Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi

 

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi – Letupan Gunung Es Berapi

Oleh : Sampe L. Purba

            Tindakan anarkis berklasifikasi barbarian contempt of court baru-baru ini di Gedung Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang pada saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Provinsi Maluku merupakan resultan dari tiga kekeliruan mendasar dalam menjalankan demokrasi kita, adalah fenomena gunung es berapi yang akan meledak. Yang pertama adalah sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah yang tidak jelas. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak dipersyaratkan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Karakter para calon  dalam berdemokrasi  termasuk untuk menerima kekalahan secara elegan tidak pernah teruji. Dukungan yang tidak gratis, serta proses Pilkada yang menghabiskan biaya masif mulai dari penjaringan calon, kampanye, pemilihan hingga proses pengawalan  penentuan pemenang, merupakan beban ekonomi, baik bagi pihak yang kalah maupun menang.

Kedua, Partai Politik sebagai sumber utama rekrutmen Kepemimpinan Nasional saat ini, dapat menjadi miskin kader berkualitas. Undang-undang melarang Birokrat, Cendekiawan Pegawai Negeri, Militer dan Polisi untuk menjadi anggota Partai Politik dan maju menjadi calon legislatif. Sekalipun mereka adalah kader-kader terbaik bangsa yang telah teruji kualitas dan integritas pengabdiannya untuk jangka panjang serta berwawasan Nasional.  Dewasa ini Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat – termasuk yang belum teruji kenegarawanannya, dan para Vokalis di Media yang tidak jelas pertanggungjawaban  opininya, merupakan aktor utama yang akan mengisi lembaga suprastruktur pembuat undang-undang dan calon Pimpinan Eksekutif di Pusat dan Daerah.  Analogi gejala  tersingkirnya sumber daya terbaik dalam sebuah sistem, dalam  disiplin ilmu ekonomi   disebut Gresham Law “Bad guys drives out good guys”.

Ketiga adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu luas.  Pasal 24 C UUD 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. PILKADA tidak termasuk Pemilu dalam ketentuan UUD 1945. Namun sejak 2008 Mahkamah Agung melimpahkan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian hal ini dilegitimasi dengan  revisi terbatas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 236 C.  Kita kuatir besok-besok dengan akan disahkannya Undang-undang Pemerintahan Desa, sengketa Pemilihan Kepala Desa pun akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ajaran  ilmu perundang-undangan, suatu   Undang-undang tidak boleh memberikan hak kepada suatu Lembaga melebihi apa yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar.

 Indonesia saat ini memiliki 538 daerah otonom Provinsi/kabupaten/ Kota. Apabila dalam setiap pilkada ada satu atau dua pasangan calon kepala daerah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, praktis setiap hari kerja hakim konstitusi harus menangani setidak-tidaknya dua perkara pilkada. Hal ini akan sangat menguras energi anggota hakim yang hanya terdiri atas sembilan orang, yang juga dapat mengakibatkan kejenuhan yang mengurangi ketajaman profesionalisme, serta mengabaikan tugas utamanya sebagai penguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemungkinan terjadi abuse of power pada Lembaga atau Hakim Konstitusi juga terbuka. Kasus hukum baru-baru ini yang menimpa Hakim MK telah merupakan bukti empiris.

Demokrasi sejati tidak boleh dihasilkan dari sebuah kekuatan transaksi. Sistem rekrutmen calon Kepala Daerah harus direformasi dan ditransformasi. Persyaratan, rekam jejak kepemimpinan harus menjadi persyaratan. Harus ada kompetensi standar untuk dapat maju sebagai calon Kepala Daerah. Menjadi Pemimpin memerlukan proses pematangan. Tidak boleh dikarbit secara instan melalui kemasan marketing Politik, Lembaga Survey dan Media Massa.  Proses Pilkada yang berkualitas harus menghasilkan Leader (Pemimpin), bukan sekedar Dealer (calo transaksional dengan logika bisnis). Politik itu adalah suci, sebuah panggilan dan pengabdian. Demikian antara lain diingatkan politisi senior beradab bapak Sabam Sirait baru-baru ini.  Rekrutmen untuk menjadi anggota legislatif juga harus direformasi. Birokrat dan Pejabat Karier tidak perlu harus kehilangan statusnya  sebagai Pegawai Pemerintah kalau akan maju sebagai calon legislatif. Cukuplah non aktif dari jabatannya, dan dapat kembali apabila tidak terpilih.

Sengketa Pilkada adalah sengketa atas pelaksanaan proses demokrasi. Penyelesaiannya cukup pada Lembaga Politik yang diberi kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang sesuai dengan cakupannya. Sengketa pada Pilkada Kabupaten/ Kota diputuskan oleh KPU tingkat Kabupaten/ Kota dengan Banding di Tingkat Provinsi. Demikian seterusnya, sehingga hanya sengketa yang bersifat Nasional, yang dapat dibawa dan dibanding  ke Mahkamah Konstitusi apabila tidak puas dengan putusan KPU tingkat Nasional. Akan halnya ada kecurangan yang bersifat pidana, hal tersebut dapat ditangani terpisah oleh aparat penegak hukum yang relevan, tanpa harus dikaitkan dengan keabsahan hasil Pilkada.

