, 2004

S.H Sarundajang, Geostrategi, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011

Undang-undang

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau

Undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan  Anambas


[1] Alman Hesfas Ali, Dinamika di Laut Cina Selatan dan implikasinya terhadap Indonesia.

[2] DR. Susilo Bambang Yudhoyono, GEOPOLITIK KAWASAN ASIA TENGGARA : PERSPEKTIF MARITIM

[3] Tidak ada dalam pasal UNCLOS yang memberikan delimitasi zona ekonomi eksplisit dalam hal dua negara mengajukan klaim tumpang tindih, tetapi hanya menyatakan perlu dicarikan solusi yang adil. (ref. I Made Andi Arsana – Batas Maritim antar negara, Gajah mada University Press, 2007 hal. 47)

[4] implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985

[5] US EIA memperkirakan 14 juta barel minyak mentah per hari dan 6 Tcf LNG di thn 2011 melewati kawsan ini http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS

[6]Situs resmi Pemerintah Kabupaten Natuna  http://www.natunakab.go.id/en/download.html

[7] Undang-undang nomor 33 tahun 2008

[9] Lemhannas, modul Geo Strategi Indonesia, 2013, hal. 3

[10] S.H Sarundajang, Geostrategi, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 5 – 6

[11] DR. Susilo Bambang Yudhoyono, ibid.

[12] Banyak peperangan di dunia, termasuk perang dunia kedua dimana Jepang terlibat, adalah dipicu masalah keamanan dan ketersediaan energi. Ref. Michael T. Klare, Blood and Oil, Penguin Books, London 2004

[13]Lemhannas RI, Modul Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2013, hal.  25

[14] Ibid, hal. 39

[15] Tahun 2010 terdapat kejadian dry hole di 30 sumur dengan kehilangan investasi mencapai US$ 776 juta. Sedangkan di 2011, jumlah sumur dry hole mencapai 12 sumuur dengan total investasi yang hilang mencapai US$ 461 juta (ref. http://finance.detik.com/read/2012/02/02/)

[18] Connie R. Bakrie – pengamat kemaritiman  menyatakan bahwa dalam kondisi saat ini, militer tidak memiliki kesiapan optimal untuk mengintesepsi ancaman di kawasan Natuna, ref. ALKI :  Peluang dan ancaman bagi NKRI, http://maritimblog.blogspot.com

[19] Berdayakan militer dalam membangun daerah perbatasan (ref. www.wilayah perbatasan.com/