Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada Sepanjang Jalan

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada di Sepanjang Jalan

Oleh : Sampe L. Purba

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat mengemban amanat dan tanggung jawab tersebut, Kepala Daerah harus memiliki kompetensi, kapabilitas, kemampuan dan leadership/ kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menggali seluruh potensi untuk kemajuan daerahnya. Permasalahannya adalah mulai dari tahapan seleksi di Pilkada, Pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban tidak linier dengan standar ekspektasi sebagaimana dimaksudkan dalam konsiderans undang-undang tersebut.

Terdapat berbagai jebakan dan tikungan sepanjang jalur Pilkada bahkan sepanjang term (periodesasi jabatan) Kepala Daerah, yang ironisnya merupakan produk langsung dari sistem Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dimulai dari buruknya sistem rekrutmen. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak diperlukan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Dukungan tersebut tidak gratis. Mahar melalui jalur partai, yang dilegitimasi dan dirasionalisasi dengan peruntukan  biaya konsolidasi dan kampanye dalam rangka pemenangan pemilu, dapat bernilai milyaran rupiah.

Kampanye, penentuan daftar pemilih, pemanggilan pemilih, pencoblosan, pengawalan dan pengawasan saksi, rekapitulasi, penetapan calon terpilih, hingga mengamankan pelantikan memerlukan sumber daya yang luar biasa masif. Ketatnya rimba persaingan tarung bebas yang dilegitimasi Undang-undang, memaksa calon untuk menggunakan dan mengefektifkan seluruh jalur dan saluran pemenangan yang ada. Alih – alih untuk mendapatkan leadership, yang banyak berperan adalah dealership. Peran para pembuat deal/dealer beragam dan bervariasi. Mulai dari konsultan politik yang menggalang opini dan kontra opini, pengerahan massa, pengawalan di berbagai simpul badan penyelenggara Pilkada, hingga strategi pendampingan hukum dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semakin panjang jalur yang dijalani, semakin licin tikungan dan jebakan yang harus dititi.  Opsi yang tersedia bagi Pemenang, adalah mengakomodir dan mengkompensasi pasangan yang kalah, bertarung di jalur hukum, atau mengikis dan mengenyahkan pihak yang kalah, termasuk para pejabat tim suksesnya. Pilihan apapun yang diambil, semua mahal dan beresiko.

Energi Kepala Daerah produk Pilkada yang mahal, sebagian besar telah terhisap, terjerat atau terijon dalam mencapai kemenangan, termasuk untuk mengakomodir tim suksesnya.  Pembinaan pegawai termasuk penempatan pejabat daerah otonom sepenuhnya kewenangan daerah. Persyaratan, standardisasi dan kompetensi jabatan oleh instansi vertikal, kalah dan mengalah kepada kebijakan Kepala Daerah.  Sistem otonomi daerah berpotensi dan telah mempertumpul kompetensi, mempersempit wawasan,  memperlemah eksposur dan mempertipis rasa nasionalisme pegawai Republik Indonesia. Pembinaan dan pengalaman jenjang karier tidak lagi bersifat Nasional, tetapi telah tereduksi hanya terbatas dalam lingkup Kabupaten/ Kota.  Seorang pejabat tinggi di suatu Kabupaten, tidak mudah untuk berkarier pada berbagai periode jabatan kepala daerah, dan hampir mustahil dapat menjadi pejabat di Kabupaten lain, sekalipun dalam lingkup Provinsi yang sama.

Salah satu dampak dan dilema otonomi daerah adalah kewenangan yang sangat luas tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang kuat.  Dalam analisis APBD 2012 (sumber Kementerian Keuangan), ternyata dalam rata-rata nasional kontribusi Pendapatan Asli Daerah ke APBD hanya 20%, selebihnya 70%  terutama adalah transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dan 10% Pinjaman dan hutang daerah. Di sisi lain, kewenangan daerah meliputi lebih dari 80% tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sebagian besar anggaran daerah adalah untuk belanja rutin pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja infrastruktur/ modal hanya 22,3%.  Hal ini dapat mendorong tiga hal, yaitu tidak sinkronnya prioritas usulan pembangunan daerah dengan perencanaan Pusat, lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah dan juga terdapatnya ketergesaan dalam penyerapan anggaran di daerah untuk menghindarkan terdapatnya SILPA (sisa lebih anggaran pembangunan).