Jakarta,   November  2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Advertisements

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada Sepanjang Jalan

Leadership versus Dealership – Tikungan Pilkada di Sepanjang Jalan

Oleh : Sampe L. Purba

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat mengemban amanat dan tanggung jawab tersebut, Kepala Daerah harus memiliki kompetensi, kapabilitas, kemampuan dan leadership/ kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menggali seluruh potensi untuk kemajuan daerahnya. Permasalahannya adalah mulai dari tahapan seleksi di Pilkada, Pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban tidak linier dengan standar ekspektasi sebagaimana dimaksudkan dalam konsiderans undang-undang tersebut.

Terdapat berbagai jebakan dan tikungan sepanjang jalur Pilkada bahkan sepanjang term (periodesasi jabatan) Kepala Daerah, yang ironisnya merupakan produk langsung dari sistem Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dimulai dari buruknya sistem rekrutmen. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak diperlukan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Dukungan tersebut tidak gratis. Mahar melalui jalur partai, yang dilegitimasi dan dirasionalisasi dengan peruntukan  biaya konsolidasi dan kampanye dalam rangka pemenangan pemilu, dapat bernilai milyaran rupiah.

Kampanye, penentuan daftar pemilih, pemanggilan pemilih, pencoblosan, pengawalan dan pengawasan saksi, rekapitulasi, penetapan calon terpilih, hingga mengamankan pelantikan memerlukan sumber daya yang luar biasa masif. Ketatnya rimba persaingan tarung bebas yang dilegitimasi Undang-undang, memaksa calon untuk menggunakan dan mengefektifkan seluruh jalur dan saluran pemenangan yang ada. Alih – alih untuk mendapatkan leadership, yang banyak berperan adalah dealership. Peran para pembuat deal/dealer beragam dan bervariasi. Mulai dari konsultan politik yang menggalang opini dan kontra opini, pengerahan massa, pengawalan di berbagai simpul badan penyelenggara Pilkada, hingga strategi pendampingan hukum dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semakin panjang jalur yang dijalani, semakin licin tikungan dan jebakan yang harus dititi.  Opsi yang tersedia bagi Pemenang, adalah mengakomodir dan mengkompensasi pasangan yang kalah, bertarung di jalur hukum, atau mengikis dan mengenyahkan pihak yang kalah, termasuk para pejabat tim suksesnya. Pilihan apapun yang diambil, semua mahal dan beresiko.

Energi Kepala Daerah produk Pilkada yang mahal, sebagian besar telah terhisap, terjerat atau terijon dalam mencapai kemenangan, termasuk untuk mengakomodir tim suksesnya.  Pembinaan pegawai termasuk penempatan pejabat daerah otonom sepenuhnya kewenangan daerah. Persyaratan, standardisasi dan kompetensi jabatan oleh instansi vertikal, kalah dan mengalah kepada kebijakan Kepala Daerah.  Sistem otonomi daerah berpotensi dan telah mempertumpul kompetensi, mempersempit wawasan,  memperlemah eksposur dan mempertipis rasa nasionalisme pegawai Republik Indonesia. Pembinaan dan pengalaman jenjang karier tidak lagi bersifat Nasional, tetapi telah tereduksi hanya terbatas dalam lingkup Kabupaten/ Kota.  Seorang pejabat tinggi di suatu Kabupaten, tidak mudah untuk berkarier pada berbagai periode jabatan kepala daerah, dan hampir mustahil dapat menjadi pejabat di Kabupaten lain, sekalipun dalam lingkup Provinsi yang sama.

Salah satu dampak dan dilema otonomi daerah adalah kewenangan yang sangat luas tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang kuat.  Dalam analisis APBD 2012 (sumber Kementerian Keuangan), ternyata dalam rata-rata nasional kontribusi Pendapatan Asli Daerah ke APBD hanya 20%, selebihnya 70%  terutama adalah transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dan 10% Pinjaman dan hutang daerah. Di sisi lain, kewenangan daerah meliputi lebih dari 80% tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sebagian besar anggaran daerah adalah untuk belanja rutin pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja infrastruktur/ modal hanya 22,3%.  Hal ini dapat mendorong tiga hal, yaitu tidak sinkronnya prioritas usulan pembangunan daerah dengan perencanaan Pusat, lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah dan juga terdapatnya ketergesaan dalam penyerapan anggaran di daerah untuk menghindarkan terdapatnya SILPA (sisa lebih anggaran pembangunan).

Desakan penyerapan anggaran yang tinggi, sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kemungkinan pengembalian ongkos politik Pilkada yang tinggi, ditengarai merupakan perjumpaan kepentingan yang saling membutuhkan, yang  bersinergi negatif mutualistis dalam  penyelewengan kewenangan dan anggaran. Dari jumlah daerah otonom sekitar 530 saat ini, lebih dari 300 orang Kepala Daerah tersangkut kasus hukum. Itu artinya di atas 50%. Anehnya, hingga saat ini para elit masih berlomba-lomba melakukan pemekaran wilayah, yang memberi peluang bagi para dealer jabatan. Dalam teorema Pareto statistik, adanya anomali di atas 20% saja sudah menunjukkan ada yang secara fundamental salah. Kesalahan tersebut adalah sistemik, struktual dan bukan kasuistis lagi.

Kembali kepada pokok tulisan ini, Undang – undang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan sistem PILKADA termasuk di dalamnya, ternyata pada umumnya tidak berhasil menghasilkan leadership yang tangguh, melainkan lebih banyak menghasilkan dealership.  Semoga revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah mampu menyingkirkan para dealer/calo/TS/Konsultan yang diuntungkan dengan sistem Pilkada sekarang yang berteriak lantang seolah-olah membela demokrasi. Pada hal hanya prosedural dan hampa makna !

Jakarta,   Oktober 2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik