Megaphone diplomacy – salah kaprah memahami intelijen

Megaphone Diplomacy – Salah kaprah memahami intelijen

Oleh : Sampe L. Purba

Reaksi yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan di  Indonesia berkaitan dengan isu penyadapan Badan Intelijen Australia (Australia Signals Directorate)  atas komunikasi telepon beberapa petinggi Nasional RI – termasuk  Kepala Negara dan ibu Negara berdasarkan pengungkapan  Edward Snowden – whistleblower kontraktor US National Security Agency, patut dicermati.

Pesan-pesan twitter Bapak SBY, yang dilanjutkan dengan jumpa pers di Kantor Presiden 20/11/2013 telah mengeskalasi kasus tersebut ke level Nasional. Pemanggilan Duta Besar RI, penghentian sementara kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, maupun program latihan bersama antara militer kedua Negara, merupakan langkah lanjutan. Namun demikian, program-program pendidikan, perdagangan serta komunikasi antar masyarakat tetap dijaga keberlangsungan dan kondusivitasnya.

Fungsi intelijen adalah suatu disiplin untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai metode untuk diolah dalam pengambilan kebijakan pada berbagai level. Metode tersebut dapat berupa Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligence (SIGINT), Image Intelligence (IMINT), dan Kerjasama internasional antar Komunitas Intelijen. Fungsi intelijen ada pada berbagai bidang seperti Perusahaan manufaktur, Pemasaran, Resep dagang/ sistem senjata/ formula rahasia, unit-unit militer, hingga ke intelijen Negara/ Nasional. Hak dan kewajiban suatu negara berdaulat adalah untuk memperoleh, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang penting dan signifikan untuk kepentingan pertahanan, politik, ekonomi dan keamanan nasional lainnya. Sebaliknya hak dan kewajiban Negara pula untuk memproteksi informasi, nilai dan infrastruktur signifikannya untuk tidak bocor dan disalah gunakan oleh negara/ pihak lain. Untuk itulah diperlukan berbagai dukungan sarana – prasarana dan sumber daya manusia dan agen-agen intelijen dan kontra-intelijen yang handal untuk di satu sisi mampu menyediakan informasi yang diperlukan pimpinannya dan di sisi lain melindungi informasi rahasia negaranya. Dengan tepat  hal ini tergambar dalam semboyan Badan Iintelijen Australia “Ungkap rahasia mereka – lindungi punya kita –  reveal their secrets – protect our own”.

Washington Post pada 30 Oktober 2013 menginformasikan bahwa melalui program rahasia PRISM, National Security Agency dapat mengakses  seluruh log connection kegiatan dan data yang disalurkan melalui komunikasi elektronik seperti audio, video, email, dokumen, termasuk Yahoo dan Google, dari produk sembilan perusahaan global terbesar Amerika Serikat yang berpusat di Silicon Valley.

Kepala BIN yang pertama – Bp. Jend. Hendropriyono dalam bukunya – Filsafat Intelijen – menyatakan antara lain bahwa kecepatan dan ketepatan (velox et exactus) adalah semboyan intelijen. Kecepatan dan ketepatan diperlukan dalam meng assess berbagai kemungkinan cara bertindak, baik dalam fungsi penyelidikan (detection), pengamanan (security) dan penggalangan (conditioning). Intelijen yang berhasil adalah yang tidak mentolerir terjadinya unanticipated shock/ surprise. Demikian menurut Laksamana Mangindaan, seorang pakar praktisi Intelijen. Untuk mencapai objective kecepatan dan ketepatan, dan menghindarkan terjadinya dadakan-dadakan, maka justifikasi intelijen adalah berdasarkan asas kemanfaatan (utilitarianism), yang memiliki justifikasi hukum kedaruratan tersendiri dengan adagium necessitas legem non habet. Itulah code of conduct dan kredo intelijen.

Perdana Menteri Tonny Abbott membela kebijakan pendahulunya mantan PM Kevin Rudd, dan hanya menyampaikan penyesalannya kalau Pemerintah Indonesia menjadi kecewa atas pemberitaan media yang menguraikan detil penyadapan. Abbott menyatakan itu adalah hal lumrah “reasonable intelligence gathering”. Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak boleh diharapkan membeberkan apa saja yang dilakukan untuk melindungi kepentingan negaranya, sebagaimana mereka juga tidak memaksa negara lain mengungkapkannya. Pers dan masyarakat Australia bahkan menyatakan aneh tuntutan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia juga melakukan hal yang sama – dan pernah diakui terbuka oleh petinggi Intelijen Indonesia – pada jaman isu Timor Timur beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak berisik karenanya.  Kalaupun pada akhirnya nanti Perdana Menteri mengubah posisinya, itu lebih karena kepentingan nasionalnya, misalnya untuk tidak terganggunya beberapa deal bisnis yang sudah ada seperti kerja sama perdagangan sapi, pemulangan pengungsi dan sebagainya.