Desakan penyerapan anggaran yang tinggi, sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kemungkinan pengembalian ongkos politik Pilkada yang tinggi, ditengarai merupakan perjumpaan kepentingan yang saling membutuhkan, yang  bersinergi negatif mutualistis dalam  penyelewengan kewenangan dan anggaran. Dari jumlah daerah otonom sekitar 530 saat ini, lebih dari 300 orang Kepala Daerah tersangkut kasus hukum. Itu artinya di atas 50%. Anehnya, hingga saat ini para elit masih berlomba-lomba melakukan pemekaran wilayah, yang memberi peluang bagi para dealer jabatan. Dalam teorema Pareto statistik, adanya anomali di atas 20% saja sudah menunjukkan ada yang secara fundamental salah. Kesalahan tersebut adalah sistemik, struktual dan bukan kasuistis lagi.

Kembali kepada pokok tulisan ini, Undang – undang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan sistem PILKADA termasuk di dalamnya, ternyata pada umumnya tidak berhasil menghasilkan leadership yang tangguh, melainkan lebih banyak menghasilkan dealership.  Semoga revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah mampu menyingkirkan para dealer/calo/TS/Konsultan yang diuntungkan dengan sistem Pilkada sekarang yang berteriak lantang seolah-olah membela demokrasi. Pada hal hanya prosedural dan hampa makna !

Jakarta,   Oktober 2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Advertisements

Nasionalisme dan Alergi Bahasa Asing

Sisi lain APEC – menyambut bulan Bahasa

Nasionalisme dan Alergi Bahasa Asing

Oleh : Sampe L. Purba

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya Nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.”  (Ir. Soekarno – Pidato Lahirnya Pancasila).

Bung Karno dalam menggali dan meletakkan dasar negara telah mengantisipasi  munculnya chauvinisme dan nasionalisme sempit, serta sentimen anti asing (xenophobia). Beliau merumuskan visi kosmopolitanisme secara gamblang, di mana harus ada pertautan antara dunia Nasional dengan masyarakat Internasional, ibarat tanaman dengan taman sarinya.

Bahasa yang merupakan sistem dan lambang bunyi adalah instrumen pergaulan dalam berkomunikasi, mengekspressikan diri serta alat integrasi dan adaptasi dengan lingkungan.  Para pendahulu bangsa telah sangat cerdas memilih Bahasa Indonesia – yang bukan bahasa tutur mayoritas di Nusantara, tetapi telah berfungsi sebagai bahasa pergaulan antar bangsa dan daerah – lingua franca. Sumpah Pemuda menggunakan frase “Menjunjung Bahasa Persatuan – bahasa Indonesia”, tidak menyatakan “berbahasa satu.”

Pada era globalisasi, menuju pasar tunggal ASEAN tahun 2015 yang disusul oleh kawasan Ekonomi Asia – Pasifik  APEC tahun 2020,  lalu lintas barang, jasa dan orang akan bergerak bebas antar negara hampir tanpa hambatan. Negara-negara yang tergabung dalam APEC meliputi 21 anggota entitas Ekonomi merepresentasikan 40% penduduk dunia, 55 % Produk domestik dunia, dan 44% nilai perdagangan global. APEC  sangat strategis bagi masa depan Indonesia. Dalam tahun 2012 misalnya, dari 153,1 Milyar dolar ekspor non migas, sebanyak 70,5 Milyar dolar (atau 45%), diekspor ke tujuh negara di kawasan APEC. Mayoritas penggunaan bahasa kawasan Asia Pasifik adalah Bahasa Inggris dan rumpun Bahasa Cina (Tiongkok, Korea dan Jepang). Dari sekitar 2.791 milyar penduduk kawasan,  sebanyak 56% adalah penutur bahasa rumpun Cina, dan 15% penutur aktif bahasa Inggeris.

