Penegakan Hukum versus Pelanggaran HAM

Penegakan hukum versus Pelanggaran HAM

Oleh : Sampe L. Purba

Dewasa ini sering terkesan terjadinya  kegamangan aparat keamanan untuk menindak anarkisme, penghasutan, kekerasan berkelompok dan pelanggaran hukum, atas ketakutan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Dalam teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dianut oleh Indonesia, rakyat secara sadar dan sukarela menyerahkan sebagian kebebasan, hak-hak  dan kedaulatan pribadinya untuk diatur oleh Negara, dengan imbalan Negara akan melindungi hak-hak yang melekat padanya dari intervensi dan pelanggaran orang lain. Negara, melalui aparatnya menerima dan melaksanakan kedaulatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 28 UUD 1945 menyediakan sembilan (9) ayat mengenai hak asasi manusia, dan satu ayat terakhir sebagai  limitasi garis demarkasi pelaksanaan HAM. Artinya, batas pelaksanaan hak-hak asasi seseorang harus berhenti, manakala hak-hak tersebut  menyinggung atau melanggar hak-hak orang lain. Negara wajib bertindak dan hadir melalui aparatnya untuk menghentikan pelanggar tersebut, melalui penegakan hukum yang merupakan tanggung jawab melekat padanya.

Hukum memberikan kewenangan dan jaminan perlindungan  bagi para aparat hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan kewenangannya. Itu misalnya diatur dalam pasal 50 dan 51 KUHP. Sebaliknya, aparat penegak hukum akan dapat dipersalahkan manakala melakukan pembiaran yang merupakan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak orang lain (the silent majority), dari orang-orang yang melanggar hukum dan ketertiban umum atas nama HAM dan kebebasan berpendapat.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan prima dari Negara. Penegakan hukum dan ketertiban (law and order) adalah kewajiban hukum aparat Negara. Masyarakat telah bersedia dikurangi kebebasannya dan membayar pajak untuk itu. Unjuk rasa yang menutup jalan tol, merusak fasilitas umum, menduduki tanah Negara secara tidak sah, atau melawan petugas keamanan, misalnya adalah tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan kriminal, yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terlanggarnya HAM orang lain (the silent majority).  

Penegakan hukum BUKAN pelanggaran HAM. Justru sebaliknya, pembiaran (omission) pelanggaran hukum, yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, dapat berpotensi menjadi pelanggaran HAM oleh aparat hukum. Pemerintah harus tegas, decisive dan tidak boleh ragu-ragu. Yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman adalah warga negara yang berjalan dan bersedia diatur oleh koridor hukum. Sedangkan terhadap para pelanggar hukum, yang diperlukan adalah penyadaran, pembinaan dan pemasyarakatan. Bring to justice ! Bila perlu dengan pemaksaan, kekerasan yang legitimate dan law enforcement. Itulah esensi masyarakat madani.

Jangan sampai timbul kesan, bahwa apabila kejahatan dilaksanakan secara berkelompok dan oleh massa, bukan merupakan kejahatan, atau kejahatan yang kebal terhadap hukuman. Perusakan fasilitas umum (kasus mbah Priok misalnya) oleh massa yang tidak diganjar hukum, memiliki contagion effect (efek menular). Lihatlah kasus-kasus sejenis yang terjadi belakangan ini, seolah-olah menjadi trend dan mode melampiaskan kemarahan dengan merusak dan membakar. Pembakaran dan perusakan  kantor-kantor Pemerintah termasuk aparat keamanan di Palembang, Sulawesi, Papua, dan yang terbaru di Tanjung Gusta Medan, sangat ironis dan memprihatinkan. Itu  harus diusut tuntas dan diadili, untuk menjadi pembelajaran dan menunjukkan serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat  akan kewibawaan hukum yang sudah hampir ke titik nadir belakangan ini.   

Para pengamat, penggiat HAM atau apapun namanya, yang bersimpati dan membela para kriminal, patut diduga adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. KUHP mengenal istilah pelaku peserta dan turut serta, dan aktor intelektual. Kesadaran hukum perlu dibina dan disosialiasikan, serta diimplementasikan.  Wibawa Negara adalah marwah kedaulatan yang harus ditegakkan. Negara tidak boleh tunduk kepada pelanggaran hukum. Menegakkan hukum dan ketertiban bukan pelanggaran HAM, tetapi justru adalah perlindungan dan penguatan HAM. Cita-cita mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera dan berkeadaban akan dapat tercapai apabila semua pihak konsisten dalam menjalankan serta menegakkan aturan, disiplin dan tanggung jawab masing-masing. Semoga. 