Australia adalah tetangga terdekat kita di Selatan. Negara itu memiliki kerja sama militer dengan beberapa Negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia dalam Five Power Defence Arrangements. Amerika Serikat juga akan meningkatkan Pangkalan Marinirnya di Darwin Australia Utara tahun depan, sehingga mampu melaksanakan Marine Expeditonary Unit.  Tentu akan meningkat komunikasi, intersepsi dan sebagainya yang kemungkinan bersinggungan dengan Indonesia.

Untuk mempertahankan  kedaulatan negara dan  keutuhan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan melalui sistem  pertahanan dan keamanan  negara  membutuhkan  ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan  serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan  dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan  nasional. Penguasaan teknologi tidak sekedar membeli peralatan canggih dari luar negeri, atau malah meng go public kan industri strategis yang krusial sebagai backbone komunikasi dan pertahanan. Transformasi peningkatan keunggulan kompetitif dengan penguasaan knowledge (pengetahuan) teknologi yang menggerakkan alat-alat canggih tersebut, jauh lebih penting. Itu tidak mudah, tetapi perlu. Keamanan bukan sesuatu yang taken-for-granted

Diperlukan kearifan, kedewasaan, kenegarawanan, konsistensi yang sistematis dan terukur pada semua pihak di lembaga  legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat madani untuk menggapai hal tersebut. Buruk muka jangan cermin dibelah,  atau malah menjelma menjadi melodrama casting diplomasi berisik (megaphone diplomacy) di tahun politik.

Jakarta,    November 2013

Advertisements

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi

 

Sistem Pilkada dan Mahkamah Konstitusi – Letupan Gunung Es Berapi

Oleh : Sampe L. Purba

            Tindakan anarkis berklasifikasi barbarian contempt of court baru-baru ini di Gedung Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang pada saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Provinsi Maluku merupakan resultan dari tiga kekeliruan mendasar dalam menjalankan demokrasi kita, adalah fenomena gunung es berapi yang akan meledak. Yang pertama adalah sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah yang tidak jelas. Tidak ada persyaratan kompetensi leadership minimal untuk menjadi Kepala Daerah, baik di Provinsi, atau Kabupaten Kota. Rekam jejak di pemerintahan, birokrasi, atau organisasi bisnis yang mengindikasikan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan sama sekali tidak dipersyaratkan. Yang penting ada dukungan Partai/ gabungan Partai atau usulan gabungan perseorangan non partai. Karakter para calon  dalam berdemokrasi  termasuk untuk menerima kekalahan secara elegan tidak pernah teruji. Dukungan yang tidak gratis, serta proses Pilkada yang menghabiskan biaya masif mulai dari penjaringan calon, kampanye, pemilihan hingga proses pengawalan  penentuan pemenang, merupakan beban ekonomi, baik bagi pihak yang kalah maupun menang.

Kedua, Partai Politik sebagai sumber utama rekrutmen Kepemimpinan Nasional saat ini, dapat menjadi miskin kader berkualitas. Undang-undang melarang Birokrat, Cendekiawan Pegawai Negeri, Militer dan Polisi untuk menjadi anggota Partai Politik dan maju menjadi calon legislatif. Sekalipun mereka adalah kader-kader terbaik bangsa yang telah teruji kualitas dan integritas pengabdiannya untuk jangka panjang serta berwawasan Nasional.  Dewasa ini Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat – termasuk yang belum teruji kenegarawanannya, dan para Vokalis di Media yang tidak jelas pertanggungjawaban  opininya, merupakan aktor utama yang akan mengisi lembaga suprastruktur pembuat undang-undang dan calon Pimpinan Eksekutif di Pusat dan Daerah.  Analogi gejala  tersingkirnya sumber daya terbaik dalam sebuah sistem, dalam  disiplin ilmu ekonomi   disebut Gresham Law “Bad guys drives out good guys”.

Ketiga adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu luas.  Pasal 24 C UUD 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. PILKADA tidak termasuk Pemilu dalam ketentuan UUD 1945. Namun sejak 2008 Mahkamah Agung melimpahkan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian hal ini dilegitimasi dengan  revisi terbatas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 236 C.  Kita kuatir besok-besok dengan akan disahkannya Undang-undang Pemerintahan Desa, sengketa Pemilihan Kepala Desa pun akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ajaran  ilmu perundang-undangan, suatu   Undang-undang tidak boleh memberikan hak kepada suatu Lembaga melebihi apa yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar.

 Indonesia saat ini memiliki 538 daerah otonom Provinsi/kabupaten/ Kota. Apabila dalam setiap pilkada ada satu atau dua pasangan calon kepala daerah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, praktis setiap hari kerja hakim konstitusi harus menangani setidak-tidaknya dua perkara pilkada. Hal ini akan sangat menguras energi anggota hakim yang hanya terdiri atas sembilan orang, yang juga dapat mengakibatkan kejenuhan yang mengurangi ketajaman profesionalisme, serta mengabaikan tugas utamanya sebagai penguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemungkinan terjadi abuse of power pada Lembaga atau Hakim Konstitusi juga terbuka. Kasus hukum baru-baru ini yang menimpa Hakim MK telah merupakan bukti empiris.