Negara-negara eks jajahan Inggeris membentuk paguyuban budaya persemakmuran bersama (commonwealth) seperti pekan olah raga, pameran dagang bersama, kemudahan dan saling pengakuan untuk akses dan lalu lintas barang, jasa, orang dan sebagainya. Negara-negara tersebut menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa Nasional kedua untuk kepentingan dagang, hukum dan pemerintahan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Nasionalisme dan Character Building dirancang secara rasional, tidak dengan patriotisme sempit yang mengobarkan kebencian dan saling curiga. Bangsa-bangsa itu pada umumnya saling mendukung di forum internasional.

Di Malaysia misalnya, anak-anak SD adalah pengguna dan pemakai aktif bahasa Inggeris, sebaik orang Indonesia berbahasa Indonesia. Mereka tidak kehilangan jati diri kemelayuannya dengan penguasaan bahasa Inggeris tersebut. Maka tidak mengherankan, kalau di pasar tenaga kerja Timur Tengah misalnya, warga Philippina, Bangladesh atau Sri Lanka lebih diapresiasi dibandingkan dengan orang Indonesia.

Pernah ada suatu masa di Indonesia dilarang menggunakan bahasa dan aksara Tionghoa, yang adalah salah satu bahasa utama di dunia. Pada hal Sumpah Pemuda diikrarkan di di rumah seorang Tionghoa yang bernama Sie Kong Liong, Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat.  Ironis.

Dalam Undang-undang Pendidikan ( UU no. 20 tahun 2003) dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.  Karena itu  perlu dirancang prioritas muatan kurikulum yang relevan dan berguna. Pemerintah perlu menggalakkan dan membudayakan penggunaan bahasa asing kalau ingin maju. Bukan malah membuat peraturan yang membatasi penggunaan bahasa asing di forum-forum atau produk internasional.

Menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tidak perlu dengan mencari-cari padanan kata kata yang malah jadi aneh. Bahasa Indonesia, pada dasarnya bukan bahasa teknologi, atau bahasa hukum. Karena itu, tidak perlu alergi untuk mengadopsi kata-kata dan pengucapan asing ke dalam bahasa Indonesia.  Disk dan mouse sebagai produk modern teknologi komputer, tidak perlu harus diterjemahkan menjadi cakram dan tikus. Atau effective dan efficient menjadi sangkil dan mangkus. Kita harus mengakrabkan dan mengasosiasikan bahasa kita dengan bahasa yang hidup dan berkembang di dunia, bukan dengan bahasa kuno seperti bahasa sanskerta, yang di India saja sudah masuk museum.

Kekakuan dan ketakutan menggunakan bahasa asing adalah pertanda kegamangan dan ketidak percayaan diri. Marka jalan dan petunjuk informasi di Bandara Internasional Sukarno Hatta misalnya, banyak yang tidak  disertai dengan padanan bahasa Inggeris atau Cina, yang membingungkan para pengguna internasional. Bahkan airflag national Indonesia, Garuda, menggunakan nama hewan mitos dari peradaban purba. Bandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Inggris, Mesir, India. Pesawat Nasionalnya adalah Malaysia Air, British Air, Egypt air, dan sebagainya. Tidak menggunakan nama Mummi Air, atau Gajah Air. Itulah adaptasi modernisme kreatif dalam memperkenalkan kebanggaan bernegara.

Bung Karno berkata – dalam bahasa Belanda ”, Obor yang kunyalakan di malam yang gelap ini, kuserahkan kepada Angkatan yang kemudian”. Kitalah Angkatan itu, yang hidup dan harus unggul di era globalisasi. Termasuk dalam penguasaan bahasa.

Jakarta,  Oktober 2013

Sampe L. Purba – Profesional dan praktisi bisnis global – pengamat masalah sosial.