 

 

Jakarta, 13 Juli 2013

Advertisements

Mewaspadai internasionalisasi Persoalan Keamanan di Papua

Mewaspadai Internasionalisasi Persoalan Keamanan di Papua

Sampe L. Purba

Latar Belakang

Papua adalah kawasan Indonesia yang memiliki arti strategis bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Dalam buku putih pertahanan  Australia 2013 dinyatakan bahwa stabilitas dan keamanan Indonesia sangat penting bagi Australia. Stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di kawasan Asia Pasifik merupakan kepentingan bersama.[1] Pemerintah Australia mengakui Papua sebagai bagian dari kedaulatan teritorial Indonesia. Namun pihak masyarakat madaninya sebagian masih mencatat dan mempermasalahkan integrasi Papua ke Indonesia sebagai hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PePeRa) tahun 1961, merujuk pada Piagam Pengakuan Kedaulatan hasil Konferensi Meja Bundar di Amsterdam[2].  Internasionalisasi kasus Papua, ditandai dengan adanya pembukaan kantor resmi Organisasi Papua Merdeka di luar negeri[3]. Peran non-state actor dalam membentuk opini dalam menekan Pemerintah Australia, seperti dalam kasus Timor Timur yang lalu, patut mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan di Indonesia. Terutama yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai isu keamanan lokal, bereskalasi dan bertransformasi menjadi isu politik dan hak asasi manusia, dimana masyarakat internasional memiliki justifikasi untuk ikut campur.

Pembahasan

Papua, yang secara geografis berada di gerbang terdepan kawasan Pasifik memiliki arti strategis bagi Indonesia. Bahkan bagi Amerika Serikatpun, kawasan Asia Pasifik semakin penting. Untuk mengimbangi kebangkitan ekonomi, militer dan hegemoni Cina, strategi Pertahanan Amerika Serikat antara lain adalah dengan menempatkan lebih banyak armada perang di Asia Pasifik dibanding di kawasan Atlantik dengan perbandingan 60/40 di tahun 2020[4]. Dalam kunjungan Menhan dan Menlu Australia ke Jakarta tanggal 3 April 2013[5] yang lalu, Menlu Natalegawe menyatakan bahwa Indonesia dan Australia, tidak saja dua negara bersahabat tetapi adalah mitra strategis di kawasan.  Keamanan kawasan, perkembangan di Korea Utara dan masalah pengungsi termasuk dalam topik pembicaraan mereka.

Bulan Pebruari 2013 yang lalu ada 8 orang anggota TNI tewas akibat diserang gerombolan bersenjata di Papua. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa kalangan di Indonesia melihat bahwa hal tersebut adalah bagian dari rangkaian sistematis dari skenario untuk disintegrasi wilayah Indonesia menjadi beberapa negara[6],  sehingga hal ini harus disikapi secara serius dan bijak.  

Di awal bulan Mei 2013, Pemerintah Kota Oxford di Inggeris, mengizinkan dan menghadiri pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nota protes disampaikan Pemerintah RI, namun ditanggapi secara ringan oleh Pemerintah Inggeris dengan menyatakan bahwa mereka tidak berwenang melarang tindakan pemerintah kota., dan itu bukan kebijakan resmi Pemerintahnya[7].  Jawaban yang sama sering disampaikan pemerintah Australia, ketika dahulu Timor Timur sering dipersoalkan masyarakatnya.

            Mengingat peran strategis Inggeris di masyarakat Eropa dan badan dunia, Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun masyarakat Inggeris untuk membendung kemungkinan eskalasi kasus tersebut. Faktor kesejarahan, dimana pada era kolonialisme Indonesia pernah di bawah pemerintahan Inggeris pada zaman Raffles[8] yang banyak memperkenalkan kemajuan peradaban, perlu juga dimanfaatkan.

Usaha internasionalisasi yang dilakukan OPM harus disikapi secara tepat. Pimpinan OPM menggunakan kelompok lobi di luar negeri dan dapat bergerak dinamis dari Eropa ke Australia hingga ke markas komisi hak asasi manusia di PBB[9]. Taktik sejenis dahulu dilakukan oleh para pejuang Timor Timur, seperti Ramos Horta. Hal lainnya yang perlu diwaspadai adalah penegakan dan pemulihan keamanan yang harus terukur, manageable dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tugas negara untuk memelihara ketertiban dan keamanan, jangan sampai dipersepsikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia[10].

Papua, sebagai bagian dari Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain seperti galian tambang emas, tembaga, minyak dan  gas alam, kehutanan, dan perikanan. Investor yang dominan di Papua adalah dari Amerika Serikat (Freeport) dan Inggeris (BP). Ke depan, Pemerintah perlu menganekaragamkan asal negara investor.

Kebijakan Pemerintah selama ini dalam mengeksploitasi sumber daya alam adalah dengan  mengembalikan ke Papua dalam bentuk dana bagi hasil dengan alokasi persentase khusus yang lebih besar. Pendekatan dengan pemberian tambahan dana ke Pemda dalam bentuk dana otonomi khusus tidak akan efektif untuk mendidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya akan cenderung menjadikan masyarakatnya konsumtif dan rawan diselewengkan para elit[11]. Pendekatan otonomi khusus dengan penggelontoran sejumlah dana melalui elit institusi daerah, adalah mirip dengan yang dilakukan pemerintah Australia kepada masyarakat Aborigin penduduk asli Australia, yang secara dua mingguan diberi uang tunai (stipend). Tetapi sayangnya uang tersebut digunakan untuk membeli minuman-minuman beralkohol, terbukti di pagi harinya akan ditemukan banyak warga asli bergelimpangan tertidur di taman-taman kota.