Demokrasi sejati tidak boleh dihasilkan dari sebuah kekuatan transaksi. Sistem rekrutmen calon Kepala Daerah harus direformasi dan ditransformasi. Persyaratan, rekam jejak kepemimpinan harus menjadi persyaratan. Harus ada kompetensi standar untuk dapat maju sebagai calon Kepala Daerah. Menjadi Pemimpin memerlukan proses pematangan. Tidak boleh dikarbit secara instan melalui kemasan marketing Politik, Lembaga Survey dan Media Massa.  Proses Pilkada yang berkualitas harus menghasilkan Leader (Pemimpin), bukan sekedar Dealer (calo transaksional dengan logika bisnis). Politik itu adalah suci, sebuah panggilan dan pengabdian. Demikian antara lain diingatkan politisi senior beradab bapak Sabam Sirait baru-baru ini.  Rekrutmen untuk menjadi anggota legislatif juga harus direformasi. Birokrat dan Pejabat Karier tidak perlu harus kehilangan statusnya  sebagai Pegawai Pemerintah kalau akan maju sebagai calon legislatif. Cukuplah non aktif dari jabatannya, dan dapat kembali apabila tidak terpilih.

Sengketa Pilkada adalah sengketa atas pelaksanaan proses demokrasi. Penyelesaiannya cukup pada Lembaga Politik yang diberi kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang sesuai dengan cakupannya. Sengketa pada Pilkada Kabupaten/ Kota diputuskan oleh KPU tingkat Kabupaten/ Kota dengan Banding di Tingkat Provinsi. Demikian seterusnya, sehingga hanya sengketa yang bersifat Nasional, yang dapat dibawa dan dibanding  ke Mahkamah Konstitusi apabila tidak puas dengan putusan KPU tingkat Nasional. Akan halnya ada kecurangan yang bersifat pidana, hal tersebut dapat ditangani terpisah oleh aparat penegak hukum yang relevan, tanpa harus dikaitkan dengan keabsahan hasil Pilkada.

Jakarta,   November  2013

Sampe L. Purba

Profesional, Pemerhati masalah Sosial Politik

Mewaspadai internasionalisasi Persoalan Keamanan di Papua

Mewaspadai Internasionalisasi Persoalan Keamanan di Papua

Sampe L. Purba

Latar Belakang

Papua adalah kawasan Indonesia yang memiliki arti strategis bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Dalam buku putih pertahanan  Australia 2013 dinyatakan bahwa stabilitas dan keamanan Indonesia sangat penting bagi Australia. Stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di kawasan Asia Pasifik merupakan kepentingan bersama.[1] Pemerintah Australia mengakui Papua sebagai bagian dari kedaulatan teritorial Indonesia. Namun pihak masyarakat madaninya sebagian masih mencatat dan mempermasalahkan integrasi Papua ke Indonesia sebagai hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PePeRa) tahun 1961, merujuk pada Piagam Pengakuan Kedaulatan hasil Konferensi Meja Bundar di Amsterdam[2].  Internasionalisasi kasus Papua, ditandai dengan adanya pembukaan kantor resmi Organisasi Papua Merdeka di luar negeri[3]. Peran non-state actor dalam membentuk opini dalam menekan Pemerintah Australia, seperti dalam kasus Timor Timur yang lalu, patut mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan di Indonesia. Terutama yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai isu keamanan lokal, bereskalasi dan bertransformasi menjadi isu politik dan hak asasi manusia, dimana masyarakat internasional memiliki justifikasi untuk ikut campur.

Pembahasan

Papua, yang secara geografis berada di gerbang terdepan kawasan Pasifik memiliki arti strategis bagi Indonesia. Bahkan bagi Amerika Serikatpun, kawasan Asia Pasifik semakin penting. Untuk mengimbangi kebangkitan ekonomi, militer dan hegemoni Cina, strategi Pertahanan Amerika Serikat antara lain adalah dengan menempatkan lebih banyak armada perang di Asia Pasifik dibanding di kawasan Atlantik dengan perbandingan 60/40 di tahun 2020[4]. Dalam kunjungan Menhan dan Menlu Australia ke Jakarta tanggal 3 April 2013[5] yang lalu, Menlu Natalegawe menyatakan bahwa Indonesia dan Australia, tidak saja dua negara bersahabat tetapi adalah mitra strategis di kawasan.  Keamanan kawasan, perkembangan di Korea Utara dan masalah pengungsi termasuk dalam topik pembicaraan mereka.

Bulan Pebruari 2013 yang lalu ada 8 orang anggota TNI tewas akibat diserang gerombolan bersenjata di Papua. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa kalangan di Indonesia melihat bahwa hal tersebut adalah bagian dari rangkaian sistematis dari skenario untuk disintegrasi wilayah Indonesia menjadi beberapa negara[6],  sehingga hal ini harus disikapi secara serius dan bijak.  

Di awal bulan Mei 2013, Pemerintah Kota Oxford di Inggeris, mengizinkan dan menghadiri pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nota protes disampaikan Pemerintah RI, namun ditanggapi secara ringan oleh Pemerintah Inggeris dengan menyatakan bahwa mereka tidak berwenang melarang tindakan pemerintah kota., dan itu bukan kebijakan resmi Pemerintahnya[7].  Jawaban yang sama sering disampaikan pemerintah Australia, ketika dahulu Timor Timur sering dipersoalkan masyarakatnya.

            Mengingat peran strategis Inggeris di masyarakat Eropa dan badan dunia, Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun masyarakat Inggeris untuk membendung kemungkinan eskalasi kasus tersebut. Faktor kesejarahan, dimana pada era kolonialisme Indonesia pernah di bawah pemerintahan Inggeris pada zaman Raffles[8] yang banyak memperkenalkan kemajuan peradaban, perlu juga dimanfaatkan.

Usaha internasionalisasi yang dilakukan OPM harus disikapi secara tepat. Pimpinan OPM menggunakan kelompok lobi di luar negeri dan dapat bergerak dinamis dari Eropa ke Australia hingga ke markas komisi hak asasi manusia di PBB[9]. Taktik sejenis dahulu dilakukan oleh para pejuang Timor Timur, seperti Ramos Horta. Hal lainnya yang perlu diwaspadai adalah penegakan dan pemulihan keamanan yang harus terukur, manageable dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tugas negara untuk memelihara ketertiban dan keamanan, jangan sampai dipersepsikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia[10].

Papua, sebagai bagian dari Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain seperti galian tambang emas, tembaga, minyak dan  gas alam, kehutanan, dan perikanan. Investor yang dominan di Papua adalah dari Amerika Serikat (Freeport) dan Inggeris (BP). Ke depan, Pemerintah perlu menganekaragamkan asal negara investor.

Kebijakan Pemerintah selama ini dalam mengeksploitasi sumber daya alam adalah dengan  mengembalikan ke Papua dalam bentuk dana bagi hasil dengan alokasi persentase khusus yang lebih besar. Pendekatan dengan pemberian tambahan dana ke Pemda dalam bentuk dana otonomi khusus tidak akan efektif untuk mendidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya akan cenderung menjadikan masyarakatnya konsumtif dan rawan diselewengkan para elit[11]. Pendekatan otonomi khusus dengan penggelontoran sejumlah dana melalui elit institusi daerah, adalah mirip dengan yang dilakukan pemerintah Australia kepada masyarakat Aborigin penduduk asli Australia, yang secara dua mingguan diberi uang tunai (stipend). Tetapi sayangnya uang tersebut digunakan untuk membeli minuman-minuman beralkohol, terbukti di pagi harinya akan ditemukan banyak warga asli bergelimpangan tertidur di taman-taman kota.

Kebijakan ini sudah saatnya ditinjau. Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang memungkinkan sumber daya alam tersebut digunakan dan diproses di Papua. Sumber daya alam gas misalnya., sebagian terbesar adalah diekspor ke luar negeri. Sementara untuk tujuan domestik, disalurkan sebagai feed stock untuk fasilitas terminal terapung untuk kebutuhan listrik Jawa Bali. Hal ini ditempuh karena tidak ada industri besar yang memanfaatkannya di sana. Pemerintah harus mendesain kebijakan membangun infrastruktur, relokasi industri, insentif fiskal dan perpajakan untuk membangun industri semen, pupuk, pabrik kertas dan industri lainnya yang bahan bakunya dihasilkan di bumi Papua.

. Dalam masalah keamanan, penduduk dan masyarakat asli Papua harus banyak dilibatkan. Anak-anak muda Papua harus banyak didorong menjadi anggota militer dan pegawai instansi sipil yang disebar di wilayah lain Nusantara. Masyarakat Papua tidak boleh diperlakukan secara eksklusif, seperti Papua untuk Papua. Perekrutan warga Papua sebagai petugas pertahanan dan keamanan maupun pejabat sipil di luar Papua, dan sebaliknya menempatkan warga non Papua di Papua, akan mendorong pembauran alami dan menghilangkan rasa keterasingan mereka.

Mengingat sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih tertinggal di Papua bila dibandingkan dengan bagian lain Nusantara, maka pola rekrutmen, pembinaan dan pemberian kesempatan persaingan kepada warga Papua harus mempertimbangkan prefensi afirmatif. Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia orang Papua, dengan menyediakan sarana, pra sarana dan guru-guru untuk mendidik dan mempersiapkan mereka agar siap dan mampu bersanding dengan saudara di kawasan lain Nusantara. Pendekatan kebudayaan secara pas harus dilakukan untuk merangkul dan tidak membenturkan budaya lokal dengan budaya dari daerah lain di Indonesia[12]. Dominasi masyarakat pendatang dan budayanya hanya akan memudahkan pembangkitan sentimen di kalangan akar rumput masyarakat setempat.

Kesimpulan

Masalah Papua harus ditangani secara serius.  Pendekatan keamanan saja hanya akan jadi kontra produktif. Diperlukan pendekatan kesejahteraan dengan menempatkan warga Papua sebagai subjek. Pembauran masyarakat Papua dengan saudara di bagian lain Nusantara perlu dilakukan. Membangun Papua tidak sama dengan membangun di Papua. Yang diperlukan saat ini adalah membangun Papua.  Penyiapan sumber daya manusia untuk dapat bersaing sejajar dengan masyarakat lainnya harus dengan kebijakan afirmatif yang memberikan preferensi kepada masyarakat setempat. Mengantisipasi, menangani dan mewaspadai kasus-kasus harus dilakukan sedemikian rupa agar isu penegakan hukum dan ketertiban, jangan sampai bereskalasi menjadi isu Hak Asasi Manusia dan Politik, sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah lokal.