Kebijakan ini sudah saatnya ditinjau. Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang memungkinkan sumber daya alam tersebut digunakan dan diproses di Papua. Sumber daya alam gas misalnya., sebagian terbesar adalah diekspor ke luar negeri. Sementara untuk tujuan domestik, disalurkan sebagai feed stock untuk fasilitas terminal terapung untuk kebutuhan listrik Jawa Bali. Hal ini ditempuh karena tidak ada industri besar yang memanfaatkannya di sana. Pemerintah harus mendesain kebijakan membangun infrastruktur, relokasi industri, insentif fiskal dan perpajakan untuk membangun industri semen, pupuk, pabrik kertas dan industri lainnya yang bahan bakunya dihasilkan di bumi Papua.

. Dalam masalah keamanan, penduduk dan masyarakat asli Papua harus banyak dilibatkan. Anak-anak muda Papua harus banyak didorong menjadi anggota militer dan pegawai instansi sipil yang disebar di wilayah lain Nusantara. Masyarakat Papua tidak boleh diperlakukan secara eksklusif, seperti Papua untuk Papua. Perekrutan warga Papua sebagai petugas pertahanan dan keamanan maupun pejabat sipil di luar Papua, dan sebaliknya menempatkan warga non Papua di Papua, akan mendorong pembauran alami dan menghilangkan rasa keterasingan mereka.

Mengingat sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih tertinggal di Papua bila dibandingkan dengan bagian lain Nusantara, maka pola rekrutmen, pembinaan dan pemberian kesempatan persaingan kepada warga Papua harus mempertimbangkan prefensi afirmatif. Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia orang Papua, dengan menyediakan sarana, pra sarana dan guru-guru untuk mendidik dan mempersiapkan mereka agar siap dan mampu bersanding dengan saudara di kawasan lain Nusantara. Pendekatan kebudayaan secara pas harus dilakukan untuk merangkul dan tidak membenturkan budaya lokal dengan budaya dari daerah lain di Indonesia[12]. Dominasi masyarakat pendatang dan budayanya hanya akan memudahkan pembangkitan sentimen di kalangan akar rumput masyarakat setempat.

Kesimpulan

Masalah Papua harus ditangani secara serius.  Pendekatan keamanan saja hanya akan jadi kontra produktif. Diperlukan pendekatan kesejahteraan dengan menempatkan warga Papua sebagai subjek. Pembauran masyarakat Papua dengan saudara di bagian lain Nusantara perlu dilakukan. Membangun Papua tidak sama dengan membangun di Papua. Yang diperlukan saat ini adalah membangun Papua.  Penyiapan sumber daya manusia untuk dapat bersaing sejajar dengan masyarakat lainnya harus dengan kebijakan afirmatif yang memberikan preferensi kepada masyarakat setempat. Mengantisipasi, menangani dan mewaspadai kasus-kasus harus dilakukan sedemikian rupa agar isu penegakan hukum dan ketertiban, jangan sampai bereskalasi menjadi isu Hak Asasi Manusia dan Politik, sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah lokal.


[1] Dalam buku putih pertahanan Australia th 2013, Indonesia disebut 32 kali, sementara Jepang disebut 20 kali, dan Inggeris hanya 11 kali.

[2] S.Burchill – West Papua and Australia’s Foreign Policy elite

[3] http://strategi-militer.blogspot.com/2013/05/kantor-opm-di-oxford-jangan-dianggap sepele. Penulis artikel ini mengungkapkan ada peran Rand Institute, yaitu suatu lembaga think tank yang memberikan masukan ke Pemerintah USA

[5] Pentingnya Indonesia bagi Australia terlihat antara lain bahwa Stephen Smith, dalam jabatannya sebagai Menteri telah delapan kali berkunjung ke Jakarta. Dalam pertemuan terakhir ini, beliau termasuk mengkonfirmasi kesediaan untuk menjual 5 unit pesawat C 130 H yang sudah dipensiunkan, bersama simulator dan sparepartnya kepada Pemerintah Indonesia.  http://www.minister.defence.gov.au/2013/04/04/ -minister-for-defence-completes-visit-to-indonesia/

[8] Sebagian dari peninggalan berharga Pemerintahan kolonial Inggeris di bawah Raffles di Indonesia adalah beberapa hutan dan kebon raya di Indonesia, mengingat minatnya sebagai ilmuwan biologi. Pendekatan mengasosiasikan ini dgn efektif dimanfaatkan negara-negara commonwealth. Misalnya, Malaysia sangat dibantu Inggeris dengan peta-peta  dalam sengketa Ligitan Sipadan dengan Indonesia

[10] Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), memiliki mandat dan mekanisme termasuk dengan special rapporteur yang memantau pelanggaran HAM dan merekomendasikan langkah internasional untuk mengatasinya. http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

[12] Konon, salah satu keberhasilan dari kolonial Belanda dalam perang Aceh adalah dengan pendekatan dan penaklukan budaya melalui budayawan Snouck Horanye.