[1] Dalam buku putih pertahanan Australia th 2013, Indonesia disebut 32 kali, sementara Jepang disebut 20 kali, dan Inggeris hanya 11 kali.

[2] S.Burchill – West Papua and Australia’s Foreign Policy elite

[3] http://strategi-militer.blogspot.com/2013/05/kantor-opm-di-oxford-jangan-dianggap sepele. Penulis artikel ini mengungkapkan ada peran Rand Institute, yaitu suatu lembaga think tank yang memberikan masukan ke Pemerintah USA

[5] Pentingnya Indonesia bagi Australia terlihat antara lain bahwa Stephen Smith, dalam jabatannya sebagai Menteri telah delapan kali berkunjung ke Jakarta. Dalam pertemuan terakhir ini, beliau termasuk mengkonfirmasi kesediaan untuk menjual 5 unit pesawat C 130 H yang sudah dipensiunkan, bersama simulator dan sparepartnya kepada Pemerintah Indonesia.  http://www.minister.defence.gov.au/2013/04/04/ -minister-for-defence-completes-visit-to-indonesia/

[8] Sebagian dari peninggalan berharga Pemerintahan kolonial Inggeris di bawah Raffles di Indonesia adalah beberapa hutan dan kebon raya di Indonesia, mengingat minatnya sebagai ilmuwan biologi. Pendekatan mengasosiasikan ini dgn efektif dimanfaatkan negara-negara commonwealth. Misalnya, Malaysia sangat dibantu Inggeris dengan peta-peta  dalam sengketa Ligitan Sipadan dengan Indonesia

[10] Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), memiliki mandat dan mekanisme termasuk dengan special rapporteur yang memantau pelanggaran HAM dan merekomendasikan langkah internasional untuk mengatasinya. http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

[12] Konon, salah satu keberhasilan dari kolonial Belanda dalam perang Aceh adalah dengan pendekatan dan penaklukan budaya melalui budayawan Snouck Horanye.

Perkembangan politik dan ekonomi sosial di Spanyol – suatu perbandingan mengelola dinamika politik, ekonomi dan sosial di Indonesia

 

 

 

Perkembangan  politik dan ekonomi sosial di Spanyol – suatu perbandingan mengelola dinamika politik, ekonomi dan sosial di  Indonesia

 

Sampe L. Purba

 

Latar belakang

 

Spanyol – negeri matador dan juara sepak bola dunia – adalah sebuah negara dalam lingkup masyarakat Eropa yang dewasa ini dilanda krisis ekonomi dan moneter. Krisis tersebut membawa dampak besar terhadap perekonomian Eropa. European Union (Masyarakat Eropa) merupakan suatu pasar terintegrasi dengan kesatuan moneter, dan lalu lintas barang dan jasa yang bebas serta beberapa sistem hukum, standardisasi, dan kewajiban atas hukum-hukum yang mengikat sebagai konsekuensi keanggotaan di lembaga perwakilan dan judiciary Masyarakat Eropa (European Union)[1]. Krisis ekonomi Spanyol selain mengakibatkan banyaknya demonstrasi ketidak puasan dari masyarakat akibat standar hidup yang menurun dan angka pengangguran yang melonjak, dan pengurangan sistem jaminan sosial, juga memicu sentimen kedaerahan bahkan tuntutan permintaan merdeka dari beberapa daerah otonom.

Ada beberapa kesamaan antara kejadian di Spanyol yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan otonomi yang luas, krisis ekonomi yang dipicu oleh buble ekonomi di sektor property, kehidupan masyarakat muda yang hedonis, subsidi pemerintah yang terlalu masif kepada masyarakat.

Sistem politik dengan otonomi yang longgar dan permasalahannya.

Spanyol adalah Negara yang sistem pemerintahannya paling terdesentralisasi di Eropah. Negara itu terdiri atas 17 komunitas otonom yang membentuk 50 Provinsi. Seluruh Komunitas otonom memilih sendiri anggota parlemennya, Pemerintah daerah dan pejabat publiknya serta mengatur sendiri anggaran dan sumber daya yang ada. Tiga daerah dengan otonomi yang lebih luas adalah Catalonia, Basqua dan Galicia. Bahasa daerah ketiga daerah otonomi tersebut diakui resmi sebagai bahasa Nasional di samping bahasa Spanyol. Bahkan mereka memiliki korps polisi tersendiri. Beberapa kelompok ultra nasionalis dan radikal terdapat di provinsi-provinsi otonom tersebut.  Penduduk Spanyol yang berjumlah 47 juta jiwa terdiri dari 88% penduduk asli (Spaniards), dan 12 % imigran. Imigran berasal dari Amerika Latin (39%), Afrika Utara (16%), Eropa Timur 15% dan Sub-Sahara Afrika (4%).

Kemerosotan ekonomi di Spanyol

Spanyol tercatat sebagai salah satu negara maju  (developed country),  merupakan negara urutan ke tigabelas perekonomiannya berdasarkan gross domestic productnya[2]  dan tercatat sebagai negara kesepuluh tertinggi dalam index quality of life[3] pada tahun 2005. Integrasi dengan masyarakat Eropa, mendorong rendahnya suku bunga pinjaman. Hal ini mendorong tingginya pesatnya pasar properti di Spanyol yang ditopang oleh sistem tabungan perbankan daerah yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah [4]. Hal ini menciptakan  penciptaan lapangan kerja yang tinggi di pasar Eropah yang menarik banyak arus imigrasi.  Namun  pasar properti tersebut adalah seperti efek balon (property buble) , yang puncaknya meledak/ collapse  di tahun 2008.  Terdapat tingkat pengangguran yang tinggi, pada bulan Mei 2009 angka pengangguran mencapai 18, 7 % (37% untuk orang muda)., dan pada bulan April tahun 2013 naik terus hingga 27,2%[5] yang memicu demonstrasi besar-besaran.

Jatuhnya pasar properti dan konstruksi berimbas secara cepat ke krisis perbankan dengan kredit macet. Krisis perbankan di Bank bank Spanyol juga akibat peri laku pejabat perbankannya yang corrupt dan tidak prudent dalam mengelola manajemen perbankan[6]. Krisis perbankan tersebut dicoba diatasi oleh bank sentral Spanyol untuk menghindari efek menular  (contagion effect) ke negara Eropa lainnya, namun Bank Sentral Spanyol tidak kuat, sehingga menerima program  bail out dari  Bank Sentral Eropa pada tahun 2012. Otoritas Perbankan Spanyol meminta 100 million Euro, hanya untuk merekapitalisasi perbankannya, sedangkan untuk penyelamatan perbankan sendiri perlu 10 kali dari jumlah tersebut. IMF memonitor secara ketat persyaratan dan penggunaannya dalam program pemulihan perekonomian Spanyol[7]

Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 4,54%, industri 14,19%, Konstruksi 7,17% dan jasa 74,10%. Pariwisata adalah salah satu sumber primadona penggerak ekonomi Spanyol. Industri pariwisata di Spanyol merupakan  yang kedua tertinggi di dunia, yang menghasilkan hampir 40 milyar Euro di tahun 2006, atau lebih kurang 5% dari GDP.   Sektor ini memberi lapangan kerja langsung kepada sekitar 2 juta orang. Perekonomian Spanyol tertolong oleh sektor pariwisata yang terus bertumbuh, dan di bulan Agustus 2012 mencatat rekor kehadiran wisatawan sebanyak 7,9 juta orang[8].

Ketidak adilan dan sentimen isu Pusat – daerah

Di tengah krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan, daerah-daerah otonom menuntut otonomi yang lebih luas lagi. Dalam demonstrasi memperingati National Catalan Day,  sebanyak 1,5 juta orang dari keempat Provinsi di Catalan Autonomy berdemonstrasi menuntut parlemen daerah otonom untuk mengadakan referendum memisahkan diri dari Pemerintah Pusat Spanyol di Madrid. Mereka beranggapan bahwa Catalan , dengan ibu kota pusat kota mode, desain dan pariwisata  Barcelona adalah bagaikan sapi gemuk yang diperah susunya untuk kepentingan Spanyol[9]. Sekalipun berdasarkan undang-undang, referendum hanya boleh dilakukan parlemen Nasional, peristiwa dan sentimen tersebut merupakan ancaman terhadap integritas Spanyol[10] sebagai sebuah negara. Beberapa daerah menuntut untuk otonomi yang lebih luas, seperti di bidang pengaturan keuangan, keamanan wilayah, dan sistem hukum lokal.

Penutup

Hikmah pelajaran yang dapat diambil Indonesia

Indonesia, dalam banyak hal memiliki pengalaman kesejarahan dan peristiwa kontemporer yang mirip dengan Spanyol. Indonesia pernah mengalami kejayaan kerajaan Nusantara di masa lampau. Kemudian berada di bawah rezim otoriter yang stabil secara politik dan berkembang pesat secara ekonomi. Struktur ekonomi yang rapuh kemudian melahirkan krisis moneter yang diikuti dengan campur tangan IMF untuk menata berbagai sektor perekonomian. Hal ini dilanjutkan dengan penataan sistem politik termasuk dengan demokratisasi dan  otonomi yang sangat luas kepada daerah-daerah.

Bank Indonesia telah memperingatkan bahwa saat ini ada indikasi sektor property Indonesia juga overheated. Pertumbuhan sektor property tercatat 48% di bulan Pebruari 2013 berpotensi memberi efek bubble[11].

Kesalahan manajemen perbankan, korupsi yang meluas dan sentimen kedaerahan yang dipicu rasa ketidak adilan dan   yang tidak dikelola dengan baik, merupakan bibit bibit disintegrasi yang perlu diwaspadai. Penggunaan kata “daya saing” dalam Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut penulis – sejatinya – adalah merupakan ideologi liberalisme yang bertentangan dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Persandingan lebih baik dari persaingan, Upaya mengejar keunggulan dan prestasi  yang merupakan jati diri bangsa Indonesia hendaknya dilakukan dengan kerja sama, persandingan antar daerah dan sektor, bukan dengan semangat persaingan.

 

 

Jakarta,       Mei  2013


[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_Index. Indeks ini mengukur 9 variabel  kualitas kehidupan. Indonesia tercatat  pada urutan ke 71

[4] http://www.bbc.co.uk/news/business – Spain regional government – how they got into trouble

[10] Daerah otonomi Basque misalnya, lebih mengasosiasikan dirinya dengan kultur Perancis. Sementara daerah otonomi Catalonia, banyak mewarisi peradaban Yunani. Untuk Indonesia., potensi yang sama juga ada, sehingga harus dikelola dengan baik. Aceh di ujung Barat, pada zaman dahulu banyak berhubungan historis dengan kekaisaran ottoman di Turki (bdk dasar bendera yg msh memiliki kemiripan)., sementara Papua di ujung Timur, juga memiliki latar kesejarahan dan keetnikan yang agak berbeda. Hal seperti ini harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, demi terpertahankannya integritas tanah air.

[11] http://lampost.co/berita/bank-indonesia-sektor-properti-berpotensi-bubble-. Krisis perbankan yang diikuti krisis ekonomi di Amerika Serikat thn 2009, adalah karena pukulan di sektor properti akibat subprime mortgage yang terlalu eksesif. Pinjaman diberikan ke sektor property, yang pengembaliannya diharapkan dari utilisasi penggunaan properti tsb dgn mengasumsikan pendapatan yad dpt membiayai kredit baru.

Masalah politik dan keamanan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia

Masalah politik dan keamanan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia

Sampe L. Purba

Latar Belakang

          Indonesia, sebagai negara berdaulat adalah bagian dari komunitas Internasional. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, selain memiliki tanggungjawab internasional, Bangsa Indonesia juga diperhadapkan dan dipengaruhi oleh konstelasi politik dan keamanan global. Konstelasi tersebut harus diantisipasi dan direspon dengan kewaspadaan nasional sehingga konsepsi dalam bentuk kebijakan, strategi dan upaya yang ditempuh dapat diterapkan secara proporsional sejalan dengan kepentingan dan tujuan nasional[1]. Beberapa isu global politik dan keamanan dewasa ini adalah peranan non state actor, perubahan tatanan ekonomi, terorisme, money laundering, hak asasi dan lain-lain.  Tulisan ini akan mengulas sebagian dari isu-isu global utama di bidang politik dan keamanan yang harus diantisipasi oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Perlu disampaikan bahwa isu politik dan keamanan pada titik tertentu merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi.

Pembahasan

  1. Peran non state actor (NSA) dalam mempengaruhi kebijakan publik.

NSA adalah kelanjutan dan reinkarnasi modern dari ideologi pasar bebas[2], yang pada hakekatnya menginginkan campur tangan minimal dari negara dalam kehidupan masyarakat yang hanya dibatasi pada pertahanan negara, hukum dan ketertiban serta pelayanan publik. NSA adalah entitas yang berpartisipasi dan bertindak dalam hubungan internasional, berupa organisasi dengan kekuasaan dan pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi dan mendorong perubahan, sekalipun tidak merupakan bagian dari institusi resmi pemerintahan[3].  NSA dapat mewujud dalam perusahaan multi nasional, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang sering menyuarakan isu hak asasi, demokrasi, kesetaraan gender, lingkungan dan post modernisme.

      NSA juga merupakan kelompok lobi dan pemodal yang efektif di badan-badan dunia seperti di IMF, WTO. International Justice Court, dan Badan Kerja Sama dunia lainnya. Adanya globalisasi yang memfasilitasi arus barang, modal dan jasa lintas negara, mengharuskan adanya standardisasi mutu, proses dan aturan. Melalui celah ini, NSA akan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Misalnya, komoditas hasil alam atau hasil industri dari suatu negara yang tidak lolos sertifikat ramah lingkungan akan dihalangi, dibatasi dan didiskriminasi untuk masuk di pasar global.

Jejak NSA dalam perundang-undangan Indonesia dapat ditelusuri dari paket per UU an yang terbit semasa reformasi [4]. Berbagai paket perundang-undangan di bidang politik, otonomi daerah, peradilan, niaga dsb merupakan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi. Bahkan perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, pada tahun 2005    adalah difasilitasi oleh non state actor, yaitu  Crisis Management Initiative[5], satu LSM yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia yang mengantarkannya mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2008.

Bercermin dari hal tersebut, isu-isu nasional dan lokal seperti  konflik dengan masyarakat lokal di Papua, bendera lokal di Aceh, isu lingkungan di Sulawesi, konflik masyarakat setempat dengan pendatang eks transmigran di Lampung dan sebagainya harus disikapi secara bijak, tepat, firm dan komprehensif untuk menghindarkan internasionalisasi kasus tersebut. Pemimpin tingkat nasional harus peka dan tanggap untuk tidak diombang-ambingkan oleh hal demikian.

 

  1. Krisis keuangan di kawasan Eropah

Sejak tahun 2008 terjadi krisis keuangan di sebagian Negara Eropah utamanya Yunani dan Spanyol. Di tahun 2012 rasio defisit-to-GDP di spanyol adalah 10,6% dan di Yunani 10 %, dengan tingkat pengangguran di atas 25%[6]. Apabila tidak ada stimulan dan paket ekonomi baru, hal tersebut akan mempersulit pulihnya perekonomian kawasan. Saat ini, Indonesia mencatat surplus dalam neraca perdagangan dengan mitra dagang Eropah. Catatan Biro Pusat Statistik pada bulan Januari 2013[7] menunjukkan Neraca Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, mencatat surplus 221, 5 juta dolar AS.  Kondisi keuangan di Eropa ini patut mendapat perhatian dari Indonesia, mengingat dengan mitra dagang lain seperti Cina misalnya, Indonesia mencatat defisit 899,5 juta AS, dan dengan Thailand defisit 319,4 juta dolar AS. Perhatian dan stimulan ekonomi untuk pemulihan Eropa dapat berdampak pada berkurangnya volume perdagangan dengan Indonesia, yang membawa pengaruh kepada industri dalam negeri, termasuk untuk absorpsi tenaga kerja di industri.

 

  1. Perubahan lanskap politik di kawasan Timur Tengah[8]

Pergantian beberapa rezim belum lama ini di Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab Spring, menarik untuk dicermati. Tunisia, Mesir, Libya, Turki dan beberapa negara lainnya termasuk Suriah yang sedang bergolak, secara umum menunjukkan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap arus utama penguasa. Berbagai isu yang menyertainya seperti ketidakpuasan kepada monarki absolut, hak asasi, perlawanan daerah terhadap pusat, isu pemurnian ajaran agama, demokratisasi dan lain-lain merupakan fenomena yang dapat menginspirasi berbagai kalangan di negara lain. Di tengah pergulatan internal tersebut, negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan strategis baik dalam bentuk pengamanan investasi, energi, sekutu strategis turut menambah kompleksitas permasalahan. Persoalan politik yang bercampur dengan sentimen keagamaan merupakan isu yang patut mendapatkan perhatian dari pemimpin Indonesia.

  1. Peningkatan suhu politik di kawasan Asia Timur dan Laut Cina Selatan

Kemelut politik di Semenanjung Korea, secara langsung bersinggungan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Pasifik, termasuk dengan mitra dagang utamanya Jepang dan Cina. Korea Selatan yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan ini perlu mengantisipasi dampak dari pada ketegangan politik yang terjadi di sana[9]. Nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan meningkat secara signifikan, dari sekitar 11 milyar dolar di tahun 2007 menjadi sekitar 50 milyar dolar di tahun 2012. Apabila situasi politik dan keamanan tidak kondusif di kawasan itu, hal ini akan berpengaruh secara siginifikan kepada perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya juga berpengaruh kepada ketahanan nasional bangsa.  

Kawasan laut Natuna, selain adanya klaim tumpang tindih teritorial yang masih belum tuntas[10], adalah salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)[11], dimana lalu lintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kawasan samudera Hindia dengan South Pasifik sangat padat[12], sehingga perlu diwaspadai potensi lalu lintas jalur perdagangan illegal orang, drugs dan senjata, serta private military companies untuk pengamanan cargo dry maupun liquids.

Penutup

 Berdasarkan pembahasan di atas, nyatalah bahwa situasi di kawasan global, baik yang merupakan aksi masyarakat, tindakan politik atau non state actor, adalah hal-hal yang harus dapat diantisipasi, diwaspadai dan dikelola dengan baik masyarakat Indonesia terutama oleh para pemimpin di tingkat nasional. Perkembangan geopolitik di tingkat global di berbagai belahan dunia akan dengan mudah tertranformasi menjadi ancaman kepada ketahanan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional apabila tidak direspon dengan kepekaan yang pas, antisipatif dan terukur.

 

Jakarta,  Mei 2013

 

Sampe L. Purba


[1] Lemhannas RI, 2013,  Modul Kewaspadaan Nasional

[2] http://wiki.answers.com/Q/Three_roles_of_government  Adam Smith, The Wealth of Nations 1776

[4] Ini diawali dari white paper IMF dgn Pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi dan moneter dengan menyesuaikan arsitektur dan lanskap Perekonomian dan Politik Indonesia. http://www.bi.go.id/NRPencapaianWhitePaperBankIndonesiaTerus

[6] http://247wallst.com/2013/04/22/spain-and-greece-deficits-top-10/

://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=26089&thn=2013&name=br_040313_11.htm

[7]

[10] Tidak ada dalam pasal UNCLOS yang memberikan delimitasi zona ekonomi eksplisit dalam hal dua negara mengajukan klaim tumpang tindih, tetapi hanya menyatakan perlu dicarikan solusi yang adil. (ref. I Made Andi Arsana – Batas Maritim antar negara, Gajah mada University Press, 2007 hal. 47)

[11] implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985

[12] US EIA memperkirakan 14 juta barel minyak mentah per hari dan 6 Tcf LNG di thn 2011 melewati kawsan ini http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS